Diskursus Koran Solidaritas Edisi Ke-12

Undang-undang pemilu baru untuk siapa?

Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-undang  Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang akan menjadi aturan main pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019 yang akan datang.

Ada dua hal yang secara logika tidak masuk akal: pertama adalah mengenai upaya partai lama agar terhindar dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu. Perihal kedua, terkait dengan ditetapkannya President Threshold sebesar 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% kursi parlemen.

Sebenarnya tidak butuh menunggu lama untuk mengetahui keputusan tersebut. Partai politik lama sejak dulu memang lebih memilih cara instan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hasil beberapa riset di penghujung tahun 2016 yang menunjukkan DPR RI dan partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik, seakan tidak sedikitpun membuat elit politik merasa terusik. Juga angka kedekatan atau identifikasi pemilih terhadap partai yang merosot jauh. Di mana pada tahun 1999 (data SMRC) jumlah pemilih yang menyatakan sudah memiliki afiliasi partai sebesar lebih dari 70%. Kini pada tahun 2016 hanya sekitar 17% pemilih menyatakan sudah memiliki afiliasi partai politik.

Namun mungkin benar kata Nikita Krushcev, “politisi sama di mana pun, mereka selalu berjanji membangun jembatan, meski ditempat itu tidak ditemukan sungai.” Undang-undang Pemilu jelas adalah sebuah lelucon paling anyar dari gedung DPR RI yang konon bangunannya sudah agak miring itu.

Betapa tidak, jelas, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa verifikasi partai poilitik sebagai peserta Pemilu itu berlaku sama, antara parpol baru maupun lama. Logikanya sederhana, apakah Partai Golkar tidak pernah mengganti kepengurusan sejak lima tahun yang lalu, jika ada pergantian siapakah yang bisa memastikan bahwa kepengurusan Partai Golkar memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan, misalnya.

Pertanyaan lain, adakah yang bisa memastikan jumlah kantor Partai Hanura sudah mnemenuhi persyaratan 100% Provinsi, 75% Kab/Kota dan 50% Kecamatan di seluruh Indonesia? Pasca pertikaian antara WIranto dan Hary Tanoe misalnya. Atau kisruh yang melanda PPP, apakah kepengurusan yang kini ada, adalah kepengurusan yang sah secara ketentuan undang-undang? Atas dasar itulah maka MK memutuskan verifikasi ulang seluruh parpol, baik yang baru maupun yang lama.

Berikutnya lebih lucu lagi, syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 adalah yang bersangkutan harus diusung minimal 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% jumlah kursi di parlemen. Bukankah MK memutuskan Pilpres dan Pileg diadakan bersamaan? Lalu darimana penetapan dukungan suara partai dan kursi parlemen?

DPR RI menyatakan bahwa itu diambil dari hasil perolehan suara Pemilu 2014 yang lalu. dengan demikianm partai baru tidak akan mungkin bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Harus diketahui bahwa jumlah pemilih pemula pada tahun 2019 yang akan datang kurang lebih berjumlah 15%, yang artinya mereka adalah bukan pemilih pada tahun 2014. Lalu apakah hak mereka dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 bisa dihilangkan? Saya rasa ini adalah hak warga negara yang esensial dan substantif.

Skenario dua dan tiga pasang

Jokowi masih berada dipuncak tertinggi survei Mei 2017 yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Sebanyak 32% pemilih masih akan memilih Jokowi jika Jokowi maju kembali sebagai kandidat presiden. Namun jika berhadapan head to head antara Jokowi dan Prabowo Subianto, maka posisi suara tidak jauh berbeda dengan hasil Pilpres 2014 yang lalu. Jokowi unggul 55% dan Prabowo Subianto 45%, hanya terpaut 10% dengan masih tersisa dua tahun untuk masing-masing bekerja.

Sebagai oposisi, Prabowo sangat leluasa untuk terus memupuk kritik dan kekuatan oposisi yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi-JK, sementara Jokowi harus berbagi dengan tugas kenegaraan dan keribetan ‘mengeloni’ anggota koalisi yang masing-masing punya kepentingan yang berbeda.

Pasca pertemuan SBY dengan Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa akan terjadi koalisi besar dipihak opsosisi yang akan menghadang kemenangan Jokowi pada pilpres mendatang. Juga ada yang mengatakan, bahwa pertemuan itu membahas tentang bagaimana untuk memecah basis suara Jokowi dengan mengajukan pasangan calon ketiga.

Pendukung nasionalis tentu sangat sulit untuk dialihkan dari Jokowi, satu-satunya jalan untuk menjegal Jokowi adalah dengan memecah kekuatan Islam Moderat yang selama ini masih setia berpihak pada pemerintahan Jokowi. Kelompok Islam tradisional seperti Nahdhatul Ulama mungkin sudah tidak masuk dalam hitungan mereka. Namun diluar itu masih mungkin dilakukan.

Keluarnya Perppu Pembubaran Ormas membawa suasana yang cukup hangat di akar rumput. Kelompok Islam Moderat, yang masih berdiam diri, dalam hal ini Muhammadiyah adalah satu kekuatan yang tidak mudah untuk diikat. Ini dikarenakan organisasi yang besar dan kultur yang tidak hirarkis dan feodal.

Wacana kedekatan Muhammadiyah dengan paham Wahabi secara sistematis dihembuskan untuk mendesak Muhammadiyah mengeluarkan sikap yang jelas. Seakan rejim Jokowi yang melakukan desakan itu, padahal ini bisa jadi adalah salah satu isu yang dihembuskan untuk mengelabui opini publik. Dengan harapan, Muhammadiyah kesal dengan pemerintahann Jokowi dan akhirnya pada tahun 2019, mengalihkan dukungan kepada siapapun “selain Jokowi.” Keadaan itu sudah cukup membantu agar penggerusan terjadi pada suara kubu Jokowi, sementara pihak oposisi bisa utuh tanpa tergerus.

Nama Anies Baswedan yang belakangan mulai sering berkunjung ke wilayah di luar Jakarta, seakan sinyal bahwa Anies bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta (yang belum dilantik), namun ini adalah sebuah persiapan untuk menuju ken jenjang yang lebih tinggi yakni tahta presiden. Ini bukan tidak mungkin, karena  jika ingin menggerus suara pro-Jokowi maka Anies adalah pilihan yang tepat. Suara Anies, tidak mungkin menggerus suara Gerindra dan lainnya. Jika ini terjadi, ada baiknya Jokowi mulai merapatkan barisannya. Baik  Poros Gerindra, Poros Demokrart dan Poros PDIP, tidak akan ada yang bisa memastikan hasil akhir Pemilu 2019.

Satu capres, seribu wapres

Dibawah komando Prabowo Subianto, memutuskan cawapres bukanlah hal yang sulit, namun tidak demikian jika hendak memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi kelak. Ini dilema tersendiri yang muncul dari syarat dukungan 20% suara untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun suara bulat mendukung pencalonan kembali Jokowi menjadi Capres 2019 sudah jauh hariu diumumkan oleh beberapa Parpol: Golkar termasuk yang pertama, lalu partai baru PSI, disusul Hanura dan PKPI. Sementara beberapa partai lainnya, termasuk PDIP mungkin hanya menunggu waktu untuk mengumumkan dukungannnya.

Tapi bukankah capres dan cawapres adalah satu paket yang akan dicantumkan di kertas suara? Bagaimana jika salah satu partai pendukung tidak setuju dengan nama Calon Wapres yang akan mendampingi Jokowi? Nasdem dan Partai Amanat Nasional sudah lebih dulu menyebut nama Gatot Nurmantyo, Panglima TNI sebagai nama yang pantas mendampingi Jokowi.

Tentu menarik untuk menunggu bagaimana dinamika pengajuan nama cawapres, besar kemungkinan keputusan akhir akan kembali ke tangan Megawati Soekarnoputri. Namun karena adanya syarat dukungan parpol, maka PDI-P tidak serta merta memegang kendali koalisi, Jokowi kembali akan disandera oleh kepentingan parpol. Celakanya, kadang partai yang memperoleh suara kecil kadang lebih galak dari pemilik suara terbanyak.

Pemilu 2019: perebutan suara diluar dan di dalam Koalisi Jokowi

Pasca aksi demonstrasi 411, 212 dan sejenisnya, juga kalahnya Ahok-Djarot dalam Pilkada Jakarta tentu bisa memberikan gambaran bahwa peta pertarungan suara akan memperebutkan suara Islam Moderat. Bisa dipastikan barisan Islam yang selama ini berjaringan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan berafiliasi dengan kubu oposisi, begitu juga dengan yang memang sudah sejak awal tidak memilih Jokowi, kembali akan merapat ke kubu oposisi.

Barisan Nahdhatul Ulama, meskipun tidak seluruhnya mendukung Jokowi, namun mereka merasa memiliki kewajiban untuk berada pada kubu berseberangan dengan kubu yang didukung oleh Islam yang beraliran takfiri atau anti keragaman. Bagi mereka, negara dan keislaman adalah hal yang tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lain.

Masih banyak lagi suara Islam moderat di seluruh Indonesia yang belum tentu mengalir ke Jokowi. Di sinilah pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Tercatat sebaran mereka mulai dari Sumatera, Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Solo dan beberapa kota besar lainnya. Ini adalah kantong-kantong perebutan kursi dan suara.

Dilema tersendiri akan terjadi di kubu Koalisi Indonsia Hebat (KIH), partai yang bernafaskan Islam mayoritas dikuasai PKB, sementara kubu nasionalis akan terbagi ke PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI dan pendatang baru PSI besutan Grace Natalie. Jika pemilih religus dan menyukai Jokowi, maka mereka akan memilih PKB, sementara jika dia seorang nasionalis maka belum tentu pilihannya jatuh ke PDIP, bisa jadi ke PSI sebagai alternatif baru.

Artinya sebenarnya, bisa terjadi kejutan dalam Pemilu 2019 yang akan datang, terutama dalam konfigurasi perolehan suara Partai Politik untuk legislatif. Semakin Partai yang kini memiliki kursi di DPR RI menunjukkan wataknya yang arogan, maka peluang partai baru untuk mendapat simpati publik akan sangat besar.

Jokowi, PDIP dan PSI

Jokowi pasti akan sedikit direpotkan oleh syarat dukungan 20% suara Parpol dan 25% kursi DPR RI. Bukan karena sulit mendapatkan dukungan 20% suara, namun karena harus kembali melakukan kompromi politik dengan partai-partai pendukungnya. Jokowi dengan kerja yang luar biasa cepat, diikuti dengan pemerintahan yang bersih dan komitmen kuat menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, tampak sangat selaras dengan apa yang memjadi pegangan teguh Megawati Soekarnoputri.

Namun, PDIP sebagai partai politik tampaknya tidak begitu mampu melakukamn kapitalisasi kekuatan itu, dalam beberapa kesempatan PDIP tampak seperti berseberangan dengan keputusan pemerintah. Dalam hal komitmen pemberantasan korupsi dan perlawanan terhadap Intoleransi, tampak PSI lebih mampu melakukan inovasi gerakan, apalagi kekuatan media social mereka sudah jauh melampaui partai lain. Menurut data INTRANS per Maret 2017, jumlah audiens dan keterlibatan orang di media social, menempatkan PSI sedikit lebih unggul dari PDIP dan kini berada di posisi kedua di bawah Partai Gerindra. Sementara PDIP dibayang-bayangi oleh PKS dan Demokrat.

Kelebihan PSI adalah karena mampu menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya partai Baru dan muda. Konsistensi pesan, inovasi teknologi, komunikasi politik, dan keberanian melakukan gesekan politik menjadi catatan penting bagi partai lainnya. Namun tentu PSI tidak mudah untuk merebut brand “berpengalaman di pemerintahan” yang dimiliki oleh PDIP misalnya. Namun “berpengalaman” bisa menjadi konotasi negatif jika tidak dikomunikasikan dengan baik oleh PDIP.

Jokowi membutuhkan suara kelompok nasionalis, dan itu mayoritas akan diambil oleh PDIP, begitu juga Jokowi membutuhkan PKB, jika bisa PAN dengan tentu mengharapkan gerbong pemilih Muhammadiyah ikut serta didalamnya (meski PAN tidak pernah merupakan saluran suara tunggal Muhammadiyah).

Dan. mengingat angka bonus demografi Indonesia yang menempatkan pemilih muda sebagai pemilik suara mayoritas di 2019, maka suka tidak suka Jokowi membutuhkan PSI untuk berada dibarisan pendukungnya.

Menghadang populisme kanan

Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap konfigurasi pilihan politik di tingkat nasional. Namun meski demikian, setidaknya Jokowi harus lebih waspada dan taktis, sebab kekuatan yang sama akan dihadapinya di Pemilu 2019 yang akan datang. Membubarkan HTI tentu tidak cukup, namun bagaimana melakukan konsolidasi politik terhadap relawan-relawannya yang kini tersebar dimana-mana. Begitu juga merapikan kembali struktur koalisinya dengan menghitung kekuatan dan potensi suara lain yang belum pernah serius terpikirkan karena sibuknya kerja kenegaraan.

Jokowi pasti sudah paham, bagaimana fakta pemilih Jakarta yang begitu rasional bisa kalah oleh sebuah gerakan pemenangan yang nyaris tidak terduga akan digunakan pihak lawan Ahok dan Djarot saat itu. Dalam politik cara lama selalu digunakan, namun dengan nama dan inovasi yang lebih baru. Persoalannya ini bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat dengan kemenangan Trump, dan juga ketika jajak pendapat di Inggris mengakhiri keanggotaan Inggris dari Uni Eropa.

Yang bisa kita lihat dari tiga kasus: Brexit di Inggris, Trump di Amerika, dan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta adalah bahwa kemenangan itu selalu menunggangi ketakutan yang paling mendasar dari identitas satu bangsa atau keyakinan. Ketika ketakutan itu mampu menarik ketakutan, trauma dan phobia yang langsung beririsan dengan identitas primordial, maka rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan politik tidak akan bisa diprediksi dengan cara biasa.

Hal itu diperparah dengan kegagapan kaum pro-demokrasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan teoritik mengenai kedekatan demokrasi dengan kapitalisme yang kemudian juga melahirkan ketimpangan sosial dan ekspolitasi dimana-mana. Demokrasi juga mendapatkan kritikan tajam, bagaima mungkin sistem demokrasi mampu melahirkan perang dan arogansi politik diberbagai belahan dunia. Apalagi jika kemudian demokrasi juga dituding sebagai penyebab terjadinya perpecahan politik di Jazirah Arab yang meningkatkan ketegangan Timur dan Barat, serta juga dunia Islam dengan dunia lainnya.

Namun disela ketegangan dunia baru itu, muncul fenomena Jokowi di Indonesia, Trudeau di Canada  dan Macron di Perancis. Secara singkat ketiganya mencoba mengambil alih kendali demokrasi dengan menorehkan kemenangan yang mengesankan di negara masing, masing. Mereka hendak mengakhiri sinisme banyak orang terhadap demokrasi. Mereka menunjukkan bahwa selain hal yang buruk, demokrasi masih melahirkan juga hal-hal yang baik.

Demokrasi tidak pernah menutup pintu harapan, sekecil apapun itu, setiap kemungkinan bisa menjadi kenyataan baru.

Oleh Ramli Husein

Pemimpin Redaksi Koran Solidaritas

Koran Solidaritas

Diskursus Koran Solidaritas Edisi 11, 2017

Oleh Ramli Hussein
Pemimpin Redaksi Koran Solidaritas

Indonesia sebuah Solidaritas berwujud Republik

Indonesia hanyalah gambaran abstrak dalam benak para pejuang di bawah penjajahan dan eksploitasi Kerajaan Belanda. Harus diakui, nama HOS Tjokroaminoto merupakan orang yang paling serius menyiapkan kelahiran negara bangsa ini.

Di rumahnya, Gang Peneleh, Surabaya, Tjokro menanam benih-benih mimpinya. Tjokro seakan sudah merancang identitas kebangsaan itu sejak dini. Dari rumahnya lahir Muso, Agus Salim, Soekarno, Semaun, Darsono, Kartosoewiryo, Sampoerno, Abikoesno dll. Belakangan, anak-anak kos itu mencatatkan namanya sebagai tokoh-tokoh kunci dalam menyambung upaya Tjokro “membayangkan Indonesia.”

Di saat yang sama geliat dari kaum priyayi terpelajar mulai bangkit dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Dimotori Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker atau Setiabudi dan Dr. Soetomo, Boedi Oetomo berdiri dan bergerak pelan membangun kesadaran persatuan suku bangsa di nusantara.

Mimpi Boedi Oetomo dan mimpi dari Gang Peneleh (termasuk Sarekat Islam, Komunis, Sosialis dan Nasionalis) akhirnya saling bergayung sambut. Pada tanggal 28 Oktober 1028, Sumpah Pemuda dibacakan diiringi gesekan biola Wage Rudolf Supratman. Teks lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan oleh koran Sin Po dan rekamannya diperoleh pertamakali dari seorang pengusaha Tionghoa bernama Yo Kim Tjan.

Republik Indonesia adalah wujud solidaritas yang menjadi ciri khas republikanisme ala Indonesia. Makna republikanisme Indonesia tidaklah serupa ketika Cicero pertamakali menyebutnya, menurut Bung Karno republikanisme Indonesia adalah Res Publica yang bergerak tidak hanya di lapangan politik, tapi diseluruh lapangan politik, ekonomi, pemerintahan juga sosial.

Jadi, bicara tentang NKRI maka pada saat yang sama makna republik di sini adalah negasi dari segala bentuk yang berupaya menempatkan satu golongan, satu etnis, satu agama menjadi poros bagi identitas yang lain. Dalam bayangan tentang Indonesia, niat itu tidak relevan dan tidak memiliki tempat. Bahkan ketika kontestasi demokrasi dimenangkan oleh satu kelompok mayoritas dalam perolehan suara, UUD 1945 telah menutup kemungkinan perubahan itu dengan penjelasan pasal bentuk negara adalah satu-satunya pasal yang tidak boleh diubah.

Sekali lagi Res Publica!

Res Publica, sekali lagi Res Publica! Adalah judul pidato Bung Karno di hadapan Konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang menjadi sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Yudi Latif memberikan definisi tentang republikanisme sebagai berikut “Ide sentral dari republikanisme adalah penemuan kerangka solidaritas politik yang mampu melayani kepentingan umum sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang mengalami ragam perbedaan.

Proyek republikanisme berusaha mewujudkan pengakuan politik (political recognition) dan politik pengakuan (politics of recognition) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam gelanggang republik.”

Republikanisme yang didasari pada solidaritas politik saling mengakui dan diakui sebagai entitas yang sama telah lahir lebih dulu sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir. Republikanisme yang menginspirasi kemerdekaan Indonesia, republikanisme yang bukan keseragaman tapi pengakuan keragaman melalui sebuah pengakuan hak dan kewajiban yang sama. Republikanisme ini disemai oleh Boedi Oetomo, oleh penghuni Gang Peneleh, oleh Kongres Pemuda. Republikanisme yang didasari oleh musyawarah mufakat dalam Sidang BPUPKI, semangat Res Publica yang pada tanggal 17 Agustus 1945 “menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia”.

NKRI termasuk struktur pemerintahan di dalamnya adalah sebuah sebab atau konsekuensi dari Republikanisme Indonesia. Karenanya dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia,” di sini kata Republik belum digunakan sebagai penegasan bahwa NKRI adalah alat dari bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita kemerdekaannya. Baru pada kalimat berikutnya ditemukan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”

Sekali lagi Republik Indonesia adalah pemerintahan yang dibentuk sebagai alat operasi kemerdekaan Indonesia, dengan kadaulatan rakyat sebagai sumbu utama.

Pribumi Hoax dan Kaum Khilaf Ah!

Berhembus dari rontoknya rejim totaliter di jazirah Arab, sebuah gagasan yang mencoba menyatukan manusia dari berbagai negara bangsa ke dalam sebuah sistem politik dengan poros agama Islam sebagai dasar negara, muncul di Indonesia. Ide Khilafah Islamiyah murni merupakan dinamika kontemporer yang baru masuk ke Indonesia akibat terdesak. Ide negara khilafah bahkan tidak menemukan jejak sejarahnya dalam kegiatan membayangkan Indonesia. Konsep Khilafah benar-benar adalah kekhilafan para tamu yang ingin menguasai rumah yang telah menerima dan menjamu mereka dengan baik.

Tamu bernama Khilafah Islamiyah ini lalu mencoba mencocok-cocokkan identitas mereka dengan penduduk kampung dengan maksud agar mudah diterima. Pencariaan mereka buntu setelah membaca risalah Sidang BPUPKI, di mana perdebatan tentang Negara Islam tidak pernah ada, yang ada hanya perdebatan teks semantik yang akan dicantumkan dalam UUD 1945. Itupun kemudian berujung pada musyawarah mufakat para tokoh Islam, keputusan diambil tanpa voting. Di tengah keputusasaan itu, mereka menemukan kosa kata “pribumi” untuk mulai menebar permusuhan dan mengambil alih kepemilikan dari tangan tuan rumah.

Sayangnya, kosa kata pribumi yang dekat dengan makna asli itu sudah lama dibahas oleh kaum republikan. Jejak perdebatannya bisa ditemui dalam Risalah Sidang BPUPKI/PPKI ketika membahas tentang tafsir warga negara Indonesia asli. Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disepakati kata warga negara Indonesia asli memiliki pengertian “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Pasal ini kemudian di amandemen pada tahun 2002, seiring semangat reformasi kata “asli” dihapuskan dan disertai penjelasan “orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

Bahkan ketika kita menafikan konsitusi UUD 1945 sebagai kesepahaman hukum untuk hidup bersama, dalam konteks antropologis juga tidak ditemukan jejak penghuni asli nusantara kecuali ditemukan jejak homo erectus dan homo sapiens sebagai manusia pertama yang menduduki bumi nusantara yang kini bernama Indonesia, bahkan migrasi dari dataran Tiongkok masuk lebih dulu dari migrasi manusia dari jazirah Arab ke Nusantara.

Dari jejak antropologis yang secara ilmiah menyatakan tidak ada penghuni asli di bumi Indonesia, maka pijakan satu-satunya adalah sejak NKRI dideklarasikan sebagai negara merdeka 17 Agustus 1945. Maka jelas bahwa Pribumi atau Warga Negara Asli NKRI wajib merujuk ke Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 amandemen ketiga beserta penjelasannya.

Minoritas Kreatif vs Kaum Republikan

Kelompok minoritas kreatif secara konsisten sering digunakan oleh Eep Saefullah Fatah, seorang intelektual muda, pengajar di Universitas Indonesia, namun gagal meraih gelar doktoralnya lalu kembali ke Indonesia mendirikan sebuah konsultan politik. Sejak tahun 2000 dalam bukunya “Mencintai Indonesia dengan amal” Eep sudah menggunakan istilah minoritas kreatif untuk memulai wacana penggalangan kekuatan oposisi setelah Megawati dan GusDur membentuk Kabinet Pelangi yang mengkomodir seluruh partai sehingga tidak ada kekuatan oposisi di parlemen.

Istilah minoritas kreatif secara konsisten digunakan Eep, bahkan mungkin diyakininya. Eep mungkin pertamakali mendengarnya dari Prof. Ahmad Suhelmi, Guru Besar UI yang mendalami tentang perseteruan kelompok nasionalis dan Islam di Indonesia. Kata minoritas kreatif lalu disambut luas oleh PKS, inspirasinya dari kultwit Eep yang diberi judul “Perdaban besar dan Minoritas kreatif.” Kata minoritas kreatif lalu diyakini Eep sebagai resep mengalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

Kata minoritas kreatif ini sudah dikupas oleh Arnold J. Toynbe, sejarahwan dari Inggris pada sekitar 1934-1961. Toynbee menyebutkan bahwa keberadaan kelompok minoritas kreatif adalah sekelompok manusia yang berpikiran maju dan berbeda sehingga memungkinkan manusia keluar dari gaya hidup primitif. Eep juga mengutip Toynbee namun memuja keberhasilan Partai FIS di Aljazair merebut kekuasaan. Eep mengabaikan Toynbee, bahwa minoritas kreatif adalah kelompok yang memberikan kontribusi kepada publik, untuk membawa transformasi dari keadaan yang satu ke keadaan lain yang lebih maju.

Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, justru sebaliknya, cara-cara pemenangan politik yang primitif digunakan di era demokrasi modern, wajar jika akibat yang ditimbulkan malah destruktif. Masyarakat dipaksa untuk berhadap-hadapan dengan menggunakan fasilitas masjid untuk pemenangan politik.

Menerjemahkan kreatifitas sebagai penggunaan cara-cara primitif adalah penyimpangan dari makna minoritas kreatif itu sendiri. Minoritas kreatif seperti itu justru adalah kebuntuan kreatifitas dalam konteks negara Indonesia. Namun hal ini tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan kepada mereka, kekuasaan orde baru selama 32 tahun telah meninggalkan lubang ideologi yang menganga.

Depolitisasi dan deideologisasi yang dilakukan orde baru membuat makna NKRI justru mengalahkan kepentingan publik. Rakyat dalam konsepsi Orba adalah subrodinat dari NKRI, jauh berbeda dari makna rakyat dalam republikanisme yang tertuang dalam UUD 1945.

Demokrasi Tanpa Republikanisme

Kemunculan tamu tak diundang dalam kehidupan bangsa Indonesia, bukan saja karena konteks Indonesia yang terintegrasi dengan dinamika internasional dan regional, bukan hanya berbentuk datangnya kaum dan ideologi Khilaf Ah, tapi juga bisa berbentuk individualisme dan sektarianisme.

Persoalan keadilan sosial dan ekonomi yang belum mampu diselenggarakan oleh pemerintah juga menjadikan isu pribumi dan non pribumi muncul sebagai ekspresi ketidakadilan ekonomi akibat sistem pasar yang buas dan kapitalistik. Ekonomi dunia yang berubah kemudian membawa perubahan besar dalam konteks ekonomi politik kawasan. Bandul ekonomi yang membawa China, India, Korea Selatan dan Rusia kembali ke papan atas membuat pilihan pemerintahan Jokowi lebih bervariasi, meski masing-masing memiliki konsekuensi dan berimbas pada dinamika politik dalam negeri.

Visi menempatkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, membuat Presiden Jokowi mengebut infrastruktur dan konektivitas antar wilayah sebagai prasyarat utama jika ingin membalik visi pembangunan nasional dari darat ke laut. Nawacita sebagai poros nilai pemerintahan Jokowi tampaknya tertinggal dari visi pembangunan. Hal ini menyisakan ruang kosong yang memungkinkan serangan ideologis terhadap pemerintahannya untuk masuk. Namun Jokowi masih punya konstitusi dan Pancasila sebagai benteng terakhir untuk menyelesaikan sisa masa pemerintahannya.

Presiden Jokowi sudah lebih dulu memberikan peringatan dengan menyatakan “Demokrasi kebablasan,” tentu pernyataan ini mengingat fakta sejarah bahwa rejim Hitler bersama NAZI juga lahir dari proses Pemilu yang demokratis. Begitu juga dengan fenomena di Mesir, Aljazair dan Suriah. Pilkada DKI Jakarta adalah sinyal tanda bahaya bahwa kemungkinan prosedur demokrasi digunakan oleh kelompok anti demokrasi untuk membelokkan dasar negara bisa saja terjadi.

Itu adalah fenomena Demokrasi tanpa republikanisme, atau lebih tepatnya Pancasila tanpa Kaum Republikan, di mana prosedur demokrasi dibajak oleh kelompok intoleran dan anti demokrasi. Demokrasi tanpa republikanisme juga memungkinkan nilai Res Publica atau kebajikan bersama dibajak oleh kelompok politik tertentu yang menunggangi pemilu untuk kepentingan yang lebih sektarian.

Republikanisme Milenial: Kelahiran Solidaritas Kebangsaan Baru

Solidaritas adalah saudara kandung Republikanisme Indonesia, dia lahir bersama kemerdekaan rakyat Indonesia. Solidaritas itu tumbuh dalam tradisi musyawarah mufakat, yang memungkinkan founding fathers negeri ini mencapai kata sepakat dengan menyingkirkan ego dan identitas kelompok demi kepentingan bersama. Solidaritas demi hidup bersama dalam damai dengan mengedepankan cita-cita mencapai keadilan sosial membuat Indonesia tidak kehabisan kaum Republikan yang beragama Islam.

Gus Dur merumuskan hakikat politik Islam dalam hubungan trilogis antara syura (demokrasi), ‘adalah (keadilan) dan musawah (persamaan). Artinya, tujuan politik  Islam ialah keadilan sosial dan persamaan hukum yang ditegakkan melalui demokrasi. Juga Buya Syafii Maarif yang menempatkan Islam Indonesia yang ditopang oleh tiga nalar: keislaman, kemanusiaan dan ke-Indonesiaan.

Tantangan Indonesia ke depan sebagai bangsa adalah bagaimana merawat Kemerdekaan Bangsa Indonesia beserta seluruh cita-citanya dalam pembukaan UUD 1945 melakukan revitalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu nafas dengan republikanisme. Dalam konteks pemerintahan Jokowi, ambisi menjadi poros maritim dunia haruslah berjalan bersamaan dengan Revolusi Mental dan Nawacita Jokowi. Persoalannya, baik Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Nawacita membutuhkan agensi sebagai prasyarat operasi nilai di masyarakat. Dalam konteks memperkuat agensi pendukung nilai kebangsaan inilah republikanisme menjadi relevan.

Yudi Latif memberikan petunjuk sejarah dengan menyatakan “landas pacu (launchpad) cita-cita republikanisme ini adalah Sumpah Pemuda. Setelah aneka pergerakan etno-religius gagal menyatukan berbagai keragaman posisi, determinasi dan aliran ke front perjuangan bersama (historical bloc), terbitlah kesadaran baru di kalangan pemuda-pelajar dari berbagai daerah untuk mengakui komunitas impian bersama: bangsa Indonesia.” Dengan kata lain, anak muda adalah sumbu utama dari kelahiran kembali republikanisme Indonesia yang baru.

Generasi milenial yang tidak seperti definisi minoritas kreatif yang digunakan Eep, sedang tumbuh menjadi mayoritas akibat bonus demografi. Mereka terkoneksi dengan sitem komunikasi dan gaya hidup yang sama sekali berbeda. Ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction) mereka bertranformasi dengan cepat, ekspresi kreatif ini menerobos (dalam Bahasa Yudi Latif) kecenderungan serba ragu, konformis, parokialis, dan status quois generasi tua. Keberanian kreatif ini merupakan energi yang sangat besar, ini bukan merupakan gumpalan generasi yang tidak suka pada hal-hal yang sektarian, namun pada saat yang sama juga tidak menyukai stagnasi dan kelambanan.

Kelahiran PSI misalnya adalah gelombang baru yang sama sekali menolak memiliki hubungan historis dengan partai politik lainnya. Begitu juga tumbuhnya generasi baru di Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, generasi industri kreatif, dalam dunia profesional. Semakin hari mereka menjadi barisan generasi yang bukan hanya sekedar marah, namun mampu menarik garis demarkasi dengan tradisi lama. Tentu pemerintah Indonesia perlu untuk menunjukkan keberpihakan kepada generasi milenial ini, itu jika Jokowi ingin mendapatkan dukungan luas dan kembali menjadi presiden pada Pemilu 2019.

Ahok tampaknya telah lebih dulu menjadi salah satu figur yang menyediakan diri untuk membidani lahirnya Kaum Republikan Indonesia baru. Jutaan lilin dari segala penjuru negeri adalah bentuk solidaritas kaum milenial yang menolak tunduk pada logika-logika sektarian, nalar pribumi vs non pribumi, nalar minoritas kreatif dan cara-cara curang yang dipraktekkan segelintir orang.

Indonesia kini sangat bergantung pada Kaum Republikan Millenial yang membawa lilin solidaritas baru yang menolak pengkhianatan terhadap Res Publica.

https://galeri.psi.id/koran-solidaritas/item/download/22_7e84eef99f40efc8fca2e8d0266e97c4