ACT Diduga Tilap Dana Donasi, PSI Desak Anies Buka Data Kerja Sama
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengomentari kasus dugaan penyelewangan dana donasi yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT sendiri diketahui beberapa
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengomentari kasus dugaan penyelewangan dana donasi yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT sendiri diketahui beberapa
Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) berbagi kasih dengan korban bencana pantai Amurang. Pantauan Tribun Manado, Selasa (5/6/2022), tim PSI Minsel
DPD PSI Kabupaten Bekasi terus melanjutkan program-program sosial nya untuk masyarakat. Kegiatan ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Digelar secara bergilir setiap
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia penting dan bermanfaat meski hasilnya belum segera terlihat. Demikian rangkuman pendapat para narasumber dalam diskusi online “Jokowi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas (PSI) Idris Ahmad mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan percepatan vaksinasi booster untuk warga. Pasalnya, DKI menjadi penyumbang kasus
Di depan Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) menekankan agar Pemkot menerapkan prinsip transparansi. Begitu kata jurubicara F-PSI, Tjutjuk Supariyono dalam pandangan
Dari laman ecourt.mahkamahagung.go.id diketahui pada Kamis, 7 Juli 2022, jam 10.00 WIB akan dilaksanakan sidang terbuka untuk umum, atas perkara tata usaha negara Nomor: 45/G/2022/PTUN-MDN
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (4/7/2022). Agenda sidang adalah pemeriksaan perbaikan
Akses SDN Pamulang Timur 01 yang berada di Jalan Dr. Setiabudi No.54, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditutup oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. PSI menilai, publik punya hak untuk mengetahui