
Terkait Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik vonis sepuluh tahun penjara dan denda 600 juta yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas Pinangki
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik vonis sepuluh tahun penjara dan denda 600 juta yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas Pinangki
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta militer Myanmar menghormati dan menegakkan supremasi sipil. “PSI meminta kepada otoritas militer Myanmar untuk menghormati supremasi sipil. Artinya, mereka juga
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencanaMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadikan Candi Borobodur menjadi rumah ibadah umat Buddha
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung komitmen calon Kapolrii Komjen Listyo Sigit Prabowo di depan Komisi III DPR untuk melaksanakan penegakan hukum secara arif dan memenuhi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan dukungan pada program vaksinasi Covid-19. Hari ini program tersebut dimulai dengan Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin. “Semua
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga. Juga tidak ragu menindak para pelaku yang
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan menyalurkan bantuan untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi. “Kami percaya Bu
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi saat ini. “Kami berpandangan UU No 7/2017 tentang Pemilu belum perlu direvisi.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. “Vaksin harus menjadi barang publik. Karena itu ada kewajiban
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai rencana Kementerian Kominfo RI untuk membatasi usia pengguna media sosial (medsos) menjadi minimal 17 tahun sebagai tindakan yang berlebihan. “Kominfo