Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Buton Utara (Butur) siap memberikan warna baru dalam kancah perpolitikan di derah paling utara pulau Buton itu. Komitmen tersebut tumbuh seusai PSI dinyatakan lolos verifikasi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Butur, Sirwan mengatakan, lolosnya PSI sebagai partai baru merupakan hal yang patut disyukuri oleh masyarakat khususnya generasi muda yang ada di Butur. Sebagai partai baru, PSI menjadi harapan baru masyarakat untuk menuju negara yang maju dan demokratis.
“Kami akan memberikan warna baru dalam kancah perpolitikan di Butur. Kami optimistis mampu bersaing dengan partai-partai besar lainnya dengan mengandalkan para pemilih pemula,” katanya.
Warna baru, lanjut lelaki berusia 24 tahun itu, dibuktikan dengan seluruh pengurus PSI merupakan anak muda yang fresh dan belum pernah terlibat dalam dunia politik. Tujuannya jelas, untuk membuat sistem baru dan mengubah sistem politik lama yang banyak terjadi kecurangan.
“Syarat menjadi pengurus PSI adalah anak muda minimal 21 tahun, maksimal berusia 45 tahun dan belum pernah terlibat dalam dunia politik,” jelas Ketua Komisariat Kebumian HMI Sutra itu.
Alumni Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian UHO Kendari itu mengatakan, dari hasi survei beberapa tahun sebelumya tingkat kepercayaan partai politik dan DPRD selalu berada dalam posisi terendah dari sisi tingkat kepercayaan masyarakat. Sehingga DPRD dan partai politik berada dititik ambang batas ketidakpercayaan publik.
Untuk mengubah pandangan negatif tersebut, PSI hadir ditengah masyarakat dengan menawarkan konsep politik yang baru, dan tidak pernah diterapkan dalam partai politik manapun.
“Seperti kami menawarkan proses seleksi calon DPRD yang transparansi, profesional dan terbuka dengan menggunakan metode pendanaan yang dilakukan oleh publik sendiri,” jelasnya.
Bukan hanya itu, partai besutan Grace Natalie itu tidak memberikan mahar untuk calon anggota legislatif. Menurut dia, pemberian mahar terhadap calon legislatif merupakan satu celah yang dapat mempengaruhi psikologis dan mental calon legislatif tersebut, dalam melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Tidak bisa dipungkiri hal itu terjadi karena mahar politik membutuhkan biaya (cost) politik yang tinggi. Sebab itu tidak sesuai dengan misi PSI yang sangat anti korupsi dan intoleransi,” tegas pria asal Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu itu.
Kata Sirwan Kalibu, jumlah 20 kursi di DPRD Butur setidaknya dapat mewakili kurang lebih dari 62.197 masyarakat Butur. Sehingga diharapkan seorang calon legislatif itu merupakan orang-orang yang baik. Ia pun optimistis dari 20 kursi DPRD Butur, PSI mampu meraih bagian dari kursi DPRD Butur.(m7)
