![](https://psi.id/v3/wp-content/uploads/2021/08/kokok--300x200.jpeg)
PSI Desak Dasar Penerapan Biaya QRIS untuk UMKM Dibuka
Bank Indonesia (BI) menetapkan kebijakan biaya layanan QRIS sebesar 0,3 persen yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Tarif ini dikenakan bagi merchant UMKM dan
Bank Indonesia (BI) menetapkan kebijakan biaya layanan QRIS sebesar 0,3 persen yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Tarif ini dikenakan bagi merchant UMKM dan
KPK sudah memanggil 49 orang pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian untuk dimintai keterangan terkait dugaan rasuah yang terjadi di lembaga itu. Termasuk Menteri Syahrul Yasin
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta respons serius atas pernyataan Konsultan desain asal Inggris, Buro Happold, terkait proyek Jakarta International Stadium (JIS). “Pernyataan Burp Happold mesti
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemberatan sanksi sepertiga bagi oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbukti melakukan suap, gratifikasi, dan pemerasan di rumah tahanan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan pengerjaan Jakarta International Stadium (JIS) yang tidak maksimal. “Kita dengar kabar rumput JIS yang tidak sesuai standar FIFA. Ini mengecewakan,
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus korupsi menara BTS yang merugikan Rp 8 triliun. Termasuk dengan memeriksa Menpora Dito Ariotedjo.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keras aksi pembakaran Al Quran di Swedia. “PSI mengecam keras aksi pembakaran kitab suci Al Quran di Swedia kemarin. Tindakan
Gibran disebut anak ingusan oleh politisi senior PDIP Panda Nababan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia – PSI merespon pernyataan tersebut sebagai sangat tidak etis.
Kasus kredit macet di Bank Mayapada dari nasabahnya Ted Sioeng jangan sampai menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di kalangan perbankan. OJK diminta segara jelaskan duduk
Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 dimulai. Pemerintah bersama DPR mulai menyusun langkah awal yaitu menentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro