Hari ini 16 November 2015 telah diselenggarakan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) PSI ke-I bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta. KOPDARNAS PSI diikuti oleh pengurus PSI dari seluruh Indonesia. DPP PSI sebagai pengambil kebijakan eksekutif tertinggi telah memimpin langsung jalannya pertemuan yang dilaksanakan dari pukul 14.00 WIB tadi. Acara berlangsung dalam suasana Solidaritas yang tinggi.
KOPDARNAS ini telah berhasil melakukan evaluasi perjalanan satu tahun PSI. Selain itu, juga dilakukan analisa peluang dan tantangan PSI di masa yang akan datang, serta pengamatan situasi nasional. Dengan segala kesadaran dan kebulatan tekad yang utuh, sore hari ini PSI merasa penting untuk mengambil posisi politik di garis awal 1 tahun berdirinya PSI. Sikap dan pernyataan politik ini kami tuangkan dalam sebuah Maklumat Solidaritas sebagai berikut:
MAKLUMAT INTERNAL
PSI SIAP PEMILU 2019. Setelah memeriksa kesiapan teknis dan adminitrasi seluruh tingkat kepengurusan PSI hingga Kecamatan, maka hari ini PSI menyatakan Siap meloloskan PSI sebagai peserta Pemilu 2019. Tidak hanya itu, PSI juga siap memenangkan Pemilui 2019.
Ubah dirimu sebelum mengubah dunia! Sebagai partai baru, kepada seluruh kader diwajibkan mentaati segala prinsip dan aturan organisasi. Disiplin dalam perkataan dan perbuatan, fokus pada tujuan dan kreatif dalam bekerja adalah syarat dan juga kunci utama keberhasilan PSI menuju Pemilu 2019. Tunjukkan keadaban sipil yang dimulai dari Partai Solidaritas Indonesia.
Pengurus Partai dan Pengurus Rakyat! PSI harus dipastikan bersih dari praktek-praktek korupsi. Demi mencegah tumbuhnya benih-benih koruptif, maka PSI secara tegas menganut pemisahan sistem administrasi partai dan sistem politik. Seluruh kader PSI harus menentukan akan menjadi pengurus Partai atau Politisi PSI. PSI harus diurus oleh orang-orang professional bekerja penuh, dan ahli dalam bidang manajemen, keuangan dan administrasi partai. Sementara Politisi PSI diwajibkan untuk fokus mengurus tanggung jawab utamanya, yakni: mendengar, mencatat, berbicara, berpeluh, bekerja mengurus Rakyat. Tidak ada satu orang pun yang akan menikmati dua kewenangan: Pengurus Partai dan Pengurus Rakyat.
Solidaritas Melawan Korupsi dan Intoleransi! Mulai hari ini, seluruh Kader PSI dimanapun anda berada harus terus menyebarkan virus Solidaritas ini. PSI sadar musuh utama dari kehidupan bangsa ini adalah perilaku Korupsi dan Intoleransi. Karena itu kader PSI diwajibkan untuk berdiri di garis paling depan melawan korupsi dan intoleransi.
Menjadi Partai Orang Baik untuk Orang Baik! Kader PSI ditugaskan untuk mencari sebanyak mungkin orang baik di daerah masing-masing untuk kita jadikan pemimpin di semua tingkat pemerintahan. PSI akan memberikan sumbangannya bagi bangsa ini dengan menyumbangkan sebanyak mungkin pemimpin-pemimpin baik bagi Indonesia. Sehingga bonus populasi Indonesia juga berarti semakin banyaknya orang-orang baik di Republik ini. Apalah arti usia produktif dan bonus populasi jika lebih banyak diisi oleh Koruptor produktif dan kelompok intoleran. Sebagai bukti dukungan kami kepada orang-orang baik tersebut, jika suatu saat dipercaya rakyat untuk masuk menjadi eksekutif (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota), kader partai harus segera dibebas tugaskan dari PSI dan harus fokus melayani rakyat.
MAKLUMAT EKSTERNAL
Kami Muda Kami Berpolitik. Kami Terlahir Kembali ! PSI memang partai baru, namun bukan gagasan yang baru. Kami adalah gagasan yang menjadi tali pengikat NKRI ketika di proklamasikan 17 Agustus 1945. Bahkan kami kata solidaritas yang sama dengan yang dibicarakan Tjokroaminoto, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Tan Malaka, Wahid Hasyim, Achmad Dahlan, Agus Salim, Sam Ratulangi dan seluruh pejuang kemerdekaan Indonesia tentang berdirinya satu bangsa yang bersatu dengan diikat oleh tali solidaritas kebangsaan menuju Indonesia adil dan makmur. Maka hari ini kami kembali hadir membawa mandat sejarah yang sama: menjalin solidaritas kaum muda dan perempuan Indonesia. Untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran itu, kami memilih menempuh jalan politik elektoral dengan memenangkan PEMILU 2019 yang akan datang.
Mengambil Jalan Sendiri! Tanpa menjadi bagian dari kekuatan politik manapun. Tanpa menjadi Partai yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dan tanpa berkoalisi dengan kekuatan politik manapun. Maka PSI mengambil jalan sendiri dengan segala keterbatasan yang ada untuk berdiri sendiri, terbebas dari afiliasi politik manapun. Karena kami adalah kelahiran solidaritas baru. Kami adalah masa depan, bukan bagian dari masa lalu.
Terdepan Membela Kaum Muda dan Perempuan. PSI terdiri dari anak-anak muda dibawah 45 tahun, yang belum pernah bergabung di partai politik apapun sebelumnya. Kami adalah kumpulan yang setara, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling bahu membahu. Kami juga diwajibkan memahami arti dan praktek kesetaraan dan keadilan gender. Karenanya kami mewajibkan diri kami sendiri untuk mencari sebanyak mungkin perempuan yang ingin bergabung. Salah satu bentuk nyata dukungan PSI adalah tidak hanya memperjuangkan 30% kuota caleg perempuan. Tapi PSI akan memperjuangkan kuota 30% kursi parlemen untuk perempuan. Bagi PSI ini adalah prinsip yang tidak bisa kami langgar.
Terdepan Melawan Korupsi dan Intoleransi. Semakin hari kasus korupsi telah meluas dan sistematis. Anggaran publik seakan tabungan sendiri yang digunakan untuk membayar hutang budi politik selama kampanye. Korupsi adalah kejahatan terorganisir yang harus diperangi oleh seluruh rakyat Indonesia. Para koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Dalam hal intoleransi, pemerintah seakan melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan beberapa kelompok mayoritas terhadap minoritas keyakinan untuk memaksakan nilai dan keyakinan mereka sendiri. Toleransi adalah syarat mutlak berlangsungnya perdamaian di bumi yang bumi, tanah dan lautnya kaya raya berlimpah. Inilah salah satu tugas kami ke depan. Untuk itu PSI menyatakan diri sebagai gerakan yang menyediakan diri dan kadernya untuk berdiri di garis paling depan dalam menebar benih kebajikan dan merawat keragaman. Sungguh tidak mungkin mengakui NKRI tanpa mengakui keragaman Bhinneka Tunggal Ika.
Pemerintahan Jokowi agar Menetapkan Korupsi dan Intoleransi sebagai Ancaman Nasional! Sebuah dosa yang paling membahayakan adalah ketika dosa tersebut telah diadopsi sebagai gaya hidup. Korupsi seakan dianggap sebagai gaya hidup. Biaya hidup yang lebih tinggi dari pendapatan para pejabat publik sudah dilihat sebagai kelaziman yang dzolim. Begitu juga dengan pembangkangan massal terhadap konstitusi, bahkan pembiaran ketika hak warga negara untuk berkeyakinan diinjak-injak. Pelarangan beribadah, pengusiran dari tanah hak miliknya hanya karena perbedaan kepercayaan dan keyakinan. Ini adalah “tanda bahaya” yang harus segera ditindak tegas. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, legitimasi pemerintahan adalah konstitusi. Ketika ada yang mencoba mengabaikan konstitusi dengan melanggar hak warga negara lain dan menerbitkan Perda-perda yang bertentangan dengan induk hukum Republik Indonesia, maka ini adalah ancaman bagi NKRI. Presiden Jokowi jangan menunggu ada nyawa melayang dan semakin banyak korban berjatuhan. Jokowi jangan menunggu kejadian seperti Paris terjadi disini. Segera, sekarang juga PSI mendesak pemerintah Jokowi untuk menetapkan Korupsi dan Praktek Intoleransi sebagai ancaman nasional.
Demikian Maklumat ini kami sampaikan. Maaf jika ada kekuarangan. Jayalah Solidaritasku Jayalah Indonesiaku
Jakarta, 16 November
