Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan ancaman munculnya diskriminasi jika Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) disahkan. Ini terkait pasal mengenai living law yang bisa merugikan kelompok
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai dugaan penyelewengan dana oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) perlu untuk diusut secara penuh. Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia penting dan bermanfaat meski hasilnya belum segera terlihat. Demikian rangkuman pendapat para narasumber dalam diskusi online “Jokowi
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (4/7/2022). Agenda sidang adalah pemeriksaan perbaikan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. PSI menilai, publik punya hak untuk mengetahui
Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyampaikan rasa kagumnya terhadap Presiden Joko Widodo yang tengah melakukan misi perdamaian antara negara Rusia dan Ukraina. Diketahui, kedatangan
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta hak ribuan karyawan gerai Holywings yang ditutup agar terpenuhi. Permintaan itu Anggara sampaikan kepada Gubernur
Di beberapa tempat terpasang baliho dengan foto Ganjar Pranowo, logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan logo Rembuk Rakyat. Ketika dikonfirmasi wartawan, Ketua Umum DPP PSI
Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimo mengatakan, pihaknya menolak adanya wacana duet pemersatu bangsa antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur
Partai Solidaritas Indonesia menjalani sidang perdana terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Persidangan hari
