Posko Pengaduan Warga Dibuka di Rumah Lembang
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan pilkada Jakarta sudah berlangsung dengan damai kemarin.
Namun ternyata hari ini, Rumah Lembang kedatangan banyak warga yang merupakan pemilih Pilkada Jakarta yang mengadukan pelbagai pelanggaran dan kecurangan yang dialaminya di pelbagai TPS seluruh Jakarta.
Selain kedatangan warga yang langsung ke Rumah Lembang, di media sosial juga sudah banyak yang testimoni dari warga yang tidak bisa ikut dalam pilkada ini dan kehilangan hak konstitusionalnya.
“Terhitung hingga hari ini, Rumah Lembang sudah didatangi puluhan orang yang mengadukan banyaknya pelanggaran dan kecurangan di TPS masing-masing,” kata Raja Juli Antoni, Jubir Timses Basuki Djarot (Badja), di Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Melihat perkembangan yang terkait banyaknya kecurangan yang terjadi terutama para pendukung Ahok-Djarot yang tidak dapat memilih dengan berbagai alasan, maka Timses Basuki Djarot membuka Posko Pengaduan di Rumah Lembang, Jalan Lembang Nomor 25 – 27 Menteng, dibuka pengaduan setiap hari pukul 09.00 – 22.00 WIB sampai tanggal 18 Februari 2017.
“Mereka mengadu karena tidak boleh memilih, dihalang-halangi hingga Petugas di TPS yang tidak netral dan memakai baju salah satu timses. Kami merasa, kantong-kantong suara Basuki Djarot memang sengaja diserang dan dipersulit. Ini gerakan sistemik, makanya kami membuka pengaduan terkait pelanggaran dan kecurangan ini,” lanjut Raja Juli Antoni yang Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Selain datang ke Rumah Lembang, warga yang ingin mengadu bisa melalui Telepon, SMS, WA dan email sesuai format yang sudah menjadi standar dari Bawaslu. Untuk hotline 24 jam.
Posko Pengaduan di Rumah Lembang, Jalan Lembang No. 25 – 27 Menteng, dibuka pengaduan setiap hari jam 09.00 – 22.00 sampai tanggal 18 Februari 2017.
Bila warga tidak bisa datang ke Rumah Lembang maka warga bisa telpon atau kirim SMS/WA ke nomor di bawah ini:
1. Tim BADJA: 081293785868
2. Hotline PSI: 081399991407
3. Hotline PSI: 085899991407
4. Relawan Pembela Ahok (RPA): 08111183424
5. Ahok Tim Reaksi Cepat (TRC): 087887877686
6. Nadjib: 081219277574
7. Ruth: 081311511532
8. Lambok: 081385473133
9. Frida: 089652488418
Selain itu, laporan pengaduan bisa dikirim lewat email: timhukumbadja@gmail.com
Untuk contoh format laporan warga adalah sebagai berikut:
TPS: 059
RT/RW: 04/10
Kelurahan: pejagalan
Kecamatan: pejaringan
Kotamadya: jakarta utara
Isi Laporan: banyak yg tdk kebagian blanco atau DPT. Alasannya hanya ada 20 lembar. Sedangkan penduduk ada 200 org yg mau memilih tp tdk bs alasan kertas habis. 08170778770 bpk angkang
sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/16/posko-pengaduan-warga-dibuka-di-rumah-lembang
Membaca Peta Suara dan Elektabilitas Pasangan Calon di Media Sosial
TRIBUNNEWS.COM – Sejak awal penelitian, INTRANS mencoba menyambungkan kaidah-kaidah survey politik yang biasa dilakukan dengan menggunakan platform Media Sosial. INTRANS memilih menggunakan Facebook Lead Form karena memungkinkan untuk melakukan verifikasi data dengan persetujuan kedua pihak (responden dan INTRANS).
Facebook dengan kebijakan privasi yang ketat, menutup kemungkinan terjadinya login berkali-kali dengan akun yang sama, Lead Form juga memungkinkan untuk menyasar kelompok umur, lokasi dan demografi yang sesuai dengan kaidah survey politik.
Berbeda dengan platform lain, Twitter Polling misalnya yang sangat rentan untuk diserbu oleh fake akun untuk mendongkrak perolehan suara pasangan tertentu, Facebook Leads menutup terjadinya kemungkinan tersebut.
INTRANS melakukan tiga periode pengukuran dengan menggunakan FB Lead, masing-masing 10 hari untuk setiap periode Leads. Dari tiga periode itu sekitar 7.809 orang yang sudah memberikan persetujuannya untuk menjadi responden telah mengisi daftar pertanyaan yang kami berikan.
Untuk melengkapi data, INTRANS juga melakukan dua kali polling survey di Facebook pada saat debat pertama dan terakhir. Data inilah yang kemudian kami sandingkan dengan data hasil pengamatan dan tracking perbincangan dan sentimen tentang tiga pasangan calon di media sosial. INTRANS, mencoba mengukur lima platform: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Google+ (meski Google+ akhirnya tidak kami sertakan di beberapa data).
Dua metode yang coba disandingkan oleh INTRANS ini memang menemui kerumitan ketika mencoba mengerucut pada kesimpulan mengenai elektabilitas. Atau lebih tepatnya, bagaimana sebuah data percakapan bisa menghasilkan sebuah formula untuk menetapkan elektabilitas.
Kesimpulan kami sampai pada dua bentuk elektabilitas yang kami simpulkan dan coba gunakan dalam Pilkada DKI Jakarta:
1). Dengan menggunakan Facebook Lead, dengan tingkat validitas tinggi dalam hal wilayah, demografi, dan jawaban akan pertanyaan, maka berbagai percakapan berbasis geografi dan demografi bisa diverifikasi sebagai sample penelitian.
2). Perbincangan dan sentiment di media sosial, ditujukan pada respon terhadap konten yang diposting oleh akun-akun sumber (official account atau akun relawan). Sehingga data penelitian menjadi lebih simple dan tidak melebar ke akun-akun influencer, dengan asumsi bahwa influencer dipastikan juga mengambil konten darin akun-akun utama pasangan calon.
Dari proses tersebut, INTRANS tiba pada kesimpulan tentang elektabilitas Pasangan calon dalam PiLKADA DKI Jakarta sebagai berikut:
1). Dengan menggunakan pertama dimana Facebook Leads Form memandu data penelitian, maka pasangan Ahok-Djarot unggul dengan angka 50%, disusul Anies-Sandi 30,5% dan Agus-Sylvi 19,5%.
2). Sementara dengan menggunakan perbincangan, setimen dan respon audiens, pasangan Ahok Djarot unggul dengan angka 51%, disusul Anies-Sandi 25% dan Agus-Sylvi 24%.
Dengan data tersebut, smasih memungkinkan (meski sangat tipis) PILKADA DKI Jakarta akan berlangsung satu putaran dengan kemenagan Ahok-DJarot.
Jakarta, 14 Februari 2017
sumber: http://m.tribunnews.com/tribunners/2017/02/14/membaca-peta-suara-dan-elektabilitas-pasangan-calon-di-media-sosial
RIBUT ini pangkalnya apa? Soal Ahok? Bukan. Soal Jokowi? Bukan.
Oleh: Kang Hasan
Ini adalah soal orang-orang yang merasa bahwa Islam dan kaum muslim masih dipinggirkan. Ini adalah soal orang-orang yang menganggap orang Kristen itu musuh. Ini adalah soal orang-orang yang menganggap Indonesia sedang dan akan dikuasai Cina.
Soal Islam yang dipinggirkan, sebenarnya umat Islam itu kurang apa sih? Kementerian Agama itu hampir 100% kegiatannya melayani kebutuhan umat Islam. Lalu ada pengadilan agama, yang khusus melayani umat Islam. Ada badan amil zakat, juga untuk umat Islam.
Tahu nggak bahwa anggaran Kementerian Agama itu sebesar 62 T, nomor 3 terbersar, setelah Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR? Untuk apa? Sebagian besarnya dinikmati umat Islam.
Jadi apa yang kurang? Yang kurang adalah rasa terima kasih kepada negara dan pemerintah.
Masih ada orang Islam yang belum puas kalau negara ini tidak ditata sesuai kehendak mereka. Mereka ingin pakai aturan Islam, semua dipegang orang Islam, yang non muslim jangan menonjol. Mereka tidak ingin hidup saja, tapi mereka ingin menguasai.
Lalu, ini juga soal orang-orang yang menganggap Kristen itu adalah musuh. Mereka meyakini bahwa Kristen tidak akan pernah diam, sampai mereka menguasai umat Islam. Ahok itu Kristen. Tapi Jokowi kan muslim? Jokowi difitnah Kristen. Jokowi juga difitnah komunis.
Apa salah orang Kristen? Mereka menzalimi umat Islam. Kapan? Itu waktu Perang Salib? Ha? Itu perang antara orang Arab dengan orang Eropa. Kenapa kita ikut? Mereka, orang-orang Arab itu tidak pernah peduli dengan sejarah kita, kok.
Tapi, itu penjajah Belanda kan Kristen? Oh ya? Kalau penjajah Jepang itu apa? Tahu tidak, Turki itu juga menjajah Arab. Muslim menjajah muslim. Kau menyebutnya khilafah islamiyah. Prinsipnya imperium besar, seperti gagasan yang Asia Raya yang dibawa Jepang. Bedanya, Jepang tidak menjual Tuhan mereka pada kita, atau jualan Tuhannya tidak laku.
Karena merasa terjajah itulah negara-negara Arab kemudian memberontak terhadap Turki, lalu memerdekakan diri.
Penjajahan itu soal suatu bangsa ingin menguasai bangsa lain. Ia tidak membawa kepentingan agama. Ingat, orang-orang Kristen juga berjuang melawan penjajah, untuk memerdekakan diri.
Ahok itu Cina, kata mereka. Jokowi? Jokowi juga difitnah Cina. Cina menguasai ekonomi, kata mereka. Eh, ada Bakrie, Chairul Tanjung, Kalla, dan masih banyak lagi. Mereka bukan Cina, tapi juga menguasai ekonomi. Jadi, siapa yang menguasai ekonomi? Yang bekerja keras.
Pada akhirnya, ini adalah soal orang-orang yang tidak bernalar dengan benar. Tidak paham agama, tidak paham sejarah, tidak berpikir. Bahkan juga tidak bekerja. Orang-orang yang kalah dalam persaingan kehidupan, lalu sibuk menyalahkan orang lain.
Saat orang-orang bekerja, mereka berdemo. Lha, kapan kau akan menguasai ekonomi kalau kau tidak bekerja?
Penulis Biografi KH Mar’uf Amin: Waspadai Politisasi oleh Orang Dekat SBY
Jakarta – Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menuliskan biografi KH Maruf Amin meminta semua pihak untuk mewaspadai upaya politisasi terhadap sosok sang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Khususnya terkait permasalahan yang didorong berlarut-larut antara KH Maruf dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Hati-hati sahabat,” kata Ahmad Baso, yang juga aktif sebagai Wakil Ketua Lakpesdam NU, dalam keterangannya, Jumat (3/2).
Menurut dia, Ahok sudah meminta maaf kepada KH Maruf, dan sudah dimaafkan juga oleh Rais Aam NU tersebut. Namun, isu masih berusaha terus dilanjutkan.
Mantan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 itu menduga bahwa pelaku upaya memanaskan hubungan itu adalah orang-orang di sekitar Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, orang-orang sekitar SBY sudah matang dalam politisasi agama sejak almarhum Abdurrahman Wahid masih menjadi Presiden RI.
“Juga punya uang tak terbatas,” imbuhnya.
Dia menganalisa, sosok KH Maruf Amin berusaha dipolitisasi, karena sosok sebelumnya yakni Rizieq Shihab sudah menjadi ‘kartu mati’. Khususnya setelah munculnya banyak kasus terkait yang bersangkutan.
“Kartu FPI sudah mati sejak banyak kasus menumpuk di Kepolisian. Tinggal mainkan kartu massa NU lewat settingan KH Ma’ruf Amin. Efeknya dahsyat kalau ‘digoreng’ tiap hari,“ jelasnya.
sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/412596-penulis-biografi-kh-maruf-amin-waspadai-politisasi-oleh-orang-dekat-sby.html
Ma’ruf Amin Maafkan Ahok
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin memaafkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ma’ruf mengatakan, sebenarnya, dia belum mendengar mengenai permintaan maaf Ahok yang sudah disampaikan melalui media. Namun, pada prinsipnya, dia memaafkan Ahok yang sudah bersedia meminta maaf.
“Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan,” kata Ma’ruf kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2017).
Ma’ruf yang juga Ketua Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengimbau kepada semua kader PBNU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok.
Menurut dia, kader PBNU harus tenang dan bisa menahan diri.
“Kami enggak ada yang musuh-musuhan,” ucap Ma’ruf.
Dalam persidangan kasus penodaan agama kemarin, Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma’ruf.
Menurut Ahok, Ma’ruf yang hadir sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma’ruf agar Ma’ruf bertemu dengan Agus-Sylviana. Namun, Ma’ruf membantah adanya telepon itu.
Perihal percakapan pada 7 Oktober 2016 itu juga sudah dijelaskan oleh SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. SBY mengatakan, percakapan tidak ada kaitannya dengan kasus Ahok.
Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maaf kepada Ketua MUI Ma’ruf Amin. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma’ruf Amin.
“Saya meminta maaf kepada KH Ma’ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau,” kata dia.
sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/21140461/ma.ruf.amin.maafkan.ahok.
Jubir Ahok-Djarot: Ada Upaya Serius Adu Domba Ahok dan NU
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim pemenangan Ahok-Djarot menilai ada upaya mengadu domba antara Ahok dan Nahdliyin. Hal itu terkait persidangan kedelapan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa (31/1).
Juru bicara Ahok Raja Juli Antoni mengatakan, salah satu indikasinya adalah pernyataan dari Rahlan Nasidok yang mengatakan Ahok telah melecehkan integritas PBNU dan Nahdliyin.
“Rahlan seolah-olah kehilangan akal sehat melihat elektabilitas Agus yang terus merosot. Semua jurus, termasuk jurus mabok mengadu domba Pak Ahok dengan NU dilakukan” tutur Raja Juli Antoni saat menemani Ahok kampanye blusukan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/2).
Menurut Toni, tidak mungkin Ahok menghina Nahdliyin. Terlebih, selama ini Nahdliyin yang menjadi pembela Ahok saat menghadapi kasus dugaan penodaan agama.
“Idola Pak Ahok juga tokoh-tokoh NU seperti Almarhum Gus Dur, Gus Mus dan kyai-kyai sepuh lainnya. Mereka yang selama ini memperjuangkan kebhinnekaan yang menjadi inspirasi Pak Ahok bekerja untuk rakyat,” jelas Toni.
Sehingga, pernyataan Rahlan hanyalah peluru kosong. “Kalah di debat mereka kembali mempergunakan isu agama, Insyaallah rakyat Jakarta tahu mana kandidat emas dan kandidat loyang,” katanya.
sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/02/01/okoh96377-jubir-ahokdjarot-ada-upaya-serius-adu-domba-ahok-dan-nu
Pernyataan Pengacara Ahok:
Menanggapi pemberitaan di berbagai media massa soal isu Pak Basuki Tjahaja Purnama yang ingin melakukan proses hukum kepada Bapak KH Ma’ruf Amin, maka anggota Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Humphrey R. Djemat, SH, LL.M mengklarifikasi isu tersebut.
“Statement Pak Ahok yang mengatakan “… kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap…” itu ditujukan kepada saksi-saksi pelapor pada persidangan yang lalu, dan bukan kepada Bapak KH Ma’ruf Amin. Pak KH Ma’ruf Amin kan bukan saksi pelapor, sedangkan yang kami laporkan balik (Habib Muchsin dan Habib Novel) itu diduga mengeluarkan keterangan tidak benar di bawah sumpah. Jadi tak mungkin kami mau melaporkan Pak KH Ma’ruf Amin yang menjadi saksi karena menjelaskan soal Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI. Komentar Pak Ahok tersebut adalah komentar yang bersifat umum saja, dan tentu saja persoalan pelaporan saksi-saksi pelapor yang lalu telah diserahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum beserta tim investigasinya.”
Pak Humphrey menambahkan “Kami sangat menyayangkan gencarnya pemberitaan yang menyesatkan bahwa seolah-olah Pak Ahok mau melaporkan KH Ma’ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI. Apalagi ada oknum yang menuding bahwa pernyataan Pak Ahok dianggap melecehkan integritas PB NU dan kaum nahdliyin.”
Pak Humphrey menambahkan “Kami sebagai penasihat hukum yang sudah diberikan kuasa oleh Pak Ahok untuk membela beliau dalam perkara yang sarat politik pilkada ini selalu bekerja dengan profesional sesuai dengan kode etik dan didukung informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang memancing di air keruh memanfaatkan ucapan Pak Ahok.”
Lanjut Pak Humphrey, “Pak Ahok ini kan sedang menjadi terdakwa di pengadilan, beliau sedang mencari keadilan untuk dirinya. Kami selaku penasihat hukum juga berkepentingan membantu Pak Ahok dalam usaha tersebut. Sehingga wajar apabila kami memeriksa keterangan dan kesaksian Pak KH Ma’ruf Amin di dalam forum pengadilan. Tentu bahasa kami berbeda bila konteksnya kami silaturahim dengan beliau, sebagai Rois A’am PBNU. Kami berharap publik dapat memaklumi kondisi di persidangan kemarin.”
Ahok Tidak Melaporkan Kyai Ma’ruf Amin
Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama akan melaporkan KH. Ma’ruf Amin ke pihak kepolisian, perlu kami sampaikan sebagai berikut:
1. Tidak benar bahwa Pak Ahok akan melaporkan Kyai Ma’ruf Amin ke pihak kepolisian terkait dengan kesaksiannya dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Januari 2017. Pak Ahok dan Tim Pengacara hanya akan melaporkan saksi-saksi pelapor yang dinilai telah melakukan kebohongan dalam kesaksiannya dari sidang pertama hingga sidang kemarin. Pak Kyai Ma’ruf Amin bukanlah saksi pelapor sebagaimana dimaksud.
2. Pak Ahok sebagai pihak yang dituduh melakukan penodaan agama tentu akan berjuang untuk diperlakukan seadil-adilnya dalam persidangan tersebut. Jangan ada pihak-pihak yang selalu memanipulasi proses persidangan ini untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan Pilkada DKI Jakarta. Apalagi dengan mengkaitkan proses persidangan dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan kepentingan politik jangka pendek.
3. Kapasitas Pak Kyai Ma’ruf Amin di dalam persidangan sebagai Ketua Umum MUI dan bukan sebagai Rois Syuriah PBNU. Posisi ini jelas untuk mengklarifikasi berbagai pihak yang selalu mengatasnamakan MUI dan umat Islam. Pak Kyai Ma’ruf jelas mengatakan bahwa “GNPF MUI bukan bagian dari MUI” https://m.detik.com/news/berita/d-3351565/mui-gnpf-bukan-bagian-kami-jangan-gunakan-atribut-mui
4. Kepada berbagai pihak, terutama lawan-lawan politik Pak Ahok, jangan menjadikan proses hukum di pengadilan atas kasus yang dialami Pak Ahok dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkannya. Biarkan proses hukum ini berjalan dengan baik dan kepada siapapun harus menghormatinya.
Demikian, pernyataan ini disampaikan.
Salam,
Ace Hasan Syadzily
Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot
+628129443124
sumber: http://www.jakartaasoy.com/2017/02/01/ahok-tidak-melaporkan-kyai-maruf-amin/
Kasidah Ahok di Pulau Pramuka
Menyaksikan video Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka yang diunggah Nong Darol Mahmadah di Facebook, saya mbrebes mili. Mata saya berkaca-kaca — dan akan menangis sesenggukan seandainya saya adalah Ahok.
Saya tidak akan sanggup menanggung limpahan cinta dan simpati semacam itu, justeru ketika sebagian warga di tempat lain, tempat yang jauh dari Kepulauan Seribu, menghujat saya dengan bengis, bahkan ingin melihat saya berhenti dari pekerjaan saya dan menderita di dalam sel penjara, karena dosa yang tidak pernah saya perbuat.
Ia disambut musik kasidahan dengan rebana dan tamborin oleh sejumlah gadis berjilbab. Sepanjang video 11 menit itu, tak putus-putus kerumunan tua-muda-laki-perempuan itu meneriakkan namanya dengan nada cinta dan bersahabat. ‘Ahok! Ahok! Nomor dua! Nomor dua!’ Terus menerus, tanpa henti dengan menghunus dua jari, sambil mereka beringsut-ingsut di jalan kecil yang padat itu.
Ahok tak sempat berkata apa-apa. Gemuruh suara massa memang tak memberinya kesempatan untuk mengucapkan apapun. Saya duga di balik kacamata hitamnya di siang terik itu, Ahok menyembunyikan airmatanya.
Mereka adalah warga pulau tempat Ahok menyampaikan pidato yang kemudian heboh berkepanjangan. Jika benar Ahok menista Islam seperti yang dituduhkan, pastilah mereka yang pertama kali marah. Seperti kata sejumlah pemuka masyarakat setempat, seandainya Ahok berbuat sebagaimana dituduhkan, “dia tidak akan bisa keluar dari pulau ini.”
Sambutan hangat yang mendekati histeria massa itu saya kira merupakan cara mereka menyatakan betapa tidak benarnya tuduhan terhadap Ahok tersebut. Itu pula tampaknya cara mereka berterima kasih kepada Gubernur Ahok untuk program-program penyejahteraan yang diterapkannya di sana, baik yang mulai berjalan maupun sejumlah rencana gamblang yang mudah dipahami dan dipercaya penuh pewujudannya oleh mereka.
Sambutan dengan kasidahan rebana itu juga cara warga Pulau Pramuka menunjukkan bahwa mereka tidak mau, tidak sudi, turut membenci dan menista orang yang justeru sedang berupaya membantu meningkatkan taraf hidup mereka dengan program-program pemerintah yang jelas, yang selama berpuluh tahun tidak pernah mereka rasakan sebagai warga ‘luar Jakarta’; warga kepulauan yang kesejahteraannya tak pernah ada di posisi cukup tinggi dalam skala prioritas Pemda DKI. Kampung mereka hanya dipentingkan oleh sejumlah kecil orang Jakarta superkaya yang membeli pulau-pulau tetangga sebagai milik pribadi untuk bersantai dan mendongkrak gengsi.
Mereka tak terima bahwa dengan posisi yang konstan dimarjinalkan itu, forum dialog mereka bersama Gubernur DKI justeru dimanipulasi untuk memfitnah sang gubernur, hanya karena ia boleh jadi keseleo lidah, dan untuk itu ia bahkan sudah beberapa kali mohon maaf kepada siapa saja yang merasa tersinggung.
Kemarinlah, ketika Gubernur Ahok kembali berkunjung setelah pidato lumrah yang kemudian didesain jadi menggemparkan, merupakan hari bagi warga Pulau Pramuka untuk memuntahkan gumpalan kemarahan atas segala bentuk manipulasi yang mengatasnamakan forum dan kampung halaman mereka.
Menyaksikan antusiasme yang mengharukan itu, saya duga pasangan Basuki-Djarot dalam pilgub 15 Februari nanti akan menang mutlak di Pulau Pramuka dan pulau-pulau sekitar. Saya tidak akan terkejut jika raihan mereka mendekati 100 persen.
Dan semua orang tahu bahwa Ahok sudah memenangkan kontes ini — terlepas dari hasil nyata pilgub nanti. Tingkat gairah simpati dan dukungan terhadap Basuki-Djarot tidak mungkin ditandingi oleh kedua pasangan lawannya — sebagaimana bisa dirasakan oleh mereka sendiri.
Ahok telah menjadi gubernur di hati warga.
Rebana Pulau Pramuka akan bergema ke seluruh wilayah Ibukota.
sumber: http://www.jakartaasoy.com/2017/01/31/kasidah-ahok-di-pulau-pramuka/