
Hapuskan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi
Juru Bicara DPP PSI, Ade Armando, meminta istilah pribumi dan non-pribumi dihapuskan bukan saja dalam percakapan, tapi juga sejak dalam pikiran (mindset). “Kita harus berhenti
Juru Bicara DPP PSI, Ade Armando, meminta istilah pribumi dan non-pribumi dihapuskan bukan saja dalam percakapan, tapi juga sejak dalam pikiran (mindset). “Kita harus berhenti
Munculnya berita-berita dugaan pelecehan seksual karyawati untuk mendapatkan perpanjangan kontrak kerja merupakan fenomena menyedihkan. Ketua DPP PSI, Kokok Dirgantoro, menyatakan keamanan dan kenyamanan bekerja bagi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah anggapan rusaknya jalan di beberapa daerah terjadi akibat kesalahan prioritas pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi. Demikian disampaikan Ketua
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semestinya malu ketika Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalanan rusak di Lampung yang tidak diperbaiki selama
Menyambut ajang Piala Dunia Panjat Tebing 2023, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Indonesia punya kans besar untuk berkiprah banyak di ranah internasional. “Kita punya Veddriq
Baru-baru ini Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim sudah terkumpul dua ratusan Letter of Intent (LOI) dari para pengusaha lokal maupun internasional untuk berinvestasi di
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dari data Kemendikburistek pada tahun 2022, dari 1,2 juta total ruang kelas SD di seluruh Indonesia, 60%
Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardijono, serta beberapa pihak lain oleh Kejaksaan telalh dinyatakan sebagai tersangka penyimpangan dana untuk proyek fiktif. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi kinerja para pemangku kepentingan ( stakeholders ) dalam mengelola mudik 2023. “Mungkin banyak orang sempat cemas menimbang kemungkinan birokasi yang
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset usai menjalani masa reses 14 April – 15 Mei 2023 ini. RUU Perampasan