Bangkitkan Ekonomi Bali, PSI Usulkan ke Presiden “Quarantine in Paradise”, Apa Itu?
Wawancara

Bangkitkan Ekonomi Bali, PSI Usulkan ke Presiden “Quarantine in Paradise”, Apa Itu?

Wacana Bali agar dijadikan lokasi karantina penerbangan internasional menyeruak.

Dalam wacana tersebut, diharapkan para pelaku perjalanan internasional yang datang ke Indonesia tidak dikarantina di Jakarta, tetapi dilakukan di Bali.

Kebijakan ini dilakukan agar hotel-hotel di Bali dapat terisi okupansinya, yang diharapkan mampu membuat roda pariwisata sebagai denyut nadi utama perekonomian Bali, kembali bergerak.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha kepada Presiden Jokowi saat pertemuan dengan pimpinan parpol non-parlemen Istana Negara, Rabu 1 September 2021.

Untuk mengetahui lebih jauh alasan Giring menyuarakan hal tersebut, Tribun Bali mewawancarai Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Bali, Dion DB Putra.

Mas Giring, senang bisa hadir di wawancara eksklusif kali ini, Mas Giring anda dalam seminggu terakhir menjadi newsmaker, dalam pertemuan bersama Pak Presiden.

Mas Giring mengajukan sebuah usul yang bagi masyarakat Bali luar biasa, yakni menjadikan Bali sebagai tempat karantina pesawat internasional, dan itu menjadi headline.

Saya ingin dengar cerita dari Mas Giring, kira-kira mengapa mengusulkan itu dan mendapat respon positif dari Pak Presiden?

Waktu itu prosesnya di tanggal 31 Agustus 2021, lalu memang kita DPP PSI sedang membikin sebuah project video yang namanya Quarantine in Paradise.

Di video tersebut kita akan jelaskan terkait karantina itu di surga dunia di Bali. Ini adalah masukan dari Bro Robi.

Masukan dari Bro Robi, ide dari DPP kok bisa sinkron, dan pas banget momennya semuanya klik, ada undangan dari Pak Presiden. Besoknya langsung berangkat ke Jakarta bertemu Pak Jokowi.

Mumpung pada saat itu, Pak Jokowi saya sudah ada di Bali sebulan, sedih melihat Legian kosong, Seminyak kosong, Kuta kosong.

Pak Jokowi saya ini ada aspirasi masyarakat Bali yang ditaruh di pundak saya, mumpung saya ketemu Pak Jokowi saya sampaikan.

Kenapa pesawat karantina yang masuk ke Bali kenapa karantinanya di Jakarta, bukan di Bali, dimana ada ribuan kamar, ribuan hotel, ribuan vila yang sebetulnya kalau dijadikan karantina masyarakat Bali dan ekonominya, UMKM-nya pasti bergerak.

Turis-turis itu kalau lapar pasti hospitality-nya akan nyiapin, kalau pengen ngopi kan bisa nggojek dari restoran-restoran yang dibangun UMKM itu berjalan, dan hotel-hotel itu bergerak, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan untuk memantau para turis asing itu.

Selain itu, kami sampaikan Pak Jokowi setiap Senin malam selalu deg-degan seperti menunggu episode terbaru Ikatan Cinta, seperti perpanjangan PPKM.

Jadi kalau bisa minta tolong Bali dibuka pariwisatanya, agar turis-turis domestik bisa berlibur ke sini dengan syarat protokol kesehatan dan vaksinasi dua kali, agar ekonomi mulai bergerak lagi.

Kita tahu waktu Bom Bali 1 dan 2, para turis-turis domestik yang bisa membawa Bali kembali bangkit.

Kita akan merilis campaign-campaign kita tentang quarantine in paradise. Saya juga akan meminta tolong Sis Grace Anastasia di DPRD Bali untuk ikut mengawal ini.

Saya juga akan meminta kader yang lainnya untuk menyuarakan itu, bagaimana kita bisa mempersiapkan seluruh desa adat, jaringan kita, untuk menjadi bagian dari quarantine of paradise itu.

Saya yakin ini adalah bencana besar, pandemi Covid-19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tapi juga tanggung jawab kita sebagai anak bangsa.

Sebagai umat manusia, daripada kita main salah-salahan di sosial media, kini saatnya kita mencari peran.

Saya sudah beberapa minggu di sini, yang bikin saya terenyuh adalah masyarakat yang taat kepada peraturan, dan memiliki kecintaan kepada Indonesia yang luar biasa, dan memiliki jiwa yang positif sampai pada optimis untuk bisa melewati pandemic ini.

Dan saya rasa ini harus ditangkap lebih baik oleh PSI dan pemda, jangan sampai optimisme dan kesabaran ini dibuang begitu saja. Kalau level menurun prokes tetap jalan.

Kedua adalah tracing yang penting, dan kemudian adalah bagaimana swab test PCR dan antigen dicari semurah mungkin, agar masyarakat Bali yang mau swab test bisa langsung. Harusnya pemerintah bisa mensubsidi itu.

Saat bertemu dengan Pak Presiden apa lagi yang disampaikan PSI?

Kita menyampaikan pencapaian-pencapaian PSI, yang Alhamdulillah semua kader-kader PSI di daerah hampir membagikan paket nasi 200 ribu.

Beberapa aleg-aleg kita membuat sentra-sentra vaksin, di Bali memang sudah aman, tapi di daerah butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kami juga melihat program PSI yang rice box dan sudah terkumpul dana Rp3 miliar, ini apa yang melatarbelakangi program ini?

Simpel,yang pasti melatarbelakangi adalah Sis Grace ketum kita. Sis Grace Natalie punya ide besar, bagaimana dengan Rp 10 ribu itu sudah dapat membeli nasi dengan lauk-pauk, itu sudah termasuk box-nya, dan akhirnya kita buat campaign.

Awalnya, kita ada donatur tetapi setelah melihat momen ini visible, kita coba dan dieksekusi, dan itu viralnya luar biasa dan itu terkumpul sampai Rp 3,5 miliar.

Kita target sampai 2024 itu 1 juta rice box. Karena kita yakin pandemi itu panjang., kader dan pengurus kita turun, kerja siang-malam untuk ini.

Sumber : https://bali.tribunnews.com/2021/09/07/bangkitkan-ekonomi-bali-psi-usulkan-ke-presiden-quarantine-in-paradise-apa-itu

Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera Perbaiki
Wawancara

Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera Perbaiki

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperbaiki aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini Peduli Lindungi masih difokuskan sebagai bukti sudah divaksinasi sehingga boleh masuk ke sejumlah tempat umum. Selain itu, PSI mengaku menerima keluhan dari masyarakat terkait aplikasi tersebut yang masih bermasalah.

“Mulai dari data tidak update, aplikasi tidak efisien sehingga memboroskan baterai sampai yang aplikasinya benar-benar tidak bisa dijalankan sama sekali. Bila aplikasi ini mau digunakan sebagai aplikasi utama penanggulangan COVID-19, maka harus ada perbaikan serius,” ujar juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo melalui keterangan tertulis pada Minggu, 22 Agustus 2021 lalu.

Di sisi lain, Sigit yakin aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo tersebut mampu digunakan untuk membantu pelacakan kontak erat pasien COVID-19. Sebab, aplikasi tersebut meminta kepada penggunanya untuk mengaktifkan lokasi dengan GPS.

“Itu harus ditanyakan kepada Kominfo, fitur tersebut (untuk melacak kontak erat) dimanfaatkan tidak. Bila tidak (dimanfaatkan), maka sebaiknya permintaan agar aplikasi bisa mengakses lokasi pengguna dimatikan saja karena banyak keluhan aplikasi itu menyedot banyak baterai,” tutur dia lagi.

Ia yakin pengembang aplikasi di Indonesia mampu membuat Peduli Lindungi sebagai alat bantu untuk melacak kontak erat pasien COVID-19. Pengguna aplikasi itu pun diyakini tidak akan keberatan untuk dimintai lokasinya.

“Sebab, aplikasi seperti GoJek atau Grab saja meminta agar lokasi diaktifkan. Lalu, kenapa pengguna protes ketika hal serupa diberlakukan untuk aplikasi Peduli Lindungi,” tanya Sigit.

Apalagi permasalahan yang ditemukan oleh PSI dari aplikasi Peduli Lindungi ini?

Salah satu keluhan yang jamak ditemukan warga ketika install aplikasi Peduli Lindungi yaitu bukti vaksinasi tidak ada. Padahal, warga sudah melakukan vaksinasi lengkap.

“Sangat mengherankan hingga saat ini masih banyak ditemukan status update di situs pedulilindungi.id tapi di aplikasi belum update,” ujar Sigit.

Ia melihat ada database yang belum terintegrasi. Bahkan, kisah lain yang ditemukan di lapangan warga yang belum divaksinasi justru terdata di aplikasi Peduli Lindungi. Saat ke sentra vaksinasi, warga tersebut ditolak lantaran terdata sudah menerima vaksin COVID-19.

Hal lain yang juga disorot dalam aplikasi ini yaitu soal pemindahan server dari Telkom ke Kominfo. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar aplikasinya tidak lelet. Sigit menilai pemindahan server tidak berdampak terhadap kecepatan operasi aplikasinya.

“Masalahnya aplikasi itu harus diperbaiki dan update data yang buruk,” tutur dia lagi.

Lantaran masih banyak permasalahan tersebut menyebabkan banyak warga yang enggan install aplikasi Peduli Lindungi. Maka, PSI berharap perbaikan yang dilakukan oleh Telkom dan Kominfo dilakukan secara serius. Bukan sekedar tambal sulam dengan memindahkan server.

“Bila mayoritas pengguna ponsel sudah nyaman menggunakan aplikasi ini, maka mereka akan dengan sukarela install di ponselnya,” katanya.

2. PSI nilai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk filter warga sudah tepat

Meski masih banyak keluhan, tetapi PSI menilai penggunaan teknologi seperti Peduli Lindungi dalam jangka pendek untuk filter warga sudah tepat. Apalagi saat ini belum ada pangkalan data yang terintegrasi berisi data vaksinasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Karena belum ada database terintegrasi, maka mau tidak mau kita harus menunjukkan aplikasi yang menunjukkan seseorang sudah divaksinasi atau belum. Sekaligus melakukan pelacakan,” kata Sigit.

Momen pandemik ini, ujarnya, juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan basis data kependudukan di tanah air dan aplikasi yang memanfaatkan basis data tersebut. Ia menilai bila dikelola dengan benar, maka dengan NIK saja sudah cukup karena di dalamnya sudah menjadi data tunggal.

“Tetapi kan data NIK tidak terintegrasi dengan basis data lainnya,” ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap hingga akhir Agustus 2021, Peduli Lindungi sudah digunakan di 500 fasilitas umum. Budi mengatakan aplikasi Peduli Lindungi bakal menjadi filter warga ke tempat umum. Mereka wajib scan QR barcode di aplikasi dengan QR barcode yang berada di depan pintu masuk tempat umum seperti mal.

“Bila sudah divaksinasi minimal dosis pertama, barcode akan menunjukkan warna merah. Mereka boleh masuk ke dalam mal. Bila barcode berwarna kuning karena belum divaksinasi tetapi bukan kontak erat pasien COVID-19, maka tetap boleh masuk ke mal,” ujar Budi pada 19 Agustus 2021 lalu.

Sementara, bila barcode menunjukkan warna merah yang berarti terdapat hasil tes yang menunjukkan positif COVID-19 atau merupakan kontak erat pasien, maka pengunjung tak diizinkan masuk ke dalam mal. Budi juga menyebut akan ada pemeriksaan terhadap kepatuhan protokol kesehatan yang dilakukan secara acak oleh petugas dinas kesehatan.

3. Bukti vaksin diprotes dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas

Sementara, kebijakan bukti vaksinasi yang dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas diprotes oleh epidemiolog dan kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah mengatakan kebijakan bukti vaksinasi dinilai tidak adil karena jumlah warga yang divaksinasi masih sedikit.

Bahkan, ia menilai kebijakan tersebut seolah memberi karpet merah bagi warga yang sudah divaksinasi agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Padahal tingkat penularan virus Sars-CoV-2 varian Delta di Tanah Air masih tinggi.

Berdasarkan data dari Kemenkes per 19 Agustus 2021, jumlah cakupan nasional vaksinasi COVID-19 baru mencapai 26,75 persen. Cakupan vaksinasi di Jateng saja belum mencapai 40 persen.

Baru DKI Jakarta yang telah memberikan dosis vaksin lebih dari 100 persen. Lalu, disusul Bali yang cakupan vaksinasinya lebih dari 80 persen. Bahkan, dalam catatan vaksinasi Kemenkes, ada 30 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 40 persen. Bahkan, 14 provinsi di antaranya cakupan vaksinasi belum mencapai 20 persen. Berikut daftar provinsi yang tingkat cakupan vaksinasi di bawah 20 persen:

News Indonesia23 Aug 21 | 20:42
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera Perbaiki
Banyak warga yang sudah divaksinasi tapi datanya tak muncul
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiANTARA/Arindra Meodia
Santi Dewi
Verified
Santi Dewi Verified
Share to Facebook Share to Twitter
Jakarta, IDN Times – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperbaiki aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini Peduli Lindungi masih difokuskan sebagai bukti sudah divaksinasi sehingga boleh masuk ke sejumlah tempat umum. Selain itu, PSI mengaku menerima keluhan dari masyarakat terkait aplikasi tersebut yang masih bermasalah.

“Mulai dari data tidak update, aplikasi tidak efisien sehingga memboroskan baterai sampai yang aplikasinya benar-benar tidak bisa dijalankan sama sekali. Bila aplikasi ini mau digunakan sebagai aplikasi utama penanggulangan COVID-19, maka harus ada perbaikan serius,” ujar juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo melalui keterangan tertulis pada Minggu, 22 Agustus 2021 lalu.

Di sisi lain, Sigit yakin aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo tersebut mampu digunakan untuk membantu pelacakan kontak erat pasien COVID-19. Sebab, aplikasi tersebut meminta kepada penggunanya untuk mengaktifkan lokasi dengan GPS.

“Itu harus ditanyakan kepada Kominfo, fitur tersebut (untuk melacak kontak erat) dimanfaatkan tidak. Bila tidak (dimanfaatkan), maka sebaiknya permintaan agar aplikasi bisa mengakses lokasi pengguna dimatikan saja karena banyak keluhan aplikasi itu menyedot banyak baterai,” tutur dia lagi.

Ia yakin pengembang aplikasi di Indonesia mampu membuat Peduli Lindungi sebagai alat bantu untuk melacak kontak erat pasien COVID-19. Pengguna aplikasi itu pun diyakini tidak akan keberatan untuk dimintai lokasinya.

“Sebab, aplikasi seperti GoJek atau Grab saja meminta agar lokasi diaktifkan. Lalu, kenapa pengguna protes ketika hal serupa diberlakukan untuk aplikasi Peduli Lindungi,” tanya Sigit.

Apalagi permasalahan yang ditemukan oleh PSI dari aplikasi Peduli Lindungi ini?

Baca Juga: Manajemen Mal: Banyak Pengunjung Belum Unggah Apikasi Peduli Lindungi

1. Banyak warga yang sudah divaksinasi, datanya tak muncul di Peduli Lindungi
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiIlustrasi aplikasi Peduli Lindungi di Play Store (www.aptika.kominfo.go.id)
Salah satu keluhan yang jamak ditemukan warga ketika install aplikasi Peduli Lindungi yaitu bukti vaksinasi tidak ada. Padahal, warga sudah melakukan vaksinasi lengkap.

“Sangat mengherankan hingga saat ini masih banyak ditemukan status update di situs pedulilindungi.id tapi di aplikasi belum update,” ujar Sigit.

Ia melihat ada database yang belum terintegrasi. Bahkan, kisah lain yang ditemukan di lapangan warga yang belum divaksinasi justru terdata di aplikasi Peduli Lindungi. Saat ke sentra vaksinasi, warga tersebut ditolak lantaran terdata sudah menerima vaksin COVID-19.

Hal lain yang juga disorot dalam aplikasi ini yaitu soal pemindahan server dari Telkom ke Kominfo. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar aplikasinya tidak lelet. Sigit menilai pemindahan server tidak berdampak terhadap kecepatan operasi aplikasinya.

“Masalahnya aplikasi itu harus diperbaiki dan update data yang buruk,” tutur dia lagi.

Lantaran masih banyak permasalahan tersebut menyebabkan banyak warga yang enggan install aplikasi Peduli Lindungi. Maka, PSI berharap perbaikan yang dilakukan oleh Telkom dan Kominfo dilakukan secara serius. Bukan sekedar tambal sulam dengan memindahkan server.

“Bila mayoritas pengguna ponsel sudah nyaman menggunakan aplikasi ini, maka mereka akan dengan sukarela install di ponselnya,” katanya.

Baca Juga: Menkes Targetkan 500 Tempat Umum Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi

LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH
Editor’s Picks
Risma: Warga Sudah Meninggal Bisa Dapat Bansos Dengan Syarat
Kabur Dari Taliban, Presiden Ashraf Ghani Kini Di Uni Emirat Arab
[LINIMASA-7] Perkembangan Terkini Pandemik COVID-19 Di Indonesia
2. PSI nilai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk filter warga sudah tepat
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiCara penerapan filter pengunjung mal dengan aplikasi Peduli Lindungi (Tangkapan slide presentasi Menkes Budi Gunadi)
Meski masih banyak keluhan, tetapi PSI menilai penggunaan teknologi seperti Peduli Lindungi dalam jangka pendek untuk filter warga sudah tepat. Apalagi saat ini belum ada pangkalan data yang terintegrasi berisi data vaksinasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Karena belum ada database terintegrasi, maka mau tidak mau kita harus menunjukkan aplikasi yang menunjukkan seseorang sudah divaksinasi atau belum. Sekaligus melakukan pelacakan,” kata Sigit.

Momen pandemik ini, ujarnya, juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan basis data kependudukan di tanah air dan aplikasi yang memanfaatkan basis data tersebut. Ia menilai bila dikelola dengan benar, maka dengan NIK saja sudah cukup karena di dalamnya sudah menjadi data tunggal.

“Tetapi kan data NIK tidak terintegrasi dengan basis data lainnya,” ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap hingga akhir Agustus 2021, Peduli Lindungi sudah digunakan di 500 fasilitas umum. Budi mengatakan aplikasi Peduli Lindungi bakal menjadi filter warga ke tempat umum. Mereka wajib scan QR barcode di aplikasi dengan QR barcode yang berada di depan pintu masuk tempat umum seperti mal.

“Bila sudah divaksinasi minimal dosis pertama, barcode akan menunjukkan warna merah. Mereka boleh masuk ke dalam mal. Bila barcode berwarna kuning karena belum divaksinasi tetapi bukan kontak erat pasien COVID-19, maka tetap boleh masuk ke mal,” ujar Budi pada 19 Agustus 2021 lalu.

Sementara, bila barcode menunjukkan warna merah yang berarti terdapat hasil tes yang menunjukkan positif COVID-19 atau merupakan kontak erat pasien, maka pengunjung tak diizinkan masuk ke dalam mal. Budi juga menyebut akan ada pemeriksaan terhadap kepatuhan protokol kesehatan yang dilakukan secara acak oleh petugas dinas kesehatan.

3. Bukti vaksin diprotes dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas
Peduli Lindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera PerbaikiData cakupan vaksinasi di tingkat nasional per 19 Agustus 2021 (Tangkapan presentasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi)
Sementara, kebijakan bukti vaksinasi yang dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas diprotes oleh epidemiolog dan kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah mengatakan kebijakan bukti vaksinasi dinilai tidak adil karena jumlah warga yang divaksinasi masih sedikit.

Bahkan, ia menilai kebijakan tersebut seolah memberi karpet merah bagi warga yang sudah divaksinasi agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Padahal tingkat penularan virus Sars-CoV-2 varian Delta di Tanah Air masih tinggi.

Berdasarkan data dari Kemenkes per 19 Agustus 2021, jumlah cakupan nasional vaksinasi COVID-19 baru mencapai 26,75 persen. Cakupan vaksinasi di Jateng saja belum mencapai 40 persen.

Baru DKI Jakarta yang telah memberikan dosis vaksin lebih dari 100 persen. Lalu, disusul Bali yang cakupan vaksinasinya lebih dari 80 persen. Bahkan, dalam catatan vaksinasi Kemenkes, ada 30 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 40 persen. Bahkan, 14 provinsi di antaranya cakupan vaksinasi belum mencapai 20 persen. Berikut daftar provinsi yang tingkat cakupan vaksinasi di bawah 20 persen:

1. Sumatra Utara
2. Sumatra Barat
3. Aceh
4. Bengkulu
5. Maluku
6. Sumatra Selatan
7. Nusa Tenggara Timur
8. Sulawesi Tengah
9. Nusa Tenggara Barat
10. Kalimantan Selatan
11. Papua
12. Kalimantan Barat
13. Maluku Utara
14. Lampung

Jumlah warga yang divaksinasi dosis pertama per Senin (23/8/2021) masih 57,7 juta. Sedangkan, penerima dosis kedua mencapai 32 juta. Padahal, sasaran vaksinasi lengkap yang ditetapkan oleh pemerintah mencapai 208.265.720. Target itu diharapkan bisa dicapai pada akhir 2021.

Sumber : https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/peduli-lindungi-banyak-dikeluhkan-psi-desak-kominfo-segera-perbaikibr/3

Pemerintah sebaiknya perbaiki aplikasi untuk Covid-19
Wawancara

Pemerintah sebaiknya perbaiki aplikasi untuk Covid-19

JAKARTA (IndoTelko) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah untuk memperbaiki dan mengintegrasikan seluruh aplikasi Covid-19 berbasis telepon seluler (ponsel).
Jika diperbaiki dan diintegrasikan, aplikasi ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan tracing, mempercepat vaksinasi, dan menangani pasien Covid-19.

Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo mengungkapkan, pemerintah pusat saja saat ini memiliki dua aplikasi ponsel yang tidak terintegrasi. Aplikasi PeduliLindungi dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo RI, dan aplikasi Indonesia Health Alert Card (eHAC Indonesia) dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI. “Belum lagi dinas-dinas kesehatan provinsi ikut berlomba-lomba membuat aplikasi ponsel. Ini sangat tidak efisien,” ujar Sigit.

PSI menyarankan, cukup ada satu aplikasi resmi untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. “Misalnya, mau pakai PeduliLindungi saja atau eHac saja, silakan. Tapi perbaiki dulu aplikasinya dan integrasikan seluruh layanan penanggulangan Covid-19 di dalamnya, “ kata Sigit.

Menurut Sigit, saat ini banyak sekali keluhan masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi yang seharusnya menjadi aplikasi utama pemerintah. “Misalnya, banyak yang gagal daftar, sudah pernah daftar lalu username-nya hilang, sampai data yang tidak update. Di website pedulilindungi.id sertifikat vaksinasi sudah keluar, tapi di aplikasi disebut belum vaksin. Ini membingungkan masyarakat,” kritik Sigit.

“Bahkan ada keluhan tanggal lahir salah. Ini kan aneh karena aplikasi PeduliLindungi menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang angka ketujuh hingga duabelas merupakan tanggal lahir pemiliknya,” tambah Sigit.

Tidak terintegrasinya PeduliLindungi dengan eHAC juga membuat masyarakat yang harus bepergian jarak jauh terpaksa menginstal lagi tambahan aplikasi di ponselnya. “Padahal seharusnya masyarakat cukup instal satu aplikasi saja terkait Pandemi Covid-19 ini dan menggunakannya untuk semua hal terkait penanggulangan pandemi saat ini,” kata Sigit.

Jika diperbaiki dan digunakan dengan benar, PSI meyakini aplikasi mobile bisa sangat bermanfaat untuk mencegah penularan Covid-19. “Saat ini salah satu kelemahan Indonesia dalam penanganan Pandemi Covid-19 adalah soal tracing. Padahal, 98 persen dari pengguna internet kita menggunakan ponsel cerdas. Ini artinya ada 200 juta Warga Negara Indonesia yang bisa menginstal aplikasi dan pemerintah bisa memanfaatkannya untuk melakukan tracing secara realtime,” ujar Sigit.

Namun Sigit mengingatkan, masyarakat tidak akan menginstal aplikasi yang dianggap tidak bermanfaat sehingga pemerintah perlu melakukan banyak perbaikan pada aplikasi yang ada sekarang. “Saat ini baik PeduliLindungi maupun eHac hanya digunakan sekitar lima juta orang. Tidak perlu dibandingkan dengan YouTube atau WhatsApp yang digunakan hampir seluruh pengguna internet Indonesia, TikTok saja diinstal 75 juta warga negara kita,” ungkapnya.

Masih menurut Sigit, jika masyarakat merasa membutuhkan, pemerintah bahkan tidak perlu bersusah payah mensosialisasikan aplikasi tersebut. “Sederhana saja, masyarakat seharusnya bisa mencari lokasi terdekat dan mendaftar vaksinasi lewat aplikasi tersebut. Kemudian, jika ada masyarakat yang terkena Covid-19, dia bisa mencari fasilitas kesehatan terdekat atau meminta pengiriman obat jika harus melakukan isolasi mandiri,” ujarnya.

Selain untuk informasi vaksinasi dan pengobatan, aplikasi seharusnya juga bisa digunakan sebagai sertifikat digital dan meminta izin keluar-masuk suatu wilayah yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Untuk melewati check point, misalnya, cukup tunjukkan QR Code di aplikasi, aparat memindai dan memutuskan apakah penggunanya harus putar balik atau boleh memasuki wilayah tersebut. Kalau ini dilakukan, semua orang akan menginstal aplikasi tersebut dan pemerintah bisa melakukan tracing dengan mudah,” kata Sigit.(ak)

Sumber : https://www.indotelko.com/read/1625972518/pemerintah-covid-19

Tsamara PSI Nilai Kinerja Anies untuk DKI Belakangan Ini Lebih Rendah ketimbang Politik Praktisnya
Wawancara

Tsamara PSI Nilai Kinerja Anies untuk DKI Belakangan Ini Lebih Rendah ketimbang Politik Praktisnya

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany, menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini.

Tsamara menilai, kegiatan politik praktis Anies lebih gencar dari pada kinerjanya sebagai pemimpin Ibu Kota.

Tsamara menyoroti sejumlah kegiatan politik Anies, seperti bertemu dengan sejumlah kepala daerah, hingga pimpinan dan tokoh partai politik.

“Daripada fokus dan energi beliau diambil terlalu banyak untuk persoalan politik, lebih baik difokuskan di persoal kompleks yang menimpa Jakarta,” ungkap Tsamara kala menjadi narasumber di program diskusi tvOne, Senin (14/6/2021).

Intensitas politik praktis Anies Baswedan dinilai Tsamara begitu tinggi akhir-akhir ini.

“Saya kira bagian dari komunikasi politik, hanya saja intensitas kegiatan politik praktis Pak Anies belakangan ini lebih tinggi daripada intensitas kerja beliau untuk Jakarta, itu yang disayangkan,” bebernya.

Apalagi, lanjut Tsamara, masa jabatan Anies hanya menyisakan satu tahun.

“Beliau akan selesai tahun depan, lebih baik energi difokuskan 100 persen untuk Jakarta,” ungkap Tsamara.

Tsamara menyebut, banyak janji-janji Anies yang belum terealisasi.

Mulai dari rumah DP 0 persen, hingga penyelesaian persoalan banjir.

Diketahui Anies Baswedan melakoni sejumlah kegiatan antara lain berjumpa dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Anies juga diketahui mengunjungi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan berjumpa dengan sang Bupati, Dony Ahmad Munir.

Jauh sebelum itu, Anies sempat disorot setelah ia bertemu dengan juragan beras asal Sragen, Jawa Tengah, Billy Haryanto, pada akhir April 2021 lalu.

Anies diketahui saat itu menyambangi Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk mengamankan pasokan beras untuk Jakarta.

Namun, banyak yang menduga apa yang dilakukan Anies adalah safari politik untuk Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, beredar foto Billy Haryanto, memajang spanduk dukungan di joglo kemenangan untuk Anies nyapres pada 2024.

Anies juga diketahui hadir dalam acara peringatan 100 Tahun Soeharto di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Tsamara menilai, sejumlah langkah yang diambil Anies adalah sebuah kerangka besar.

“Bukan hanya satu bagian, tapi ada sebuah kerangka besar dengan pertemuan dengan kepala daerah, pimpinan partai politik,” ungkap Tsamara.

Giring Ganesha Bicara soal Politik.
Wawancara

Giring Ganesha Bicara soal Politik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha, tengah menikmati pekerjaan barunya di bidang politik.

Seperti diketahui, Giring saat ini bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Giring membagikan pandangannya terhadap dunia politik dalam obrolan terbaru bersama Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, di video Beginu S2 Episode 12.

1. Perbedaan ngeband dan jadi politisi

Ada perbedaan mencolok yang dirasakan Giring Ganesha ketika menjalani tur sebagai musisi dan politisi.

Semua kegiatan Giring dan Nidji sudah diatur dengan baik dari mulai tiba hingga akhirnya harus pergi lagi.

“Kalau sekarang, sampai, manggung terus. Ketemu orang, pidato, ketemu UMKM, pidato. Jadi, basically, sehari itu bisa manggung 5, 6, 7 kali,” ucap pria kelahiran 14 Juli 1983 tersebut.

2. Menikmati tugas

Walau aktivitasnya menjadi lebih padat setelah menjadi politisi, Giring Ganesha mengaku tetap menikmati tugasnya.

Apalagi, saat ini ia memikul tanggung jawab lebih besar setelah ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PSI.

Namun, Giring berhasil menemukan cara untuk membagi aktivitas pekerjaan dan keluarga.

3. Politik enggak boleh baper

Sebagai seorang politikus, Giring Ganesha memetik pelajaran, di dunia politik para pelaku tidak boleh terbawa perasaan (baper).

Bermacam drama yang biasa terjadi tak seharusnya direspons dengan perasaan dari dalam hati.

“Tapi kalau gue sebagai Ketum enggak bisa baper-baperan.

Ketika orang menghujat, menulis sesuatu, mengancam membunuh, kita enggak bisa melihatnya dengan dibawa perasaan,” ucap suami Cynthia Riza ini. Giring justru biasanya mengandalkan logika ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan politik.

Sumber : https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/27/113336566/giring-ganesha-bicara-soal-politik?page=all

Pilpres 2024, Giring Ganesha: Perjuangan Mulai dari Sekarang kalau Mau Menang
Giring Presiden 2024 Wawancara

Pilpres 2024, Giring Ganesha: Perjuangan Mulai dari Sekarang kalau Mau Menang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengatakan, partainya tengah memperkuat struktur untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Giring, selama ini PSI memiliki kelemahan terkait struktur, sehingga upaya penguatan harus dilakukan sejak sekarang.

“Jadi kami sekarang meningkatkan struktur. Struktur harus merasa bahwa perjuangan ini dimulainya dari sekarang kalau mereka mau menang di 2024. Kalau mau menang di 2024, perjuangan kita sekarang,” kata Giring, dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho, dikutip dari video BEGINU S2 Episode 12, Rabu (26/5/2021).

Giring mengakui, PSI bukan partai yang memiliki kekuatan dana melimpah. Melihat fakta tersebut, maka jalan satu-satunya adalah bekerja keras mulai saat ini menuju 2024.

“Faktanya PSI bukan partai yang banyak uang, kita masih pakai urunan masyarakat. Jadi satu-satunya jalan ya kerjanya harus dari sekarang,” ujar mantan vokalis grup band Nidji itu.

Ia mengatakan, banyak pihak yang menyampaikan untuk bekerja keras terlebih dahulu, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun Giring telah mendeklarasikan rencana pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, ia banyak berkeliling ke daerah sebagai salah satu upaya untuk memenangkan kontestasi tersebut.

“Hampir semuanya ngomong gitu (kerja keras). Pak Jokowi terakhir saya ketemu bilang, kalau mau menang ya harus capek, blusukan dan lain-lain. Ternyata it works! Kami keliling Indonesia, semua kader gerak,” ucap dia.

Giring ditunjuk oleh Ketua Umum PSI sebelumnya, Grace Natalie, sebagai plt ketua umum pada Agustus 2020.

Grace mengatakan, Giring yang dikenal sebagai musisi ini mewakili anak muda dan kreatif. Sehingga, Giring dipertimbangkan menjadi plt ketua umum.

“Pengalaman berjuang bersama di PSI selama beberapa tahun terakhir menjadi pertimbangan. Bro Giring juga bisa mewakili sosok anak muda kreatif,” ujar Grace kepada Kompas.com ketika dikonfirmasi, Senin (17/8/2020).

Grace menunjuk Giring sebagai Plt Ketua Umum PSI karena ia akan melanjutkan studi ke Singapura. Grace akan studi S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS selama satu tahun.

 

Sumber: https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/26/10525101/pilpres-2024-giring-ganesha-perjuangan-mulai-dari-sekarang-kalau-mau-menang

Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998
Wawancara

Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998

 

Christianto Wibisono (73 tahun), tak kehilangan minat ke dunia politik. Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) itu, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk menjadi calon legislatif di Pemilu 2019.

“Setiap zaman akan ada leader yang muncul untuk menangani problem yang dihadapi warga Tionghoa dalam berpolitik. Sekarang generasi Grace Natalie,” ujar Christianto, kepada IDN Times, Jumat (27/4/2018).

Keluarga Christianto Wibisono sempat “mengungsi” ke Washington DC, Ibu Kota Amerika Serikat, pasca Tragedi Mei 1998. Rumah putri tertua Christianto, Yasmin, dibakar massa tak dikenal. Yasmin saat itu sudah memiliki dua anak, masing-masing berusia 1,5 tahun dan beberapa bulan.

Christianto sempat kecewa berat dengan perlakuan rasis yang diterimanya. “Kamu tahu kan, bagaimana saya, sejak 1966 saya ikut berjuang, idealis. Kok seperti ini?” tutur Christianto yang kini tinggal di sebuah apartemen persis di tengah kota Jakarta.

Christianto yang lulusan Universitas Indonesia sempat menjadi pendiri Majalah Express, yang menjadi cikal bakal Majalah Mingguan Tempo. Dia kemudian meninggalkan profesi wartawan untuk mendirikan pusat data bisnis yang pertama di Indonesia.

Pada 10 Juni 1998, dia menerima surat kaleng yang isinya kata-kata kasar dan bernuansa SARA. “Saat itu memang saya kerapkali mengkritisi kekayaan yang dikumpulkan oleh Soeharto dan kroni-kroninya yang saya perkirakan mencapai sekitar Rp 200 triliun. Sempat ada yang informasi ke saya, bahwa saya mungkin akan ditangkap. Kaki-tangan Soeharto masih kuat meskipun dia sudah lengser,” kata Chris.

Dia kembali ke Indonesia tahun 2006.

1. Apa yang terjadi kepada keluarga Anda saat Tragedi Mei 1998?

Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998IDN Times/Kevin Handoko

Pada 12 Mei 1998 itu saya diundang ceramah di Universitas Tarumanegara. Topiknya bidang ekonomi, pembicaranya antara lain yang saya ingat itu adalah Ibu Miranda Goeltom. Begitu acara selesai, sekitar jam 2 siang, sudah ada demo di Kampus Trisakti (letaknya bersisian dengan Untar).

Penembakan terhadap mahasiswa terjadi sore, seminar saya pagi, dan jam dua saya pulang. Jam 5 sore saya ada rapat di DKI, lupa saya tentang apa. Terus jam 5 saat rapat istri saya telpon. Dia nonton di SCTV, Liputan6, mahasiswa ditembaki. Saya bilang, Soeharto jatuh. Meskipun saya tidak menduga secepat itu. Hanya beberapa hari kemudian.

Sebab saya berpendapat begini, mahasiswa kala itu tidak dalam kondisi menggempur ke DPR. Mahasiswa itu di kampusnya, dan mereka sudah mundur. Jadi pada saat sore itu, pulang dari daerah Trisakti, dekat Untar, saat pulang mahasiswa sudah mundur ke kampus, kok ditembaki.

Pada 13 Mei 1998, saya juga cuma di rumah (Christianto tinggal di Kawasan Jl Kartini, di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat). Jam 6 sore, anak saya telepon. “Papi, kok kita disuruh mengungsi ke golf course.” Yasmin kan tinggal di Perumahan Pantai Indah Kapuk. Warga di perumahan dua kamar itu diminta mengungsi semua. Saya minta Yasmin dijemput. Pakai mobil Kijang langsung pergi ke Kartini, rumah saya. Jam 6 berangkat , jam 8 malam sampai.

Tanggal 14 Mei 1998, kami tidak bisa keluar rumah karena Jalan Kartini diblokir. (Dari) kantor saya di samping rumah, kalau naik ke atas melihat ke seberang jalan kan kelihatan Jalan Gunung Sahari. Saat itu kami melihat massa belok ke Gunung Sahari, menyerbu rumah Om Liem (Liem Sioe Liong, pemilik Salim Group yang dikenal sebagai pengusaha terdekat dengan keluarga Soeharto).  Untung belok, kalau tidak kan arahnya ke Kartini.

Tanggal 15 Mei, kami kirim sopir ke rumah Yasmin di PIK, baru ketahuan rumahnya dibakar (Christianto menunjukkan album foto, yang isinya foto rumah anaknya yang dibakar dan dijarah massa).

Anak saya trauma. Bayangkan kalau tadinya dia tidak mengungsi dan tetap di sana, bagaimana nasibnya. Padahal dia menggendong bayi. Ternyata warga yang disuruh mengungsi tiga hari tiga malam tidak dapat makan.

Lalu, saya dapat surat kaleng, dimana isinya membuat saya sangat tersinggung. Sangat rasis, dan memaki-maki saya. Surat dikirim ke rumah di Jalan Kartini. Ini yang membuat saya sakit hati. Traumatik. Ya sudah, good bye (Christianto menunjukkan surat bertanggal 10 Juni 1998).

Tanggal 11 Juni 1998 saya memutuskan meninggalkan Indonesia

 

2. Sebelum memutuskan meninggalkan Indonesia, apa yang menjadi bahasan di keluarga? Bukankah Anda punya jejaring luas di sini?

Wawancara Khusus Christianto Wibisono: Mengungsi ke AS Pasca Kerusuhan Mei 1998IDN Times/Kevin Handoko

Pada dasarnya (saya) kecewa kok terjadi seperti ini. Tapi saya selalu bisa melunakkan keluarga. Bahwa sikap rasialis itu terjadi dimana-mana. Peristiwa rasialis terjadi  pertama kali di era Indonesia modern pada 10 Mei 1963, di Bandung, dimana mahasiswa pribumi memukul mahasiswa non ribumi, lalu merusak motornya. Termasuk korbannya dokter.

Dokter tersebut mengalami trauma juga dan menghabiskan waktu di AS. Jadi saya bilang itu resiko kehidupan penuh SARA. Kebetulan terjadi di Indonesia, ya  hadapi dengan iman.

Kemudian saya dapat surat gelap itu. I can not stand on this anymore.

Published by Uni Lubis

Sumber

 

Raja Juli Antoni: Ritual Demokrasi, Banyak Aktor Tak Berkualitas
Wawancara

Raja Juli Antoni: Ritual Demokrasi, Banyak Aktor Tak Berkualitas

Kendati baru berdiri, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat sorotan yang ramai. Kini partai yang muncul pada 2014 ini sudah lolos menjadi kontestan Pemilu 2019.

Beberapa gerakan PSI dinilai berani. Mulai dari penetapan pengurusnya yang tak boleh lebih dari usia 45 tahun, hingga kedekatannya dengan Presiden RI Joko Widodo.

PSI memang mewujudkan dirinya sebagai partainya anak-anak muda di Indonesia. “Kami bukan hanya partai baru pada kulitnya saja, tetapi juga isi-isinya juga baru,” kata Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal PSI. Bahkan PSI tak menerima pengurus yang pernah menjadi pengurus di partai lain sebelumnya.

Untuk mengetahui lebih jauh soal PSI, Wartawan Berita Satu.com Nurlis E Meuko mewawancarai Raja Juli Antoni di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Berikut petikannya:

Sebagai partai baru, PSI dilarang kampanye presiden?

Ini masih sesuatu yang masih didiskusikan. Disebtukan itu sebagai konsekuensi logis dari pasal 222 Undang-undang Pemilu. Disitu disebutkan, partai baru tak punya hak mengusung calon presiden, jadi diintepretasikanbahwa PSI tak boleh mengkampanyekan, kandidat juga tidak boleh mendapatkan dana dari partai baru.

Prinsipnya kami menerima keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kami tak boleh mengusulkan, mengusung, dan mencalonkan calon presiden. Tapi kalau hanya mendukung, menurut saya itu hak konstitusi partai politik.

Bahkan personal dan relawan juga boleh kok, mengapa harus dibatasi, apa masalahnya? Saya berharap KPU berhati-hati menginterpretasikan undang-undang itu, jangan sampai bertentangan atau justru membatasi hak warga negara.

Langsung mendukung Jokowi, apa pengaruhnya untuk PSI?

Kami belum berfikir tentang buah politik yang akan kami petik, tetapi secara objektif kami melihat Pak Jokowi berhasil memimpin Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun ini, bahkan sejak awal Pak Jokowi ini adalah ideal tipe yang menjadi idola dan menginspirasi kelahiran PSI. Pak Jokowi ini adalah buah konkrit dari demokrasi itu sendiri.

Kita tahu bahwa hanya dengan demokrasilah orang samacam pak Jokowi yang bukan anak siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, bahkan pernah menjadi korban penggusuran saat keluarga tinggal di bantara sungai, tapi karena demokrasilah orang berkualitas dapat dipercaya oleh rakyat. Mulai dari walikota, gubernur, hingga menjadi presiden.

Bagaimana kaitannya dengan politik anak muda di PSI?

Saya kira itu juga adalah impian anak-anak muda, di mana Indonesia yang mereka cintai membuka ruang kepada anak-anak muda untuk dapat mengartikulasikan kualitas dan kapasitas yang mereka miliki.

Itulah sebabnya, Pak Jokowi menjadi semacam tipe ideal bagi PSI, dia yang berasal dari orang biasa-biasa bisa memimpin negeri ini karena kualitas.

Selain itu, Pak Jokowi juga memperbaharui politik Indonesia dengan konsep partipasi. Jika semula semua orang menganggap partisipasi dalam politik itu mustahil, tetapi Pak Jokowi membuktikan bisa melakukannya dengan dukungan rakyat.

Bagaimana PSI melihat Indonesia pada 2030 nanti?

Masalah memang masih banyak, namun kami tak setuju dengan prediksi yang menyebutkan tahun 2030 Indonesia akan bubar. PSI adalah generasi muda yang optimis yang melihat gelas setengah penuh bukan setengah kosong.

Benar, ada banyak masalah yang kita hadapi, tetapi data-data memperlihatkan bahwa kita berada ke arah yang benar. Apalahi nanti kita akan berada dalam bonus demografi, angkatan produktif. Justru 2030 itu, Indonesia berada pada sentral pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.

Bagaimana kekuatan PSI menjaring generasi optimis itu?

Ketika partai ini didirikan, banyak orang pesimis dengan menyebutkan bahwa anak-anak muda kita telah apatis melihat politik. Tidak mau terlibat politik.

Saya agak ragu dengan hipotesis itu. Bahkan kami membuat kriteria bagi pengurus PSI yaitu berusia di bawah 45 tahun dan belum pernah menjadi pengurus partai politik lainnya.

“Mereka hanya menjadi objek politik, dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu, tetapi tak pernah menjadi aktor aktif, bahkan menjadi korban pertarungan politik.”

Beberapa kawan-kawan menyebutkan itu bunuh diri, mereka menyebutkan politik itu milik orang-orang tua yang sudah berpengalaman di partai politik. Disebutkan, kami mempersulit diri kami dengan membatasi usia itu.

Faktanya bagaimana?

Kami buktikan ada segmen politik yaitu anak-anak muda yang sangat konsen dengan politik dan sangat peduli pada politik, tetapi mereka tak pernah diberi ruang paritisipasi aktif sebagai subjek politik.

Mereka hanya menjadi objek politik, dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu, tetapi tak pernah menjadi aktor aktif, bahkan menjadi korban pertarungan politik.

Jadi dengan terbentuknya partai ini dari Sabang sampai Merauke, telah menunjukkan bahwa anak-anak muda sangat konsen pada politik, banyak yang mengatakan generasi milinenial antipolitik, tetapi justru tak seperti itu.

Benarkah anak-anak muda itu memahami politik?

Sebenarnya, mereka sangat paham politik tetapi ekspresi politiknya itu berbeda dibandingkan dengan generasi kakak-kakak atau bapak-bapaknya.

Mereka tak mau masuk kepada institusi-institusi politik formal, tetapi apa yang mereka lakukan adalah ekspresi yang bersifat politik, misalnya bike to work, mengajak Indonesia berkebun, sebenarnya itu ekspresi bersifat politis.

Tugas kami sekarang adalah mengajak teman-teman muda itu untuk mengobrol bahwa tuntutan-tuntutan serupa yang menjadi movement selama ini hanya akan sustain apabila ada kebijakan yang mengikat gagasan mereka, itu bisa dilakukan melalui partai politik.

Setelah PSI lolos, targetnya apa saja?

Ketua Umum sellau mengatakan bahwa target kami adalah dua digit, bahkan pada pemilu berikutnya kami harus bisa mencalonkan presiden sendiri dari PSI. Artinya kami harus dapat 20 persen.

Apakah mungkin?

Rasanya itu bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai. Alasanya, sebagai konsekuensi logis kita menerima demokrasi sebagai cara kita mengelola kepentingan bernegara dan berbangsa, bahwa pemilu itu selalu ada lima tahun sekali.

Tetapi sayangnya aktor utama dari ritual demokrasi yaitu pemilu itu banyak yang tidak berkualitas. Bahkan, partai-partai politik maupun insitusi parlemen dalam berbagai survei selalu menempati tempat yang sangat rendah.

Maka mau tak mau harus hadir sebuah partai yang baru tidak hanya hanya kulitnya saja yang baru tetapi isinya juga baru, cara berfikir yang baru, membuka peluang bahwa PSI akan menjadi partai alternatif.

Alasan lainnya?

Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia yang tidak memiliki hubungan emosional dengan partai apapun, ini ruang yang sangat besar. Ini segmen yang sangat besar dan potensial yang diraih oleh PSI.

Mengapa itu bisa terjadi?

Partai politik memegang peran yang sangat signifikan dalam demokrasi. Kalau kita lihat secara praktis saja ada 514 kabupaten kota, tetapi kepala daerah yang mampu menunjukkan kebaharuan itu tidak lebih dari jumlah jari kita. Kita paksakan, 10 pun tidak ada. Itu menurut saya itu indikasi kegagalan partai politik.

Partai politik itu semacam sekolah kepemimpinan, dimana jebolannya harus menjadi kepala daerah yang memikirkan nasib rakyat. Jadi, kalau di seluruh Indonesia jumlahnya tak sampai 10 orang, maka itu adalah kegagalan partai politik.

Padahal desain negara kita pasca reformasi adalah desentralisasi yaitu otonomi daerah. Indonesia itu dibangun dari pinggiran. Kita tidak bisa bergantung kepada pemerintah pusat.

Inti persoalannya berada di mana sebenarnya?

Problemnya, masyarakat tak bergairah ikut memilih di pilkada, bahkan angka golput jauh lebih besar dari angka orang yang mencoblos pada pilkada, karena partai gagal menunjukkan calon pemimpin yang berkualitas dan memikirkan rakyat.

Partai politik gagal menampilkan orang-orang terbaiknya, disebabkan politik transaksional. Akibatnya, orang-orang terbaik itu terpinggirkan, misalnya para akademisi yang lebih paham dan jelas dalam memikirkan bagaimana membangun daerah, tak bisa muncul dalam pilkada.

Mereka dikeluarkan karena tak memiliki “gizi”, walau mereka memiliki visi dan misi yang bagus. Miskin sekali orang-orang baik.

Apakah PSI akan mengubahnya, bagaimana caranya?

Salah satunya dengan pola rekrutmen, di sini gizi tak menjadi faktor utama dalam merekrut calon-calon kepala daerah. Paling utama adalah bagaimana mereka memiliki track record yang baik, memiliki visi dan misi yang clear bagaimana melakukan kesejahteraan umum di tempat tertentu, soal pendanaan adalah tanggungjawab partai.

Saya berfikir, dengan konsep Indonesia harus dibangun dari pinggiran, maka kepemimpinan lokal di sebuah provinsi akan sangat menentukan. Seandainya ada protitipe di satu atau dua kabupaten dan kota, maka akan menjadi standar baru dan membuat rakyat di kabupaten dan kota lainnya di provinsi itu menjadi cemburu, dan menginginkan hal yang sama.

Itu yang menjadi tujuan PSI dimana setelah kami memiliki kursi di DPR di seluruh Indonesia, kita akan mencari satu atau dua kabupaten percobaan. Kalau ini berhasil, maka memiliki efek kepada kabupaten yang lain.

Di situlah sistiem berpolitik kita akan berubah. Siapapun yang menjadi presiden, maka kerjanya menjadi lebih mudah sebab memiliki jaringan yang benar, dan klop dengan desain pembangunan nasional.

Rekrutmen PSI sangat terbuka, apakah ini membuka perlawanan?

Idealnya justru apa yang kami tawarkan ini, dan berharap, partai-partai lain mulai berfikir untuk melakukan hal yang sama. Kami persilahkan partai-partai melakukan rekrutmen yang transparan.

Jadi saya tak terlalu terganggu dengan orang yang mulai gelisah dengan PSI, saran saya apa yang sudah baik silahkan mengadopsinya. PSI juga nggak perlu jumawa dengan konsepnya ini.

Mengapa harus mendirikan partai?
Intinya kami, melihat bahwa membuat kultur baru dengan kenderaan baru itu jauh lebih mudah, fisibel, ketimbang mengubah sebuah kultur yang sudah establish yang sudah melekat erat di partai yang ada.

Dengan segala kekurangan kami, kami mencoba membuat kendaraan baru dengan mesin yang baru juga.

Andy Budiman: Karakter PSI
Wawancara

Andy Budiman: Karakter PSI

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita hari ini adalah Andy Budiman, Ketua Tim Kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekarang PSI sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sudah mulai berkampanye, maka Andy Budiman adalah orang yang incharge.

Andy Budiman mengatakan publik mungkin hanya selintas mendengar bahwa PSI hanya untuk anak muda, tetapi informasi lengkapnya belum mereka peroleh bahwa sebetulnya ini tersedia untuk semua orang. Ini kendaraan milik masyarakat Indonesia dan tidak mengenal usia. Jadi kalau mau menjadi Caleg boleh, tetapi untuk menjadi pengurus memang kita ada pembatasan.

Ibaratnya, PSI adalah kendaraan. Sopir dari kendaraan ini adalah anak-anak muda karena kami ingin supaya ada sesuatu yang lebih segar yang bisa mengarahkan kendaraan ini menuju Indonesia yang lebih baik dengan cara yang lebih baru, dan mempunyai ide-ide yang lebih segar tentang menyelesaikan persoalan dengan kreatif. Kita tahu di dunia ini banyak yang berubah, tapi ini tentu merupakan kendaraan bagi semua orang dan bukan hanya anak muda.

Menurut Andy, siapa pun boleh masuk PSI. Dari perempuan, laki-laki, orang muda, dan orang tua boleh masuk asalkan syaratnya dua, yaitu kompeten dan mempunyai integritas untuk membawa mereka menduduki jabatan-jabatan publik, baik di parlemen maupun eksekutif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Yang jelas, bila dibandingkan dengan partai yang lain, kami tidak ada mahar sama sekali.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Andy Budiman.

Belum lama ini saya menerima video dan teks di dalam whatsapp dan sudah saya edarkan ke banyak orang, itu adalah keterangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengenai sikap politiknya. Apa perbedaan pesan politik Grace Natalie dengan pesan politik ketua partai yang biasa?

Ini dalam perspektif saya sebagai orang PSI. Ketika berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pengundian nomor urut partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019, saya melihat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar datang bersama pengurus PKB dengan menggunakan topi Papua. Bagi saya agak terlihat kurang otentik.

Kemudian saya melihat partai baru tapi lama, ada Tommy Soeharto di sana sebagai ketua umum. Ada juga Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra berpidato tentang demokrasi. Ada Megawati yang di awal pidatonya langsung mengatakan bahwa saya adalah ketua umum partai paling lama di sini. Jadi bagi saya ketika melihat itu semua sudah sangat jelas bahwa politik Indonesia butuh penyegaran dan itu adalah PSI.

Itu dibawakan dengan baik oleh Grace Natalie. Apakah dia mewakili banyak orang di PSI? Misalnya, saya melihat pada foto yang banyak beredar mengenai pengurus PSI bahwa semuanya adalah perempuan. Apa jabatan mereka di partai?

Pengurus pusat PSI cuma ada sembilan. PSI adalah partai paling ramping dengan mayoritas pengurusnya, 66,66% adalah perempuan. Jadi ada enam dari sembilan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI adalah perempuan, yaitu ada bendahara umum, wakil bendahara umum, wakil sekretaris jenderal (Wasekjen), ketua untuk bidang luar negeri. Ada juga orang seperti Tsamara Amani yang sangat muda dan juga menjadi salah satu ketua di DPP PSI. Jadi mereka bukan main-main, dan bukan pajangan tetapi ini posisi yang serius.

Sekjen di PSI adalah laki-laki yaitu Raja Juli Antoni yang pengalaman organisasinya sangat matang. Bagaimana pengalaman organisasi dari yang lainnya?

Background-nya macam-macam. Ada yang wartawan, ada aktivis seperti Raja Juli Antoni yang dulu merupakan golden boy di Muhammadiyah dan murid Buya Syafi’i Maarif. Ada juga Sumardi yang menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PSI dan memiliki background marketing, jadi dia memang bisa disebut seorang ahli branding, ada juga background yang lain.

Memang bagi banyak orang ini kelihatan belum mempunyai rekam jejak yang panjang di partai politik, tetapi justru menurut saya itu adalah salah satu hal yang menarik dari PSI karena syarat untuk menjadi pengurus adalah harus berusia di bawah 45 tahun dan belum pernah terlibat aktif sebagai pengurus partai lain sebelumnya.

Mengapa orang yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa menjadi pengurus? Apakah mereka tidak bisa menyumbangkan saran dan pendapat untuk partai?

Tentu saja boleh menyumbangkan saran, tetapi untuk menjadi pengurus tidak bisa karena memang salah satu yang menjadi dasar partai bahwa orang yang bersangkutan harus “segar” dan juga belum pernah terkontaminasi oleh gaya berpolitik lama. Namun untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg) atau menduduki posisi jabatan publik, PSI tentu saja membuka kesempatan kepada para senior untuk duduk di jabatan tersebut. Bahkan orang yang kami dukung, misalnya di Sulawesi Selatan, sebagai calon gubernur adalah Nurdin Abdullah yang usianya jelas di atas 45 tahun, tapi kami pelajari dulu rekam jejaknya, kompetensi, dan sebagainya. Kami sepenuhnya mendukung Nurdin Abdullah untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan.

Bagaimana cara orang untuk menjadi calon legislatif (Caleg) PSI karena pasti banyak yang berminat dan ingin tahu. Apakah Anda merekrut atau orangnya yang melamar, dan darimana pembiayaannya?

Secara sederhana, kami membuka pendaftaran secara online dan secara langsung. Ada beberapa orang yang kami approach dan kami anggap potensial. Silakan berkunjung di situs kami psi.id, di sana ada informasi yang lengkap mengenai pendaftaran. Yang jelas, bila dibandingkan dengan partai yang lain, kami tidak ada mahar sama sekali.

Misalnya, saya mendengar baru-baru ini ada seorang teman yang akhirnya memutuskan untuk masuk PSI karena saat dia ke salah satu partai lama mengembalikan formulir pencalegan harus membayar Rp 25 juta. Padahal saat itu belum bisa dipastikan bahwa dia akan lolos sebagai Caleg. Di PSI tidak ada mahar sama sekali. Kita juga akan menggunakan cara-cara baru dalam berkampanye yang seharusnya bisa lebih murah dibandingkan dengan partai sebelumnya.

Pertama, berdasarkan survei. Kita ingin memberikan informasi mengenai kekuatan elektoral kepada Caleg sehingga mereka bisa menjalankan kampanye secara lebih efektif. Kemudian menggunakan teknologi media sosial seperti whatsapp, dan lain-lain. Ini adalah cara yang kami tempuh untuk menekan biaya politik agar menjadi lebih masuk akal bagi orang-orang muda atau kandidat yang ingin terjun ke politik.

Jadi itu antara lain yang kami lakukan, selain tentu saja kami menggalang dana publik melalui “kartu sakti” dengan tujuan agar kelak dana ini bisa dipergunakan untuk membantu para kandidat kami dalam bertarung di Pemilu.

Bagaimana biaya-biaya kampanye itu di atasi tanpa terkena risiko kekurangan uang?

Pertama, salah satu hal yang membuat kami berdiri adalah para tokoh seperti Jokowi dan Ahok. Mereka menggunakan cara-cara baru dalam berkampanye. Misalnya, Ahok bercerita bahwa ketika di Pilkada Belitung dia berkampanye dengan biaya yang sangat rendah karena memang komitmennya besar. Jadi dia menemui begitu banyak orang, door to door,dan memang selama ini kami juga mempelajari bahwa salah satu cara paling efektif adalah blusukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi.

Kemudian perhitungan mengenai “kartu sakti” itu kurang lebih kita mempunyai kekuatan kelas menengah yang cukup besar. Kalau kita hitung, satu orang menyumbangkan 100.000 selama satu tahun, dikali 1.000 orang dari kelas menengah, maka kita akan bisa mengumpulkan dana yang lebih dari cukup untuk menjalankan kampanye secara lebih efektif, dan ada keuntungan lain. Ini memang sebuah tradisi baru.

Kalau di Amerika Serikat (AS), Anda pasti jauh lebih tahu, bahwa ini sudah biasa yaitu orang menyumbangkan uang – . Misalnya, 100.000 dibagi selama satu tahun maka kurang lebih Rp 8.000 per bulan. Mungkin teman-teman atau simpatisan kami bersedia mengurangi jatah minum kopinya untuk memberikan kontribusi karena bagaimanapun kami ingin partai ini dimiliki oleh publik. Jadi tidak dikuasai oleh satu atau dua orang pemilik partai, sebagaimana yang terjadi di partai-partai lain.

Tapi di AS atau dimanapun selain crowdsourcing (mengumpulkan uang dari mana-mana), ada juga sponsor intinya yang menjaga supaya uangnya tidak habis. Itu kita tidak bisa ingkari dan di dalam kepanasan kampanye keluar juga nama-nama itu. Kalau PSI suatu saat memang harus sangat transparan dalam menyatakan sumbernya. Apakah sudah siap untuk mengeluarkan keterangan itu karena dengan segala itikad baik belum tentu crowdsourcing itu berhasil.

Tentu kami sangat siap dan semua laporan keuangan kami akan diaudit oleh auditor independen serta dilaporkan kepada KPU. Sebetulnya kita juga harus melihat politik dengan cara yang baru karena sekarang banyak dari kalangan pengusaha yang melihat politik juga dengan cara berbeda dibandingkan sebelumnya.

Sebagian besar bisnis kita sekarang berasal dari orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan proyek pemerintah. Jadi sebagian besar dunia usaha kita bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang justru merasa dirugikan dengan praktek korupsi yang merajalela. Mereka diperas oleh berbagai aturan, berbagai pejabat yang korup. Mereka sebetulnya berkepentingan untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih bersih dan transparan.

Jangan lupa bahwa dunia usaha juga belakangan ini sangat cemas melihat perkembangan terakhir merebaknya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bagaimanapun ini mengancam bisnis mereka ke depan. Kita tidak hanya bicara dari kalangan pengusaha, misalnya keturunan Tionghoa, tetapi juga pengusaha pada umumnya. Mereka akan sangat terpukul kalau ada konflik sektarian terjadi.

Dalam berbagai pelajaran yang kita lihat di dunia, akibat konflik sektarian itu pasti yang paling terpukul pertama adalah dunia bisnis atau usaha. Jadi mereka sebetulnya berkepentingan untuk “berinvestasi” menciptakan politik yang lebih stabil dan lebih bersih. Kita cukup yakin bahwa kita akan bisa menjalankan cara berpolitik baru ini.

Sampaimanakah risikonya bahwa uang itu tidak terkumpul melalui cara-cara yang inkonvensional dan kita harus kembali mencari dana secara konvensional? Apabila itu terjadi, darimana dananya?

Tentu di luar dana-dana yang menggunakan crowdsourcing, kita juga mencoba menjalin komunikasi dengan kalangan dunia bisnis yang memang mempunyai komitmen yang sama.

Jadi Anda tidak menutup jalan dengan kalangan bisnis, asal tidak korup.Betul. Tema kampanye dalam PSI adalah anti korupsi dan intoleransi. Apakah Anda tidak takut bahwa isu itu tidak dipercaya orang karena terlalu ideal?

Bagaimanapun memang harus dan memang itu persoalan utama yang kami rasa harus menjadi prioritas Indonesia. Jadi tidak mungkin kita tidak bicara mengenai perbaikan Indonesia tanpa membicarakan kedua hal tersebut. Sebetulnya ini memang agenda masyarakat dan tidak main-main.

Apakah tidak juga akan pudar dalam perjalanan, dan apakah tidak akan digantikan oleh sesuatu yang lebih pragmatis sebab sekarang daya tariknya ada di situ. Memang banyak yang ragu, tetapi banyak yang tertarik oleh itu dan kita tidak mempersoalkan orang yang ragu dulu?

Semoga tidak.

Kemudian segi lain yang menarik dari karakter PSI adalah keberpihakannya kepada usia muda. Apakah tidak takut ada pemikiran bahwa usia muda diagung-agungkan, sedangkan usia tua merasa tidak punya tempat. Padahal pada zaman Soeharto, banyak usia tua yang belum mempunyai peranan politik dan itu sebetulnya bisa dimobilisasi?

Sebetulnya kami bukan partai yang anti orang tua, justru kami ingin menempatkan sebanyak mungkin para orang tua ke dalam politik asal syaratnya kompeten dan mempunyai integritas. Ibaratnya, PSI ini adalah kendaraan, siapa pun boleh naik. Dari perempuan, laki-laki, orang muda, dan orang tua boleh masuk asalkan syaratnya dua, yaitu kompeten dan mempunyai integritas untuk membawa mereka menduduki jabatan-jabatan publik, baik di parlemen maupun eksekutif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sopir dari kendaraan ini adalah anak-anak muda karena kami ingin supaya ada sesuatu yang lebih segar yang bisa mengarahkan kendaraan ini menuju Indonesia yang lebih baik dengan cara yang lebih baru, dan mempunyai ide-ide yang lebih segar tentang menyelesaikan persoalan dengan kreatif. Kita tahu di dunia ini banyak yang berubah, tapi ini tentu merupakan kendaraan bagi semua orang dan bukan hanya anak muda.

Kapan Anda akan reveal menunjukkan bahwa Anda bukan partai hobi anak muda, tetapi partai semua orang yang inti pekerjanya adalah anak muda? Apakah ada strategi kampanye untuk menunjukkan identitas yang lebih serius itu?

Sebetulnya sudah dimulai ketika kami menyatakan dukungan kepada Jokowi, dia tentu lebih senior dari segi usia. Kemudian kami mendukung Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan yang merupakan kandidat dari segi umur tidak muda lagi. Beberapa kali juga ada kandidat Caleg yang usianya sudah 50 tahun lebih.

Memang ini mengenai waktu bahwa publik mungkin hanya selintas mendengar bahwa PSI hanya untuk anak muda, tetapi informasi lengkapnya belum mereka peroleh bahwa sebetulnya ini tersedia untuk semua orang. Ini kendaraan milik masyarakat Indonesia dan tidak mengenal usia. Jadi kalau mau menjadi Caleg boleh, tetapi untuk menjadi pengurus memang kita ada pembatasan.

Brand PSI itu kuat terutama pada dua karakteristik yaitu usia muda dan gender yaitu wanita yang berani, pintar, dan sebagainya. Pada saat ini tentu harus diimbangi jangan sampai kekuatannya hanya dari brand image yang tidak begitu tasted di politik. Bagaimana proses atau tahapan kampanye. Selain Pemilu 2019, apakah tidak terlibat pada Pilkada 2018?

Beberapa kami terlibat, misalnya di Sulawesi Selatan. Biasanya kita memilih daerah yang kita anggap pertarungannya strategis antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Di Sulawesi Selatan yang bertarung ada Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), Nurhadin Halid – Azis Qohhar Mudzakkar, Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar, dan Agus Arifin Nu’mang – Tanribali Lamo. Ini adalah pertarungan untuk calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Jadi kita memilih pertarungan yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting untuk dimenangkan. Jadi tidak semuanya karena terus terang kita juga harus melihat situasi di lapangan. Kalau memang kandidatnya kurang ideal, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mengambil sikap untuk tidak memberikan dukungan. Misalnya, teman-teman di beberapa daerah mengambil inisiatif untuk membantu, maka kami membukanya sejauh kandidat tersebut tidak mempunyai masalah. Tapi kalau untuk DPP, kami memilih pertarungan yang memang kami anggap penting untuk dimenangkan.

Jadi sorotan Anda sangat terfokus pada 2019, pilihan untuk presiden dan pilihan untuk partai atau anggota DPR.

Betul.

Apakah cukup anggota Caleg PSI untuk mengisi kursi tersebut?

Masih jauh, kita membutuhkan 20.000 kandidat baik dari tingkat lokal DPRD tingkat II, I, hingga tingkat pusat. Kami masih membuka pendaftaran sebanyak mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Apakah ada prioritas antara pusat dan tingkat I atau II?

Kita terutama ingin pusat karena kita ingin perubahan itu terjadi dengan lebih cepat.

Apakah pengurus PSI terbuka untuk menjadi Caleg?

Bisa.

Edisi 1144 | 05 Mar 2018

Sumber