Kedudukan parpol sangat strategis. Melalui perwakilan di DPR, mereka adalah penentu akhir dari seleksi hampir semua jabatan publik, serta sebagai wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan.
Namun, bagaimana realitas politisi di Tanah Air? Laporan KPK pada 2016, misalnya, memberi potret buram. Sekitar 32 persen para tersangka suap dan korupsi yang ditangani adalah para politisi hasil rekrutmen parpol.
Akar permasalahannya adalah proses rekrutmen parpol yang tertutup, eksklusif, dan nepotis. Kurang ada tempat bagi mereka yang kompeten, memiliki rekam jejak baik, dan berintegritas.
Untuk itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membangun terobosan baru dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. Proses tersebut berlangsung transparan dengan melibatkan tim juri independen.
Salah satu anggota tim juri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, memuji langkah PSI yang memunculkan tradisi baru untuk mencari politisi yang berintegritas.
“PSI ini melakukan tradisi baru melalui eksperimen yang sangat penting. Kami secara formal tidak menjadi bagian dari partai tapi merasa terpanggil untuk eksperimen baru buat politik kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Guru Besar Psikologi UI, Hamdi Muluk, menyatakan akan lebih baik apabila partai lain mencontoh PSI dengan melaksanakan seleksi terbuka dan uji kompetensi untuk mendapat caleg terbaik.
“Saya kira ini tradisi baru. Saya kaget kenapa kita orang luar dilibatkan untuk uji kompetensi terhadap caleg. Partai lain mudah-mudahan mengikuti,” tegas Hamdi yang juga menjadi juri independen ini.
Bagi PSI, proses mekanisme penjaringan calon anggota legislatif adalah faktor yang menentukan kualitas wakil rakyat yang akan dihasilkan. Lebih jauh, bakal menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.
