Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyebutkan ada upaya terstruktur untuk melemahkan KPK. Hal ini disampaikan dalam acara diskusi yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sore ini.
“Ada upaya terstruktur untuk memperlemah KPK. Mulai dari penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang hingga saat ini sudah 2 bulan kok belum ada titik terangnya. Bahkan, semakin gelap,” ujar Grace di kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6).
Menurutnya, masyarakat menjadi sulit percaya bahwa ada upaya serius untuk mengungkap siapa di balik insiden tersebut. Belum selesai dengan insiden Novel Baswedan, KPK kembali diguncang dengan bergulirnya hak angket KPK di DPR.
“Kemudian kita lihat dari ketua dan agendanya kok seperti ingin memperlemah KPK. Pembentukan hak angket KPk secara administratif sangat menyalahi aturan,” ungkap Grace.
Bahkan, menurut Grace, keputusan pembentukan Pansus Hak Angket KPK terkesan diambil sepihak oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Karena, palu diketuk di tengah hujan interupsi sebelum akhirnya Fahri melakukan walkout.
“Tidak semua fraksi setuju dan voting belum dilakukan. Lalu pasal 201 ayat 2 MD3 juga dilanggar, karena dari 10 fraksi hanya 7 yang mengirimkan wakilnya,” tambah Grace.
Ia menyebutkan, hak angket semestinya diajukan untuk lembaga pemerintah. Sehingga, secara prosedural, KPK yang merupakan lembaga independen seharusnya tidak bisa ‘diangketkan’.
“Secara subtansi juga enggak cocok dan administrasi juga cacat. Ini harusnya batal. Sangat disayangkan, Pak Fahri Hamzah yang sudah berkali-kali memimpin sidang, seharusnya tahu hal-hal seperti ini tapi malah diterabas saja,” ujar Grace.
Meski tidak berada di dalam parlemen dan tidak memiliki kewenangan langsung, Grace menyebutkan pihaknya masih bisa melakukan penekanan-penekanan dari luar. Sehingga, upaya penyelamatan KPK bisa tetap dilakukan.
