Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam solidaritas! Partai Solidaritas Indonesia mengingatkan bahwa masih ada potensi masalah terkait pasal penodaan agama di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam solidaritas! Partai Solidaritas Indonesia mengingatkan ancaman munculnya diskriminasi jika Rancangan Undang-Undang KUHP disahkan. Pasal mengenai living law berpotensi merugikan kelompok rentan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam solidaritas! Partai Solidaritas Indonesia meminta DPR tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Publik punya hak untuk

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak ide mengembalikan pemilihan presiden dan wapres ke MPR. Rencana tersebut merupakan pengkhianatan terhadap reformasi. “Sudah hampir 20 tahun Indonesia melaksanakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

Merdeka.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Pertahanan untuk mengurungkan rencana pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044. Terlebih anggaran yang diajukan untuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai terlalu ambisius. Ketua DPP