Bertepatan dengan peluncuran layanan pertama telepon seluler generasi kelima atau yang populer dengan sebutan 5G di Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap pemerintah juga dapat mengatasi masalah kesenjangan digital.
Demikian disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Setelah mengantongi Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) 5G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dikeluarkan Senin (24/5/2021), Telkomsel mulai 27 Mei 2021 secara resmi menggelar layanan 5G secara terbatas di Jabodetabek.
Layanan 5G Telkomsel dapat dinikmati di Kawasan Kelapa Gading, Pondok Indah, PIK, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutera.
Setelah Jabodetabek, layanan 5G secara bertahap akan menyusul, di Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan.
PSI menyambut baik penggunaan teknologi telekomunikasi terbaru ini di Indonesia.
“Sebelum Indonesia, 67 negara sejak tahun 2018 bertahap masuk ke jaringan 5G. Dibandingkan adopsi 4G, apalagi 3G yang tertinggal beberapa tahun dengan negara-negara maju, adopsi 5G oleh Indonesia saat ini relatif bersamaan negara-negara lain,” ujar Sigit.
Penggunaan teknologi 5G, menurut Sigit, akan sangat membantu meningkatkan kecepatan internet di Indonesia.
“Karena lebih dari 90 persen pengguna internet Indonesia menggunakan akses seluler, peningkatan kecepatan internet di ponsel secara umum akan mempercepat akses internet kita secara signifikan,” ujarnya.
Namun menurut PSI, adopsi teknologi yang cepat ini juga harus disertai dengan pengurangan kesenjangan digital yang saat ini masih menghantui Indonesia.
Sigit mengungkapkan adanya perbedaan data pengguna internet antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data APJII menunjukkan pengguna internet di Indonesia sudah berjumlah 72 persen, sementara menurut BPS jumlahnya baru mencapai 54 persen,” kata Sigit.
Perbedaan data antara APJII dan BPS menunjukkan masalah kesenjangan digital di Indonesia bukan semata masalah teknologi dan infrastruktur.
“Data APJII menunjukkan 72 persen Warga Negara Indonesia secara teknologi dan infrastruktur memiliki akses ke internet, namun pengguna yang riil menggunakan internet baru sekitar 54 persen seperti yang disampaikan BPS,” ungkap Sigit.
Masih menurut Sigit, pengguna yang memiliki akses ke jaringan internet namun tidak benar-benar menggunakannya kebanyakan disebabkan ketidakmampuan membeli kuota internet yang masih mahal untuk beberapa kelompok masyarakat.
“Apalagi dengan kondisi ekonomi yang memburuk di masa pandemi covid sekarang ini,” katanya.
Karena itu, PSI berharap perkembangan teknologi internet yang dinikmati Indonesia saat ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses internet.
“Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan memperbanyak layanan wifi gratis di tempat-tempat publik,” kata Sigit.
Selain mengurangi kesenjangan digital, PSI juga berharap pemerintah terus menggalakkan kampanye literasi digital.
“Koneksi internet berkecepatan tinggi tanpa disertai pemahaman masyarakat untuk menggunakannya dengan baik justru bisa berbahaya. Tanpa literasi digital yang memadai, internet bisa disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong, penipuan, konten-konten radikal, atau konten-konten negatif lainnya,” ujar Sigit.
Terkait dengan pemanfaatan teknologi 5G, PSI juga berharap kecepatan akses jaringan ini di Indonesia bisa benar-benar sesuai dengan kemampuannya.
“Kalau benar-benar berkecepatan 5G, seharusnya kita bisa menikmati internet berkecepatan hingga 6 Gbps. Dengan kecepatan sepersepuluhnya saja, sudah sangat luar biasa,” kata Sigit.
“Sayangnya, kalau kita berkaca pada kecepatan koneksi 4G yang kita gunakan saat ini, kebanyakan kecepatan riilnya masih di bawah 5 Mbps. Padahal, kecepatan 4G seharusnya bisa mencapai hingga 150 Mbps,” jelasnya.
Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/27/masuk-era-5g-pemerintah-diminta-persempit-kesenjangan-digital
