Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta keberatan dengan usul revisi Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 untuk memperberat sanksi
Sejumlah pekerja individu non perusahaan seperti pengemudi transportasi online maupun buruh bangunan kesulitan mendapatkan surat tugas perusahaan sebagai syarat pembuatan surat tanda registrasi pekerja (STRP).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal sampai 25 Juli agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Fraksi PSI DPRD DKI mempertanyakan rencana Gubernur Anies Baswedan memberi kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan. Rencana itu tertuang dalam draf revisi Perda Penanggulangan
Rencana Wali Kota Depok ingin merilis lagu Islami “Oh Arafah” mendapat kritikan dari Ketua DPD Patai Solidaritas Indonesia Kota Depok Icuk Pramana Putra. Menurutnya, Sikap
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, biaya kremasi jenazah Covid-19 meningkat 3-4 kali lipat dari harga normal. Untuk itu,
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah membantu proses kremasi jenazah korban Covid-19. Biaya kremasi dinilai terlalu mahal. PSI mendorong agar ada tarif batas atas biaya
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak kepada pemerintah pusat dan daerah agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di masa PPKM Darurat Jawa-Bali. “Jangan
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo minta keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik sejumlah uang yang sudah dibayarkan untuk
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar pemerintah bisa bekerja semaksimal mungkin dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Menurut PSI, PPKM Darurat ini, kami
