Di Semarang, ada ikon wisata baru. Namanya Kampung Pelangi. Kampung ini melengkapi ikon-ikon wisata tematik lain yang juga telah sukses memikat wisatawan di Semarang seperti Kampung Batik dan Kampung Jadhoel.

Belum lama ini, Bacaleg PSI, Sis Dini Purwono mengunjungi Kampung Pelangi. Si Dini bertemu Bu Wati dan Bu Amir, dua warga Kampung Pelangi.

Bu Wati bercerita tentang pembangunan Kampung Pelangi yang telah turut mengubah lingkungan dan kegiatan ekonomi warga.

“Dulu lingkungan di sini kumuh. Pasar bunga yang di depan kampung juga gak rapi seperti sekarang,” tutur Bu Wati.

Sensasi warna-warni Kampung Pelangi tidak hanya telah menarik kunjungan wisatawan lokal, tapi juga wisatawan asing.

“Banyak yang datang rombongan,” lanjut Bu Wati.

Sis Dini menegaskan bahwa kita harus memberi apresiasi pada inisiatif lokal kreatif seperti di Kampung Pelangi ini. Kehadirannya sudah jelas memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga.

“Dari obrolan dengan Bu Wati dan Bu Amir, usaha-usaha membangun kreatifitas untuk terus menarik kunjungan wisatawan ke Kampung Pelangi harus terus dilakukan” ungkap Sis Dini.

Tantangannya, tambah Sis Dini, bagaimana wisatawan lokal maupun asing yang sudah pernah datang tetap mau kembali.

“Karena selalu ada yang menarik dan baru di Kampung Pelangi” pungkasnya.

Sumber

Oleh: Jeffrie Geovanie

Dunia politik merupakan bidang aktualisasi pengabdian pada negara yang berdimensi banyak dan beragam. Multidimensi politik inilah yang membuat banyak orang sulit atau bahkan gagal memahami konstelasi politik, terutama di Indonesia yang berjalan fluktuatif, belum benar-benar mapan.

Ketidakmapanan politik di Indonesia terutama disebabkan oleh masih banyaknya kalangan yang memasukkan unsur-unsur irasional dalam berpolitik, misalnya dengan melibatkan dukun atau pawang politik. Upaya memenangkan kompetisi di panggung politik dicapai dengan cara-cara yang sulit diterima akal sehat.

Padahal, jika yang bersangkutan benar-benar memenangkan kompetisi, saya yakin kemenangan itu diraih karena memang dia sungguh-sungguh dalam meraih cita-cita politiknya, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan apa yang harus dilalui dalam berpolitik. Bukan karena kesaktian dukun atau pawang politik yang ikut bermain untuk memenangkan dirinya.

Contoh lain yang juga sulit diterima akal sehat adalah ketika ada pihak yang mengukur kinerja partai politik hanya semata-mata dari usianya. Mungkin dia lupa bahwa ada partai politik yang justru pencapaian tertingginya diraih pada saat mengikuti pemilu untuk pertama kalinya. Artinya dalam usia yang masih dianggap “hijau” itulah keberhasilan dapat dicapai, dan bukan pada saat dianggap sudah “matang”.

Bahkan, tak perlu disebut apa nama partainya, ada yang semakin matang usianya, justru semakin mengecil perolehan suaranya. Ini membuktikan bahwa usia partai politik tidak ada kaitan langsung dengan kesuksesannya dalam meraih dukungan rakyat.

Perjalanan hidup manusia memberikan kita pelajaran berharga bahwa kualitas hidup seseorang tidak diukur dari panjang pendeknya usia, tapi dari sejauh mana ia bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Sejarah membuktikan, banyak tokoh yang namanya harum karena karya-karyanya, atau karena peranan sosialnya, padahal usianya relatif muda.

Partai politik adalah mesin sosial yang digerakkan oleh tenaga dan pikiran manusia. Partai politik yang baik adalah yang diisi oleh orang-orang baik, yang berpikiran baik, memperjuangkan hal-hal yang baik, menjunjung tinggi rasionalitas berpolitik, bukan sebaliknya. Politik yang baik, dengan demikian, adalah yang berpijak pada akal sehat.

Dalam percakapan sehari-hari mengenai politik, kita sering mendengar ungkapan betapa pentingnya menjaga kewarasan berpolitik. Tapi seperti apa aktualisasinya tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kewarasan berpolitik hanya menjadi sebatas jargon yang tidak disertai dengan rumusan-rumusan operasional.

Makna kewarasan berpolitik, menurut saya, adalah politik yang berpijak pada akal sehat. Bagaimana operasionalisasinya, bisa ditempuh dengan sejumlah langkah berikut:

Pertama, dengan memperjuangkan apa pun yang dibutuhkan rakyat. Klaim bahwa partai politik berasal dari rakyat dan untuk rakyat harus dibuktikan dengan langkah-langkah konkret. Jika rakyat membutuhkan tempat tinggal yang layak, misalnya, maka partai politik, melalui kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif, wajib memperjuangkan kebutuhan itu dengan mendorong pemerintah—melalui kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan terkait—untuk mewujudkannya.

Kedua, dengan memperkokoh posisi rakyat di hadapan pemerintah. Dalam mesin politik ketatanegaraan, rakyat merupakan komponen yang paling rentan dijadikan korban dalam proses pembangunan. Partai politik bisa eksis dalam suprastruktur politik karena dukungan rakyat. Sebagai imbal balik dari dukungan itu, partai politik harus menjadi agen yang berpihak pada rakyat agar tidak menjadi korban.

Ketiga, dengan berperan aktif mendidik masyarakat untuk bersama-sama membangun negara agar menjadi lebih baik. Negara yang baik adalah yang bebas korupsi, bebas dari ketidakadilan dan diskriminasi. Partai politik yang baik adalah yang ikut bersama-sama masyarakat memberantas korupsi, ketidakadilan, dan diskriminasi.

Keempat, dengan sepenuhnya menggunakan kekuasaan untuk memfungsikan negara sebagai pelindung warganya tanpa kecuali, serta memenuhi hak-hak asasinya. Salah satu eksistensi partai politik adalah pada saat ia berhasil meraih kekuasaan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Harus digarisbawahi bahwa keberhasilan meraih kekuasaan itu sepenuhnya karena dukungan rakyat. Partai politik yang menjunjung tinggi akal sehat adalah yang memahami betul apa konsekuensi logis dari dukungan rakyat itu. Hubungan simbiosis mutualistis bisa dijadikan asas dalam merealisasikan fungsi negara dalam memenuhi hak-hak rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya.

Rakyat adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara. Tidak ada negara jika tidak ada rakyat. Logika bernegara seperti ini harus menjadi komitmen dari setiap partai politik. Menurut saya, inilah inti dari makna politik yang berpijak pada akal sehat.

Jeffrie Geovanie
http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber

Nama lengkapnya Kokok Herdhianto Dirgantoro. Sehari-hari ia memimpin perusahaan konsultan public relations dan penyedia jasa media monitoring. Pada akhir tahun 2017 ia memutuskan menjadi bakal calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dua tahun lalu Kokok sudah menjadi pembicaraan. Kokok mengeluarkan kebijakan memberi cuti 6 bulan bagi karyawatinya yang melahirkan. Padahal, aturan pemerintah hanya 3 bulan.

Bagi awam, kemunculan Raja Juli ini terkesan mendadak dan mencengangkan karena ia langsung memilih lawan kelas berat saat terlibat konfrontasi secara langsung dengan polisi gaek, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon. Posturnya yang kurus, wajahnya yang polos membuat banyak orang mengira bahwa ia adalah “anak kemarin sore” yang diuntungkan oleh keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mempunyai platform partainya anak muda.

Pria yang memiliki nama lengkap Raja Juli Antoni ini adalah seorang anak muda yang tidak bisa dianggap remeh. Pemikiran kritisnya terlihat sejak ia masih berada di strata satu UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia menulis tugas akhirnya dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

Selain terbilang bersinar di dunia akademis, ia juga terkenal sebagai orang yang cemerlang sebagai aktivis. Dia menduduki jabatan puncak Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada masa strata satunya. Kecemerlangannya ini kemudian membuatnya mendapatkan beasiswa master ke Bradford University, Inggris, dan menyelesaikan strata duanya dengan tesis berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

Tak cukup hanya dengan ke Inggris, ia mendapatkan beasiswa dari Australia pada tahun 2010 dan menyelesaikan program doktoralnya dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).

Anak muda dengan kultur aktivis kampus ini juga pernah menjabat sebagai direktur Ma’arif Institute yang didirikan oleh Buya Ahmad Syafi’i Ma’arif. Ia juga tercatat pernah menggegerkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat mengajukan diri sebagai ketua PP Muhammadiyah untuk periode 2015-2020, tapi saat itu ia memilih mengundurkan diri untuk berkonsentrasi di PSI yang ia dirikan bersama anak-anak muda lainnya.

Penampilan Raja di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada Selasa malam itu (6/3/2018), yang memakai kopiah serta prolog bahasa Arabnya yang fasih, akan membuat siapa pun yang tidak tahu menyangka bahwa dia adalah anak muda NU dengan kultur santri tradisionalnya, lebih NU dari Ahmad Sahal yang duduk tak jauh dari dirinya.

Secara karir politik, Raja memang masih hijau. Ia kalah berpengalaman dibandingkan politikus gaek Fadli Zon, yang ikut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo. Fadli Zon juga secara cerdik dapat menguasai parlemen bersama para aliansinya saat itu yang bernama Koalisi Merah Putih (KMP) mengalahkan partai pemenang pemilu melalui kecerdikannya mengubah tata aturan pemilihan pimpinan dewan.

Berbeda dengan Fadli Zon yang cerdik dan terkenal banyak akal, Raja selama ini dikenal sebagai seorang peneliti akademisi yang idealis dan memiliki cara pandang jernih dan sistematis. Hal ini terlihat pada bagaimana Raja mencoba membangun narasinya setahap demi setahap secara runtut tapi tiba-tiba saja dipotong oleh Fadli Zon. Saat itu ia mencoba membangun argumentasi sebagai bukti atas tesisnya yang menyatakan bahwa fenomena maraknya hoaks di Indonesia adalah dikarenakan tidak ada partai politik oposisi yang kredibel.

Kredibilitas yang dimaksud Raja adalah kredibiltas oposan seperti terjadi di negara-negara maju yang memberikan solusi alternatif dan memberikan kebijakan alternatif atas kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

Sayangnya, saat Raja hendak mengemukakan bukti atas argumen yang coba ia bangun, Fadli Zon langsung menyelanya secara emosional. Ya, karena ternyata bukti yang dikemukakan adalah cuitan Fadli Zon yang mengkritik pemerintah. Penyebutan nama ini direspons secara konfrontatif oleh Fadli, karena menurut dia hal ini sudah mengarah pada penyerangan individu.

Padahal, apa yang ingin disampaikan Raja adalah contoh kasus atas tidak kredibelnya sebuah kritik yang dilakukan oleh pihak oposisi di Indonesia dengan memperlihatkan jejak digital kritikan tersebut. Tapi, Fadli Zon menganggapnya bahwa apa yang dilakukan Raja adalah sebuah serangan secara pribadi.

Raja Juli meminta host ILC, Karni Ilyas, agar mengizinkannya menyelesaikan terlebih dulu apa yang ingin ia sampaikan. Tapi, rupanya, protes menyela pembicaraan ala Fadli Zon terus berlanjut dan ini dibiarkan oleh sang host.

Mungkin maksud Karni dan tim kreatifnya agar acara ini terlihat seru serta menyedot emosi penonton. Tapi, sayang sekali, hal tersebut ternyata malah mengorbankan presentasi tesis politik yang ingin dibangun Raja, dan akibatnya dia tidak dapat menyampaikan apa yang ia inginkan secara utuh kepada publik.

Akhirnya, yang terjadi adalah kesan bahwa Raja terlibat debat kusir dengan Fadli Zon. Dalam dunia akademis, apa yang dilakukan Fadli Zon sangat tidak layak dan tidak beretika karena menyela pembicaraan orang lain saat seseorang sedang berbicara. Dan sebagai seorang lulusan Amerika, Fadli pasti sadar bahwa apa yang dilakukannya tersebut tidak pantas dan tidak beretika.

Namun, sebagai seorang politisi yang selama ini sering menabrak nalar-nalar publik, ia tidak ingin kehilangan muka di depan banyak orang. Terutama karena acara ini disiarkan langsung dan memperoleh rating yang tinggi di kalangan penonton Indonesia. Selain tidak ingin dipermalukan di depan penonton televisi, tentu Fadli Zon juga tidak ingin “dimarahi” oleh bos besarnya di Partai Gerindra karena dianggap kalah debat dengan anak kemarin sore.

Akan tetapi, media sosial mencatat bahwa perdebatan keduanya inilah yang paling menyedot perhatian dari keseluruhan acara ILC yang dihelat pada 6 Maret 2018 ini. Pro dan kontra atas perdebatan itu juga menjadi tranding topicdari Twitter. Cuitan Raja Juli yang mengulang pernyataannya di ILC itu pun terlihat  disukai lebih dari 1.400 orang, di-retwit lebih dari 2.350 orang, dan dikomentari lebih dari 500 komentar.

Layaknya kasus-kasus lain yang menjadi viral, perdebatan Raja Juli vs Fadli Zon di ILC ini juga menjadi panggung kontestasi bagi dua kubu yang selama ini bertengkar di dunia maya; pro-pemerintah dan kontra-pemerintah untuk saling melakukan twit war (perang cuitan) di Twitter.

Tapi, bagi kita yang mau berpikir jernih, bagi kita yang hidup di dunia akademis, akan tahu bahwa apa yang dilakukan Fadli dengan menyela pembicaraan orang, menyerang secara pribadi saat lawan hendak membuktikan argumentasi sungguh tidak layak. Apalagi itu dilakukan oleh seorang Wakil Ketua DPR dan sekaligus Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Idealnya, Raja Juli diberikan kesempatan yang sama oleh host acara, Karni Ilyas, untuk menyampaikan argumentasinya sampai selesai sesuai waktu yang memang telah disediakan kepada seluruh nara sumber. Bagi sebagian kalangan, apa yang dilakukan Karni adalah berat sebelah karena dianggap membiarkan selaan Fadli Zon saat Raja sedang mencoba menyampaikan argumentasi berikut bukti yang hendak ia sampaikan.

Tatkala hal tersebut telah habis waktunya atau telah purna dikatakan, maka barulah seorang host boleh mempersilakan pada pihak lain untuk mengajukan keberatan-keberatannya jika ada.

Bukan sekali ini saja Karni Ilyas dianggap lebih dekat dengan kelompok-kelompok kontra pemerintah. Kecurigaan ini tentu wajar mengingat TV Oneadalah milik Aburizal Bakrie, yang dulu mengambil keputusan beroposisi dengan pemerintah sebelum kemudian kepemimpinan Partai Golkar diambil alih oleh Setya Novanto, yang saat ini mendekam di penjara KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan dirinya.

Satu hal yang viral dari perdebatan tersebut adalah quote atau lebih tepatnya tesis yang diajukan Raja Juli, “hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel, oposisi gagal menawarkan policy alternatif.” Dan terbukti, malam itu Fadli Zon tak mampu membantah tesis yang diajukan oleh  anak muda ini, tapi hanya memberikan serangan-serangan sporadis kepada Raja tanpa menyentuh esensi yang disampaikannya.

Siapa yang layak menjadi “Raja Panggung” ILC malam itu? Jawab saya adalah Raja Juli Antoni.

Sumber

Menjadi praktisi hukum sejak 20 tahun lalu, tepatnya pada 1997, membuat Dini Shanti Purwono SH, LLM sudah kenyang pengalaman menangani persoalan hukum di Indonesia.  Di Ibu Kota, advokat alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) kerap menjadi konsultan hukum untuk perusahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri.

Wanita yang akrab disapa Dini ini spesialis menangani permasalahan hukum korporasi yang terkait dengan investasi, pasar modal, merger dan akuisisi.  “Profesi saya di dunia hukum lebih banyak di belakang layar. Saya biasa membuat perjanjian, struktur transaksi bisnis, legal advice dan legal opinion terkait kegiatan korporasi. Klien-klien saya adalah perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan asing,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (25/9).

Dikatakan, di setiap perusahaan, termasuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), kelengkapan dokumen harus dipersiapkan sejak awal. Mulai perizinan, surat kontrak, dan sebagainya. Jangan sampai baru melengkapi dokumen setelah tertimpa masalah.  “Itu yang sekarang sering terjadi. Banyak perusahaan yang mengabaikan kelengkapan dokumen. Baru pusing setelah tertimpa masalah,” ujar advokat yang pernah menjadi staf khusus bidang hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Keuangan ini.

Karir Dini sendiri di dunia hukum cukup moncer. Selama kurun waktu 1997-2005, ia pernah bergabung di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Posisi terakhir sebagai Senior Associate.

Dini yang meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School (LLM, 2002) dengan dukungan beasiswa Fulbright Scholar ini, pada 2005-2008 pernah bergabung di PT Danareksa (Persero) sebagai Kepala Biro Hukum. Ia juga sempat bergabung di firma hukum Roosdiono dan Partners dengan posisi partner selama 2 tahun sebelum akhirnya bergabung sebagai partner dari pemilik firma di firma hukum Christian Teo & Partners (CTP).

Wilayah keahlian wanita cantik berkacamata ini adalah di bidang pasar modal, merger dan akuisisi. Dini pernah bertindak sebagai konsultan hukum untuk perusahaan Jepang, Marubeni, dalam akuisisi saham minoritas dua perusahaan pembiayaan konsumen yang tergabung dalam CT Corp Group. Ini adalah transaksi lintas-batas.

Dia juga pernah bertindak sebagai konsultan hukum untuk perusahaan milik negara, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam proses tender pra-kelayakan proyek kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai. Proyek ini ditawarkan dengan skema public-private partnership atau kemitraan pemerintah-swasta.

Lewat CTP, ia pernah mewakili Suryaraya Investama dalam penyelesaian restrukturisasi kepemilikan properti hotel yang dioperasikan dan dikelola oleh Grup Melia di empat lokasi, yakni Jakarta, Jogjakarta, Bali dan Kuala Lumpur. Restrukturisasi tersebut adalah bagian dari penyelesaian sengketa antara pemilik properti yang memiliki kepemilikan bersama pada empat hotel.

Dini juga terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  –dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)– serta menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Setelah cukup kenyang pengalaman di dunia hukum, Dini pun ingin berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Di tengah kesibukannya, ia bersedia meluangkan waktunya saat Jawa Pos Radar Semarang memintanya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” yang hadir setiap Kamis.

Menurut Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang, Arif Riyanto, dipilihnya Dini untuk mengasuh rubrik tersebut, mengingat kapasitas dan kemampuan Dini sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, saat ini banyak kasus-kasus hukum dalam dunia usaha terkait perdagangan, investasi, e-commerce, perburuhan, leasing, dan kegiatan usaha lainnya yang muncul di daerah, khususnya Semarang dan sekitarnya.

“Kita berharap para pembaca Jawa Pos Radar Semarang bisa memanfaatkan rubrik ini untuk menanyakan segala hal tentang permasalahan hukum, khususnya persoalan hukum di dunia usaha, termasuk seputar hal investasi dan startup. Boleh juga menanyakan kasus hukum secara umum,” katanya.

Dini sendiri mengaku niatnya berbagi ilmu hukum itu didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Ia mencontohkan, nasib ribuan buruh pabrik jamu PT Nyonya Meneer yang hingga saat ini tidak terbayarkan hak-haknya pasca perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

“Selama ini saya menangani kasus-kasus perusahaan besar, kini saatnya saya membantu masyarakat lewat kemampuan saya di dunia hukum. Mudah-mudahan sumbangsih ini bisa bermanfaat bagi rakyat banyak,” harap anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini. (den/aro)

Sumber

Oleh: Jeffrie Geovanie

Saat kolom ini ditulis, semua partai politik sedang sibuk menghadapi verifikasi faktual agar tidak tereliminasi sebelum benar-benar berlaga di arena pemilihan umum (pemilu). Kontestan yang kalah dalam suatu kompetisi pasti akan merasa kecewa, atau bahkan sakit hati. Tapi, tentu akan merasa lebih sakit lagi jika dinyatakan kalah sebelum bertanding.

Oleh karena itulah, dengan segala upaya, semua partai politik yang sudah dinyatakan lolos secara administratif—yang lama maupun yang baru, termasuk yang namanya baru padahal partai lama—berupaya memenuhi tuntutan verifikasi faktual untuk bisa dinyatakan layak mengikuti pemilu. Sebagai bagian dari proses pelembagaan demokratisasi, upaya partai-partai ini patut kita apresiasi.

Tapi, di luar kesiapan formal administratif dan faktual, yang juga penting bagi partai politik adalah mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari infrastruktur politik yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Karena apa yang tergambang dalam infrastruktur politik akan tercermin dalam suprastruktur politik.

Agar tidak salah paham, yang dimaksud dengan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik—atau lembaga-lembaga yang gerakannya memiliki implikasi politik—yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, contohnya partai politik, ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan yang sejenisnya.

Sedangkan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang berada dalam pemerintahan dan menjadi bagian dari lembaga negara yang secara formal diatur dalam undang-undang, contohnya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Jika ada pertanyaan, bagian mana dulu yang harus kita perbaiki, infrastruktur atau suprastruktur? Ini mirip dengan pertanyaan mana yang lebih dulu antara ayam dan telor. In put suprastruktur politik pada umumnya berasal dari infrastruktur politik. Tapi, out put dari suprastruktur politik antara lain adalah aturan main yang mengatur infrastruktur politik. Jadi, seperti struktur yang melingkar, saling mempengaruhi satu sama lain.

Ada dalil yang sudah taken for granted bahwa pemimpin berasal dari dan untuk rakyat. Atau semua berasal dari rakyat dan akan kembali untuk rakyat. Oleh karena itu, ada pula dalil yang mengatakan bahwa pemimpin adalah cermin dari rakyat. Artinya, bagaimanapun, wajah para pemimpin saat ini pada hakikatnya merupakan gambaran dari wajah rakyat pada umumnya.

Tapi, alangkah tidak bijaknya jika ada pemimpin yang berbuat salah lantas mengembalikan kesalahan pada rakyat yang memilihnya. Meskipun pemimpin adalah cermin dari rakyatnya, bukan berarti kesalahan pemimpin berasal dari kesalahan rakyat. Menyalahkan rakyat adalah tindakan yang tabu bagi seorang pemimpin.

Oleh karena itu, secara pribadi saya lebih cenderung mengatakan, untuk memperbaiki suprastruktur politik, harus terlebih dahulu memperbaiki infrastrukturnya. Karena, dari in put yang baiklah kita bisa berharap pada out put yang lebih baik.

Jika kita berharap realisasi dari sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, maka muara itu tidak akan terwujud sebelum kita memperbaiki hulunya. Salah satu hulu dari “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah keberadaan partai politik.

Mengapa partai politik? Karena, di negara demokrasi, fungsi utama partai politik adalah: (1) sebagai sarana komunikasi politik; (2) sebagai sarana sosialisasi politik; (3) sebagai sarana rekrutmen politik; dan (4) sebagai sarana pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 2008: 405-9). Semua fungsi ini menjadi hulu dari semua aktivitas politik yang bermuara pada tujuan negara demokrasi.

Ambil satu contoh, fungsi ketiga sebagai rekrutmen politik. Ini erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik secara internal (partai politik) maupun secara eksternal, yaitu kepemimpinan nasional yang lebih luas. Segenap anggota legislatif yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan undang-undang, hampir semuanya berasal dari partai politik.

Undang-undang adalah aturan main yang menentukan ke mana arah suatu negara akan bermuara. Siapa pun yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan undang-undang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan cita-cita negara demokrasi. Dalam konteks Indonesia, cita-cita itu tertuang dalam pembukaan konstitusi (UUD 1945).

Partai politik memiliki tanggung jawab yang besar dalam merekrut dan menempatkan kader-kader terbaik bangsa untuk mengisi lembaga-lembaga negara, terutama lembaga legislatif. Karena, undang-undang yang baik akan lahir dari para legislator yang baik.

Untuk merealisasikan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dibutuhkan serangkaian undang-undang yang konstruktif bagi terciptanya kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil dan beradab. Oleh karena itulah, membangun partai politik yang adil dan beradab adalah keniscayaan dalam suatu negara demokrasi.

http://jeffriegeovanie.com
Anggota MPR RI 2014-2019

Sumber