PSI: Sah-sah Saja Ganjar Blusukan di Jakarta
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung blusukan Ganjar Pranowo di Jakarta. “Sah-sah saja. Selama untuk menyerap masalah rakyat, tidak ada masalah. Semua warga negara, apalagi capres,
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung blusukan Ganjar Pranowo di Jakarta. “Sah-sah saja. Selama untuk menyerap masalah rakyat, tidak ada masalah. Semua warga negara, apalagi capres,
Kasus kredit macet di Bank Mayapada dari nasabahnya Ted Sioeng jangan sampai menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di kalangan perbankan. OJK diminta segara jelaskan duduk
Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 dimulai. Pemerintah bersama DPR mulai menyusun langkah awal yaitu menentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Juru Bicara Anti Korupsi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Irma Hutabarat bersuara terhadap diamnya DPR terhadap megakorupsi 8,3 T pada BTS. DPR mestinya ikut bersuara karena
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan sistem proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024. Putusan tersebut terkait uji materi UU No
Sejumlah pahlawan bulutangkis Indonesia yang meraih medali Olimpiade hadir di “Open House DPP PSI” yang pertama. Mereka adalah Alan Budikusuma, Susi Susanti, Eddy Hartono, Candra
Dua anak muda berprestasi dari Papua dan Aceh menjadi bakal calon legislatif (caleg) PSI. Mereka adalah aktris-model-aktivis Monalisa Sembor dan aktor Qausar Harta Yudana. “DNA
Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) temukan bukti-bukti baru dalam kasus meninggalnya MRA di Medan. Dari penelusuran LBH PSI ke Dinas Kesehatan Provinsi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersyukur Kementerian Agama akan menyederhanakan perizinan pendirian rumah ibadah dalam peraturan presiden (Perpres) seperti pernah diusulkan PSI beberapa waktu lalu. “PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tiga pembubaran paksa kegiatan beribadah di sepanjang Mei 2023. Lebih jauh, PSI kembali menyuarakan penghapusan syarat rekomendasi FKUB dari PBM