APAKAH ada hubungannya antara mark up dana reses anggota Dewan dengan poligami?

Bisa jadi ada hubungannya jika ada anggota dewan yang rajin mengumpulkan sisa dana reses apalagi menaikkan dana reses untuk digunakan sebagai biaya menikah lagi.

Tetapi bisa juga tidak ada kaitannya karena dua fenomena ini terjadi di dua partai politik yang berbeda. Dari dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan di belantara politik tanah air, publik disajikan sebuah hikmat kebijaksanaan dalam pengelolaan manajemen kepartaian.

Setiap arah kebijakan partai pasti mengundang sikap pro dan kontra. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan program solidaritas tiga pihak bagi para kader yang mampu secara moril dan material memuliakan anak yatim dan menikahi para janda.

Aturan poligami ini tercantum dalam program UPA poin 8 yakni meminta kadernya untuk memprioritaskan janda jika ingin melakukan poligami (Kompas.com, 30/09/2021).

Sasaran anjuran untuk berpoligami ditujukan kader laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu serta mengutamakan pilihan kepada janda (aromil) atau awanis.

Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat menjelaskan, poligami dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan laki-lakinya mampu dan layak.

Anjuran untuk berpoligami ini ditujukan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Tidak ketinggalan pengurus PKS perempuan ikut mengkaji program poligami ini. Tidak ada protes dari kader-kader perempuan PKS.

Bahkan PKS membuat aturan atau etika dalam program UPA yang memperbolehkan poligami tersebut. Tidak ketinggalan, PKS telah membentuk Komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritas pengurusnya adalah perempuan.

Usai program PKS ini diketahui publik, pergunjingan pun terjadi. Tagar selamatkan janda atau #SaveJanda menjadi ciutan yang ramai dibicarakan netizen di media sosial.

Upaya menolong kehidupan seorang janda tidak harus dengan cara menikahinya dengan menjadikannya sebagai istri kedua, ketiga atau keempat.

Lebih bermartabat, jika ingin menolong kehidupan seorang janda adalah dengan memberi beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari janda tersebut (Viva.co.id, 1 Oktober 2021).

Sejak saat itu, “kegenitan” PKS menjadi bulan-bulanan publik. Imbauan PKS yang menyatakan kader pria boleh berpoligami utamanya dengan janda dinilai hanya akan memperburuk stigma janda.

Pendiri komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman menilai program tersebut justru sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda. Komunitas #SaveJanda beranggapan seharusnya PKS sebagai partai politik lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka (Cnnindonesia.com, 30/09/2021).

PKS cabut anjuran poligami

Respona pengurus PKS tergolong cepat usai terjadinya gelombang kecaman dari publik terutama keriuhan di media sosial.

Selang sehari usai diumumkan, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat mencabut Tazkirah Nomor 12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi yang salah satu poinnya anjuran berpoligami.

Seperti tidak ingin “kehilangan” muka, Surahman menyebut alasan pencabutan anjuran poligami karena masukan dari pengurus, anggota, dan masyarakat.

Tidak lupa PKS juga meminta maaf karena telah membuat kegaduhan publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia (Pks.id, 30 September 2021).

Seperti ingin meluruskan pernyataan sebelumnya yang sempat membuat kontroversi, Surahman juga mengatakan bahwa PKS ingin fokus meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi dengan membagikan 1,7 juta paket sembako bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi.

Komisi Nasional (Komnas) Antikekerasan terhadap Perempuan pun meminta PKS berbenah diri meskipun telah mencabut anjuran poligami.

PKS tidak cukup mencabut aturan tanpa melakukan langkah perbaikan dan mengedepankan perspektif keadilan gender.

Komnas Perempuan juga meragukan alasan awal anjuran berpoligami telah mendapat kajian dari pengurus perempuan PKS.

Jangan-jangan klaim tersebut hanyalah justifikasi dari keinginan kader laki-laki yang ingin berpoligami (Cnnindonesia.com, 1/10/2021).

Jelang pemilihan umum serentak di 2024 mendatang, pengelolaan manajemen kepartaian tanpa mengedepankan azas kepatutan dan keadilan dengan segala perspektifnya sama saja dengan membawa partai ke dalam krisis kepercayaan.

Pemilu mendatang sangat jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Orientasi pemilih di pemilu mendatang lebih cenderung dinamis dengan mengedepankan sensitivitas keadilan dan logikan berpikir yang bisa diterima dengan nalar.

Bonus demografi di 2024 tidak saja melahirkan pemilih yang kritis tetapi juga “nyinyir” dengan isu-isu menyangkut keadilan, gender, lingkungan, sosial dan lain-lain.

Salah membawa kebijakan partai maka sama saja menempatkan partai dalam lingkup dan segmentasi yang sempit.

Kebijakan PKS ibarat salah launching produk fashion. PKS me-launching old fashion sementara yang sedang ngetren adalah casual dan sporty fashion. Akibatnya, produk busana tidak laku dan dijauhi calon pembeli.

Kali ini saya meminjam istilah putri saya yang tengah menekuni kuliah fashion bussiness di Australia.

Partai butuh ketegasan

Di saat masyarakat jengah dengan “kelakuan” partai-partai yang ada, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan ketegasan yang selama ini absen dalam manajemen kepartaian.

PSI dengan berani memecat kadernya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Viani Limardi.

Alasannya, Viani yang anggota Komisi D DPRD DKI itu diduga melakukan penggelembungan pelaporan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan reses.

Selain itu, Viani juga dianggap tidak memberikan teladan dalam hal kepatuhan aturan ganjil genap berlalulintas di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemecatan Viani dilakukan per 26 September 2021 kemarin. Sontak saja, Viani tidak terima dengan pemecatan dan berencana melakukan gugatan hukum.

Publik merasa terperangah mengingat kesalahan Viani ini sebetulnya “lumrah” dilakukan oleh kader-kader di partai-partai lain.

Yang membedakan, di partai-partai lain semua orang bersikap “tahu sama tahu”. Sementara, PSI tak mau kompromi.

Permainan me-mark up laporan reses jamak dilakukan oleh anggota Dewan sejak zaman kuda gigit besi. Demikian pula soal arogansi anggota dewan yang melanggar aturan lalu lintas. Itu hal yang biasa selama ini.

Saya jadi teringat dengan debat kusir yang terjadi antara orang yang mengaku anggota dewan (padahal sudah tidak terpilih lagi) dengan polisi lalu lintas di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan beberapa tahun yang lalu.

Kejadian ini direkam dengan dengan kamera dan ditayangkan di acara kriminal stasiun televisi swasta.

Dengan sikap tidak mau tahu dan ingin menang sendiri, (mantan) anggota dewan ini merasa berhak dan boleh memutar kendaraan di penggal jalan yang dilarang untuk memutar.

Sebagai anggota dewan (sekali lagi mantan) dirinya merasa berjasa ikut menggelontorkan dana APBN bagi kepolisian.

Penonton siaran acara ini menjadi mahfum betapa berkuasanya anggota dewan, termasuk dalam menerabas larangan lalu lintas. Itu pun dengan surat izin mengemudi (SIM) yang kedaluarsa.

Andai kebijakan seperti PSI ini diterapkan juga di partai-partai lain maka transparansi, akuntabiltas dan pertanggungjawaban kepada pemilih tidak lagi sekedar menjadi “kredo” kosong dalam tata kelola kepartaian.

Partai harus berani menjadi contoh kebaikan untuk edukasi literasi politik bagi calon pemilih. Sebuah investasi politik jangka panjang.

Partai seolah melindungi kadernya

Selama ini majelis kehormatan partai, apapun partainya, baru akan menjatuhkan sanksi tata tertib partai setelah proses hukum selesai. Alasannya, menghormati asas praduga tak bersalah.

Padahal, tuntasnya proses peradilan umum membutuhkan waktu yang tidak sebentar sementara dampak degradasi kepercayaan dari konstituen dan simpatisan berproses dengan cepat.

Ambil contoh kasus rasuah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Partai Golkar seharusnya tidak perlu menunggu proses peradilan Azis tuntas. Fakta-fakta persidangan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang kasusnya terkait dengan Azis bisa jadi dasar pemecatan Azis.

Golkar seperti galau, begitu takut kehilangan satu orang Azis. Padahal di luar sana mungkin banyak kader-kader lain yang kapasitasnya jauh lebih mumpuni daripada Azis Syamsuddin.

Dewan pengurus pusat partai terkesan begitu “melindungi” kader-kadernya yang bersalah. Para elite partai juga berharap ingatan kolektif publik akan hilang dengan berjalannya waktu.

Padahal kasus-kasus yang menyita perhatian publik begitu sulit dilupakan bahkan menjadi “rekam jejak” yang mudah dimunculkan di era sekarang ini.

Publik tentu tak akan lupa bahwa kasus korupsi Hambalang terkait dengan Partai Demokrat. Begitu juga kasus korupsi Bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait dengan PDI Perjuangan.

Ada lagi kasus suap kuota impor daging sapi dengan segala cerita di balik layarnya yang tak bisa dihapus dari citra PKS.

Kasus pengurusan izin ekspor benih bening lobster mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sulit ditanggalkan dari Gerindra.

Masih banyak lagi sederet dosa-dosa partai politik terkait korupsi. Begitu sempurnanya karut marut tata kelola manajemen kepartaian di republik ini.

Tata kelola kepartaian memang butuh keberanian. Bukan sekadar bussiness as usual ala kadarnya atau begitu-begitu saja.

Mengelola partai butuh visi yang mendobrak kemapanan. Partai adalah representasi kepercayaan publik.

Sekali lancung mengelola partai sama saja melukai kepercayaan publik. Siap-siaplah untuk dihukum pemilih di pemilu mendatang.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/15474991/partai-partai-yang-melukai-kepercayaan-publik?page=all

Masalah perempuan bekerja, cuti melahirkan, menikah, resign setelah menikah/melahirkan belakangan ini sering dibenturkan dengan pemilik usaha. Dan sebagai sosok idola media sosial, tokoh penjaga moral netizen, saya merasa tidak mungkin berdiam diri. Saya harus bersuara.

Jadi gini. Sebelum ke mana-mana, kita harus sepakat dulu bahwa perempuan itu akan mengalami hal-hal seperti haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak akan dialami pria. Meski secara kodrat fisik berbeda, tapi perempuan tetap punya hak yang sama dalam berkarier maupun mengekspresikan diri.

Nah, oleh sebab itu, untuk keadilan, harus ada aturan khusus karena kodrat fisik yang dialami perempuan. Ingat ya, ini hak khusus, bukan hak istimewa.

Hal inilah yang kemudian terwujud dalam bentuk cuti melahirkan, ruang laktasi, child care terjangkau, bahkan gratis hingga kuota khusus untuk perempuan yang menduduki jabatan tertentu. Sebuah kondisi yang kelihatannya cukup ideal. Mungkin karena terkesan ideal, banyak yang melihatnya sebagai utopia. Kayak mustahil banget diterapin.

Padahal, ada lho di Indonesia, perusahaan kecil yang sudah memberlakukan cuti melahirkan 6 bulan. CEO-nya cukup terkenal. Namanya… ah, rahasia ah.

Di sisi lain, sebuah perusahaan tentu berupaya memaksimalisasi profit dengan modal sedikit. Masalahnya, ketidakstabilan dalam usaha yang dipicu keluar masuk pekerja (kalau nggak salah istilahnya turnover rate) tentu bikin kesal pengusaha.

Apalagi dengan mewajibkan kuota perempuan di jabatan tertentu. Mana masih harus siapin space untuk ruang laktasi dan lain-lain, pengusaha bisa saja melihat ini semua sebagai cost center.

“Hellooowww… Kami ini buka usaha, bukan yayasan!” kira-kira begitu protesnya.

Pengusaha yang pada titik tertentu sulit menerima hal ini, bisa aja akhirnya memutuskan… ya udah kalau aturan cuti makin panjang, harus siapin ruang laktasi, padahal tempat usaha sempit.

Mau mengizinkan cuti haid atau cuti panjang setelah melahirkan, produksi sedang dikejar deadline. Akhirnya langkah pendek pun dipiliih: ganti semua pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Beres.

Ada juga pengusaha yang ala-ala motivator yang doyan menyemangati karyawati tentang cuti melahirkan. “Anu, rasanya nggak perlu cuti melahirkan sampai 6 bulan deh. Sebulan saja cukup ya? Kalau kelamaan cuti nanti tidak bisa berkarier loh.”

Padahal yang ngasih motivasi ini adalah eksekutif perusahaan yang mungkin lahir dengan derasnya privilege dari keluarga dengan gaji belasan bahkan ratusan kali UMR. Seolah menyemangati untuk karyawati, padahal targetnya adalah tidak mau kehilangan talent plus ogah menganggarkan buat paid leave 6 bulan.

Selain cuti melahirkan, cuti haid juga kerap diributkan. Ada yang sampai tega ngatain sesama perempuan yang mengalami kram/sakit saat haid awal sebagai perempuan yang kurang sehat, kurang olahraga, kurang menjaga nutrisi. Seolah melupakan fakta kalau fisik masing-masing perempuan itu berbeda kalau sedang mengalami haid.

Pendek kata, mari saling adu kepentingan untuk memberikan keadilan atas kodrat perempuan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan memikirkan bagaimana bisnis berjalan, sementara banyak yang memandang pengusaha kok jahat banget sama perempuan.

Pekerja kan berhak dapat fasilitas dan quality time dengan keluarganya. Tak semata hanya menjadi hamba sahaya kapitalis. Wah, ngomongnya sambil gebrak meja keren nih.

Di sisi lain, jadi pengusaha itu berat loh. Dugaan saya, 80-90% usaha rintisan baru, biasanya sering mati pada tahun pertama. Pada tahun kedua, dari sedikit yang tersisa 70-80% mati. Yang kuat bertahan di tahun ketiga.

Setelah itu mulai stabil namun tantangan akan makin berat. Pengusaha pasti berpikir kelangsungan usaha. Ada nanti success trap pertama, kedua, dan ketiga. Ini semua sih hasil perasan diskusi saya dengan Pak Typo, alias smsl, alias @amal_alghozali.

Jadi kepentingan untuk tempat dan aturan kerja yang layak bagi perempuan akan selalu berbenturan dengan pengusaha. Ya ada juga pengusaha yang mikir kebijakan bagus untuk perempuan, tapi mungkin tidak banyak. Bisa dihitung jari. Jari pertama adalah CEO yang namanya saya rahasiakan tadi.

Nah, menurut saya, pemerintah pusat dan daerah seharusnya menjadi jalan tengah benturan pekerja perempuan dan perusahaan. Sudah selayaknya negara menyerap sebagian beban pengusaha terkait pekerja perempuan agar tidak semua dibebankan kepada pengusaha.

Ini penting, terutama di segmen usaha padat karya dan UMKM, terkhusus UMK (usaha mikro dan kecil). Kita belum bicara yang pekerja informal (pasar tradisional, dll) lho ya.

Nah, dari sana, saya setidaknya punya lima usulan fasilitas penting yang bisa dikerjakan pemerintah/pemda. Usulan nomor empat akan membuat Anda terkejut. Anjaaay klikbet.

Pertama, ruang laktasi bersama dan child care gratis/terjangkau. Pemerintah membangun fasilitas khusus dekat tempat usaha untuk fasilitas ini. Pengusaha kecil tentu senang jika pemerintah dukung hal ini. Pekerja perempuan juga senang karena bisa menyusui anak yang dititipkan tidak jauh dari tempat kerja.

Kedua, fasilitas gratis pengiriman ASI ke rumah. Ini bisa dilakukan untuk pekerja yang rumahnya relatif jauh dan tidak ada fasilitas penitipan anak.

Ketiga, insentif untuk pengusaha yang memberikan cuti melahirkan lebih panjang. Syukur-syukur diberlakukan setelah revisi UU 13/2003 terutama pasal mengenai istirahat melahirkan.

Juga insentif pajak atau kemudahan izin jika perusahaan mewajibkan cuti haid, memberikan kuota khusus untuk perempuan menduduki jabatan tertentu.

Cuti haid wajib? Kenapa tidak. Selain masalah fisik (kram perut, pusing, mual dan yang lainnya), haid hari pertama kerap mengakibatkan mood perempuan buruk. Bukannya lebih baik istirahat saja atau kerja di rumah?

Keempat, kartu pekerja (ini sih berlaku ke semua gender) untuk gratis naik kendaraan umum pulang dan pergi. Mengurangi biaya transportasi juga insentif yang baik untuk pekerja maupun pengusaha. Mungkin untuk yang berpendapatan relatif rendah, kartu pekerja bisa juga ditambah fasilitasnya untuk mendapatkan sembako murah.
Baca juga: Tiga Jenis Sidang yang Seharusnya Disiarkan Langsung di Televisi

Kelima, kartu/fasilitas khusus ibu tunggal yang memiliki anak, bekerja informal/UMR. Kartu ini menjamin ibu dan anak-anaknya mendapat KIS, KIP, PKH, dan akses prioritas terhadap bantuan pemerintah.

***

Pertanyaannya, mengapa negara yang harus ambil alih sebagian beban tersebut? Ya karena negara yang akan mendapatkan manfaat dari kepedulian terhadap pekerja perempuan.

Perempuan yang memberikan ASI eksklusif 6 bulan, anaknya lebih sehat dan kuat. Biaya kesehatan anak berpotensi turun. Yang diuntungkan tentu negara karena biaya kesehatan untuk anak bisa turun dan generasi penerus bangsa lebih mantap menjalani masa depan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia cukup tinggi. Jika digantikan pria semua dengan alasan pekerja perempuan “merepotkan”, secara nasional tidak akan cukup. Belum kalau pekerja perempuannya punya talenta yang bagus. Mencari penggantinya tentu sulit.

Jika ruang bekerja untuk perempuan cukup adil dan ramah, perempuan akan tetap bekerja. Output ekonomi terjaga, pendapatan bersama (suami-istri) bisa mencukupi keluarga dengan layak.

Negara tentu dapat manfaat juga karena ekonomi meningkat, pajak meningkat, anggaran negara meningkat. Makin banyak yang bisa dikorupsi dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Kebijakan negara tentu dipengaruhi kepentingan politik. Well, sekarang kita tahu sumber keruwetan benturan kepentingan pekerja perempuan dan pengusaha ini ada di mana? Ya pada kebijakan pemimpin tertinggi negara untuk mau membela kepentingan pekerja perempuan atau tidak.

Oleh karena itu, jangan salah lagi. Pada 2024 nanti pastikan Anda memilih…

…

…

…%@*#&$ (dikekep Kepala Suku Mojok dari belakang).

Sumber: https://mojok.co/kkd/esai/hak-cuti-haid-dan-cuti-melahirkan-itu-merugikan-pengusaha-nggak-sih/

Oleh: Dr. Dea Tunggaesti, SH, MM (Plt. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia)

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang.

Inilah saat paling tepat memulai percakapan mengenai kehidupan bernegara kita ke depan, melampaui perdebatan mengenai masa jabatan presiden apakah dua atau tiga periode. Ini saatnya memikirkan ulang sistem presidensial yang kita terapkan sambil mencoba mempelajari kembali sistem parlementer itu.

Presidensialisme vs Parlementer

Ada sejumlah alasan kenapa sistem parlementer patut kita pelajari kembali. Pertama, sistem ini relatif bisa melawan ancaman gelombang populisme politik. Sistem presidensial membuka peluang terpilihnya kandidat dengan ideologi ekstrem ke puncak kekuasaan. Membuka ruang lebih luas kepada para demagog untuk membajak demokrasi dengan menunggangi gelombang sentimen ras atau agama agar terpilih menjadi presiden.

Sistem parlementer relatif mampu menjaga politik di arus mainstream –karena elemen-elemen ekstrem akan difilter ulang dalam proses rekrutmen internal partai mau pun melalui proses politik parlemen.

Alasan kedua, sistem presidensial lebih rentan konflik. Pengalaman dunia memperlihatkan, pemilihan dua kandidat presiden yang berlangsung sengit melahirkan masyarakat yang terbelah. Menciptakan ketegangan terus menerus dan berpotensi menciptakan konflik terbuka. Kalau kita ingin kehidupan masyarakat kembali normal –agar ketegangan politik tidak termanifes dalam bentuk konflik jalanan, maka alternatifnya adalah mengembalikan politik ke ruang-ruang perdebatan di gedung parlemen.

Alasan ketiga adalah mengupayakan agar politik tidak terlalu banyak menyebabkan guncangan ekonomi karena kebijakan yang berganti-ganti setiap lima tahun. Beberapa penelitian memperlihatkan, sistem parlementer –dibanding presidensial– lebih mampu menciptakan stabilitas kebijakan jangka panjang.

Studi memperlihatkan sistem presidensial memiliki sejumlah masalah. Pertama soal adanya persaingan legitimasi antara presiden dengan parlemen, karena keduanya merasa dipilih secara langsung oleh rakyat. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik tajam diantara keduanya, maka pemerintahan terancam mengalami kebuntuan. Kelemahan lainnya, jika presiden terpilih mempunyai kecenderungan otoriter, ia akan terus menerus mencari cara memperluas kekuasan dan menjadikan dirinya diktator. Sistem presidensial juga tidak menyediakan fleksibilitas karena presiden terpilih meski pun kinerjanya buruk, tidak bisa diganti di tengah jalan –kecuali melanggar konstitusi– hingga masa jabatannya berakhir.

Dalam konteks Indonesia, situasi menjadi semakin rumit karena kita menerapkan presidensialisme dengan multipartai. Akibatnya sulit menciptakan kemiripan mayoritas, karena presiden terpilih bisa berasal dari partai yang tidak memenangkan pemilu atau tidak memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Skenario politik yang biasanya terjadi adalah kawin paksa antar partai yang berseberangan, baik secara ideologi atau kebijakan, demi melahirkan koalisi mayoritas di parlemen. Semakin besar koalisi semakin butuh biaya politik besar karena semakin banyak hal dikompromikan, dan pada gilirannya menciptakan situasi rentan korupsi.

Setelah terpilih, sepanjang masa jabatannya, presiden harus terus menerus bernegosiasi dengan berbagai kekuatan di parlemen, agar kebijakannya mendapat persetujuan. Akibatnya, pemerintahan terancam tidak bisa berjalan efektif.

Suka atau tidak suka, parlemen dan partai politik adalah elemen utama demokrasi. Demokrasi yang sehat harus dimulai dari partai politik. Kita tidak bisa terus menerus mengeluh pada keadaan, ini saatnya memaksa partai politik berubah.

Demokrasi menyediakan kesempatan kepada warga untuk menghukum partai yang tidak amanah dengan cara tidak memilihnya kembali –bahkan setiap warga punya hak untuk berkampanye mengajak orang agar tidak memilih partai bersangkutan pada pemilu berikutnya. Inilah kekuatan utama demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pergunakanlah kekuatan dalam bentuk suara itu untuk memaksa mengubah partai-partai politik. Hukum partai yang tidak bekerja dengan baik, pilih partai yang bisa lebih memberi harapan bagi perbaikan.

Sistem parlementer akan memaksa partai politik untuk berubah. Mendorong demokratisasi internal. Memaksa partai mencari calon anggota parlemen dengan kualitas terbaik agar bisa mengalahkan calon partai lain. Kompetisi yang meningkat akan memperbaiki kualitas parlemen. Hubungan antara pemilih dengan anggota parlemen terpilih juga akan semakin dekat, yang ujungnya akan memaksa anggota parlemen terus menerus mendengar suara konstituen jika ingin kembali terpilih pada pemilu berikutnya.

Melihat Kembali Kegagalan Politik era `50an

Kita memang pernah gagal ketika melaksanakan sistem demokrasi parlementer pada era 1950-an. Tapi mari kita lihat dengan pikiran yang jernih tentang hal-hal yang melatari kegagalan itu. Masalah terbesar adalah, kita melaksanakan sebuah sistem pada saat berbagai syarat dasar bagi terlaksananya sebuah demokrasi belum tersedia.

Pada masa awal pembentukan republik, partai politik dengan beragam warna ideologi yang saling antagonistis bersaing ketat memperebutkan dominasi di ruang politik. Situasi ini menyebabkan pertentangan tajam di antara partai politik di parlemen. Pada sisi lain, presiden Soekarno sendiri memiliki konsepsi berbeda tentang kepresidenan dengan idenya mengenai Demokrasi Terpimpin.

Dalam konteks politik hari ini pertentangan tidak setajam pada masa lalu, karena semua kekuatan politik relatif telah menerima prinsip dasar bernegara yakni Pancasila, sehingga perdebatan di dalam parlemen tidak akan setajam dan menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil sebagaimana politik era 50an.

Penyebab lainnya adalah kondisi sosio ekonomi pada masa pelaksanaan demokrasi parlementer sangat lemah. Studi memperlihatkan, semakin baik kondisi sosial ekonomi masyarakat –akan semakin bisa membuat demokrasi bertahan lebih lama. Saat ini, kondisi sosio ekonomi kita jauh lebih baik, demikian pula kondisi keamanan yang stabil.

Lima pemilu terakhir yang kita jalankan, adalah pemilu yang demokratis. Inilah momentum baik untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dalam memperbaiki demokrasi kita. Hari ini, kita sudah memiliki berbagai syarat dasar bagi keberlanjutan demokrasi. Ini saatnya berdiskusi tentang hal-hal yang lebih fundamental, tentang kehidupan bernegara di masa yang akan datang.

Oleh: Satia Chandra Wiguna (Wasekjen DPP PSI)

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru peningkatan kasus covid 19 semakin tajam. Per tanggal 1 November 2020, kasus positif covid 19 bertambah 5,092 kasus dan menjadikan total hari ini menembuh angka 543,975 kasus.

Dampak ekonomi dari pandemic ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tapi juga negara-negara dunia. Hampir seluruh penduduk dunia dipaksa untuk tidak bekerja. Pekerja harian sudah tentu akan kehilangan pendapatannya. Pekerja bulanan belum tentu bisa melanjutkan pekerjaan. Jutaan bahkan miliaran penduduk dunia terancam tidak memiliki pendapatan. Bukan terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri, seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, akan memasuki resesi di akhir September (detik.com, 22/9/2020).

Semua upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, walau terkadang masyarakat tidak sepenuhnya merasakan dampak apa yang dilakukan Pemerintah. Sejak awal, inkonsestensi kebijakan dan narasi komunikasi dalam menghadapi pandemi dirasakan dan disaksikan langsung oleh masyarakat.Adalah sesuatu yang wajar, karena hingga hari ini, Pemerintah Jokowi tidak pernah membayangkan akan terjadi pandemi sehingga kebijakan dan suprastruktur kabinetnya pun tidak disiapkan untuk menghadapi pandemi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan “gagap bencana” dan Presiden Jokowi pun mengakuinya seperti yang diberitakan oleh republika.co.id (4/2/2020).

Artikel ini kita tidak akan membahas apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah. Memang sudah menjadi kewajiban Pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya untuk melindungi rakyatnya dan memastikan seluruh rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meski dengan segala keterbatasannya.

Yang menarik untuk dibahas adalah menguatnya solidaritas yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Seperti dikutip oleh Andy Budiman dalam artikelnya di Harian Kompas (24/6/2020) yang berjudul “Politik Era Pandemi” bahwa “Pandemi juga memperkuat solidaritas. Vokalis Giring “Nidji” Ganesha memulai ide kreatif “Ngamen Solidaritas” daring mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis. Almarhum Didi Kempot menggelar “Konser Amal dari Rumah” di Kompas TV dan mengumpulkan dana hingga Rp. 7,6 miliar. Gusdurian peduli menggerakkan #PatunganUntukBerbagiTHR. Semua Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia mengambil inisiatif menyumbangkan gaji untuk membantu rakyat”.

Masih banyak gerakan-gerakan solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Salah satu peristiwa fenomenal yang terjadi di Kota Cimahi, seperti yang diberitakan Kompas TV (07/04/2020) bahwa masyarakat perkotaan yang sedemikan kompleks turut serta bahu membahu membantu pasien covid yang melakukan isolasi mandiri.

Disetiap kota dan pedesaan ada Gerakan Kuota Internet Gratis dan Bantuan Gawai untuk pelajar yang tidak bisa mengikuti sekolah karena keterbatasan kemampuan keluaragnya.

Bantuan sembako untuk masyarakat terdampak pandemic covid 19 terus mengalir, baik dari pihak swasta, organisasi masyarakat, komunitas masyarakat bahkan hingga partai politik turun tangan. Semua melakukan Gerakan ini tanpa lagi memandang latar belakang, pilihan politik, suku, agama dan ras.

Dan kita masih bisa berharap dan percaya pada kekuatan politik di Jakarta hari ini (1 Desember 2020) yang digawangi oleh sekumpulan anak muda. Kekuatan ini bisa berimplikasi besar bila berhasil dilakukan, yaitu penolakan terhadap kenaikan gaji Angggota DPRD DKI Jakarta yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta. Adalah tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit karena pandemi, ada rencana dari perwakilan rakyat di Jakarta yang malah ingin menaikkan gajinya.

Mendefinisikan Keindonesiaan dalam Bingkai Teori Solidaritas

Keindonesia adalah istilah untuk menjelaskan jati diri Bangsa Indonesia yang didasarkan atas Pancasila, UUD NKRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat semangat kemanusiaan, pluralis, multikulturalis yang dibingkai dalam nilai-nilai ketuhanan.

Menurut Buya Syafii Ma’arif: “Menimbang bangsa Indonesia dalam berbagai masalah terutama keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan dan toleransi yang diwujudkan dalam makna keindonesiaan” (Wahid, dkk, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa Keindonesiaan adalah nilai-nilai yang dijunjung oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa atas dasar ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan kebhinekaan. Karakteristik rakyat Indonesia sudah tidak berbicara lagi soal “agamamu apa?”, “sukumu apa?” dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memecah belah. Tapi karakteristik rakyat Indonesia adalah yang pluralis dan multikulturalis

Menurut Doyle Paul Johnson (kompas.com, 2019), solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu dan atau kelompok yang berdasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta pengalaman emosional bersama. Solidaritas yang dipegang, yaitu kesatuan, persahabatan, rasa saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama, dan kepentingan bersama di antara para anggotanya.

Pengertian akan solidaritas juga diperjelas oleh sosiolog Emile Durkheim. Solidaritas adalah perasaaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Lebih lanjut Durkheim menjelaskan ada dua tipe solidaritas.

Pertama, Solidaritas Mekanik, solidaritas ini merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif dan adanya kesamaan nilai atau menganut kepercaaan serta pola normatif yang sama. Solidaritas mekanik ini biasanya memang berakar kuat di masyarakat pedesaan yang masih menjungjung tinggi nilai-nilai leluhurnya.

Kedua, Solidaritas Organik, solidaritas ini tumbuh subur di masyarakay perkotaan. Solidaritas terbentuk karena adanya kepentingan bersama dan saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam konteks Keindonesiaan saat ini, penjelasan Durkheim terkait dua tipe solidaritas melebur menjadi satu. Karena ikatan moral, nilai-nilai, kepercayaan menjadi satu dengan tujuan dan kepentingan bersama Bangsa Indonesia, yaitu bagaimana Indonesia bisa melewati krisis pandemi ini.

Dalam bingkai keindonesian, solidaritas adalah bagian dari budaya Indonesia yang telah melekat jauh sebelum Indonesia merdeka. Keyakinan atas cita-cita bersama tentang kemandirian bangsa dan rasa saling percaya telah mampu mengeluarkan Indonesia dari penjajahan ratusan tahun lamanya. Bukan hal yang sulit bagi Bangsa Indonesia untuk keluar dari pandemi ini.

Poin penting bertahannya Indonesia sebagai sebuah negara hingga saat ini adalah karena anggota masyarakatnya yang memiliki rasa saling percaya yang membentuk persaudaraan dan persatuan di atas suku, agama dan ras yang berujung pada lahirnya rasa solidaritas.

Sehingga jika ada gerakan-gerakan mengatasnamakan satu agama tertentu yang berujung pada meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan nilai-nilai Keindonesiaan maka sudah sewajarnya kita mempertanyakan maksud dan tujuan dari gerakan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Keindonesian atau hanya justru ingin memecah belah?.

Nilai-nilai keindonesian yang telah lama terbentuk dan menjadi karakter budaya bangsa telah termanifestasikan dalam Gerakan Solidaritas yang digerakaan oleh rakyatnya sendiri. Polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat pasca pemilu 2019 telah kembali terajut, jangan sampai ada gerakan untuk mengurainya kembali. Sudah saatnya kita optimis dengan adanya kekuatan politik baru di Indonesia yang mencoba kembali ke nilai-nilai Keindonesiaan. Dan sudah saatnya kita meneguhkan kembali Keindonesiaan kita di tengah pandemi ini.

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Cipeucang di kawasan Tangerang Selatan, resmi beroperasi pada 21 Juni 2012, hampir sewindu usianya. Menjelang ulangtahun ke-8, TPA Cipeucang memberikan hadiah kepada masyarakat Tangerang Selatan dengan jebolnya turap TPA Cipeucang pada Jumat (22/05/2020) yang ternyata bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, turap juga pernah jebol pada 26 April 2019.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan ketika peresmian TPA delapan tahun lalu, Dudung E. Diredja, mulai beroperasinya TPA Cipeucang adalah langkah awal dalam penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan. TPA berdiri di atas lahan 2,4 hektar dan akan terus dikembangkan sampai 10 hektar. Menurut Dudung, sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Dudung saat sosialisasi kepada warga sekitar. Saat peresmian, Ketua DPRD ketika itu, Bambang P Rachmadi menyampaikan, TPA Cipeucang dapat menjawab pertanyaan masyarakat Tangerang Selatan terhadap persoalan sampahnya.

Sejumlah pejabat Kota Tangerang Selatan yang hadir dalam peresmian antara lain Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Chaerul Soleh, Kepala BAPPEDA Dendi Priyandana, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Retno Prawati, serta Wakil Ketua I DPRD Ruhamaben dan sejumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan. Namun, delapan tahun kemudian, di akhir Mei, tepatnya Minggu 30 Mei 2020, bau sampah TPA Cipeucang semerbak tercium sampai ke area BSD (Bumi Serpong Damai), area Cilenggang dan sekitarnya, jauh menembus batas-batas wilayah. Di pinggir sungai Tidak dapat diterima akal sehat dan logika sama sekali, pemilihan dan persetujuan lokasi TPA berada tepat di pinggir Sungai Cisadane. Nyaris tidak ada jarak antara bibir sungai dengan tepi TPA.

Pengertian TPA seharusnya adalah tempat pemrosesan akhir. Yang terjadi adalah tempat pembuangan akhir. Dengan jebolnya turap TPA Cipeucang, tempat pembuangan akhirnya adalah ke sungai. Penentuan, pemilihan dan persetujuan tempat pembuangan akhir di tepi sungai adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan. It is crime against humanity and environment! Pelecehan intelektual masyarakat luas, pembodohan dan penyesatan! Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah membodohi dan melecehkan intelektual masyarakat kota yang bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” ini.

Kejadian ini merupakan kejahatan kemanusiaan karena mencemari udara dengan bau busuk menyengat, mencemari Sungai Cisadane yang ironisnya merupakan air baku pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tangerang Selatan. Belum lagi timbulnya penyakit pernapasan, kulit dan masih banyak lagi akibat tercemarnya lingkungan sekitar TPA Cipeucang. Kejahatan lingkungan Kejahatan lingkungan hidup jelas sekali. Polusi bau, polusi air sungai, air lindi yang jauh meresap ke dalam tanah dan sumur-sumur sekitar yang sangat membahayakan kesehatan. Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah, bau busuk yang menyengat dari TPA Cipeucang adalah metana dan karbon dioksida sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida sebagai penyumbang bau yang merupakan proses penguraian bakteri atau biokimia.

Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak karbondioksida. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19,5 persen maka akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap. Karbon dioksida di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik.

Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. Karbon dioksida dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas karbon dioksida adalah 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Lihat Foto Turap TPA Cipeucang yang jebol persis di pinggir Sungai Cisadane.Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk. Lebih tinggi dari itu bisa membahayakan jiwa. Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida. Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenal salah satunya adalah bau kentut.

Manusia melepaskan hidrogren sulfida ketika kentut dalam jumlah yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Dampak kesehatan Namun gas hidrogren sulfida dengan konsentrasi 500 ppm dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org, “Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations. Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.”

Pulmonary edema adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan tergantung kasus per kasus. Gejalanya bisa ringan sampai ekstrem: batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas hidrogren sulfida dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip: menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi. Mengutip salah satu sesepuh di WAG (whatsapp group), ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya.

Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai. As simple as that!. (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja). Menabrak tatanan hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menabrak seluruh tatanan dan tataran hukum yang ada ketika menentukan dan memutuskan TPA tepat di bantaran Sungai Cisadane tersebut. Sungguh panjang daftar aturan yang ditabrak:

Jika digali dan ditelusuri lebih jauh lagi, yakinlah, masih bertambah panjang daftar aturan yang ditabrak dalam penentuan dan pengambilan keputusan persetujuan lokasi TPA di Cipeucang tepat di tepi Sungai Cisadane. Di zaman purbakala, sebelum ada moda transportasi seperti hari ini, sungai adalah nadi kehidupan utama masyarakat. Tercatat dalam sejarah, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ada di tepi sungai, Sriwijaya di tepi Sungai Musi, Majapahit (Sungai Brantas), Kutai Martapura (Sungai Mahakam), Tarumanagara (Sungai Citarum).

Bukti-bukti kejayaan Tarumanegara ditandai dengan ditemukannya sejumlah prasasti di tepi Sungai Cisadane, Ciaruteun, dan Cianten. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, kerajaan kuno atau kota niaga penting hampir semuanya ada di pinggir sungai. Sejak zaman purbakala manusia sudah bersahabat dengan sungai. Sementara, ruas Sungai Cisadane di Tangerang Selatan malah diperkosa oleh para pengambil kebijakan kota bertajuk “Cerdas, Modern dan Relijius” yang baru merayakan hari lahirnya yang ke-11.

Enough is enough! Jebolnya turap TPA -pembuangan ya, bukan pemrosesan/pengelolaan- Cipeucang pada 22 Mei 2020 adalah yang terakhir. Cukup sudah! Semoga para pihak terkait mendengar tragedi tragis ini dan mengambil tindakan.

Melanjutkan artikel opini sebelumnya: Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan (https://tangsel.psi.id/read/748/pemkot-tangerang-selatan-adalah-pelaku-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-pengabaian-kemanusiaan/). Penelusuran lebih lanjut menunjukkan semakin banyak aturan perundang-undangan yang ditabrak oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait keberadaan TPA Cipeucang.

Semakin panjangnya aturan perundang-undangan yang ditabrak dengan sadar oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan semakin menegaskan itu adalah kejahatan lingkungan hidup dan pengabaian kemanusiaan; it is crime against humanity and environment! Aturan yang ditabrak mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan Peraturan Daerah yang disusun sendiri dan diundangkan untuk kemudian ditabrak seluruh isinya; bukan hanya dilanggar. Lihat lampiran.

Memang, harus diakui, permasalahan sampah di Indonesia adalah masalah klasik berkepanjangan di seluruh kota besar. Sebut saja, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Masing-masing dengan permasalahannya sendiri, dengan strategi dan usaha mencari solusi masing-masing pemerintah kota. Namun hasil penelusuran sementara, belum ditemukan di satu tempat pun di Indonesia yang menentukan Tempat Pembuangan Akhir tepat di tepi sungai seperti di Kota Tangerang Selatan ini.

Atas kejadian jebolnya turap TPA Cipeucang menorehkan luka mendalam dan trauma berkepanjangan di tengah masyarakat luas terdampak sampai radius lebih dari 10 kilometer, bukan hanya Kota Tangerang Selatan saja, namun tetangga kanan kiri Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang juga terdampak polusi bau dan potensi kesehatan. Warga masyarakat sekitar TPA Cipeucang akan terdampak gangguan psikologis dan kesehatan jangka panjang jika masalah ini tidak segera dituntaskan. Sudah dua minggu lebih bau menyengat mengapung menyergap hidung warga Kota Tangerang Selatan.

Mengutip dan menyarikan beberapa jurnal ilmiah:

Gas tersebut adalah metana (CH₄) dan karbon dioksida (CO₂) sebagai gas dengan konsentrasi paling besar di TPA dan hidrogen sulfida (H₂S) sebagai penyumbang bau yang sangat menyengat dari proses penguraian bakteri atau biokimia. Metana sendiri daya rusaknya terhadap ozone adalah 25 kali lipat dibandingkan daya rusak CO₂. Diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan 50 kg gas metana. Konsentrasi tinggi metana akan mengurangi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di sekitar TPA turun hingga di bawah 19.5 persen, akan mengakibatkan asfiksia atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa awam asfiksia adalah kondisi dan perasaan seperti tercekik karena hidung dan mulut dibekap.

Karbon dioksida (CO₂) di TPA bisa mencapai 40-60 persen konsentrasi akibat proses penguraian (biodegradasi) senyawa organik (sayur, buah, daging, makanan) secara aerobik maupun anaerobik. Karbon dioksida tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga tidak mudah terdeteksi tanpa alat khusus. CO₂ dapat menggantikan oksigen dalam sistim pernapasan manusia dengan konsentrasi ambien 250-350 ppm. Nilai ambang batas CO₂ yaitu 5.000 ppm (0.5 persen) yang merupakan paparan rata-rata untuk orang dewasa sehat dalam waktu 8 jam kerja. Pada konsentrasi 3 persen terjadi sesak napas dan sakit kepala atau mulai mengantuk, di atas itu bisa membahayakan jiwa.

Yang paling mengganggu adalah bau busuk menyengat akibat proses penguraian biokimia oleh berbagai jenis bakteri terhadap bahan-bahan organik, yaitu hidrogen sulfida (H₂S). Dalam konsentrasi kecil 0.0005 ppm, kita mengenalnya salah satunya adalah bau kentut, karena kentut manusia juga melepaskan H₂S dalam konsentrasi yang sangat kecil. Tidak ada yang sampai pusing atau pingsan gara-gara mencium bau kentut di dalam lift sekalipun semua orang di dalam lift kentut berbarengan. Namun gas H₂S dengan konsentrasi 500 ppm, dapat menimbulkan kematian, pulmonary edema dan asphyxiant.

Mengutip Mayoclinic.org:

Pulmonary edema is a condition caused by excess fluid in the lungs. This fluid collects in the numerous air sacs in the lungs, making it difficult to breathe. In most cases, heart problems cause pulmonary edema. Pulmonary edema is usually caused by a heart condition. Other causes include pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, and being at high elevations.

Depending on the cause, pulmonary edema symptoms may appear suddenly or develop over time. Mild to extreme breathing difficulty can occur. Cough, chest pain and fatigue are other symptoms.

Adalah kondisi yang disebabkan cairan berlebihan di dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul karena gelembung udara di dalam paru-paru, membuat penderitanya sulit bernapas. Dalam kebanyakan kasus, orang menderita masalah jantung akan mengalami ini. Penyebab lain pulmonary edema adalah terekspos zat beracun atau obat-obatan, atau berada di ketinggian. Tergantung kasus per kasus, gejala ini bisa datang dan pergi sesuai kondisi dan waktu berjalan. Dari gejala ringan sampai ekstrem, batuk, sakit di dada, kelelahan dan masih banyak gejala lain.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti hari ini, lengkap sudah penderitaan masyarakat Tangerang Selatan. Mencermati gejala yang ditimbulkan karena terekspos gas H₂S dalam jumlah besar dan gejala Covid-19 bisa dikatakan mirip, menyerang paru-paru, sistim pernapasan, sesak napas. Boleh jadi satu dengan yang lain saling melengkapi.

Mengutip salah satu sesepuh di WAG, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah mewah tanpa jamban. Kalau boleh melengkapi, ibaratnya Kota Tangerang Selatan ini adalah gedung apartemen mewah di tepi Sungai Cisadane dengan river view indah menawan, namun pengembangnya “lupa” membangun toilet di masing-masing unitnya. Solusinya, pengembang membangun kakus/jamban/jumbleng di tepi sungai, as simple as that! (Note: kakus adalah serapan bahasa Belanda, dari kaak huis, artinya rumah tinja).

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan akan terus menyuarakan dan memperjuangkan untuk mencari solusi atas tragedi kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Legislatif.

Aji Bromokusumo, ST., MBA

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan

Oleh Grace Natalie

Kompas edisi 11 Oktober 2018 menurunkan laporan menarik mengenai para anggota DPR yang disebut sebagai para ”pengumpul amplop coklat”.

Yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah para anggota DPR yang rajin mengumpulkan uang kunjungan kerja, reses, perjalanan dinas, sosialisasi empat pilar MPR, dan tunjangan kedewanan untuk menambah pemasukan mereka. Diperkirakan, melalui penghematan dari berbagai dana itu, seorang anggota DPR bisa memperoleh tambahan pemasukan Rp 2 miliar per tahun.

Di satu sisi, perilaku semacam ini tampak normal saja. Mereka yang membela praktik semacam ini akan berargumen: tambahan pemasukan miliaran rupiah ini adalah wajar karena itu adalah buah dari pola kerja hemat yang dijalankan sang anggota DPR.

Manipulasi biaya

Namun, pembaca perlu memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Pertama-tama, praktik ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye pemilu. Praktik ini dilakukan di sepanjang masa kerja si anggota parlemen. Bisa dikatakan, tumpukan amplop coklat itu adalah salah satu sumber utama penghasilan anggota DPR yang jauh melampaui gaji pokok plus tunjangannya.

Kedua, yang terjadi bukanlah penghematan pengeluaran, melainkan pemerolehan dana yang bukan haknya. Barangkali tidak dapat dikatakan ”mencuri”. Namun, dalam banyak kasus, anggota DPR memperoleh dana atas apa yang sebenarnya tidak dia lakukan dan seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.

Apa yang terjadi sangat sederhana. Jika seorang anggota parlemen melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas, baik ke dalam maupun ke luar negeri, dia akan dibekali biaya perjalanan yang mencakup biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya harian. Masalahnya, biaya perjalanan yang diperoleh di awal itu (dalam bentuk lumsum) hampir-hampir tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Itu terjadi karena sistem pembiayaan di DPR merujuk pada PP No 61/1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR, yang menyatakan bahwa dalam pertangungjawaban perjalanan, anggota DPR hanya perlu melampirkan  surat perintah perjalanan dinas atas nama bersangkutan serta kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

Implikasinya bisa sangat serius. Anggota DPR bisa saja hanya melakukan kunjungan kerja dua hari, tetapi memperoleh biaya perjalanan lima hari; atau membeli tiket ekonomi dengan harga diskon, tetapi dibiayai dengan tiket bisnis; atau menginap di rumah kerabat, tetapi tetap memperoleh biaya penginapan di hotel bintang lima.

Dalam perjalanan ke luar negeri, wakil rakyat kita bisa saja menggunakan tiket ekonomi, tetapi dibiayai dengan harga tiket eksekutif. Dalam kasus perjalanan ke Washington, selisih tiket perjalanan pergi pulang mencapai 11.220 dollar AS (Rp 157 juta).

Saya tak ingin mengatakan semua anggota DPR manipulatif. Namun, yang pasti, sistem pertanggungjawaban itu memberi peluang sangat besar bagi terjadinya praktik curang semacam itu.

Jawaban terhadap persoalan itu sebenarnya sederhana. Menteri Keuangan sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 (PMK 113/2012) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK itu ditetapkan, pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil dan harus disertai tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel, dan lainnya. Ditetapkan pula bahwa jika ada kelebihan, biaya perjalanan harus dikembalikan ke kas negara.

Masalahnya, DPR menolak menerapkan PMK No 113/2012 dan tetap menggunakan PP No 61/1990. Dengan sistem pertanggungjawaban semacam ini, bisa dipahami kalau Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 mengumumkan temuan bahwa kunjungan kerja fiktif anggota Dewan pada 2016 mencapai Rp 945 miliar.

Reses

Kebocoran atau pemborosan lain bisa ditemukan dalam dana reses. Tujuan ideal reses adalah menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap anggota DPR memiliki hak reses lima kali setahun plus enam kali kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil).

Masalahnya, tak ada mekanisme dalam DPR yang menjadikan publik bisa tahu apakah anggota DPR benar-benar menjalankan kunjungan ke dapil dan bertemu konstituen di masa reses dan kunjunga kerja dapil atau berada di tempat lain di masa reses. Pertanggungjawaban diserahkan kepada fraksi masing-masing.

Dana reses diberikan secara ”gelondongan” dalam jumlah sangat besar. Besarannya naik terus dari tahun ke tahun. Pada 2012, setiap anggota DPR menerima jatah anggaran reses Rp 963 juta per tahun, dan tahun-tahun berikutnya naik signifikan: Rp 1,2 miliar (2013); Rp 1,77 miliar (2014); Rp 2,21 miliar (2015).

Jawaban terhadap persoalan ini juga sederhana. Yang diperlukan hanyalah kewajiban bagi setiap anggota DPR melaporkan perjalanan dan anggaran reses kepada publik. Dengan begitu, publik bisa tahu kapan anggota DPR melakukan kunjungan, berapa lama, apa yang dia lakukan dari hari ke hari. Itu sama sekali tidak sulit untuk dilakukan.

Harus dihentikan

Dalam pandangan saya, praktik pengerukan keuntungan semacam ini tak boleh lagi diteruskan. PP No 61/90 harus direvisi dan pola pertanggungjawaban dana reses harus diubah. Penghasilan seorang anggota DPR yang diperoleh dari gaji pokok dan berbagai tunjangannya sudah relatif besar, sekitar Rp 51 juta per bulan.

Ini pun masih ditambah gaji ke-13, asuransi kesehatan, honor asisten, fasilitas kredit mobil, dan anggaran pemeliharaan rumah. Bahkan, kalau mereka sudah berhenti menjadi anggota DPR, mereka masih memperoleh pensiun seumur hidup.

Kalau tak diubah, pemborosan uang negara akan terus terjadi dan para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak perjalanan dan kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, para anggota DPR berpotensi mengabaikan kewajibannya melahirkan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan merancang anggaran.

Kerugian negara tak main-main. Kalau temuan BPK benar, kerugian dari kunjungan kerja saja mencapai hampir Rp 1 triliun per tahun. Belum yang lain-lain.

Saya ingat, di era Orde Baru, anggota DPR memiliki prinsip 5-D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Kini duit tidak akan datang kalau hanya diam. Sekarang duit akan datang kalau anggota parlemen mengada-ada melakukan perjalanan.

**Terbit pertama kali di KOMPAS, 22 Oktober 2018