Seluruh ormas dan relawan Jokowi diminta gencar melakukan sosialisiasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Joko Widodo.

“Sosilisasikan terus keberhasilan pembangunan Presiden Jokowi. Dia ini bukan orang songong. Presiden ini orang yang sibuk kerja dan kerja,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Uki Prayudi saat ditemui di Kantor Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7).

Dia menegaskan PSI komitmen mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 siapapun cawapresnya. “Soal cawapres hak mutlak Jokowi,” jelas dia yang hadir di Kantor KIB dalam rangka diskusi bertema ‘Gadang-gadang Cawapres Jokowi?’

Menurutnya, partai koalisi sudah sepakat urusa cawapres menjadi kewengan mutlak Jokowi. Namun, Jokowi pasti meminta pertimbangan dan masukan atas pilihannya itu ke partai koalisi.

“Kami juga percaya PDI Perjuangan akan memegang teguh komitmen bersama koalisi pemerintah soal Cawapres. Kami dan teman-teman koalisi tidak akan cawe-cawe soal Cawapres karena itu kewengan multak Jokowi untuk memilihnya,” pungkas Uki. [fiq]

Sumber

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis hasil polling online alternatif Cawapres untuk Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 nanti. Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Kosititusi Mahfud MD yang mendapatkan suara terbanyak dari netizen.

Survei online ini dilakukan pada 11 April-22 Mei 2018 di website PSI dengan total peserta polling 71.106 di 23 wilayah Indonesia, salah satunya Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, Depok, hingga Ambon. Dari 12 nama yang diusung oleh PSI, Mahfud MD mendapat perolehan suara terbanyak yaitu 32 persen.

“Siapakah cawapres yang paling banyak didukung oleh peserta polling. 32 persen atau tertinggi itu mendukung kepada Pak Mahfud MD, sementara di urutan kedua, ketiga ada Bu Sri Mulyani, kemudian ada Pak Luhut dan seterusnya, Bu Susi dan Pak Moeldoko. Hasil Polling ini menunjukkan ternyata menang preferensi masyarakat lebih suka jika Pak Mahfud menjadi cawapres Pak Jokowi untuk periode kedua,” kata Ketua Umum PSI Grace Natali di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018).

Grace mengatakan, hasil survei ini kebanyakan dipilih oleh generasi muda dengan kisaran umur 25-34. Ia mengatakan, kebanyakan milenial memilih Mahfud karena sosok yang original dimata milenial.

“Jadi kebanyakan milenial generasi X. Setidaknya dari ini rasanya mengkonfirmasi juga bahwa anak-anak muda pun melihat Pak Mahfud ini tidak resisten bahkan mereka banyak yng memberikan suaranya setuju dengan Pak Mahfud MD. Buat kami memang ini titik temu yang baik,” imbuh dia.

Menurutnya, jika Jokowi memilih Mahfud yang berasal dari kalangan non partai ini tidak akan membuat partai lain tersinggung.

“Karena beliau profesional non-partai, karena dia non-partai, tidak akan ada salah satu partai tersinggung merasa tidak diambil misalnya kalau Pak Jokowi mengambil Pak Mahfud sebagai cawapres. Tentu berbeda kalau diambil dari partai koalisi, nanti ada yang merasa tidak terwakili. Dan akhirnya bisa membahayakan koalisi dan sebagainya,” ucap dia.

“Kita lihat memang ini titik yang baik. PSI mendukung kombinasi Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Meskipun siapapun yang akan dipilih Pak Jokowi kita akan dukung,” sambung dia.

Selain itu Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan sosok Mahfud MD yang tegas dan to the point adalah sosok yang diinginkan oleh kaum milenial. Mahfud juga dianggap mampu meraup suara milenial jika disandingkan dengan Jokowi sebagai Wapres.

“Pak Mahfud adalah sosok yang original, orangnya to the point, tegas saja kalau ngomong. Jadi, anak muda itu suka sama tokoh yang original-original aja, enggak perlu tiba-tiba bergaya gitu mendadak milenial. Untuk meraup suara milenial, karena milenial bukan hanya soal gaya, tapi milenial anak muda itu juga soal substansi dan pak Mahfud memiliki Substansi itu,” ungkap dia.
(bag/bag)

Sumber

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan, Dedek Prayudi, merespon rilis resmi Kementrian Perhubungan tentang data biaya pembangunan LRT.

Yang sebelumnya, katanya, disebut Prabowo di mark up sehingga lebih tinggi dari negara-negara lain. Politisi muda yang kerap disapa Uki ini mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan Prabowo keliru jika mengacu pada data resmi Kemenhub.

“Kemenhub sudah merilis data resmi pembiayaan pembangunan LRT. Apa yang dikatakan Pak Prabowo tidak terbukti. LRT Jabodetabek maupun Palembang termasuk paling murah dibanding negara lain.Di Palembang nomor dua terendah,” kata Uki dalam rilisnya yang diterima tribunnews.com, Kamis (5/7/2018).

Meski, Uki mengakui LRT Jakarta cenderung lebih mahal walaupun ini tidak dapat disimpulkan mark up.

“LRT Jakarta yang relatif lebih mahal karena kerumitan lokasi dan jarak yang pendek pun masih separuh harga dari LRT di Calgary, Kanada yang sejajar dengan tanah,” kata Uki.

Uki mengaku tidak setuju dengan anggapan adanya mark up. “Harga ternyata tidak tinggi. Kalaupun LRT Jakarta relatif harganya lebih tinggi harus dilihat dulu kenapa tinggi. Mark up? Korupsi? Jangan-jangan ini kesimpulan novel fiksi,” sindir Uki.

Uki menilai pihak yang telah menyebarkan informasi keliru melalui orasinya. Ia menantang Prabowo untuk membuktikan ucapannya.

“Pak Prabowo, kalau tidak ingin disebut tukang sebar hoax, harus segera klarifikasi pernyataannya, keluakan data yang ia punya. Kalau memang keliru, secara jantan meminta maaf. Politisi sekelas pak Prabowo adalah seorang yang pemberani, termasuk mempertanggungjawabkan omongannya,” jelas Uki.

“Saya tidak bermaksud mengajari, tapi dalam demokrasi yang maju, konsep check and balance bukan berarti pemerintah bekerja dan oposisi menyinyiri. Dalam konsep ini, pemerintah bekerja, oposisi mengawasi dan mengoreksi,” sambung Uki.

Uki mengingatkan oposisi untuk hadir sebagai solusi pembangunan untuk meraih simpati publik, bukan menjadi masalah pembangunan.

“Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan pembangunan untuk hadir sebagai solusi pembangunan, dari situlah simpati publik diraih. Bukan malah jadi masalah pembangunan, orasi tanpa data,” Uki menegaskan kembali.

Sumber

Partai Demokrat tengah mewacanakan duet Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menilai wacana tersebut merupakan upaya mengadu domba Jokowi dan JK.

“Paket JK-AHY yang dipropagandakan oleh Partai Demokrat hanyalah upaya Demokrat mengadu domba antara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, Presiden dengan Wakil Presiden,” kata Guntur melalui keterangan tertulis, Rabu (4/7).

Menurut Guntur, Partai Demokrat berusaha mengganggu konsentrasi Jokowi-Jusuf Kalla yang sedang fokus bekerja.

“Kalau mereka berdua terpancing dan terganggu maka roda pemerintahan dan pembangunan akan kena imbasnya. Inilah yang diinginkan oleh Demokrat: kegagalan duet kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla,” ujarnya.

Dia menilai kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla jika gagal maka imbasnya akan berpulang pada keduanya. “Maka sangat aneh kalau Demokrat berpura-pura mengusung Jusuf Kalla yang mau dipasangkan dengan AHY sedangkan pada tahun 2009, SBY ‘membuang’ Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden yang akhirnya Jusuf Kalla maju sebagai calon presiden sendiri,” ujarnya. [rzk]

Sumber

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengucapkan selamat kepada Kabinet Harapan Malaysia pimpinan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad yang baru saja melantik para menteri untuk gelombang kedua.

“Kami mengucapkan selamat bekerja untuk Kabinet Harapan Tun Mahathir Mohamad. Kabinet ini menarik karena diisi lintas etnis, kaum muda, dan dipimpin politisi senior yang berpengalaman sebagai perdana menteri. Hal ini benar-benar memberi harapan bagi rakyat Malaysia,” kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam siaran pers yang diterima tribunnews.com, Rabu (3/7/2018).

Dalam kunjungan ke Malaysia pada pekan lalu, delegasi PSI yang terdiri dari Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas, Dini Purwono, Dara Adinda Nasution, dan Mohamad Guntur Romli bertemu beberapa politisi Malaysia dari partai-partai anggota Koalisi Pakatan Harapan.

“Kami bertemu pimpinan Partai Pribumi Bersatu, partainya Tun Mahathir; Partai Keadilan Rakyat, partainya Datuk Anwar Ibrahim; Partai Amanah, dan Partai Aksi Demokrasi. Kami senang ada 6 politisi yang kami temui diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Tun Mahathir,” tambah Grace Natalie yang juga akan menjadi Caleg DPR untuk Dapil Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Dari belasan politisi Malaysia yang ditemui delegasi PSI, ada 6 orang yang diangkat menjadi menteri. Mereka adalah Syed Saddiq (Melayu keturunan Arab) yang baru 25 tahun dari Partai Pribumi Bersatu, yang diangkat menjadi menteri pemuda dan olah raga.

Lalu, ada Saifudin Nasution (keturunan Batak Mandailing), yang juga Sekjen PKR, sebagai menjadi menteri perdagangan domestik. Yeo Bee Yin (Tionghoa) ditunjuk menjadi menteri energi, sains, dan lingkungan.

Selanjutnya, ada Steven Sim (Tionghoa) yang menjadi wakil menteri pemuda dan olah raga, Hannah Yeoh (Tionghoa) yang ditunjuk sebagai wakil menteri wanita dan keluarga, Ong Kian Ming (Tionghoa) sebagai menteri perdagangan internasional dan industri. “Semua ini memperlihatkan komposisi menarik, melambangkan Malaysia yang multikultur,” pungkas Grace.

Sumber

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sosialisasi pengawasan Pencalonan Pileg dan Pilpres 2019 ke semua partai peserta pemilu 2019. Salah satunya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada hari ini (3/7).

Ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu terhadap parpol agar tidak terjadi persoalan yang menimbulkan sengketa pemilu. Mengingat, tahapan pencalonan untuk pemilihan legislatif akan dimulai besok.

“Upaya kami mencegah untuk tidak banyak terjadi persoalan untuk tidak banyak sengketa. Ya apapun itu, penyelenggara harus siap. Ini merupakan pencegahan dini,” ungkap Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).

Bersamaan dengan itu, lewat Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjennya Raja Juli Antoni, partai baru tersebut menandatangani 8 poin paktaintegritas yang telah disediakan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Abhan berharap lewat pakta integritas itu, parpol dapat berkomitmen untuk bisa mengusulkan calon nantinya yang bersih, amanah, dan tidak tersangkut persoalan hukum.

“Kami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai peserta pemilu 2019 berkomitmen untuk: Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD, DPD atau Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan atau : Korupsi, Narkotika dan Obat-obatan terlarang, Terorisme, Kejahatan Seksual,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie, membacakan salah satu poin dalam Pakta Integritas.

Sumber

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan, sejumlah ancaman masalah ekonomi yang berpeluang muncul dalam satu tahun ke depan.

Sebab itu, pemerintahan Jokowi-JK perlu mengambil kebijakan-kebijakan jangka pendek, konkrit, dan praktis, namun langsung efektif memperkuat daya beli masyarakat.

“Ada ancaman potensi stagnasi pertumbuhan, pelemahan rupiah, kenaikkan inflasi, dan pelemahan daya beli, sebab itu, kami usulkan beberapa hal penting ke Bapak Presiden dan tim ekonomi beliau serta Bank Indonesia,” ujar Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangannya, Senin (2/7/2018).

Kebijakan itu misalnya menaikkan pendapatan para petani, terutama petani beras. “Kami usul Bulog beli gabah kering petani dengan harga Rp 3.700/kg. Jika ini dinaikkan Rp 1000-Rp 1.500/ kg maka akan sangat membantu daya beli para petani beras,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, peningkatan pendapatan masyarakat ini penting untuk mengantisipasi dampak amukan dolar atas rupiah, yang tentu membuat harga barang impor akan naik tajam. Sebab ketergantungan pasar domestik kepada produk-produk impor sangat tinggi.

Tingginya ancaman kenaikkan harga barang ini mesti dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. “Utamanya kalangan buruh, petani, dan lapisan bawah tadi,” ucap dia.

Rizal mengatakan, selain menaikkan pendapatan para petani, Presiden juga perlu menetapkan dan menaikkan Upah Minimum Nasional (UMN). “Saat ini, di seluruh dunia hanya dua negara yang tidak punya UMN yaitu India dan Indonesia,” ucap dia.

Akibatnya, terjadi disparitas pendapatan buruh antar daerah. Pendapatan terendah yakni Jogyakarta sebesar Rp 1,4 juta/bulan dan yang tertinggi di Karawang, Jawa Barat sebesar Rp 4,7 juta per bulan. “Rasio adalah sekitar satu banding tiga (1:3). Sebaiknya, maksimum hanya 1:2,” ucap Rizal.

Mengatasi disparitas itu, pemerintah sebaiknya mengeluarkan UMN, yang saat ini belum ada di Indonesia. Dia mengatakan, UMN dapat menjadi senjata pamungkas Presiden untuk mengangkat upah buruh secara nasional. “Mantan Presiden Obama pernah menaikkan UMN beberapa kali dari US$ 5/jam menjadi US$ 7/jam dan terakhir menjadi US$ 9/hari,” usul Rizal.

Terkait waktunya, Rizal mengusulkan penetapan UMN sebelum bulan Agustus 2018 dengan besaran sekitar Rp 3, juta per bulan dan kemudian dipermulaan tahun 2019 sebesar Rp 3,6 juta/ bulan.

“Menurut hemat kami harus dalam satu package yang bersamaan antara dinaikkannya pembelian harga gabah kering petani dan dikeluarkannya UMN supaya ada dampaknya secara nasional,” katanya.

Rizal mengatakan, kedua kebijakan tersebut menaikkan harga gabah dan UMN sangat penting untuk menghadapi dampak pelemahan rupiah terhadap dolar akhir-akhir ini. “Maka akan ada price adjustment karena terjadinya hanya sekali saja, jika terus menerus itu disebut inflasi,” lanjut Rizal.

Rizal mengatakan, penguatan pendapatan dan daya beli masyarakat ini akan mendorong tingginya konsumsi rumah tangga didalam negeri. Sebagaimana diketahui konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bila konsumsi meningkat maka industri akan menambah kapasitas produksinya, akan ada ekspansi baru sebab side demand perekonomian kita meningkat. Otomatis suplly side yakni industri akan bergairah dengan sendirinya,” ucap dia.

Ditegaskan, dengan mengambil kebijakan-kebijakan praktis dan menyentuh langsung ke masyarakat lapisan bawah semacam ini, selain kebijakan-kebijakan besar lainnya seperti infrastruktur. “Kebijakan-kebijakan yang kami usulkan ini sangat praktis, langsung ke grassroot dan efektif, dan bisa menjawab ancaman stagnasi pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

PSI optimistis, bila pemerintah mampu mendorong daya beli dan konsumsi, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,4% – 5,8% tidak terlalu sulit untuk tercapai. Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memaparkan kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 kepada dewan perwakilan rakyat (DPR).

Pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4-5,8%. Sedangkan inflasi, pemerintah menargetkan pada kisaran 2,5 hingga 4,5 persen.

Sumber

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Surat Edaran (SE) KPU mempersulit partai politik. Hal ini merujuk pada pasca disahkannya PKPU No 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, KPU RI kembali mengeluarkan SE nomor 627 tertanggal 30 Juni 2018 tentang pengurusan persyaratan caleg yang menyangkut kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

Wakil Sekjen DPP PSI, Satia Chandra Wiguna mengatakan intinya SE memerintahkan partai untuk mengurus surat-surat keterangan itu hanya di rumah-rumah sakit yang ditunjuk KPU. Jika tidak maka dianggap tidak sah.

Hal ini, kata dia, tentu saja menyulitkan para bakal calon anggota legislatif dari partai-partai politik. Seperti diketahui KPU baru saja mengesahkan PKPU yang memuat persyaratan menjadi calon anggota legistlatif.

“Karena persyaratan administrasi yang banyak, PKPU tidak kunjung terbit, PSI berinisiatif untuk meminta bakal caleg PSI untuk mengurus persyaratan sesuai dengan draft PKPU terakhir. Saya dengar partai-partai lain juga begitu. Sudah banyak yang mengurus surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba. Tapi karena rumah sakitnya tidak ada pada list KPU maka mereka akan terancam memulai dari awal lagi,” ujar Satia Chandra, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/7/2018).

Chandra mencontohkan beberapa caleg PSI telah mengurus surat keterangan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP).

Namun, ternyata kedua rumah sakit itu, tak berada di list KPU.

“Entah kenapa RSPAD dan RSPP tidak ada di list KPU. Padahal dua rumah sakit itu memiliki reputasi yang baik,” ungkapnya.

Mestinya, menurut dia, sepanjang rumah sakit tersebut terakreditasi, punya fasilitas sesuai kebutuhan persyaratan, dan dinyatakan dalam bentuk keterangan resmi rumah sakit dan ditandatangani dokter yang berkompeten, harusnya sah.

Terutama karena waktu yang sempit dan aturan yang terbit mendadak. Kewajiban mendapat surat keterangan dari rumah sakit dari daftar rumah sakit yang ada di SE KPU akan lebih mempersulit caleg DPRD Kab/kota.

“Saya hitung hanya ada 7 rumah sakit di Aceh yang ada di list KPU dari 18 kabupaten-kota yang ada di Aceh. Di Papua hanya 4 rumah sakit yaitu RS Dok II Jayapura, RSUD Abepura, RSUD Merauke dan RSUD Mimika. Artinya caleg DPRD se-Papua dari 28 kabupaten/kota mesti pergi ke 4 rumah sakit itu,” imbuhnya.

Chandra mengimbau agar KPU lebih arif dalam menyikapi hal administratif seperti hal ini.

“Jangan terkesan mempersulit parpol dengan hal-hal yang sifat administratif yang tidak substantif,” kata pria yang juga caleg PSI dari Dapil XI Jabar itu.

Sumber

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli membantah pendapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya dikabarkan telah menyebutkan bahwa makam Pangeran Dipenogoro tidak layak. Ia juga membagikan foto kondisi terkini dari makam tersebut.

Menurut Guntur Romli, GP Ansor Wilayah Sulawesi Selatan menziarahi makam Pangeran Dipenogoro itu. Saat ziarah tersebut, jelasnya, makam salah satu Pahlawan Nasional tuitu sangat terawat. “GP Ansor Wilayah Sulsel ziarahi makam Pangeran Diponegoro, Prabowo yang bilang makam ini gak layak dan tidak terawat itu HOAX,” cuit @GunRomli pada Sabtu (30/6/2018).

Pada foto yang dibagikan Gun Romli itu juga tampak makam dengan nisan terawat. Di depan kompleks pemakaman juga tidak nampak kesan kumuh seperti yang kabarnya dinyatakan oleh Prabowo sebelumnya. Ia pun memperingatkan Prabowo agar tidak sekali-kali memindahkan makam tersebut.

“Jangan coba-coba pindahkan makam, ini bukan makam orang sembarangan,” kata politisi PSI itu mengingatkan.

Sebelumnya beredar di berbagai media massa pernyataan yang menyebutkan bahwa Prabowo mewacanakan untuk memindahkan makam Pangeran Dipenogoro ke tempat asal kelahiran Pangeran Dipenogoro di Yogyakarta. Selain sebagai simbol sejarah, kata Prabowo, seperti dilansir dari Kompas.com–makam itu menurutnya terkesan tidak layak karena di dekat pasar.

Sumber