Sekjen MPN Pusat Kedaulatan Rakyat (PAKAR), Abi Rekso Panggalih, menilai Erick Thohir layak diusung jadi Capres 2024. Alasannya, Erick relatif diterima oleh anak-anak muda dan memiliki karakter kepemimpinan yang sama dengan Presiden Jokowi.

“Kami melihat figur Pak Erick Thohir cukup diterima oleh teman-teman muda dan dari berbagai indikator, kinerja dan cara pengambilan keputusan bisa menjadi poin penting untuk melihat figur seorang Erick Thohir yang memang memiliki relevansi dan kesamaan dalam kepemimpinan (Presiden Jokowi). Oleh karena itu, kami dengan sukarela mendukung Beliau untuk Pilpres 2024,” kata Abi, dalam Rembuk Rakyat PSI “Memandang Erick Thohir Lebih Dekat,” Jumat 1 April 2022.

Selain itu, lanjut Abi, selama menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick telah menunjukkan sikap tegak lurus pada Presiden Jokowi dan ikut membawa perubahan positif.

“Kami yakin bahwa apa yang jadi spirit kerja Pak Erick itu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Sejak 2019 awal saya banyak terlibat dalam suksesi kepemimpinan, kami yakin Pak Jokowi akan banyak membawa perubahan dan itu ternyata terjadi, saya meyakini hal itu ada pada diri Pak Erick Thohir,” lanjut kader NU itu.

Lebih jauh dia menambahkan, kepantasan Erick Thohir untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang, tak terlepas dari pencapaian gemilang dalam membenahi perusahan-perusahaan berpelat merah.

Salah satu prestasi Erick, ucap Abi, yaitu melakukan holdingisasi BUMN. Dengan strategi ini, Erick berhasil menyelamatkan citra dan kinerja BUMN yang selama ini kadung buruk.

Meskipun holdingisasi BUMN bukan barang anyar, namun di tangan Erick skema itu benar-benar dijalankan dan terlihat manfaatnya.

“Semua orang tahu bahwa tidak sedikit BUMN yang merugi, busuk, bahkan nyawa menjadi lahan bisnis yang mencari keuntungan untuk pejabat-pejabat BUMN. Tapi Pak Erick turun tangan langsung, melakukan holdingisasi, melakukan perbaikan, dan relokasi anggaran-anggaran kurang penting dipotong dan kemudian diarahkan menjadi sesuatu hal yang positif buat BUMN,” papar dia.

Masih dalam skema holdingisasi, tambah Abi, Erick juga mentransformasi lini bisnis anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk fokus pada penguatan UMKM dan membentuk Holding BUMN Pangan, ID Food, sebagai upaya antisipasi terjadinya krisis pangan dan menghadapi kartel bahan pangan.

Berkat tangan dingin Erick mengelola bisnis, imbuh Abi, BUMN memperoleh total keuntungan mencapai Rp 61 triliun di tahun 2021. Angka itu melonjak bila dibandingkan laba perseroan sebesar Rp 13 triliun pada tahun 2020.

“Ini bukan semata-mata laporan keuangan diotak-atik, tapi harus dilihat ada kepemimpinan yang kuat yang dimiliki Pak Erick Thohir, sehingga membangun semangat korps BUMN untuk bisa lebih maju. Ditambah lagi terobosan-terobosan adanya Rumah BUMN, BUMN Muda Milenial,” tuturnya.

Selain Abi, rembuk yang dimoderatori Direktur Eksekutif Aji Bromokusumo Center for Development and Environment (ABCDE), Revana Cellosh Natalie itu, turut mengundang Ramadhika Adhitya Saputra.

Pria yang disapa Dhika itu mengenang pengalaman pribadinya kala pertama kali berjumpa Erick Thohir. Menurutnya, Erick sosok yang ramah dan jauh dari kesan arogan.

“Karena sosok beliau yang sudah sukses dan mapan, saya kira beliau orang yang sombong, tapi ketika bertemu langsung ternyata berbeda 180 derajat dari apa yang saya dan teman-teman lain pikirkan. Sangat ramah tanpa memandang sekat-sekat seperti ‘Ah, kamu masih muda’ justru beliau mendorong kami untuk berkontribusi pada bangsa dan negara,” ujar Founder Bergerak Serentak itu.

Dhika melanjutkan, tidak banyak pemimpin seperti Erick yang serius membuka kesempatan kepada generasi muda dan perempuan untuk mengisi tampuk kepemimpinan BUMN. Erick menargetkan 25% kepemimpinan BUMN dipegang perempuan di tahun 2023.

“Keseriusan beliau untuk mendukung pemuda dan perempuan terlihat dari dia punya target pada 2023 bahwa kepemimpinan di BUMN akan dipegang oleh perempuan. Kita jarang sekali melihat sosok pemimpin yang begitu percaya pada pemuda dan perempuan,” urai lulusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya itu.

Erick, imbuhnya, merupakan pemimpin yang visioner. Keunggulan ini menjadi modal penting lain yang dimiliki Erick sehingga dipandang mumpuni untuk meneruskan kerja-kerja Presiden Jokowi.

“Beliau selalu melihat visi Indonesia ke depan, saat ini Beliau lagi gencar ngomong soal digitalisasi, iklim digital, dll, karena dia bisa melihat Indonesia di tahun 2045 atau 10 tahun mendatang, visi seperti itu yang sangat diperlukan, dan sangat berbahaya jika pemimpin tidak memiliki visi,” terang dia.

Pada kesempatan yang sama, Abi dan Dhika juga menyingkap sisi lain Erick yang berkomitmen memberantas korupsi dan menangkal intoleransi di lingkungan BUMN.

Dhika menegaskan, Erick tak segan membuka borok korupsi di sejumlah BUMN dan mempidanakan oknum petingginya. Kasus-kasus mega korupsi yang diungkap Erick dan sempat membetot perhatian publik adalah korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

“Beliau telah memberikan hasil audit oleh Kementerian BUMN dan diserahkan ke Kejaksaan Agung terkait kasus pesawat Garuda. Kebanyakan politisi a-i-u-e-o tentang antikorupsi tapi gak ada langkah nyata. Tapi beliau bersungguh-sungguh berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan antar-Kementerian/Lembaga,” tegasnya.

Isu intoleransi dan radikalisme pun menjadi perhatian Erick. Abi mengatakan, Erick menggandeng Muhammadiyah, NU, BNPT dan Densus 88 Polri untuk mengawasi dan menindak oknum-oknum di BUMN yang terpapar radikalisme.

“Proses identifikasi terhadap BUMN yang red zone, yellow zone, dan green zone, atau kategori sudah meredup, ada potensi, tentu dikerjasamakan dengan dua Ormas besar yaitu Muhammadiyah dan NU. Jelas sekali saya rasa concern beliau terkait hal itu (radikalisme),” lanjutnya.

Abi juga menjawab pertanyaan moderator yang mengaitkan kenaikan harga Pertamax dengan elektabilitas Erick. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax tidak akan banyak menggerus elektabilitas Erick sebagai kandidat potensial di bursa Capres 2024. Sebab, mayoritas rakyat Indonesia mengandalkan BBM berjenis pertalite yang harganya masih terjaga.

“Soal pengaruh terhadap elektabilitas, usianya gak akan lama. Ini isu elitis di mana secara persentase tidak banyak masyarakat yang pakai Pertamax, rata-rata pakai Pertalite kok,” tambah Abi.

Sementara itu, Dhika turut merespons tudingan politisi Fahri Hamzah yang menyebut Erick Thohir pejabat paling sulit dikritik DPR karena dia bisa memobilisasi ratusan BUMN untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah pemilihan anggota kongres.

Dhika mengatakan, selama ini Erick jarang dikiritik DPR bisa jadi karena kinerjanya sudah bagus. Sebaliknya, kata dia, Fahri Hamzah justru membuat tuduhan mengada-ada untuk mendompleng popularitas Erick.

“Teman-teman DPR masih kritis kepada Pemerintah, yang justru ingin saya tanyakan karena kritik Fahri Hamzah itu tidak berdasar data, apa jangan-jangan DPR tidak mengkritik Pak Erick Thohir karena kinerja Pak Erick sudah bagus? Kan itu pertanyaan kritisnya,” kata Dhika.

“Dia perlu vokal agar pada akhirnya dia mendapatkan lagi popularitasnya yang dulu. Saya yakin ini hanya langkah beliau untuk menumpang popularitas Pak Erick Thohir,” pungkasnya.

Diskusi ini merupakan bagian dari Rembuk Rakyat yang diinisiasi PSI untuk mendengar suara rakyat tentang kandidat tepat penerus kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dari Rembuk Rakyat PSI, muncul sembilan nama yang dianggap ideal oleh masyarakat sebagai pengganti Jokowi. Mereka adalah Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andika Perkasa, Mochamad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, dan Sri Mulyani Indrawati. Publik bisa ikut berpartisipasi dan menentukan pilihan politiknya di rembukrakyat.psi.id

Dewan Pembina Ridwan Kamil untuk Republik Indonesia (RKRI), Inge Suprayogi, mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Ridwan Kamil untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Gubernur Jawa Barat itu dianggap berhasil memimpin keluarga dan politik.

“Kami yakin Indonesia sangat membutuhkan sosok Ridwan Kamil untuk meneruskan Pak Jokowi di 2024. Beliau berhasil memimpin satu keluarga dengan utuh, bisa memimpin Kota Bandung, kemudian berhasil di Provinsi Jawa Barat,” kata Inge dalam Rembuk Rakyat PSI “Membedah Ridwan Kamil” yang digelar Jumat, 25 Maret 2022.

Inge menambahkan, dukungan itu mengalir karena Ridwan Kamil telah menunjukkan prestasi konkret selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

Karena itu, pada akhir Februari 2022, RKRI mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.

“Di titik awal menjadi Wali Kota, Kota Bandung seperti memiliki seorang ayah, memiliki sosok yang mengayomi sehingga masyarakatnya bisa silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Silih wangi menjadi salah satu program Kota Bandung yang akhirnya dibawa ke Provinsi Jawa Barat, sehingga kita saling mewangi dan saling memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Lebih jauh Inge melanjutkan, secara pribadi, dia mengaku kagum dengan kepribadian Ridwan Kamil, terutama kecintaan Ridwan Kamil kepada sang Ibu. Hal itu, sebut Inge, adalah modal penting untuk menjadi seorang pemimpin.

“Saya pribadi sangat kagum dengan kepribadian Kang Emil yang humble, hangat, spiritualnya juga sangat tinggi. Ini bukan hanya sebatas kata-kata. Yang paling penting adalah rasa hormatnya kepada sang Ibu, dan menjadikan contoh bahwa doa Ibu dan perkataan Ibu adalah sesuatu yang mustajab,” ucap Inge.

“Kang Emil memperlihatkan beliau sebagai anak yang panut, sehingga bagaimanapun mental seseorang yang mencintai seorang Ibunya akan menjadi seorang yang apik, rapi, dan telaten sehingga dia bisa memimpin suatu negeri atau dia memimpin suatu daerah,“ tekannya.

Selain Inge, salah seorang sahabat Ridwan Kamil, Enda Nasution, turut hadir sebagai pembicara. Enda meyakini Ridwan Kamil bukan saja tokoh politik dengan rekam jejak yang sangat baik, lebih dari itu, dia merupakan pemimpin pemersatu bangsa karena mewakili kalangan nasionalis – religius dan populer di mata anak-anak muda.

“Kang Emil sosok yang merepresentasikan kalangan nasionalis – religius dan dekat dengan anak-anak muda. Jadi simbol itu yang membuat saya dan teman-teman, termasuk Teh Inge, yakin Ridwan Kamil bisa menjadi Presiden. Karena tadi, presiden bukan hanya soal kompetensi dan track record yang baik, tapi representasi dia yang menyatukan Indonesia,” ucap lulusan Teknik Sipil dari ITB itu.

Faktor penting dalam mencari calon presiden RI mendatang, menurut Enda, adalah siapa yang bisa menyatukan Indonesia.

“Kita sudah capek untuk harus terus diadu-adu gitu ya, kita harus mencari sosok siapa yang bisa menyatukan in. Kita melihatnya bahwa saat ini ada capres yang representasi dari nasionalis, ada capres yang representasi dari kaum teligius, tapi Kang Emil bisa mewakili seluruh kelompok atau 2 pilar besar itu. Dia adalah seorang yang nasionalis, di sisi lain juga bagian kelompok yang religius,” tambahnya.

Dalam rembuk yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo itu, Enda menyebut sejumlah prestasi gemilang Ridwan Kamil. Di antaranya adalah keberhasilan menggantikan proses lelang jabatan dengan implementasi big data. Inovasi dalam birokrasi ini, menurut Enda, bisa menutup celah korupsi dalam pengisian jabatan publik oleh ASN.

“Dia menciptakan big data sehingga tidak ada lagi istilah sistem lelang jabatan. Ridwan Kamil sebagai Gubernur sudah punya data seluruh ASN, sehingga ketika harus memilih siapa yang terbaik, berdasarkan apa, ini datanya. Sehingga mereka yang memang bekerja keras dan prestasinya baik adalah mereka yang mendapatkan reward dan jabatan yang lebih tinggi, dan itu baru terjadi hanya di Jawa Barat saja, menurut saya itu perubahan besar,” tuturnya.

Keberhasilan lain Ridwan Kamil yaitu program petani milenial. Lewat program ini, ujar Enda, membuat generasi milenial Jawa Barat yang mayoritas tersebar di wilayah pedesaan tidak harus mengadu nasib di kota dan menjadikan bertani sebagai profesi menjanjikan.

Disinggung soal komitmen antikorupsi dan anti-intoleransi, Inge dan Enda kompak menjawab Ridwan Kamil sebagai sosok yang bersih dan toleran.

Bahkan, papar Inge, Ridwan Kamil menolak seluruh pemberian dalam bentuk apa pun di segala momen, termasuk bingkisan lebaran dan melarang anggota keluarganya memanfaatkan jabatan Gubernur demi berbisnis.

“Baru pertama kali saya lihat di Pendopo itu, misalnya di hari lebaran, ada tulisan besar di pintu Pendopo itu ‘tidak menerima pemberian apa pun’, kemudian seluruh keluarga dan orang terdekatnya dikumpulkan dan diajak ngobrol dengan orang-orang KPK untuk memberikan HP-nya dan tidak boleh ada bisnis dengan orang masuk ke wilayah pimpinan beliau,” urai Inge.

Sementara itu, Enda jelas menampik isu yang mengaitkan Ridwan Kamil dengan aksi-aksi intoleran di Jawa Barat. Menurutnya, tuduhan itu tak punya dasar dan bertolak belakang dengan pribadi Ridwan Kamil yang moderat.

“Itu memang jadi sebuah risiko sebagai seorang moderat seperti Kang Emil. Di sana menganggap musuh, di sini juga dijadikan musuh,” tandas Enda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rembuk Rakyat yang diinisiasi PSI untuk mendengar suara rakyat tentang kandidat tepat penerus kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dari Rembuk Rakyat PSI, muncul sembilan nama yang dianggap ideal oleh masyarakat sebagai pengganti Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andika Perkasa, Mochamad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, dan Sri Mulyani Indrawati. Publik bisa ikut berpartisipasi dan menentukan pilihan politiknya di rembukrakyat.psi.id

Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Ken Ragil Turyono, meyakini Ganjar Pranowo merupakan sosok tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Demikian disampaikannya dalam acara Rembuk Rakyat PSI berjudul “Meneropong Ganjar Pranowo.”

“Pada waktunya Pak Jokowi purna di dalam pengabdiannya sebagai Presiden, dibutuhkan penerus yang dapat menjamin apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi sebagai arah pembangunan bangsa. Nah, Pak Ganjar jawabannya,” kata Ken, Jumat 18 Maret 2022.

Selain diyakini mampu meneruskan agenda pembangunan nasional yang telah dimulai Presiden Jokowi, ucap Ken, Ganjar adalah sosok nasionalis sejati yang bisa membendung kekuatan kelompok radikal yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Ancaman radikalisme dan ideologi-ideologi yang berseberangan dengan Pancasila menjadi bahaya yang yang harus diwaspadai dan sosok Pak Ganjar adalah nasionalis sejati. Kami meyakini bahwa Pak Ganjar dapat menjamin Pancasila dan merawat kebhinnekaan,” ujarnya.

Dari segi kepemimpinan, lanjut Ken, Ganjar termasuk pemimpin unik dan memiliki karakter kuat. Hal itu terlihat dari bagaimana Ganjar kerap turun langsung menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah.

“Pak Ganjar juga sosok pemimpin yang berani, selalu turun ke masyarakat, menyapa rakyat dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, tidak hanya pencitraan,” tegas pria asal Purbalingga itu.

Lebih jauh Ken memaparkan, Jokowi dan Ganjar memiliki banyak kesamaan. Jokowi maupun Ganjar merupakan cerminan pemimpin sederhana dan merakyat. Perjalanan karier politik keduanya pun dimulai dari bawah. Soal prestasi kerja, sudah terbukti. Mereka sebagai peletak fondasi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan.

Pembicara lain, Ketua Umum Kornas Ganjarist Eko Kuntadhi, menyebut sederet prestasi Ganjar selama 2 periode menjabat Gubernur Jawa Tengah. Salah satu keberhasilan Ganjar yaitu program Bedah Rumah warga miskin. Sampai hari ini, kata Eko, Ganjar sudah memperbaiki 1,2 juta lebih unit rumah tak layak huni menjadi layak huni.

Menariknya, sambung Eko, untuk memperbaiki jutaan rumah tak layak huni tersebut, Ganjar tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari APBD. Ganjar justru menggerakkan masyarakat sekitar untuk gotong royong menjalankan program Bedah Rumah itu.

“Artinya bukan sekadar program perbaikan rumah warga, tapi yang menarik adalah program ini menjadi lokomotif yang menggerakkan masyarakat sekitar rumah yang akan dibedah ini untuk mau bekerja sama, mau menyumbangkan sesuatu, mau terlibat dalam peristiwa gotong royong yang luar biasa,” ujar Eko.

Karena itu, Eko menyebut Ganjar tak sekadar seorang pemimpin, melainkan juga inspirator yang layak mendapat apresiasi tinggi.

“Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang mampu memberikan inspirasi sehingga orang lain mau bergerak, membuat masyarakat mau menyumbangkan sesuatu, ini nilainya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang punya budget besar kemudian membangun sesuatu karena yang dilibatkan adalah kontraktor dan dia tidak memberi inspirasi,” imbuhnya.

Senada dengan Ken, Eko juga berpandangan penting untuk mencari sosok calon Presiden yang punya kesamaan ideologi dan kemampuan seperti Presiden Jokowi. Pasalnya, Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2030.

“Penting untuk mencari orang yang memang, secara ideologi maupun kapabilitas, mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi agar anak-anak muda kita tidak susah mencari ruang kreativitas, misalnya, mengakses dunia kerja, pendidikan, dan lain-lain,” kata dia.

“Kalau itu tidak dilakukan, karena kita baru saja membangun infrastruktur, baru saja membuka regulasi untuk mengembangkan investasi, dan tidak dilanjutkan ke depan, kita akan menghadapi ‘kiamat kependudukan’ karena masalah kependudukan ini bisa menjadi kekecewaan sosial, masuklah ideologi-ideologi radikal, akhirnya menjadi ledakan yang berbahaya buat bangsa,” sebut Eko.

Dalam diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Francine Widjojo itu, Ken dan Eko juga menjawab tudingan yang mengaitkan Ganjar dalam pusaran kasus korupsi e-KTP.

Menurut Ken, isu itu sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang khawatir dengan popularitas dan elektabilitas Ganjar yang kian meroket. Alih-alih menggerus elektabilitas Ganjar, isu itu justru membuat nama Ganjar kian bersinar.

“Pak Ganjar bersih secara hukum, tidak ada vonis pengadilan dan tidak ada fakta hukum yang menyebut Pak Ganjar terlibat di dalam kasus e-KTP, sehingga tidak akan mengurangi kredibilitas beliau sebagai calon pemimpin masa depan. Perkara itu disebut oleh orang-orang yang ketakutan dengan popularitas Pak Ganjar. Semakin (isu) itu digosok justru Pak Ganjar semakin bersinar,” tegasnya.

Sementara Eko, menyebut isu korupsi e-KTP yang menyeret nama Ganjar selalu muncul menjelang peristiwa politik penting, termasuk pada saat masa kampanye Pilkada Jawa Tengah dan menjelang Pilpres. Tujuan isu itu dimunculkan, tak lain adalah untuk menjegal Ganjar.

“Ketika Pilkada Jateng pertama yang diikuti Pak Ganjar, isu e-KTP ini muncul. Pilkada Jateng kedua, isu ini muncul lagi. Sekarang menjelang Pilpres, isu ini muncul lagi. Tapi gak pernah selesai karena ini memang sebuah isu. Sama seperti isunya Pak Jokowi bukan pribumi, dari Pilpres pertama dan kedua itu selalu muncul,” pungkas Eko.

Diskusi ini merupakan bagian dari Rembuk Rakyat yang diinisiasi PSI untuk mendengar suara rakyat tentang kandidat tepat penerus kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dari Rembuk Rakyat PSI, muncul sembilan nama yang dianggap ideal oleh masyarakat sebagai pengganti Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andika Perkasa, Mochamad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, dan Sri Mulyani Indrawati. Publik bisa ikut berpartisipasi dan menentukan pilihan politiknya dengan di rembukrakyat.psi.id.

Salah seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Armaya Siregar, berkeliing Indonesia dan bertekad mengibarkan bendera PSI dari Sabang hingga Merauke. Armaya, Jumat 18 Maret 2022, tiba di Basecamp DPP PSI.

Ketika tiba di DPP PSI, Armaya disambut Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha dan sejumlah pengurus DPP PSI dengan pengalungan rangkaian mawar merah dan putih.

Dalam sambutannya, Giring mengatakan kader-kader PSI harus meneladani semangat Armaya dalam mengibarkan bendera PSI di seluruh Indonesia.

“Salah satu ciri-ciri kemenangan PSI di 2024 terlihat dalam semangat Bro Armaya. Terima kasih untuk inspirasinya,” ujar Giring di Basecamp DPP PSI.

Sampai Jumat ini, Armaya sudah menjalani 47 hari perjalanan dengan 24 titik dengan Jayapura sebagai titik pertama.

Ketua DPC PSI Jayapura Selatan itu berkeliling dengan menggunakan kendaraan umum dan berjalan kaki. Ia biasanya beristirahat di kantor-kantor pengurus PSI di daerah.

“Perjalanan berjalan dengan baik dan lancar. Saya sangat gembira bisa bertemu dan bertukar pikiran dengan pengurus-pengurus PSI di berbagai daerah,” ujar pensiunan ASN ini.

Armaya mengaku motivasinya menjalani ini adalah karena rasa cinta terhadap PSI. Ia merasa terpanggil untuk lebih memperkenalkan PSi di seluruh Indonesia.

Terakhir, pria yang akrab dipanggil Pak Cik ini mengajak seluruh kader PSI untuk terus optimistis. “Saya rela dan senang berjuang untuk PSI, membesarkan dan menghidupkan PSI. Optimisme harus terus dinyalakan,” pungkasnya.

Kepala Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk, mengatakan bahwa kandidat yang bakal maju pada Pilpres 2024 harus lebih baik dari Presiden Jokowi. Demikian dia sampaikan dalam diskusi online “Mencari Presiden” yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI).

“Pekerjaan kita bukan mencari siapa yang menggantikan Jokowi, tapi siapa Presiden selanjutnya yang lebih baik dari Jokowi. Nah, tugas kita mendorong orang-orang terbaik di republik ini untuk diajukan kepada pemilih dan itu tanggung jawab bersama,” kata dia, Senin 7 Maret 2022.

Hal itu, lanjut Hamdi Muluk, penting karena posisi Presiden dalam sistem presidensialisme yang diterapkan di Indonesia, sangat kuat. Selain menjadi kepala negara, Presiden juga merangkap kepala pemerintahan yang menentukan hajat hidup seluruh rakyat.

Karena itu, Hamdi Muluk menawarkan parameter dan kerangka untuk mengukur kepemimpinan politik yang lazim dipakai di seluruh dunia. Salah satu kajian yang dia rujuk adalah The Presidential Difference (Fred Greenstein, 1966).

Dari kajian itu, menurut Hamdi Muluk, ada sejumlah aspek yang harus dilihat dari seorang kandidat untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk dipilih menjadi Presiden.

Aspek pertama adalah kemampuan komunikasi publik. Yang kedua, kemampuan governability atau kemampuan untuk mengelola organisasi, birokrasi, dan pemerintahan.

Aspek ketiga, kata dia, yaitu kemampuan untuk menghasilkan gagasan visi politik yang kuat, jelas, realistis dan argumentatif. Keempat yakni politik riil sebagai aktor politik.

Parameter kelima yaitu, kemampuan kognitif atau intelektual. Dan aspek keenam, lanjutnya, kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi diri dan orang lain di sekitarnya.

“Kepemimpinan presidensial/politik yang berhasil itu memang selalu menyiratkan kemampuan untuk berempati sosial dan keberanian (mengambil keputusan),” papar anggota tim seleksi (Timsel) Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022 – 2027 itu.

Namun, melampaui perdebatan tentang semua aspek di atas, Hamdi Muluk menekankan kandidat Capres 2024 mendatang haruslah memegang teguh ideologi Pancasila.

“Kita harus pastikan bahwa Presiden itu punya pegangan ideologi yang kuat. Dalam konteks Indonesia, gak bisa ditawar-tawar itu NKRI dan Pancasila. Kalau Presiden gak punya komitmen ideologi seperti itu (NKRI dan Pancasila), gawat kita,” ucapnya.

Selain mengundang Hamdi Muluk, diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo itu turut menghadirkan Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CERAH, Adhityani Putri, sebagai pembicara.

Dalam paparannya, perempuan yang kerap disapa Ditri itu menyebut pentingnya memilih Presiden yang memandang krisis iklim sebagai permasalahan genting untuk segera diselesaikan.

“Bagi kami, krisis iklim itu penting banget ya untuk diatasi bersama-sama secara global dan Indonesia itu harus menjadi pemimpin gitu kan, dalam upaya mengatasi krisis iklim,” ujar peraih gelar Master of Arts dalam bidang Climate Change Policy and Economics dari The Australian National University itu.

Dalam isu ini, Ditri yakin Indonesia mampu menjadi negara yang memimpin penanganan krisis iklim. Sebab, Indonesia punya modal penting, misalnya, kaya akan energi terbarukan, memiliki beragam kearifan lokal dan menyimpan banyak sumber daya mineral langka yang dibutuhkan dunia.

Pada kesempatan yang sama, Ditri pun menyoroti pergeseran preferensi politik pemilih. Isu krisis iklim, kata dia, bakal jadi tema menarik mengingat pemilih muda dan pemilih pemula diprediksi mendominasi suara di Pemilu 2024.

“Mereka (pemilih pemula) itu udah educated banget, yang mereka inginkan itu visi, seperti visinya Elon Musk soal mobil listrik, visinya Bill Gates soal global vaccination access. Visi besar Indonesia itu musti ke mana dalam mengatasi krisis iklim ini,” urainya lagi.

Di samping itu, dari tahun ke tahun, Ditri juga melihat pemilih cenderung mencari pemimpin dengan visi yang kuat.

“Memiliki visi adalah salah satu komponen penting dari strong leadership. Pemimpin nggak akan kelihatan kuat kalau dia nggak punya visi besar, makanya kan di era Presiden Jokowi, visi Indonesia Emas 2045, itu kan visinya beliau, itu kuat sekali,” pungkasnya.

Diskusi ini merupakan bagian dari “Rembuk Rakyat” yang diinisiasi PSI untuk mendengar suara warga tentang kandidat penerus kepemimpinan Presiden Jokowi. Warga bisa ikut berpartisipasi dengan mengakses rembukrakyat.psi.id.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar webinar untuk menutup Sekolah Kader Solidaritas Indonesia Angkatan Ketiga, 26-27 Februari 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Satgas Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wuryono Prakoso ikut memberi pembekalan di webinar tersebut.

Wuryono membawakan materi berjudul “Pembinaan Peran Serta Kader Partai Politik: Manajemen dan Sistem Integritas Partai Politik.” Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah hal terkait pencegahan korupsi, seperti peran KPK terkini sampai perbedaan antara gratifikasi dan suap.

Wuryono juga memuji PSI yang bisa menjadi contoh buat partai-partai lain terkait integritas dan transparansi.

“Terkait integritas, salah satu hal yang harus dipenuhi adalah transparansi. PSI merupakan partai yang menjadi contoh dari pemenuhan transparansi itu karena kadernya (di lembaga legislatif) selalu melaporkan jumlah kekayaan dan pendapatan. Saat KPK akan mensosialisasikan mengenai hal ini, KPK menjadikan PSI sebagai contoh partai yang berintegritas,” kata Wuryono, Minggu, 27 Februari 2022.

Sementara, Tito Karnavian berharap kepada kader PSI agar idealisme didahulukan daripada pragmatisme karena godaan akan banyak di dalam penugasan kepartaian. Justru kekuatan PSI adalah ketika tetap konsisten kepada idealismenya

“Tetaplah pada komitmen awal, yaitu membangun ide-ide kreatif dan kemudian tidak larut dan tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk, praktik-praktik yang melanggar hukum, dan praktik-praktik yang kurang etis dalam berpolitik. Dengan demikian, PSI akan dapat dikenal, sekaligus dicintai oleh rakyat,” ujar Tito.

Pada webinar ini, pembicara lain di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang membawakan materi sejarah, tujuan pendirian, dan nilai-nilai dasar PSI. Selain Grace, ada Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Raja Juli Antoni yang menyajikan materi dasar-dasar politik, dan Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti yang membekali peserta terkait hal-ihwal kepemimpinan. Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

Selain materi-materi di atas, juga dihadirkan materi seperti Keorganisasian, Teknik Komunikasi, sampai Stategi Pemenangan Pemilu. Pada webinar ini, diumumkan pula peserta dengan nilai tertinggi, teraktif, dan tercepat.

PSI menggelar Sekolah Kader Solidaritas Indonesia Angkatan Ketiga pada 28 Januari 2022 sampai 27 Februari 2022. Pembelajaran dilakukan dengan metode online berbasis aplikasi.

“Jika pada Angkatan Pertama dan Kedua, Sekolah Kader Solidaritas Indonesia hanya diikuti oleh para pengurus dan anggota DPRD PSI, Angkatan Ketiga ini untuk pertama kalinya Sekolah Kader Solidaritas Indonesia dibuka bagi para anggota PSI yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota,” kata Kepala Sekolah Kader Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka.

Pada Angkatan Ketiga ini, Sekolah Kader Solidaritas Indonesia melakukan penambahan materi-materi baru terkait isu lingkungan dan integritas di setiap tingkatan

“Satu hal, ada persyaratan nilai exam 100 persen bagi materi-materi yang terkait dengan integritas. Ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen PSI terhadap pentingnya integritas para kader,” tutup Isyana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, berharap Sekolah Kader Solidaritas Indonesia mampu melahirkan kader yang memahami visi, misi dan berpegang teguh pada nilai idealisme PSI.

“Idealisme harus didahulukan daripada pragmatisme, godaan akan banyak di dalam penugasan kepartaian, justru kekuatan PSI adalah ketika tetap konsisten kepada idealismenya,” kata Tito dalam arahannya di webinar Sekolah Kader Solidaritas Indonesia Angkatan Ketiga, Sabtu 26 Februari 2022.

Tito mengingatkan, tugas kepartaian yang terkait jabatan publik memang penuh godaan. Namun, kader PSI harus kuat memegang nilai idealismenya. Keteguhan pada prinsip itulah, lanjut Tito, yang membuat kader PSI unik dan berbeda.

Sekolah Kader Solidaritas Indonesia Angkatan Ketiga diikuti oleh 1.300 peserta, yang merupakan pengurus dan pemegang kartu anggota PSI dari dalam dan luar negeri. Mereka terlibat dalam pembelajaran selama satu bulan penuh, dari 28 Januari sampai 27 Februari 2022.

Tito berpesan kepada kader-kader PSI untuk menjadi politisi berintegritas dan tegak lurus pada nilai dan cita-cita PSI, sembari tetap menghadirkan ide-ide kreatif bagi kemajuan bangsa.

“Tetaplah pada komitmen awal, yaitu membangun ide-ide kreatif dan kemudian tidak larut dan tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk, praktik-praktik yang melanggar hukum, dan praktik-praktik yang kurang etis dalam berpolitik. Dengan demikian, PSI akan dapat dikenal, sekaligus dicintai oleh rakyat,” ujarnya.

Mantan Kapolri itu pun menilai, PSI hadir di tengah-tengah perpolitikan dengan membawa idealisme yang cocok dengan karakter generasi muda Indonesia. Dalam konteks lanskap sistem politik dan pemerintahan kita saat ini, PSI lahir dengan gagasan yang amat idealis dan kemudian mengakomodir aspirasi generasi muda

“Terakhir, semoga PSI bisa berkontribusi untuk mengubah bangsa kita, melompat menuju Indonesia emas, Indonesia yang dominan, juga salah satu macan Asia dan dunia,” kata Tito.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, menegaskan Sekolah Kader ini merupakan keseriusan PSI untuk menyiapkan pemimpin yang mengabdi untuk rakyat.

“Sekolah Kader ini upaya serius PSI untuk menyiapkan pemimpin bangsa, pemimpin berintegritas yang bekerja untuk rakyat. PSI ingin menciptakan para negarawan seperti Pak Jokowi, Gus Dur atau Bung Hatta,” ucap Giring.

Dimulai sejak awal 2021, Sekolah Kader PSI yang digelar secara online dan berbasis aplikasi khusus ini telah berjalan untuk tiga angkatan. Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dipercaya menjadi Kepala Sekolah Kader Solidaritas Indonesia.

“Jika pada Angkatan Pertama dan Kedua, Sekolah Kader Solidaritas Indonesia hanya diikuti oleh para pengurus dan anggota DPRD PSI, Angkatan Ketiga ini untuk pertama kalinya Sekolah Kader Solidaritas Indonesia dibuka bagi para anggota PSI yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI,” kata Isyana.

Pada Angkatan Ketiga ini, Sekolah Kader Solidaritas Indonesia melakukan penambahan materi-materi baru terkait isu lingkungan dan materi-materi terkait integritas di setiap tingkatan

“Satu hal, ada persyaratan nilai exam 100 persen bagi materi-materi yang terkait dengan integritas. Ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen Partai Solidaritas Indonesia terhadap pentingnya integritas kader-kadernya,” tutup Isyana.

Sejumlah pihak menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), terutama soal pasal yang mengatur bahwa uang JHT baru bisa dicairkan ketika pekerja menginjak usia 56 tahun.

Salah satunya oleh anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Indra Budi Sumantoro. Indra menyebut, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 berpotensi besar menghapus perlindungan sosial bagi para pekerja yang diberhentikan di tengah situasi pandemi.

“Covid-19 kian menajamkan digitalisasi industri yang kemudian berdampak pada pengurangan pekerjaan di banyak lini bisnis dan industri. Maka dari itu, dibutuhkan buffer atau perlindungan untuk pekerja-pekerja yang diberhentikan,” kata Indra Budi Sumantoro saat memberi sambutan dalam diskusi online “Unboxing Kebijakan JHT Indonesia” yang digelar oleh DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jumat 18 Februari 2022.

Indra juga menambahkan, mestinya, yang menjadi perhatian sekarang adalah bantalan yang sifatnya transisional untuk perlindungan orang tua atau lansia. Sebab, angka kemiskinan di Indonesia dialami oleh mayoritas lansia.

“Ketika era bonus demografi sudah selesai di tahun 2030, kita akan memasuki era populasi menua. Era populasi menua adalah rasio ketergantungan orang tua pada anak makin tinggi dan jumlahnya semakin bertambah. Banyak orang tua yang bergantung pada anaknya. Di sisi kualitas kesejahteraan ekonomi ini tidak baik. Inilah yang harus dipersiapkan sedari sekarang program perlindungan hari tua untuk ke depannya,” ujar pria peraih gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran itu.

Lebih jauh, diskusi yang dimoderatori Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo itu turut mengundang pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah sebagai pembicara.

Trubus mengatakan, aturan terbaru tentang pencairan JHT ini menjadi polemik lantaran terbit di momen yang tidak tepat, di saat masyarakat pekerja berharap uang JHT sebagai penyelamat jika sewaktu-waktu mereka diberhentikan.

“JHT nya itu harus menyesuaikan dengan kondisi realitas masyarakat yang ada di kita. Di satu sisi masyarakat kita sedang terdampak Covid, yang membuat konsumsi rumah tangga hancur, daya beli hancur dan ketika JHT dirubah, emosi masyarakat menjadi muncul. Munculnya emosi masyarakat itu karena masyarakat berharap sekali JHT ini sebagai bagian untuk mempertahankan hidupnya,” terangnya.

Trubus pun berpandangan, alih-alih merombak peraturan, pemerintah mestinya memberikan kepastian kepada masyarakat pekerja untuk mendapatkan pekerjaan usai kena PHK.

“Sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian (pekerjaan). Jadi kalo memang pemerintah mau menahan usia 56 ya pemerintah harus membuat kebijakan agar semua warga negaranya yang di-PHK bisa dapat pekerjaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, yang juga menjadi pembicara, memberikan pendapat terkait dengan optimalisasi konsep Program Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. Menurutnya, program JHT harus kembali sebagaimana fungsinya karena akan membuat siklus yang lebih positif.

“Pekerja harus dilindungi di masa tua seperti tadi telah disebutkan bahwa aging population dari tahun ke tahun semakin besar. Dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 disebutkan dalam hasil survey masyarakat yang miskin terdapat pada sektor orang-orang tua atau lansia. Apakah kita mau membiarkan orang tua kita miskin di usia tua? Maka dari itu, kita harus berfikir untuk melindungi dari sisi ekonomi ketika mereka dilindungi mereka punya jaminan hari tua. Sehingga saat pensiun, mereka mempunyai daya beli,” paparnya.

Namun, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) itu menilai, ada permasalahan sosialisasi aturan yang tak runut kepada masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harusnya didahulukan.

“Memang saya mengkritisi pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan yang harusnya dilakukan bagaimana cara mensosialisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terlebih dahulu, karena Permenaker No. 2 Tahun 2022 dikeluarkan lebih dahulu, sedangkan launching JKP-nya tanggal 22 Februari mendatang. Seharusnya Permenaker No. 2 Tahun 2022 itu dikebalakangin,” sebut Timboel.

Pembicara lain, Jumisih, menerangkan, aturan tentang JHT cenderung diskriminatif. Pasalnya, meskipun JHT merupakan hak pekerja, tapi tidak semua pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga membuat sebagian pekerja tidak berhak mendapat uang JHT.

“JHT yang dikonsepkan pemerintah saat ini, itu memang terkesan diskriminatif karena dia hanya diperuntukkan bagi buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,” pungkas Ketua Bidang Politik KPBI itu.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan pembelian Alutsista oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai polemik karena menghabiskan anggaran ratusan triliun di tengah perekonomian Indonesia yang masih terhimpit akibat pandemi Covid-19.

“Bukan soal kenapa harus beli pesawat tempur, poinnya adalah biayanya besar banget dengan momen yang tidak tepat seperti sekarang. Apa yang disoroti hari ini adalah apakah tepat pembelian jor-joran alutsista pada saat kondisi ekonomi kita belum dalam keadaan terbaik sebagai imbas dari pandemi,” kata Rian Ernest dalam diskusi online “Butuh Banget Belanja Pesawat Tempur Rp 315 Triliun?” yang digelar DPP PSI, Senin 14 Februari 2022.

Diberitakan sebelumnya, pada Kamis 10 Februari 2022 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi menandatangani kesepakatan pembelian 42 unit jet tempur Dassault Rafale dengan perusahaan penerbangan Perancis, Dassault Aviation yang nilainya mencapai 8,1 miliar dollar atau sekitar Rp 116 triliun.

Di hari yang sama, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) juga menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur F-15 ke RI. Nilainya mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 200 triliun.

Selain itu, Rian juga menyoroti masalah transparansi anggaran. Menurutnya, rakyat sebagai pembayar pajak sama sekali tidak pernah diberi tahu tentang urgensi pembelian Alutsista tersebut. Sehingga terkesan hanya Prabowo dan Tuhan saja yang tahu alasannya.

“Yang tahu kenapa beli Alutsista senilai ratusan triliun ini hanya Pak Prabowo dan Tuhan saja. Kita ingin uang-uang pajak hasil keringat kita jelas kenapa dibelikan Dassault Rafale, kenapa begini, begitu,” ujar pria lulusan Lee Kuan Yew School of Public Policy itu.

Namun demikian, Rian menegaskan jika sikap kritis PSI ini bukan berarti menolak modernisasi Alutsista. Sebaliknya, PSI justru mendorong belanja Alutsista harus benar-benar berpijak pada skala prioritas, efisien dan terukur, serta tak menabrak aturan.

“PSI sebenarnya tidak pernah anti modernisasi alutsista, kita ingin kok negara kita makin hebat, makin menimbulkan efek gentar bagi negara-negara lain, hanya memang yang PSI pertanyakan momentumnya. Keinginan Pak Prabowo yang begitu besar takutnya menabrak beberapa peraturan,” imbuhnya.

Diskusi yang dimoderatori Juru Bicara DPP PSI, Francine Widjojo itu, turut menghadirkan analis pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie, sebagai pembicara.

Dalam paparannya, Connie menduga keputusan Prabowo Subianto yang membeli jet tempur senilai Rp 315 triliun itu melangkahi hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Desember 2021 lalu.

Kala itu, sebut Connie, Presiden Jokowi menginstruksikan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan target Minimum Essensial Force (MEF) sampai 2024 dengan anggaran Rp 60 triliun.

“Beliau hanya bilang selesaikan MEF (Minimum Essensial Force), dananya hanya Rp 60 triliun. Rp 60 triliun itu hanya selesai sampai 2024 dan harus dibagi ketiga angkatan (AD, AL dan AU) dan Mabes TNI. Makanya pertanyaan saya nyambung ke pertanyaan Pak Rian, baru bayar Dassault Rafale saja kita sudah kekurangan sekitar Rp 8,4 triliun,” terang Connie.

Kemudian Connie mengungkapkan, selain jet tempur, Menhan Prabowo Subianto juga telah memborong kapal perang Fregat dan kapal selam Scorpene dari UK, Italia dan Jepang.

Pembelian Alutsisa secara besar-besaran ini, lanjut Connie, jelas melampaui kemampuan APBN dan bakal menambah beban utang negara.

Senada dengan Rian, pada persoalan ini, suara-suara kritis harusnya disikapi dengan kepala dingin. Sebab, hal itu merupakan upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat.

“Ketika rakyat bertanya, jangan dianggap rakyat tidak setuju atau tidak cinta NKRI, karena ada asumi kayak gitu lho Mbak, ketika kita nanya seolah-seolah gak cinta NKRI, gak mendukung, bukan. Maksud saya, seperti yang Rian sampaikan, kita ingin yakin bahwa transparansi, good governance dan akuntabilitas itu ada,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Curie Maharani Savitri turut memberi tanggapan. Meski lumrah terjadi perdebatan pada setiap pembelian Alutsista, ucap Curie, Kemhan harus memperbaiki pola komunikasi publiknya.

“Sampai kapan pun, setiap kita beli alutsista pasti akan ada perdebatan seperti ini, dan memang harus diperdebatkan. Dan dari Kemhan sebaiknya juga harus ada komunikasi publik yang lebih baik terutama soal persepsi ancaman,” pungkas Staf Pengajar Departemen HI Binus University itu.

Prabowo Subianto tak kali ini saja membuat kehebohan belanja Alutsista ratusan triliun. Pertengahan 2021 lalu, Prabowo disorot karena mengajukan draft beleid rencana pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) untuk rencana strategis tahun 2020-2044 sebesar Rp 1.785 triliun.