DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat itu, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta melakukan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Raperda P2 APBD 2021.
Rapat Paripurna tersebut diawali dengan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Raperda tentang P2APBD TA 2021. Setelah itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta selaku pimpinan rapat hari ini, Misan Samsuri, meminta persetujuan dari anggota Dewan yang hadir pada hari ini.
Seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui Raperda P2APBD DKI, kecuali Fraksi PSI.
“Sudah kita dengarkan bersama pembacaan hasil laporan badan anggaran DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda P2APBD tahun anggaran 2021,” kata Misan di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
“Kami ingin menanyakan pada forum rapat paripurna hari ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang P2 APBD Tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?” tanya Misan.
“Setuju,” kata anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam forum rapat hari ini.
“Fraksi PSI tidak setuju,” sahut anggota DPRD DKI Jakarta F-PSI, Anthony Winza.
Anthony sempat meminta agar pimpinan dewan melakukan voting menentukan persetujuan Raperda P2 APBD. Permintaan Anthony memantik perdebatan oleh anggota lainnya, sampai akhirnya, usulan itu ditolak pimpinan rapat karena mayoritas anggota dewan telah menyetujui Raperda P2 APBD.
“Kita minta voting pimpinan,” ujar Anthony.
“Pimpinan ini kan semua sudah dibahas secara kolektif di badan anggaran. Jadi apa yang dibacakan tadi oleh salah satu anggota dewan itu adalah satu kesepakatan dan ada koreksi di sana. Kiranya ini sudah bukan forumnya membahas masalah voting sebagainya,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua.
“Tadi kan saya sudah bilang setuju, kayaknya suara yang setuju lebih banyak,” jawab Misan.
Baca selengkapnya: https://news.detik.com/berita/d-6276789/dprd-dki-setujui-raperda-pertanggungjawaban-apbd-2021-hanya-f-psi-menolak
