Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik  rencana DPR RI yang hendak mengganti gorden perumahan DPR di Kalibata dengan menyedot anggaran APBN 2022 sebesar Rp 48,7 miliar.

“Kenapa DPR begitu cepat tanggap urusan pesolek begini, sementara untuk pemenuhan hak-hak rakyat terkesan lambat?” kata Juru bicara DPP PSI, Furqan AMC, Selasa 29 Maret 2022.

Furqan menilai anggaran sebesar itu jauh lebih bermanfaat untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di berbagai daerah.

“Kemarin saja kita dengar ada sekolah dasar ambruk di Kota Bogor, yaitu SDN Ciheuleut 1 dan Ciheuleut 2. Bahkan ada satu juta ruang kelas rusak di seluruh Indonesia yang membutuhkan prioritas anggaran ketimbang pergantian gorden rumah anggota dewan,” tegas Furqan.

Apalagi, menurut Furqan, saat ini rakyat juga sedang kesusahan, banyak PHK terjadi, antre minyak goreng dimana-mana, juga antre solar, harga kebutuhan pokok lainnya juga pada naik. Seharusnya anggota dewan lebih sensitif dan berempati sama rakyat.

“Selain itu, nilainya juga tidak masuk akal. Rp 90 juta per rumah itu seperti apa sih? Dalam penelurusan kami, mestinya bisa Rp 10 juta sampai Rp 15 juta saja per rumah,” lanjut Furqan.

Diketahui dari keterangan yang tertera dalam situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DPR RI, pengadaan gorden dengan kode tender 732087 ini, saat ini dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, serta pembuktian kualifikasi.

Adapun pengambilan keputusan dan pengumuman pemenang tender dijadwalkan pada 1 April mendatang.

Ketua umum DPP PSI, Giring Ganesha, berkunjung ke IKN Nusantara, Rabu dan Kamis ini. Giring terlihat bersarung di Titik Nol IKN Nusantara bersama Direktur Pembangunan Berkelanjutan dan Krisis Iklim DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom dan Ketua DPW Kalimantan Timur, Novita Rosalina.

“Saya berkunjung ke IKN Nusantara ini untuk melihat dari dekat lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan menerima masukan dari warga sekitar KIPP IKN Nusantara,” kata Giring dalam keterangan tertulis, Kamis 24 Maret 2022.

Giring sempat mendirikan tenda dan berkemah di sekitar hutan eucaliptus di KIPP IKN Nusantara.

“Saya ingin merasakan bagaimana kira-kira nanti jika berkantor di IKN Nusantara yang kabarnya akan jadi Forest City dengan 75% kawasan hutan. Nanti kan kantor pusat PSI akan pindah ke sini juga,” kata Giring.

Ia menyatakan PSI mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara dan sudah tidak sabar untuk melakukan upacara bendera di sana.

“Saya sudah dapat merasakan kemegahan IKN Nusantara, sebuah kota modern namun sebagian besar wilayahnya tutupan hutan, sudah ngga sabar mau menggelar upacara 17 Agustus di sini,” ujar Giring.

Giring mengajak Gorba selaku Direktur Pembangunan Berkelanjutan dan Krisis Iklim karena ingin mendapatkan masukan tentang konsep Kota Berkelanjutan yang akan diimplementasikan di IKN.

“Setelah ngobrol dengan Bro Gorba di tenda tadi, saya yakin IKN Nusantara akan jadi kota kebanggaan Indonesia, bahkan dunia, karena konsep seperti Water Sensitive Urban Design (WSUD) dan energi bersih dari Solar Panel di atas bendungan cascade IKN Nusantara akan menunjukan bahwa ini kota masa depan,” tambah Giring.

Ketua DPW Kalimantan Timur, Novita Rosalina, menyampaikan laporan tentang dukungan warga sekitar IKN Nusantara untuk pembangunan IKN.

“Warga sekitar juga sangat mendukung pembangunan IKN. Tadi saya menerima laporan dari Sis Novi. Saya yakin anak muda di sekitar IKN dapat memaksimalkan peluang pemindahan Ibu Kota Negara ini dengan sebaik-baiknya karena nanti generasi muda yang paling menikmati IKN Nusantara ini,” pungkas Giring.

Menyikapi kebijakan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan Permendag No.11 Tahun 2022 tentang pencabutan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) migor kemasan ini PSI menyambut baik. Kebijakan HET migor kemasan selama ini terbukti di lapangan tak efektif menjamin pasokan di pasar konsumen ritel.

“Pertama kita menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah. Kita segera melihat pasokan migor kemasan di outlet ritel mulai lancar, semoga availability ini bisa terus terjaga. Karena percuma harga murah (subsidi) tapi tak ada yang jual, rak toko tetap kosong. Kita jadi seperti kucing-kucingan dan main petak umpet terus!” kata Andre Vincent Wenas, Juru Bicara DPP PSI, Sabtu 19 Maret 2022.

Ia menambahkan agar kebijakan ini dibarengi pengawasan ketat dari seluruh aparat negara (dinas kementerian, pemda, dan kepolisian) agar peredaran migor yang curah tetap taat aturan.

“Pemerintah lewat seluruh aparatnya tetap mesti mengawal ketat kebijakan untuk tetap menyubsidi migor curah di harga Rp 14 ribu per liter itu. Jangan sampai ada yang nakal mengoplos, atau mengemas ulang dengan botol plastik lalu menjualnya dengan harga yang di atas HET. Padahal isinya itu migor curah bersubsidi,” kata Andre mengingatkan.

PSI juga menghargai upaya pemerintah untuk mengintensifikasi pungutan ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) bagi eksportir CPO dari yang semula USD 375 per ton menjadi USD 675 per ton atau naik sekitar 80%. Dana ini dimaksudkan juga untuk menyubsidi migor curah yang diperuntukan bagi rakyat kebanyakan.

Ditambahkannya, “Kita tahu migor curah bersubsidi itu untuk rakyat kebanyakan, dan migor kemasan lebih untuk kalangan menengah ke atas. Maka kebijakan segregasi ini jangan sampai disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.”

PSI juga mengimbau agar komunikasi antar instansi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian bersama Polri bisa memitigasi risiko kebocoran migor curah bersubsidi itu merembes ke industri selain UMKM. Juga soal transparansi dana subsidi serta siapa mafia migornya.

“Harus ada koordinasi yang rapi antar instansi di bawah Kemenko Perekonomian serta Polri. Jangan sampai bocor juga itu migor curah bersubsidi ke industri yang bukan UMKM. Selain itu pertanggung-jawaban soal dana subsidi yang kemarin sekitar Rp 6-7 triliun itu kemana saja mengalirnya, mesti transparan dong. Mendag Lutfi juga menyinggung soal mafia migor, maka segera saja tunjuk hidungnya, siapa saja mereka itu?” ujar Andre.

Menjelang bulan puasa konsumsi migor bisa naik sekitar 20% dan semasa libur lebaran bahkan bisa naik sampai sekitar 40%.

“Maka jangan sampai ada pihak tertentu yang mengkhianati niat baik pemerintah ini, mari sama-sama kita jaga.” pungkas Andre.

Langkah Presiden Jokowi melakukan rehabilitasi hutan di kawasan Ibu Kota Nusantara mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

“Pak Jokowi sudah sangat tepat mengawali pembangunan IKN dengan rehabilitasi hutan, karena IKN nantinya berkonsep forest city. Itu sebabnya pembangunan IKN harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mengusahakan sesedikit mungkin gangguan terhadap hutan,” kata Juru Bicara DPP PSI bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Krisis Iklim, Mikhail Gorbachev Dom, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 17 Maret 2022.

Ibu Kota Nusantara, menurut pria yang akrab disapa Gorba itu, akan menjadi simbol kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“IKN nantinya akan memiliki 75% tutupan hutan, ini tentunya akan menjadikan IKN kota yang sangat berbeda dengan semua kota yang pernah dibangun sebelumnya di Indonesia, ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas kedua di dunia dengan membangun kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Gorba.

Tidak sekadar kota yang dibangun di kawasan hutan, Gorba berharap Ibu Kota Nusantara akan menjadi kota yang tumbuh atau dibangun selaras dengan hutan.

“Hutan Indonesia itu hutan hujan tropis, berbeda dengan hutan lain di dunia, dari sisi cadangan karbon serta keanekaragaman hayati hutan hujan tropis ini sangat kaya, jadi IKN nantinya akan menjadi kota hutan hujan tropis pertama di dunia rasanya, karena itu kita tidak bisa sekadar membangun IKN di kawasan hutan, namun IKN menjadi kota yang tumbuh bersama hutan, artinya ada aktivitas kota yang berhubungan dengan hutan, salah satunya tentu rehabilitasi atau restorasi hutan yang dilakukan gotong royong oleh warga IKN nantinya,” lanjutnya.

Gorba juga yakin dengan membangun IKN sebagai kota hutan maka masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang lebih punya kesadaran lingkungan.

Ia menegaskan, “Warga IKN nantinya tentu akan lebih sadar lingkungan, karena nanti IKN direncanakan menjadi forest city, maka sudah selayaknya warga IKN akan paling mengerti soal hutan, ini sama seperti Kota Banjarmasin misalnya, sebagai kota yang tumbuh bersama Sungai Barito, sampai dijuluki sebagai kota seribu sungai dahulu, maka budaya sungai sangat kental di sana, pasar terapung masih menjadi icon Kota Banjarmasin sampai sekarang, kulinernya juga bahan bakunya dari sungai.”

Terakhir Gorba juga berharap tahapan pembangunan selanjutnya dari IKN semua sesuai konsep yang sudah dirumuskan dalam rencana induk atau lampiran Undang-undang IKN.

“Kami dari PSI mendukung penuh Pak Jokowi mewujudkan IKN sesuai dengan yang disusun dalam UU IKN. Sudah saatnya Indonesia menjadi contoh bagi seluruh dunia bahwa pembangunan perkotaan dapat dilakukan selaras dengan ekosistem alami, dalam hal ini hutan hujan tropis, serta berakar kuat dalam budaya lokal, kami yakin Pak Jokowi mampu mewujudkan cita-cita bangsa ini,” pungkasnya.

Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, menyatakan ada yang keliru dalam distribusi dan kebijakan harga minyak goreng sehingga rakyat menjadi korban.

“Informasi yang kami dengar, pasokan sebenarnya mencukupi. Faktanya, minyak goreng masih bisa dibeli di lapak-lapak online, tapi lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah,” kata Giring, Senin 14 Maret 2022.

Ia melanjutkan, “Kalau pasokan cukup, artinya masalah ada dua. Pertama ada pada jalur distribusi yang tidak ditata dengan baik. Kedua, dan ini yang paling utama, kesalahan ada pada kebijakan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan Menteri Perdagangan.”

Hal yang paling menyedihkan, kebijakan ini berpotensi konflik dan rakyat jadi korban. Rakyat saling curiga bahwa ada penimbun. Selain itu mereka berebut membeli minyak goreng karena langka.

“Sudahlah, Pak Lutfi, cabut kebijakan harga eceran tertinggi. Mulailah memberi penjelasan yang utuh kepada publik, dan cari solusi terbaik agar minyak goreng tidak langka dan mahal. Sekarang rakyat yang harus menanggung akibat dari kebijakan Menteri Perdagangan yang keliru,” kata Giring.

Kementerian Perdagangan, kata Giring, seharusnya belajar dari pengalaman bahwa intervensi negara terhadap pasar dalam bentuk mengontrol harga, tidak akan pernah efektif.

“Harga seharusnya tercipta lewat mekanisme pasar. Tugas menteri perdagangan adalah memastikan persaingan di antara produsen berlangsung fair, tidak ada regulasi yang menghambat produksi, dan memastikan distribusi sampai ke rakyat dengan harga wajar,” tambah Giring.

Kebijakan HET ini bermasalah. Pertama, terkait mekanisme pengawasannya. Bagaimana, kata Giring, memastikan seorang pedagang di Kota Ternate misalnya, menjual minyak goreng tidak lebih dari Rp 14 ribu per liter sesuai keinginan Menteri Perdagangan? Apakah Kementerian Perdagangan punya kemampuan, punya sumber daya memastikan itu terjadi? Biaya pengawasan pasti mahal.

“Ya, kebijakan harga eceran tertinggi ini adalah kebijakan malas yang cost-nya mahal. Dalam situasi harga minyak sawit dunia sedang melambung seperti sekarang, kebijakan harga eceran tertinggi memaksa produsen menjual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi alias jual rugi. Ini tidak masuk akal dan keterlaluan,” ujar Giring.

Kalau ini terus terjadi, bukan tidak mungkin para produsen minyak goreng akan memilih menghentikan produksi, yang dampaknya lebih buruk lagi: minyak goreng semakin langka.

“Kebijakan harga eceran tertinggi adalah kebijakan malas. Di hadapan publik seolah-olah Menteri Perdagangan telah bekerja dan bisa mengontrol harga minyak goreng di pasar. Kalau harga tetap mahal salahkankan saja produsen, salahkan pedagang, sebut saja ada spekulan. Padahal kenyataannya, sumber masalah ini ada pada kebijakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Menteri Perdagangan,” pungkas Giring.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras pertimbangan hukum yang menjadi alasan Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lebih ringan (5 tahun penjara) kepada terdakwa kasus korupsi Edhy Prabowo. Padahal sebelumnya PSI sempat memberikan apresiasi kepada jajaran Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tinggi DKI yang memperberat vonis 5 tahun yang diberikan pengadilan tingkat pertama. Alasan pengurangan vonis kali ini adalah karena Edhy Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

“Ini bisa jadi preseden buruk, suatu putusan dengan alasan yang mengada-ada. Bagaimana mungkin jabatan yang baru diemban sekitar 1 tahun dan kemudian ditangkap ketika selesai membelanjakan uang hasil korupsinya dikatakan telah bekerja dengan baik? Indikatornya apa? Maaf Yang Mulia, ini putusan Mahkamah Agung yang semestinya membentuk yurisprudensi hukum nasional,” demikian pernyataan Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulisnya, Kamis 10 Maret 2022. Edhy Prabowo terjaring OTT KPK sepulang dari Amerika Serikat pada akhir 2020. Edhy menerima suap terkait izin ekspor benur.

PSI melihat putusan ini memperpanjang daftar vonis rendah koruptor yang terjadi sepanjang 2021-2022 mulai Jaksa Pinangki, Djoko Tjandra, Julian Batubara, RJ Lino dan terakhir Azis Syamsuddin yang hanya divonis 3,5 tahun penjara. “Sirna sudah asa akan hadirnya seorang Artidjo Alkotsar baru di Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung harus bekerja keras untuk bisa menghadirkan kembali wajah Mahkamah Agung yang menyeramkan bagi koruptor,” ujar Bimmo.

PSI melihat putusan ini juga bermuatan politis, ketika pidana tambahan pencabutan hak politik dikurangi dari 3 tahun (putusan banding), menjadi 2 tahun. “Duh, semoga tidak pernah terjadi ada menteri yang mantan koruptor. Sementara di negara lain, menteri yang baru terindikasi korupsi mundur, disini harus tertangkap dulu baru diberhentikan. Sangat menyedihkan,” tambah ahli manajemen perkara yang pernah membantu Mahkamah Agung mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini.

PSI sebenarnya sudah sangat senang ketika pada tingkat banding, hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa perbuatan Edhy dinilai telah meruntuhkan sendi kedaulatan Negara. PSI melihatnya sebagai suatu pertimbangan yang seharusnya diterapkan pada semua kasus korupsi.

“Daya rusak korupsi itu jelas, tapi seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, itulah yang akan mencirikan apakah korupsi itu benar extraordinary crime atau sama saja dengan pidana lain. Peran peradilan dalam hal ini tak tergantikan,” tutup Bimmo.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, tidak becus mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat jelang Bulan Puasa dan Lebaran tahun ini. Demikian disampaikan Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Andre Vincent Wenas, Rabu (9/3/2022).

“Menteri Perdagangan harus lebih fokus bekerja memastikan pasokan minyak goreng ke publik aman menjelang Bulan Puasa dan Lebaran. Kemendag harus mencari solusi yang substansial, tidak lewat kebijakan tambal sulam yang selama ini terbukti gagal,” kata Andre.

Beberapa pekan terakhir minyak goreng dalam kemasan yang biasa dibeli warga seharga Rp 14.000 sulit dicari.

Menurut PSI, Kemendag perlu melakukan investigasi penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran saat ini dan mencari solusi mengatasinya.

“Menurut informasi dari produsen minyak goreng yang kami terima, pasokan minyak goreng mencukupi. Faktanya minyak goreng juga masih banyak dijual di lapak-lapak online dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalau pasokan cukup, maka yang bermasalah adalah jalur distribusinya,” ungkap Andre.

Andre menegaskan, selisih harga pasar dengan HET juga membuka peluang penyelewengan. Minyak murah dengan HET dijual kepada industri atau dijual kembali ke masyarakat dengan harga tinggi.

“Ini terjadi akibat kesalahan menteri perdagangan yang melakukan intervensi pasar lewat kebijakan HET,” jelas Andre sambil menambahkan kebijakan ini tidak efektif karena sulit diawasi, biayanya mahal, dan menjadi beban produsen yang dipaksa menjual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi, serta rawan menimbulkan konflik akibat munculnya aksi memborong minyak goreng.

“Ini konsekuensi ada dua harga dengan selisih yang hampir dua kali lipat. Selain itu, Menteri Lutfi juga harus menertibkan rantai distribusi minyak goreng,” kata Andre.

Andre mengingatkan, kalau produsen dipaksa menjual minyak goreng dengan harga di bawah harga bahan baku CPO, bisa saja mereka memilih untuk menghentikan produksi dan pada akhirnya membuat minyak goreng semakin langka.

Untuk menjamin masyarakat tetap mendapat minyak goreng dengan harga murah, PSI meminta pemerintah daerah melakukan operasi pasar secara teratur.

“Sementara, kader-kader PSI di daerah mencoba bergotong-royong untuk menjual minyak goreng dengan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Kami berusaha sebisa mungkin untuk hadir membantu rakyat,” pungkas Andre.

Akhir-akhir ini muncul polemik terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut sikap PSI mengenai hal tersebut.

Pertama, PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut kami, idealnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota) tetap terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024 diikuti pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU.

Alasan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi adalah alasan dirasa tidak urgent, faktanya Kita pernah menyelenggarakan Pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada akhir 2020 lalu. Pemilu sebagai perwujudan negara demokratis sehingga penundaan Pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifar force majeur tentunya akan mencederai demokrasi kita.

Kedua, bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi MAKSIMAL TIGA PERIODE.

Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali, begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil Presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan di 2024.

Kami sebagai pencinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan  tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi  berlaga kembali di Pemilu 2024.

Sekjen DPP PSI

Dea Tunggaesti

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka, meminta pemerintah Indonesia segera mengvakuasi WNI dari Ukraina. Hal itu menyusul terjadinya sejumlah ledakan di Ibu Kota Ukraina, Kiev dan di Kota Kharkiv tak lama usai Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan operasi militer khusus ke wilayah Donbas.

“Mengingat eskalasi konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat, demi pertimbangan kemanusiaan, kami meminta pemerintah RI untuk segera mengevakuasi saudara-saudara kita yang masih berada di wilayah Ukraina,” kata Isyana, dalam keterangan tertulis, Kamis 24 Februari 2022.

Isyana menambahkan, dalam situasi peperangan, siapa pun bisa menjadi korban. Karena itu, potensi ancaman terburuk yakni jatuhnya korban dari WNI harus dihindari sedini mungkin.

“Kita tidak bisa lagi menunda-nunda pemulangan WNI, situasi semakin genting, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan saudara-saudara kita di sana. KBRI di Kiev harus proaktif memulangkan para WNI,” ujar mantan wartawan Istana Kepresidenan itu.

Terkait konflik itu sendiri, senada dengan Presiden Jokowi, PSI menyatakan semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan berkontribusi pada perdamaian.

Dari data Kementerian Luar Negeri yang dirilis pekan lalu, setidaknya 138 WNI masih berada di Ukraina saat ini.

Rentetan ledakan di dua kota terbesar di Ukraina itu terjadi setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur, Donetsk , dan Luhansk.

Selain itu, ledakan juga terdengar di Provinsi Belgorod, Rusia, yang berbatasan dengan Ukraina.

PSI sebagai partai terbuka, sejak awal memberikan kesempatan kepada kader-kadernya untuk maju sebagai pemimpin-pemimpin nasional dan daerah. Tidak terkecuali saya yang memberanikan diri untuk maju sebagai Calon Presiden 2024.

Saya bekerja dan berkeliling Indonesia untuk mewujudkan keinginan saya tersebut. Bertemu sebanyak mungkin rakyat dan tokoh-tokoh di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

Ada satu fakta yang hendak saya sampaikan, ketika saya berbicara soal sosok pemimpin ideal, nama Pak Jokowi adalah sosok yang mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang ternyata masih menghendaki sosok Jokowi untuk memimpin Indonesia. Ini adalah fakta di lapangan sekaligus aspirasi masyarakat yang sangat menyukai Jokowi namun dibatasi oleh konstitusi bahwa presiden hanya bisa dijabat selama 2 periode.

Berdasar fakta itu jugalah saya merasa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia di 2024. Maka hari ini, dengan penuh kesadaran saya Giring Ganesha, mengumumkan mundur dari pencalonan presiden Republik Indonesia. Terima kasih dukungan rakyat Indonesia dan para relawan selama beberapa bulan terakhir. Sekarang saya dapat lebih fokus membangun Partai Solidaritas Indonesia kedepannya.

Bersama kawan-kawan DPP PSI, saya akan fokus pada perjuangan meloloskan PSI ke Senayan pada pemilu 2024 nanti serta menghantarkan lebih banyak lagi kader kader kami ke kursi Parlemen dan Eksekutif.

Di PSI, kami membangun tradisi untuk mendengar suara rakyat, kedaulatan tertinggi di dalam politik. Selama beberapa waktu terakhir, kami juga di DPP PSI melakukan sebuah ikhtiar REMBUK RAKYAT MENCARI PENERUS JOKOWI, DPP PSI meminta seluruh pengurus untuk turun ke bawah, mendengarkan suara rakyat. Menemui para tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat dan orang-orang yang kami anggap mewakili suara hati nurani rakyat.

Hasilnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Pak Jokowi masih paling banyak diinginkan rakyat Indonesia. Namun kami juga mendapatkan 9 (sembilan) nama yang diinginkan oleh rakyat untuk memimpin Indonesia, sebagai berikut – berdasarkan ABJAD:

Emil Dardak
Erick Thohir
Ganjar Pranowo
Mahfud MD
Muhammad Andika Perkasa
Mochamad Ridwan Kamil
Muhammad Tito Karnavian
Najwa Shihab
Sri Mulyani Indrawati

Mereka adalah kader-kader bangsa yang dianggap mampu melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih dan politik keterbukaan.

Atas dasar temuan-temuan itu – selama SEMBILAN bulan ke depan, PSI akan turun ke basis-basis untuk mensosialisasikan dan mendengarkan pendapat mereka tentang ke-SEMBILAN kandidat.

Kami juga menyediakan sarana kepada rakyat untuk berpartisipasi melalui REMBUK RAKYAT  ONLINE dengan mengikuti polling, yang kami sediakan. Jajak pendapat akan kami mulai hari ini dan akan berakhir pada awal November. Perkembangan jajak pendapat, bisa dimonitor masyarakat luas setiap saat melalui website dan kanal media sosial PSI.

Masa SEMBILAN BULAN ke depan akan kami manfaatkan secara maksimal untuk mendengar sebanyak mungkin suara masyarakat tentang SEMBILAN kandidat. Selama SEMBILAN BULAN ke depan, kami akan membuka ruang bagi para relawan pendukung, akademisi, tokoh masyarakat, anak-anak muda, dan rakyat luas untuk urun rembuk memberikan pendapat melalui diskusi online dan berkomentar di konten-konten kandidat yang secara berkala kami munculkan melalui kanal sosial media PSI.

Kami ingin memberikan informasi seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya tentang profil para kandidat. Rakyat tidak boleh membeli kucing dalam karung. Rekam jejak calon presiden harus dibuka secara terang benderang kepada rakyat.

Informasi lengkap tentang para kandidat ini, kelak bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika berada di kotak suara.

Semoga langkah PSI ini memberi manfaat yang luas. Insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik, karena kita jalani dengan ikhlas untuk tanah air kita. Semoga Tuhan selalu melindungi bangsa ini. Amin.

H. Giring Ganesha Djumaryo
Ketua Umum DPP PSI