Ada benarnya, meski saya tidak setuju secara penuh. Saya sampaikan keberatan saya. Sebelum ada keputusan KPU, menurut saya, Pilkada belum usai. Memakai baju kotak-kotak sebagai simbol pergerakan relawan akan membantu menguatkan mental dan moral para pemilih. Paling tidak, ini usaha terakhir sebelum tawakal kepada Tuhan.
Tapi, Pak Ahok tetap kekeh menolak dengan alasan di atas yang dia ulangi. Keputusan di tangan beliau. Saya tidak bisa memaksa. Tepatnya, siapa yang bisa memaksa seorang Ahok.
Setelah sarapan, Pak Ahok memasang sepatu di sebuah sudut bagian rumahnya, di mana di sana ada celo punya Bu Vero. Ketika itulah foto ini ternyata, diambil oleh seorang wartawan. Ini link beritanya.
Tapi, bukan itu hal pokok yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini. Sebagai pendatang baru di belantara politik Indonesia, saya beruntung didapuk menjadi jubir tim pemenangan Pak Ahok.
Saya punya kesempatan mencurahkan segala yang saya bisa dari lingkaran paling dalam untuk membantu pemenangan Pak Ahok agar kembali menjadi gubernur. Bagi saya, dan mungkin juga Anda, pertarungan politik kemarin bukan soal Ahok secara personal, tapi spirit kebaruan yang ia tawarkan dan praktikkan yang mesti diteruskan bahkan ditularkan.
Di antara kebaruan itu adalah pengelolan anggaran, uang rakyat, secara transparan. E-budgeting adalah warisan yang paling penting ditinggalkan Ahok. Rakyat secara partisipatif dapat melihat ke mana anggaran publik dialokasikan bahkan sampai satuan tiganya (tidak hanya gelondongannya saja).
Dari sistem itulah dulu kita mengetahui harga UPS-nya #SaveHajiLulung, upaya perampokan uang rakyat hasil kongkalingkong eksekutif dan legislatif.
Bagian dari sistem e-budgeting itu, Ahok in charge menyisir tiap item anggaran, satu per satu. Staf Ahok yang paling dekat dengannya bercerita, bila musim pembahasan anggaran tiba, Ahok dan stafnya akan pulang lewat tengah malam dan datang ke balaikota lebih pagi.
Agendanya tunggal: mengecek satu per satu usulan penggunaan anggaran rakyat agar tepat sasaran, tidak mubazir, dan jauh dari korupsi. Ia menjadi punggawa dan benteng terakhir menjaga uang rakyat dengan segala risikonya.
Riuh rendah kontroversi kenaikan anggaran staf gubernur (TGUPP), kolam “air muncrat” DPRD, biaya operasional dan kunker DPRD, harga parfum dan AC dan lain sabagainya, mesti dilihat secara positif sabagai bagian dari legacy Ahok. Rakyat diajarkan untuk melek anggaran, mengkritisi politik anggaran pemerintah.
Pada akhirnya, keberpihakan pemerintah diukur dari politik anggaran, bagaimana mengalokasikan anggaran bukan dari retorika dan kata-kata. Bila seorang gubernur beretorika tentang keadilan dan keberpihakan, lihat saja apakah anggaran untuk rakyat biasa porsinya naik atau turun. Apakah subsidi bahan pokok, daging, telur, dan beras masih dialokasikan.
Begitu pula jaminan layanan kesehatan dan pendidikan untuk rakyat, apakah masih tersedia. Ujungnya, sekali lagi, orientasi keberpihakan seorang pemimpin tidak dilihat dari kata-kata, tapi pola penganggaran yang nyata.
Seperti Anda, saya tidak pernah menyesal berjuang bersama Ahok dan nilai-nilai yang ia tegakkan. Bahkan, saya bangga pernah bangun subuh hari dan tidur lewat tengah malam untuk menyertainya ke mana saja, termasuk mengantarkannya ke TPS pada hari pencoblosan.
Kita telah melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya!
Raja Juli Antoni
Sekretaris Jenderal PSI
