Oleh Suci Mayang Sari

Ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait persepsi kaum pemuda hari ini. Dalam sebuah survei terhadap 4.200 mahasiswa muslim oleh lembaga survei Alvara di Jakarta, 20 persen mendukung pendirian kekhalifahan Islam dan hampir 25 persen bersedia mengobarkan perang jihadi untuk mencapai hal itu.

Survei CSIS di bulan Agustus tahun 2017, sebagian besar kaum muda masih berpikiran konservatif, pandangannya terhadap globalisasi amat negatif. Dalam survei ini, kaum muda merasa globalisasi dapat meningkatkan seks bebas, melemahnya peran agama, dan meningkatnya kriminalitas. Lebih dari 53 persen mereka menolak kepemimpinan yang berbeda agama.

Kerja sama luar negeri yang paling menguntungkan, menurut mereka, adalah kerja sama dengan Arab Saudi dan ASEAN. Sementara kerja sama dengan China dan Amerika mereka anggap dapat merugikan.

Meski demikian, sebagian besar dari responden (kaum muda ini) masih percaya kepada pemerintahan saat ini. Mereka puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Mereka bahagia dan optimis terhadap masa depan.

Menurut Data dari KPU, partisipasi kaum muda di politik juga amat minim. Dalam pemilu 2014, hanya 50 persen kaum muda (dengan rentang umur 17 – 29 tahun) yang ikut memilih dan masuk ke bilik suara. Padahal jumlah mereka semakin hari semakin meningkat. Pemilih muda di tahun 2019 nanti, 51 persen dari jumlah pemilih (196,5 juta) merupakan pemilih berusia di bawah 35 tahun.

Tapi, di balik hasil survei yang mencemaskan, tetap ada titik cerah. Sejak munculnya Jokowi dan Ahok, ada begitu banyak pemuda yang antusias terlibat di dalam politik.

Awalnya itu hanya terjadi di dalam kasus Jokowi dan Ahok. Kemudian gelombang antusiasme ini menyebar ke beberapa kota lainnya, seperti kaum muda yang ikut mendukung Ridwan Kamil di Bandung dan Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Kaum muda mulai terinspirasi oleh para pemimpin baru, pemimpin progresif dan professional, yang bekerja dengan hasil nyata.

Ini fenomena baik, di mana ada sekelompok anak muda,yang secara sukarela, bersedia tanpa dibayar, menyediakan diri untuk membantu, bekerja sama dan mengampanyekan tokoh-tokoh tadi.

Lahirnya generasi baru kepemimpinan nasional dalam sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, dan Nurdin Abdullah ini menginsipirasi anak muda untuk aktif di dalam politik. Anak-anak muda yang mulai terinspirasi ini datang dari berbagai kalangan, terutama kalangan menengah dan kreatif. Mereka mendukung dengan platform dan cara-cara kreatif.

Diawali dengan mereka menjadi sukarelawan, hingga akhirnya mereka terjun langsung dan menyediakan diri masuk ke dalam sistem. Kaum muda mulai tergerak, mereka tidak lagi berada di pinggiran dan hanya menjadi penonton. Mereka mulai aktif, mulai terlibat dan berusaha masuk ke dalam sistem, menjadi aktor perubahan. Inilah tahap berikutnya keterlibatan kaum milenial di dalam poltik.

PSI adalah reinkarnasi semangat anak muda untuk memperbaiki politik dengan terjun langsung ke akar persoalan bangsa.

PSI didirikan dan diisi kaum muda yang terinspirasi oleh sosok seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Nurdin Abdullah, dll. Anak-anak muda ini belajar dari para tokoh politik baru tadi bahwa politik tidak selamanya kotor, dan politik adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memastikan masa depan kami, kaum muda, akan lebih baik dibanding sebelumnya.

Kami belajar bahwa hanya melalui instrument politik, perbaikan kehidupan masyarakat bisa tercapai. Hanya mengeluh atau apatis, tidak akan mengubah keadaan. Kaum muda harus berani, maju ke depan, mengambil peran, masuk ke politik, dan melakukan perubahan dari dalam.

Kepengurusan PSI dimotori oleh anak muda dan perempuan. Di DPP, pengurus perempuan menempati 60 persen. Sementara untuk seluruh Indonesia, jumlah pengurus perempuan ada 42 persen, Jumlah pengurus lelaki ada 58 persen. Dalam rentang umur, sekitar 75 persen pengurus PSI berusia di bawah 30 tahun.

Jadi, PSI ini adalah suatu bentuk keberanian anak muda yang terinspirasi dari para tokoh-tokoh tadi. PSI melihat politik dengan cara yang berbeda. Keterlibatan di dalam politik bukan hanya untuk duduk di dalam kekuasaan saja, tapi PSI ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang lebih baik, yang etis dan tidak korup, sebagai cara menentukan arah masa depan.

Kami sadar, masa depan kita bersama ditentukan oleh politik. Maka tidak ada cara lain bagi kami selain ikut terjun ke dalam politik. Kami adalah anak-anak muda yang tidak bisa menunggu sampai negara ini pecah dan gagal karena intoleransi dan korupsi. Kami ingin merebut masa depan kami. Masa depan kita semua. Masa depan Indonesia.

Suci Mayang Sari adalah Bendahara Umum PSI

*Esai ini pertama kali dimuat di Qureta.com

Oleh Raja Juli Antoni

Pekan lalu teman-teman dari Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia-PSI) menemui Meliana di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Seperti diketahui, Meliana dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena dianggap menista agama ketika ia mempersoalkan volume adzan dari masjid dekat rumahnya.

Menurut teman-teman Jangkar Solidaritas, sepanjang pertemuan Meliana menangis tidak ada hentinya. Tidak disangka, obrolan ringannya di sebuah kedai tentang volume adzan dari toa masjid yang terdengar lebih nyaring akhir-akhir ini, membuatnya meringkuk di jeruji besi. Seketika ia menjadi “penista adzan” dan “penista agama”.

Rumahnya dibakar. Beberapa Klenteng di daerah itu ikut dibakar. Anaknya berada di rumah ketika itu, menjadi saksi hidup orang-orang merusak dan membakar properti milik orang lain. Ketika ditemui, anaknya bertekad untuk menjadi seorang pengacara. Pengacara yang tangguh yang mampu membela orang-orang lemah seperti ibunya.

Sejarah Adzan

Di dalam ulasan-ulasan kitab klasik, adzan dipersepsikan secara berbeda-beda oleh ulama. Di dalam dunia Sunni, adzan bukan hal yang diucapkan dan ditulis atas dasar perbuatan Nabi Muhammad secara langsung, tapi melalui sahabatnya, yakni Umar bin Khattab.

Suatu hari sahabat Umar bermimpi soal bagaimana memanggil orang untuk salat. Mimpi itu disampaikan kepada Nabi. Lalu, Nabi mengkonfirmasi dan menyetujui apa yang dialami oleh Umar Bin Khattab. Nabi memilih Bilal, seorang dari bangsa Habsyi untuk melakukan adzan. Menurut Nabi, adzan lebih baik daripada lonceng.

Di kalangan Syiah, adzan diyakini sebagai ajaran yang langsung diperintahkan oleh Nabi Muhammad sebagai sarana untuk memanggil orang untuk salat.

Dilihat dari segi historisitas di atas, dua kelompok besar umat Islam –Sunni dan Syiah– bertemu tentang fungsi adzan sebagai cara untuk memanggil orang menjalankan salat wajib lima waktu, meskipun adzan juga biasa dilakukan untuk hal-hal yang lain.

Secara fiqhiyyah sendiri, hukum adzan diperdebatkan. Ada yang menyatakan sebagai wajib kifayah dan ada yang menyatakan sebagai sunnah mu’akkadah. Kedua hukum di atas masing-masing memiliki konsekuensinya.

Sebagai wajib kifayah, cukup satu orang yang melakukan adzan maka muslim yang lain gugur kewajiban mereka. Sebagai ‘sunah yang kuat’ maka melakukannya sangat dianjurkan karena pahalanya besar.

Di dalam banyak catatan sejarah, adzan memberikan magnet bagi keindahan Islam karena di dalam adzan sendiri ada seni suara. Aspek suara yang indah membawa mukjizat tersendiri, membawa orang masuk Islam sebagaimana terjadi di banyak kalangan.

Di Indonesia, adzan sudah menjadi hal yang tidak hanya sekadar tindakan fiqhiyyah saja, namun juga sebagai hal yang sangat erat dengan tradisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek kultural dari adzan misalnya terlihat dari bagaimana penggunaan pengeras suara.

Pengeras suara bukanlah bagian dari keabsahan adzan, namun itu hanya alat. Meskipun misalnya teknologi pengeras suara sudah dipakai, bedug dan kentongan masih digunakan. Ini artinya adzan berkembang seiring dan saling tidak menegasikan dengan tradisi lokal.

Pendek kata, praktik adzan, memanggil kaum muslim untuk salat, yang kita dengar minimal lima kali sehari di Indonesia, bukan seratus persen berlandaskan nilai normatif agama, namun di dalamnya juga ada aspek kebudayaan.

Advokasi Adzan

Sekitar 2007 saya diundang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengikuti program International Visitor Leadership Program (IVLP). Sebuah program yang mengizinkan saya berkeliling AS, bertemu dengan berbagai komunitas, LSM, dan pemerintah lokal.

Salah satu yang paling berkesan dari muhibah itu adalah pertemuan saya dengan kelompok lintas agama di sekitar Ann Arbor di negara bagian Michigan. Kelompok ini dipimpin secara kolektif oleh tokoh-tokoh agama yang berbeda di sana.

Seorang rabbi, tokoh Yahudi, dan beberapa pendeta Kristen dengan bangga dan sumringah bercerita kepada saya mengenai kemenangan mereka “mengadvokasi adzan.” Alkisah, pemerintah lokal melarang adzan terdengar ke luar lingkup masjid karena dianggap mengganggu komunitas.

Para rabbi, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lain mengajukan gugatan ke pengadilan karena pemerintah dianggap membatasi kebebasan beragama. Mereka juga berdalih, apa salahnya pujian terhadap Tuhan diperdengarkan di ruang publik?

Pengadilan sulit diyakinkan kecuali dengan argumen yang unik satu ini: bila adzan sebagai tradisi Islam untuk memanggil beribadah dilarang, kenapa lonceng gereja yang suaranya juga keluar dari lingkungan gereja diizinkan dan tidak pernah dipersoalkan?

Hakim tercekat dengan alasan itu. Akhirnya disepakati, adzan diperbolehkan dikumandangkan keluar dari lingkungan masjid dengan dua syarat. Pertama, yang boleh dikumandangkan hanya adzan untuk tiga waktu salat saja: Dzuhur, Ashar, dan Maghrib. Isya dan subuh hanya diperbolehkan di “internal masjid” saja karena berpotensi mengganggu komunitas.

Syarat yang kedua, ini yang sangat unik, volume mikrofon adzan dari masjid mesti sama dengan atau tidak melebihi suara yang dihasilkan oleh lonceng gereja. Para teknisi kemudian bekerja menghitung secara cermat ketinggian suara lonceng gereja dan menyesuaikannya dengan mesin toa di samping mimbar masjid.

Cerita ini bagi saya sangat berkesan karena dua alasan. Pertama, saya menyaksikan langsung bagaimana sebuah komunitas menyelesaikan masalah di tengah mereka secara beradab. Ada ruang komunikasi dan negosiasi yang dibuka lebar untuk mencari win-win solution, kesepakatan rasional yang mengedepankan solidaritas dan harmoni sosial.

Kedua, saya juga menyaksikan keimanan kelompok antar-agama di sana yang hampir paripurna. Sebuah iman yang mengayomi dan tidak saling menghakimi. Iman yang sejuk, sabar, ikhlas, serta jauh dari marah dan angkara murka.

Ssungguh, mata saya berkaca-kaca mengingat dan menuliskan kisah perjalanan saya menemui komunitas antar-agama di Amerika Serikat di atas. Di sana adzan diperjuangkan oleh para agamawan non-muslim, sementara di Tanjungbalai klenteng-klenteng dibakar, Meliana meringkuk di penjara karena perkara yang sama.

Social Complaint

Kasus Meliana adalah hal yang sangat berharga bagi kita semua berkaitan dengan sejauh mana sebetulnya kita bisa memahami aspek keagamaan dan kebudayaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun aspek kebudayaan dalam tradisi adzan itu sangat kental –penggunaan pengeras suara dan sebagainya– namun pemahaman kita soal itu masih sangat kurang.

Dalam konteks Meliana, jelas yang dipersoalkan bukan soal adzannya itu sendiri, namun penggunaan pengeras suara yang masuk di ruang publik. Meskipun mayoritas kita adalah muslim, namun ruang publik kita adalah wilayah yang seharusnya netral. Segala hal yang masuk di ruang publik itu dianggap sebagai hal yang netral, halal untuk diperbincangkan, diperdebatkan, dan bahkan dikritisi.

Saya meletakkan masalah kasus Meliana ini sebagai social complaint, bukan religious complaint, karena suara adzan yang dikeluarkan lewat pengeras suara pada hakikatnya sudah masuk di dalam wilayah publik tadi. Komplain Meliana atas suara adzan pada dasarnya sama dengan komplain atas persoalan-persoalan lain.

Bukankah kita sering komplain kepada mu’adzzin yang suaranya cempreng, dan kita biasa saja? Bukankah kita sering meledek suara adzan kakek-kakek yang menyeruak di waktu fajar, karena anak mudanya terlelap tidur? Dan, masih banyak lagi. Namun, atas hal itu semua kita bisa memakluminya karena kita berasal dari golongan dan agama yang sama.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di media mengimabu agar suara adzan di masjid jangan terlalu keras. Sebuah social complaint dari Pak JK yang valid dan biasa-biasa saja. Sungguh Pak JK tidak sedang menista agama dan tidak perlu dipenjara.

Literasi Agama

Sekitar dua dekade ini, saya melihat bahwa masyarakat kita mengalami gejala “serba agama”. Sayangnya, ke-“serbaagama”-an masyarakat tersebut tidak dibarengi dengan kedalaman pengetahuan tentang agama. Jangankan agama orang lain, pengetahuan tentang agama sendiri juga masih sangat rendah. Gejala demikian sangat mudah terlihat terutama di sosial media.

Selain soal pengetahuan keagamaan yang apa adanya, mereka juga tidak mampu meletakkan kedudukan agama di dalam konteks negara yang berdasarkan pada Pancasila. Agama di dalam Pancasila memiliki makna yang penting. Namun, makna agama yang penting dalam Pancasila itu juga perlu dimaknai secara serius agar kita tidak salah dalam menjalankannya dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Masalah yang terjadi di tengah-tengah kita adalah mereka yang pengetahuan keagamaannya ala kadarnya banyak yang sangat “agamis” (fanatik), dalam pengertian bahwa mereka membabi buta soal agama. Di mana-mana kita menggunakan agama sebagai topeng atas tindakan yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.

Buat mereka ini, dengan meletakkan label agama, seolah-olah bisa menghapuskan kesalahan karena mereka sudah mengabdi kepada agama. Pengabdian kepada agama itu tidak boleh dilakukan dengan kebodohan, tapi harus dengan pengetahuan. Pengabdian kepada agama dengan kebodohan bisa membunuh esensi agama itu sendiri.

Selama ini kita taken for granted; jika beridentitas keagamaan tertentu, maka mereka pasti tahu agama yang tertera di dalam identitas mereka. Namun, pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa literasi agama adalah hal yang masih sangat kita butuhkan.

Jika kita kembali kepada kasus Meliana di atas, jika kita memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup (religiously literate), maka hukuman yang diberikan kepadanya dengan pasal penodaan agama tidak layak terjadi. Kasus Meliana seharusnya tidak perlu terjadi jika kita semua, termasuk para hakim, mengetahui seluk beluk ruang publik dan fungsi agama di dalam konteks NKRI.

Terakhir, di Asian Games kita mendengar teriakan “siapa kita?”, lalu dijawab, “Indonesia”; sebuah jargon yang sangat indah ketika muncul dalam suasana heroik, penuh keberhasilan, dan kesuksesan. Semestinya, jargon seperti itu juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal adzan dalam kasus Meliana. Wallahu’alam bishawab!

Raja Juli Antoni Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), alumni Pondok Pesantren Darul Arqom Garut dan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jurusan Tafsir dan Hadis.

*Esai ini pertama kali terbit di Detik.com

Oleh Raja Juli Antoni

Akhir pekan lalu, dalam penerbangan Batik Air ke luar kota, saya melihat deretan film di layar sentuh yang menempel di punggung kursi di depan. Mata saya tertuju ke sebuah film lama yang pernah saya tonton sekitar delapan tahun lalu di Brisbane ketika masih jadi mahasiswa.

Invictus judulnya. Film yang dibintangi Morgan Freeman dan Matt Damon itu memiliki relevansi dengan demam Asian Games yang sedang melanda bangsa kita bahwa olahraga sangat berpotensi menyatukan bangsa dari sekat-sekat politik identitas yang membelah.

Cerita dari Afrika Selatan

Invictus diangkat dari sepenggal kisah nyata pemimpin legendaris Afrika Selatan, Nelson Mandela. Penggalan sejarah Madiba –panggilan akrab Mandela– ini direkam dengan baik dalam biografi yang berjudul Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation, ditulis secara apik oleh John Carlin.

Setelah terpilih menjadi presiden, Mandela menghadapi realitas politik yang pahit. Rakyatnya masih terbelah berdasarkan politik apartheid yang membagi warga negara berdasarkan warna kulit.

Olahraga pun ternyata terbagi berdasarkan warna kulit. Rugbi adalah olahraga bagi kulit putih dan sepak bola merupakan olahraga kulit hitam. Bahkan di kalangan warga kulit hitam Springboks, nama tim nasional rugbi Afrika Selatan, merupakan simbol supremasi kulit putih.

Celakanya, Afrika Selatan segera menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugbi. Sebagai presiden kulit hitam pertama pasca-tumbangnya rezim apartheid, langkah mudah bagi Madiba tentu saja mengikuti sentimen mayoritas pemilihnya yang membenci rugbi apalagi Springboks. Dengan mudah Madiba bisa membatalkan piala dunia itu dengan alasan politik yang mudah disusun.

Tapi, Madiba bukan pemimpin biasa. Ia mengambil jalan terjal dan curam. Laki-laki yang pernah menghabiskan waktunya selama dua puluh tujuh tahun di penjara ini bersikukuh meneruskan persiapan perhelatan piala dunia rugbi meski diprotes oleh orang-orang di lingkar paling dekat karena konsekuensi politik yang akan ia hadapi, termasuk citranya yang bisa tergerus habis di mata konstituennya.

Madiba berjudi. Ia berharap mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya dan bagi bangsanya dari perjudian itu. Madiba melihat piala dunia rugbi menjadi momentum rekonsiliasi, merobohkan tembok kebencian antara si hitam dan si putih yang fondasinya telah berdiri kokoh dari waktu ke waktu.

Tentu saja sebagai politisi, Mandela tidak hanya gunakan event ini sebagai keharusan moral saja, tapi juga untuk kepentingan politik-pragmatisnya. Mandela sadar bahwa kekuasan politik memang sudah berada di tangannya. Namun, kekuatan ekonomi masih berada di tangan elite kulit putih yang tetap tidak mempercayainya sehingga mereka mulai memindahkan bisnis dan investasi mereka ke luar negeri. Tentu saja ini akan sangat mengganggu pemerintahan Mandela.

Dengan berbagai drama yang tidak bisa dituliskan di sini, akhirnya perhelatan piala dunia rugbi dilaksanakan dengan meriah. Rugbi mendadak menjadi olahraga bersama yang dapat menyatukan si hitam dan si putih. Dengan baik Clint Eastwood, sutradara Invictus, menyajikan gambar-gambar apik proses pembauran diri dua warna kulit berbeda, terutama ketika di final Springboks berhadapan dengan All Black (tim nasional Selandia Baru).

Di bawah satu bendera, semua berharap, berdoa, berteriak, dan menari mendukung Springboks, tim nasional rugbi mereka. Olahraga, akhirnya, dapat membantu proses rekonsiliasi, menyatukan anak bangsa yang terbelah.

Robohnya Politik Primordial

Dalam konteks dan setting politik yang berbeda, Asian Games yang sedang berlangsung memainkan peran yang signifikan dalam merekatkan kembali keindonesiaan kita.

Di tengah politik identitas yang membara empat tahun terakhir, Asian Games datang untuk menyiram bara api politik primordial tersebut. Para atlet memberikan teladan kepada kita bahwa mereka berjuang dan bekerja keras mendulang emas di bawah naungan satu bendera: merah-putih.

Latar belakang etnis dan agama mereka merepresentasikan Indonesia sesungguhnya. Para penonton pun, semua warga negara Indonesia, mendukung sepenuh hati para atlet yang berlaga tanpa tersekat oleh pandangan politik primordial sempit yang acap mengemuka di luar arena olahraga.

Siapa yang tidak bangga kepada Defia Rosmaniar, peraih emas pertama kita di Asian Games? Berbalut busana muslimah, Defia mengangkat derajat Indonesia di pentas negara-negara Asia. Sekeping emas berikutnya datang dari atlet Wushu Lindswell Kwok. Semua berdecak kagum, mengucapkan alhamdulillah tanpa ada sindiran “asing-aseng” kepadanya.

Di layar kaca dua hari lalu saya sempat menonton tim nasional voli putri kita yang berlaga melawan tim nasional Thailand. Meskipun akhirnya kalah, kekompakan mereka masih dapat dijadikan teladan kebangsaan kita. Asih dan Fadillah (keduanya berjilbab) berjibaku bersama Manganang (berkalung salib) dan kawan-kawan mereka lainnya untuk memperjuangkan merah-putih. Mereka berangkulan dan berpelukan memberikan semangat satu sama tanpa ada kecanggungan sindrom mayoritas-minoritas.

Tidak satu orang pun, saya kira, yang mempertanyakan keindonesiaan dua “spiderwomen” berjilbab Indonesia Aries Susanti Rahayu dan Puji Lestari yang masing-masing mendulang emas dan perak bagi Indonesia dari Panjat Tebing. Begitu pula tidak ada yang nyinyir mempertanyakan kalung yang menggelayut di leher Jonathan Cristie ketika ia membuka baju merayakan emas dari cabang Badminton. Semua larut dalam kegembiraan dan tersihir, terutama tentu saja perempuan, oleh tubuh Jojo yang kekar.

Politik Baru

Politik kita mesti naik kelas. Mesti beranjak dari kredo klasik Lasswell “who gets what, when and how”. Politik mesti beranjak dari sekadar kepentingan jangka pendek personal dan kelompok menuju politik kebangsaan yang bersifat jangka panjang.

Sebagai sebuah negara demokratis, kompetisi politik tentu saja diizinkan. Tapi, kompetisi itu hendaknya tidak melahirkan sikap nyinyir dan miskin apresiasi terhadap capaian kita sebagai bangsa.

Dalam konteks ini, mestinya tidak perlu ada yang nyinyir mempertanyakan apakah presiden mempergunakan stuntman dalam pembukaan Asian Games. Acara berjalan dengan baik, menghibur, dan diapresiasi oleh dunia. Keberhasilan acara tersebut tentu saja bukan karena Presiden Jokowi semata, melainkan berkat kerja sama kolektif ribuan orang, termasuk kita para pembayar pajak yang mendanai acara itu.

Tidak perlu pelit mengapresiasi dan menolak realita bahwa pada Asian Games kali ini, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, prestasi olahraga bangsa kita naik secara signifikan. Sebaliknya, tidak perlu pelit juga mengakui bahwa hampir setengah dari tambang emas kita adalah dari Pencak Silat yang diketuai oleh Pak Prabowo. Rakyat mesti bangga dan berterima kasih atas capaian ini.

Kemarin olahraga secara simbolik mempertemukan dua tokoh bangsa kita. Pak Jokowi dan Pak Prabowo berangkulan merayakan kemenangan bangsa kita. Mereka terlihat akrab dan hangat. Olahraga kembali menjadi fasilitator ‘rekonsiliasi’.

Bila pemimpin kita akur, kenapa rakyat di akar rumput mesti saling pukul? Bila masih ada yang memfitnah, menyebar hoaks dan ujaran kebencian tampaknya ada yang salah dengan ‘otak’ mereka. Orang Arab bilang: al-‘aqlu as-Salim fi al-Jiami as-Salim –otak yang sehat terdapat pada badan yang sehat.

Ayo olahraga supaya badan sehat, otak waras, dan tidak merusak persatuan bangsa!

*Pertama kali dimuat di Detik.com

Oleh Suci Mayang Sari

Pada masa Romawi Kuno, hiduplah seorang kaisar bijak, Marcus Aurelius. Sang kaisar menampik anaknya sendiri untuk menggantikan dirinya memimpin negeri karena menyadari kelemahan terbesar dari darah dagingnya, yakni ambisi pribadi. Sang kaisar lebih memilih panglima perangnya untuk menjadi kaisar baru.

Kaisar Roma yang hidup pada abad 161-180 SM itu tak hanya dikenal sebagai pemimpin, tapi juga pemikir dan filsuf. Siang, ia bertempur di medan perang; malam hari, di antara kelelahan, ia disiplin bermeditasi, membaca, dan menulis catatan pribadi. Ia bertahun-tahun hidup menempa diri mencapai kesempurnaan sebagai manusia.

Sejarah mencatat, Marcus Aurelius adalah seorang Stoik, pengikut aliran filsafat Stoa yang percaya bahwa penyakit terbesar dalam diri manusia adalah emosi; hasrat berlebihan, ambisi menginginkan atau menampik sesuatu. Aliran filsafat ini mengajarkan manusia agar senantiasa mengambil jarak dari ambisi pribadi.

Pada Stoa, manusia seharusnya hanya mengandalkan apa yang ada pada dirinya, yakni “jiwa dan akal”. Di luar itu semua, harta benda, kekuasaan, relasi, bahkan tubuh manusia sendiri adalah sesuatu yang di luar ide tentang kesejatian manusia dan bisa membangkitkan emosi atau hasrat berlebihan. Sesuatu yang harus dihindari manusia.

Sikap seperti yang diteladani Marcus Aurelius itu kini semakin langka, terutama di antara orang-orang yang ada di gelanggang politik.

Terpentalnya Mahfud MD dari kancah pemilihan wakil presiden lalu, mengingatkan saya kembali pada ide kaum Stoik. Ia memiliki kualitas langka dibanding para elite lain yang ada di pasar politik sebagai kandidat wakil presiden.

Mahfud MD dikenal sebagai satu-satunya hakim yang tidak bisa disuap ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menampik sogokan besar demi mempertahankan konstitusi di negeri ini.

Ketika memberikan pidato di hadapan seluruh Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin (20/08) lalu, Mahfud bercerita bagaimana ia membongkar kejahatan aktor-aktor dari partai politik lama yang merampok uang rakyat melalui Daftar Isian Masalah (DIM) terkait Dana Alokasi Umum, yang ia taksir nilai korupsinya mencapai Rp50 miliar rupiah per satu DIM. Ia berdiri kokoh mempertahankan integritas dan nilai-nilai yang ia yakini.

Sejarah akan mencatat, orang bersih itu tersingkir dari gelanggang karena sikapnya yang antikorupsi. Partai-partai lama menganggap Mahfud MD sebagai figur yang terlalu “independen”, tidak bisa diatur, terlalu pro-pemberantasan korupsi, dan karena alasan itu semua harus disingkirkan lantaran potensial menyaingi mereka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Kita, masyarakat, menyaksikan persekongkolan itu terjadi dengan cara yang sangat telanjang. Para politisi lama, manusia-manusia yang dipenuhi ambisi pribadi, menampik orang berintegritas. Praktik-praktik seperti inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia. Membuat orang semakin apatis dan tidak percaya terhadap dua institusi kunci demokrasi, yakni partai politik dan parlemen.

Dalam testimoninya di sebuah program TV, Mahfud bercerita begini:

Pada 1 Agustus, Istana memberitahu pilihan sudah mengerucut ke Mahfud untuk menjadi wakil capres Jokowi untuk pemilu 2019. Maka sejak 10 hari sebelum pendaftaran, Mahfud mulai menyiapkan segala yang dibutuhkan: dari berkas dokumen yang harus diurus di Yogyakarta, CV, hingga menyiapkan baju yang harus dipakai.

Namun, beberapa jam sebelum pendaftaran, terjadi perubahan. Mahfud digantikan oleh Ma’ruf Amin.

Sore jelang sehari pendaftaran, partai-partai koalisi mendatangi Pak Jokowi dengan membawa nama calonnya masing-masing. Mahfud paham situasi sulit yang dihadapi Jokowi. Mahfud menerima ini dengan ikhlas. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa kecewa, hanya kaget saja.

Keperluan negara ini dan keberlangsungan NKRI jauh lebih penting dari sekadar nama Mahfud MD sebagai wapres kelak. Mahfud dengan legawa mengatakan, “Ini realitas politik yang tidak terhindarkan.”

Meski batal menjadi cawapres, Mahfud mengatakan ia masih tetap berada di pihak Jokowi. Menurut Mahfud, Jokowi merupakan pribadi yang baik, tidak korupsi, dan tegas.

Ketegasan ini terbukti ketika kasus UU MD3. Mahfud menyarankan Jokowi melobi terlebih dahulu ke para parpol terkait tidak disahkannya UU MD3. Namun Jokowi menampik. Tidak perlu melobi parpol karena secara hukum dan prosedural sudah benar.

Mahfud juga mengungkit pada masa lalu, Jokowi sempat menawarkan dirinya beberapa posisi. Antara lain menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) hingga Komisaris Utama.

Tapi Mahfud menolak dengan alasan etika politik. Pasalnya, pada tahun 2014, Mahfud masuk di tim Prabowo. Mahfud merasa masih banyak orang lain yang lebih berkeringat untuk Jokowi, yang lebih layak mengisi jabatan itu.

Suatu ketika Jokowi gundah dengan situasi ideologi dengan maraknya intoleransi dan radikalisme. Maka di situlah Mahfud baru bersedia mengisi tugas mengawal ideologi bangsa, menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dari testimoni ini, terlihat betapa Mahfud sudah mampu hanya bergantung pada jiwa dan akal. Mahfud sudah mampu melepaskan hasrat kuasa dan harta.

Stoa mengajarkan untuk mampu memilah apa saja yang ada padaku dan apa saja yang di luar aku. Sejatinya, yang tergantung padaku hanyalah jiwa dan akal. Sementara harta milik, relasi, kuasa, bahkan tubuh adalah sesuatu yang di luar. Semua yang berada di luar aku dapat membangkitkan emosi. Pemikiran Stoa ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin bila ia ingin menjadi negarawan.

Dan lihatlah bagaimana reaksi Mahfud ketika dirinya terpental. “Saya tidak kecewa, tapi kaget,” kata dia dengan nada tenang ketika menjelaskan perasaan dirinya.

Di hadapan kami, anak-anak muda PSI, Mahfud MD menyerukan kepada kaum muda agar tidak menjadi Golput. “Jadilah Golfud…,” kata dia setengah bercanda menyebut istilah “Golongan Mahfud (Golfud)” yang dikenalkan Akhmad Sahal di Twitter.

“Saya sejak awal mendukung lahirnya Partai Solidaritas Indonesia dengan harapan agar partai ini menjadi semacam virus positif yang bisa memperbaiki politik Indonesia. Perpolitikan Indonesia—yang sekarang didominasi oleh partai-partai politik lama—tidak dapat disembunyikan dari siapa pun: citranya sangat buruk,” kata Mahfud MD memberi semangat kepada orang-orang muda PSI.

Ia sedang mengingatkan kepada kami, anak-anak muda yang terjun ke politik, tentang bahaya terbesar negeri yang dikuasai oleh orang-orang yang hanya mengedepankan kepentingan sempit kelompoknya.

Ya, Indonesia memerlukan lebih banyak Golfud. Orang-orang yang rela berkorban mengesampingkan ambisi pribadinya untuk sesuatu yang lebih besar. Politik negeri ini sudah semakin menjauh dari ide politik sebagai alat untuk kebaikan bagi orang banyak. Politik kita kini dikuasai oleh ide tentang politik sebagai alat kepentingan pribadi atau golongan.

Mahfud MD memberi teladan kepada para politisi tentang bagaimana cara berpolitik yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh founding fathers Indonesia. Indonesia perlu lebih banyak Golfud. Politisi generasi baru harus belajar menjadi stoik, Mahfud Aurelius!

*Terbit pertama kali di  Qureta.com

Oleh Raja Juli Antoni

Beberapa minggu lalu kita menyaksikan Indonesia akan memiliki dua calon presiden, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada pemilu 2019. Keduanya bukan orang baru dan asing. Pak Jokowi adalah presiden RI sekarang dan Pak Prabowo adalah calon presiden pada pemilu 2014. Jadi, ini semacam pengulangan sejarah karena dua orang yang bertarung adalah orang yang sama.

Meskipun capresnya orang yang sama, dengan asumsi keributan pemilu tidak terulang, kompetisi memperebutkan “voters” tampaknya sudah mulai terasa panas sejak  sekarang ini. Padahal, masa kampanye secara resmi belum dibuka. Dalam negara demokrasi, hal seperti ini wajar saja terjadi dan merupakan kembang bagi penguatan demokrasi, jika itu semua dibarengi oleh kedewasaan dari kedua belah pihak.

Bagaimana semua ini terkait dengan demokrasi kita?

Demokasi adalah ruang yang memberikan keleluasan untuk melakukan aksi dan juga menerima reaksi. Demokrasi memberikan hak orang untuk bebas berbicara, mengemukakan pendapat, bergerak melakukan aksi. Kebebasan dasar yang dirangkum dalam kebebasan sipil dan kebebasan politik yang sudah direstui manusia sejagat adalah hal yang dilindungi di semua negara demokrasi.

Bahkan di dalam konteks demokrasi yang sangat liberal, gerakan-gerakan yang akan membunuh demokrasi pun dibiarkan berkembang sebagai bagian dari upaya menghidupkan demokrasi. Sekali lagi, demokrasi memberikan ruangaksi dan reaksi.

Kita bangsa Indonesia memiliki demokrasi, pilihannya adalah demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, dan beraksi juga dilindungi. Memang, pelaksanaannya tidak seluas demokrasi liberal di negara seperti Inggris, Amerika dan Australia. Hal-hal yang bertentangan dengan kandungan Pancasila bisa dianggap melawan demokrasi Pancasila, tetapi itu tidak mengurangiperihal dasar dari kehidupan demokrasi di banyak negara yang menggunakan sistem ini.

Di dalam demokrasi Pancasila, gerakan aksi dan reaksi itu juga dilindungi. Katakanlah, gerakan #2019GantiPresiden adalah hal yang dibolehkan di dalam demokrasi sebagai wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Namun hal yang sering kita lupakan adalah gerakan reaksi atas itu juga dibolehkan. Jika gerakan #2019GantiPresiden dilawan gerakan oleh gerakan yang berlawanan, itu proses yang wajar saja di dalam demokrasi.

Kita sering tidak adil dalam melihat aksi dan reaksi, padahal keduanya adalah elemen yang sah di dalam demokrasi. Dalam banyak konteks, gerakan pendukung Jokowi ketika menghadang #2019GantiPresiden dianggap sebagai upaya pembunuhan atas kebebasan adalah pandangan yang kurang adil. Kenapa demikian? Pertama, gerakan melawan dari pihak Jokowi itu merupakan reaksi atas aksi yang terjadi. Dan kedua, aksi dan reaksi itu masih berada dalam wilayah masyarakat, pelakunya adalah kalangan masyarakat. Hal yang paling penting di sini adalah unsur negara tidak terlibat.

Tentang sikap adil dalam melihat aksi dan reaksi kita, ada baiknya kita merenungkan sebuah kutipan menarik dari seorang Toba Beta (penulis buku Nenek Moyangku Seorang Astronot), “Action triggers reaction. An object somehow responds when we observe it. We just assume that we do objective. In fact, unconsciously we only want to see some parts of the object which do not evoke the bitter memories of our past.” (Aksi memicu reaksi. Sebuah obyek kadang-kadang merespons ketika kita mengamatinya. Kita mengira bahwa kita melakukan sebagaimana adanya.

Pada kenyataannya, kita secara tidak sadar hanya ingin melihat beberapa bagian obyek itu yang tidak mengingatkan kita pada kenangan-kenangan pahit dari sejarah masa lalu kita). Kadang pihak yang beraksi tidak bahagia melihat reaksi dan sebaliknya pihak yang bereaksi tidak bahagia dengan pihak yang aksi, ketidakbahagiaan itu karena keduanya melihat pada diri mereka sendiri, tidak berusaha melihat secara utuh lawan-lawan mereka.

***

Apakah kita harus bahagia ataukah sedih dalam melihat sejarah kita yang berulang? Apakah kita harus meratapi pada pengulangan pencalonan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam pilpres yang akan datang? Saya berpendapat, tidak. Ini bukan soal sejarah yang berulang pada dasarnya, tetapi sejarah yang berulang itu akan membawa apa dalam konteks kemajuan demokrasi kita. Apakah “repeating history” di atas membawa hawa baik bagi demokrasi kita, ataukah justru sebaliknya.

Sebagai pendukung demokrasi, apa yang kita pegang adalah bukan orang dan peristiwanya yang berulang, tetapi orang dan peristiwa yang berulang itu membawa apa. Hal ini perlu kita tekankan karena kita sering melupakan esensi karena terlalu fokus pada ekspresi. Adakah kita tahu apa yang akan dibawa oleh kedua calon presiden kita yang akan mengulangi sejarah bertanding?

Salah satu petunjuk untuk menilik apa yang akan dibawa adalah apa yang sudah dilakukan oleh keduanya pada masa-masa sebelum dan sekarang ini. Itu jejak yang paling gampang bagi kita untuk membaca sejarah yang akan dibawa. Apa yang dibawa oleh Pak Jokowi nanti ketika berulang menjadi presiden dan apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo ketika oleh sejarah ditakdirkan menjadi presiden? Kita semua bisa dan mampu membaca dampak dari pengulangan sejarah dengan merujuk pada aktualitas sejarah dari keduanya pada masa lalu dan kini. Meskipun bisa, rasa nafsu yang sering menyebabkan kita jatuh pada cara membaca yang tidak adil dan bias.

Di akhir catatan saya ini, marilah kita mendengar apayang dikatakan oleh Seth Garfield, seorang professor sejarah Amerika Latin pada University of Texas at Austin dan pengarang buku yang sangat terkenal, Indigenous Struggle at the Heart of Brazil: State Policy, Frontier Expansion, and the Xavante Indians, 1937-1988. Dia menyatakan, “History matters, not because it repeats itself (which it never does), but because its narration can rid demons that torment the oppressed, shock the complacent and intransigent into self-reflection, and inspire feats of human perseverance and will.” (Sejarah menjadi penting bukan karena dia mengulang dirinya sendiri [yang itu tidak pernah terjadi], tetapi karena narasinya dapat menyingkirkan para setan yang menyiksa orang tertindas, mengejutkan orang-orang yang tak terpuaskan dan pihak yang berpikir cupet, dan memberi inspirasi pada ketekunan dan keinginan manusia).”

Jika kita bawa pada konteks Pemilu2019 nanti, yang akan menjadi masalah bukan pemilu itu yang akan menampilkan pengulangan para calon, tetapi apakah para calon yang hadir kembali itu meningatkan, membawa dan menginspirasi narasi apa pada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Mari kita semua menghadapi Pemilu 2019 dengan rileks, mengenang apa yang sudah terjadi selama ini, dan mencocokkan dengan apa yang menjadi pilihan kita. Kuncinya, orientasi pada kehidupan yang lebih baik dengan berpijak pada pengalaman yang sudah menjadi sejarah kita pada masa lalu, dan jangan baperan.

Kita mengulang sejarah bukan untuk masa depan yang lebih buruk, tetapi untuk masa depan yang lebih baik; menjadi bangsa yang demokratis, humanis, pluralis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber Geotimes