Pemerintah sebaiknya perbaiki aplikasi untuk Covid-19

JAKARTA (IndoTelko) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah untuk memperbaiki dan mengintegrasikan seluruh aplikasi Covid-19 berbasis telepon seluler (ponsel).
Jika diperbaiki dan diintegrasikan, aplikasi ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan tracing, mempercepat vaksinasi, dan menangani pasien Covid-19.

Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo mengungkapkan, pemerintah pusat saja saat ini memiliki dua aplikasi ponsel yang tidak terintegrasi. Aplikasi PeduliLindungi dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo RI, dan aplikasi Indonesia Health Alert Card (eHAC Indonesia) dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI. “Belum lagi dinas-dinas kesehatan provinsi ikut berlomba-lomba membuat aplikasi ponsel. Ini sangat tidak efisien,” ujar Sigit.

PSI menyarankan, cukup ada satu aplikasi resmi untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. “Misalnya, mau pakai PeduliLindungi saja atau eHac saja, silakan. Tapi perbaiki dulu aplikasinya dan integrasikan seluruh layanan penanggulangan Covid-19 di dalamnya, “ kata Sigit.

Menurut Sigit, saat ini banyak sekali keluhan masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi yang seharusnya menjadi aplikasi utama pemerintah. “Misalnya, banyak yang gagal daftar, sudah pernah daftar lalu username-nya hilang, sampai data yang tidak update. Di website pedulilindungi.id sertifikat vaksinasi sudah keluar, tapi di aplikasi disebut belum vaksin. Ini membingungkan masyarakat,” kritik Sigit.

“Bahkan ada keluhan tanggal lahir salah. Ini kan aneh karena aplikasi PeduliLindungi menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang angka ketujuh hingga duabelas merupakan tanggal lahir pemiliknya,” tambah Sigit.

Tidak terintegrasinya PeduliLindungi dengan eHAC juga membuat masyarakat yang harus bepergian jarak jauh terpaksa menginstal lagi tambahan aplikasi di ponselnya. “Padahal seharusnya masyarakat cukup instal satu aplikasi saja terkait Pandemi Covid-19 ini dan menggunakannya untuk semua hal terkait penanggulangan pandemi saat ini,” kata Sigit.

Jika diperbaiki dan digunakan dengan benar, PSI meyakini aplikasi mobile bisa sangat bermanfaat untuk mencegah penularan Covid-19. “Saat ini salah satu kelemahan Indonesia dalam penanganan Pandemi Covid-19 adalah soal tracing. Padahal, 98 persen dari pengguna internet kita menggunakan ponsel cerdas. Ini artinya ada 200 juta Warga Negara Indonesia yang bisa menginstal aplikasi dan pemerintah bisa memanfaatkannya untuk melakukan tracing secara realtime,” ujar Sigit.

Namun Sigit mengingatkan, masyarakat tidak akan menginstal aplikasi yang dianggap tidak bermanfaat sehingga pemerintah perlu melakukan banyak perbaikan pada aplikasi yang ada sekarang. “Saat ini baik PeduliLindungi maupun eHac hanya digunakan sekitar lima juta orang. Tidak perlu dibandingkan dengan YouTube atau WhatsApp yang digunakan hampir seluruh pengguna internet Indonesia, TikTok saja diinstal 75 juta warga negara kita,” ungkapnya.

Masih menurut Sigit, jika masyarakat merasa membutuhkan, pemerintah bahkan tidak perlu bersusah payah mensosialisasikan aplikasi tersebut. “Sederhana saja, masyarakat seharusnya bisa mencari lokasi terdekat dan mendaftar vaksinasi lewat aplikasi tersebut. Kemudian, jika ada masyarakat yang terkena Covid-19, dia bisa mencari fasilitas kesehatan terdekat atau meminta pengiriman obat jika harus melakukan isolasi mandiri,” ujarnya.

Selain untuk informasi vaksinasi dan pengobatan, aplikasi seharusnya juga bisa digunakan sebagai sertifikat digital dan meminta izin keluar-masuk suatu wilayah yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Untuk melewati check point, misalnya, cukup tunjukkan QR Code di aplikasi, aparat memindai dan memutuskan apakah penggunanya harus putar balik atau boleh memasuki wilayah tersebut. Kalau ini dilakukan, semua orang akan menginstal aplikasi tersebut dan pemerintah bisa melakukan tracing dengan mudah,” kata Sigit.(ak)

Sumber : https://www.indotelko.com/read/1625972518/pemerintah-covid-19

Recommended Posts