Tiga lawyer muda andal Indonesia, Rian Ernest, S.H., Surya Tjandra, Ph.D, dan Dini Purwono, S.H., L.L.M. mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia untuk Pemilihan Legislatif 2019. Kehadiran tiga orang berlatar belakang hukum di PSI semakin memperkuat bukti keterbukaan PSI.
Sebelumnya, mantan jurnalis Isyana Bagoes Oka, mantan atlet bulutangkis Hariyanto Arbi, dan pelaku industri kreatif Giring ‘Nidji’ juga telah memutuskan melaju ke Senayan lewat PSI. Meski sama-sama berprofesi sebagai lawyer, Rian, Dini, dan Surya ini memiliki fokus berbeda.
Dini kerap menangani permasalahan hukum korporasi terkait investasi, pasar modal, dan akuisisi selama 20 tahun belakangan. Ia sempat menjadi Senior Associate di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners (HHP) yang merupakan kantor koresponden dari firma hukum internasional Baker & McKenzie. Ia juga mantan staf Menteri Keuangan RI. Di tengah kesibukannya, ia meluangkan waktu untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” yang terbit setiap Kamis di Harian Radar Semarang.
Sementara itu, Surya adalah lawyer yang banyak membantu para buruh, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ranah internasional. Ia tercatat sebagai Wakil Presiden International Center for Trade Union Rights, Inggris dan komisioner International Commisision for Labour Rights, sebuah organisasi buruh internasional di New York, Amerika Serikat. Surya juga merupakan sosok penting saat pengesahan UU No. 24 tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di sana, ia menjadi Koordinator Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial (KAJS) yang mengawal pengesahan UU tersebut.
Sedangkan Rian Ernest merupakan lawyer muda yang pernah menjadi staf hukum Basuki Tjahaja Purnama ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama bekerja dengan Ahok, Rian sering membantu menelusuri keanehan dari sisi hukum yang dilakukan dalam birokrasi Pemprov DKI. Dalam beberapa kesempatan, Rian juga sering menjadi whistle blower ke KPK atau Bareskrim Polri untuk tindak korupsi oknum PNS di DKI.
Selain karier yang mentereng, ketiga sosok ini juga memiliki latar belakang akademis yang moncer. Surya meraih gelar master dari School of Law Universitas Warwick, Inggris. Ia juga memperoleh gelar doktoralnya dari sekolah hukum terbaik di dunia, Universitas Leiden, Belanda. Keduanya ia jalani dengan beasiswa penuh. Sedangkan Dini meraih gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School dengan beasiswa Fullbright Scholar. Saat ini, Rian sedang menempuh pendidikan magister dalam bidang kebijakan publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura dengan beasiswa penuh Lee Kuan Yew Fellowship.
Mengapa Melangkah ke Politik Praktis Ditemui saat konferensi pers di DPP PSI, Selasa (31/10), ketiga lawyer ini memaparkan alasan mengapa akhirnya terjun ke politik. Ketiganya sepakat bahwa politik sebenarnya alat yang bisa digunakan untuk tujuan yang mulia jika diisi oleh orang-orang yang memiliki niat dan kemampuan mumpuni. Itulah yang membuat ketiganya mantap melangkah ke dunia politik praktis.
Uniknya, Dini mengaku awalnya tidak menyukai dunia politik karena menanggap politik berasosiasi dengan perebutan kekuasaan yang jahat. Namun, belakangan ia menyadari, “Politik itu sebenarnya adalah benda mati. Ia cuma merupakan sebuah wadah atau cara perebutan kekuasaan. Pada saat politik itu diisi dengan orang-orang yang memiliki itikad baik dan memiliki kemampuan di dalamnya, maka politik akan menjadi baik, politik akan menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat.”
Sementara itu, Rian yang saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta merasa keinginannya terjun ke dunia politik praktis bermula ketika ia membantu Ahok. Ia merasa menemukan cara untuk melayani masyarakat. “Dari situ, saya melihat bahwa dunia politik adalah dunia yang mulia dan suatu pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Itulah yang membuat saya memberanikan diri masuk ke dalam politik praktis,” kata pria kelahiran 24 Oktober 1987 ini.
Bagi Surya Tjandra, politik merupakan panggilan luhur. “Politik berpotensi untuk memberikan hal yang baik karena ia berbicara tentang kepentingan umum. Politik juga merupakan sebuah cara efektif untuk memberikan arah pada masyarakat. Politik berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan itu bisa menjadi sebuah tindakan yang luhur bagi kepentingan masyarakat,” tutur Surya.
PSI sebagai Kendaraan Politik Ketika ditanya alasan memilih PSI sebagai kendaraan politik, ketiganya merasa PSI adalah harapan baru untuk politik Indonesia yang lebih bersih dan sehat. Surya menyatakan, “PSI bagi saya sebuah partai baru dan unik. Pertama, karena semua pengurusnya di bawah 45 tahun dan sama sekali belum pernah ikut partai politik. Saya kira itu suatu pilihan dan strategi yang sangat jitu, terutama saat sekarang dimana partai politik sudah relatif tergerus oleh pragmatisme. Tergerus oleh korupsi. PSI menjadi sebuah harapan baru dalam politik kita yang sangat transaksional.”
Bagi Dini, PSI merupakan partai yang bersahabat dan merakyat sebab diisi oleh orang-orang biasa, bukan kumpulan elite politik. Ia juga tidak melihat adanya sosok penguasa tertentu yang menjadi titik berat PSI. “Selain itu, sebagai seorang ibu saya melihat PSI sebagai partai politik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk perempuan itu untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan menjadi pengurus partai politik,” kata perempuan bernama lengkap Dini Shanti Purwono ini.
Persyaratan PSI yang tidak menerima pengurus yang pernah terlibat di partai politik lain merupakan alasan Rian memilih PSI. “Artinya, PSI ingin memutus lingkaran setan. Praktik-praktik politik kotor yang ada di Indonesia. PSI ingin memutus praktik-praktik yang sering kita dengar di koran dan juga di media massa lainnya. Bahwa politik itu harus korup. Saya yakin PSI akan mendatangkan darah muda di dunia politik. Darah-darah yang tidak pernah terpapar praktik-praktik politik yang korup,” tutur Rian.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyambut baik pendaftaran ini. Grace merasa kehadiran tiga lawyer andal ini sejalan dengan misi PSI mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Selama ini, kita mendukung KPK. Tapi itu saja tidak cukup. Dengan menempatkan lawyer yang kredibel di komisi hukum DPR, maka kita bisa memastikan seleksi KPK juga akan berjalan dengan baik.” Selain itu, ia merasa komisi hukum juga merupakan rekan kerja kepolisian dan jaksa sehingga kehadiran tiga orang ini di DPR akan sangat signifikan.
Jakarta, 31 Oktober 2017
