Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah vaksin di Kabupaten Banyumas.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Banyumas, Fitria Agustina, Sabtu (24/7/2021), mengungkapkan kepada Radar Banyumas, lambatnya vaksinasi di Banyumas disebabkan kurangnya jumlah vaksin yang diberikan kepada Kabupaten Banyumas.
“Padahal masyarakat Banyumas sangat antusias untuk dapat divaksin,” tutur Fitria yang akrab dengan sebutan Chika ini.
Chika mengatakan, PLT Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, telah meminta seluruh kader PSI di daerah untuk mengawasi Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah masing-masing saat perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kader-kader PSI diminta untuk mengecek pencairan tunjangan tenaga kesehatan yang menjadi tugas daerah, penyaluran bansos bagi warga yang isoman dan terdampak, serta percepatan distribusi vaksin.
“Di Banyumas, saya melaporkan dan ingin menyoroti rendahnya distribusi vaksin,” ujarnya.
Kabupaten Banyumas saat ini memiliki sekitar 1,8 juta penduduk. Dari jumlah itu, 1,1 juta jiwa penduduk berusia 18 tahun ke atas ditargetkan untuk mendapat Vaksin Covid-19 .
“Dari target ini, baru sekitar 160 ribu penduduk Banyumas yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Padahal Banyumas masuk ke PPKM level empat,” sesal Chika.
Masih menurut Chika, beberapa waktu lalu vaksinasi di Banyumas sudah masuk ke desa-desa, khususnya untuk lansia, tenaga kesehatan, dan petugas publik.
“Namun jumlahnya masih sangat sedikit dan sekarang untuk masyarakat umum pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten, “ujarnya.
Pendaftaran vaksinasi secara daring, menurut Chika juga bermasalah karena langsung penuh satu jam sejak dibuka. “Bayangkan saja, untuk vaksinasi satu bulan lagi saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena penuh,” ujar mantan aktivis SRMI Banyumas ini.
Sekretaris DPD PSI Banyumas, Anggit Dwi Nugroho, menambahkan, dia mendapat banyak keluhan warga tentang langkanya vaksin Covid-19 di Banyumas.
“Ada warga di daerah Papringan yang sampai batal bekerja di luar negeri karena tidak mendapat vaksin sebagai syarat masuk ke negara tujuan. Begitu mau daftar selalu full,” ungkapnya.
Terkait bantuan sosial untuk warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman) di Banyumas, menurut Anggit kondisinya relatif baik.
“Masyarakat yang melakukan isoman mendapat bantuan dari BPBD Banyumas, selain itu beberapa pemerintah desa juga berinisiatif untuk memberikan bantuan. Namun ada beberapa desa melaporkan kelangkaan obat dan vitamin untuk warga yang sedang melakukan isoman,” ujar Anggit.
Sayangnya, bantuan untuk warga terdampak PPKM yang tidak menderita Covid-19 masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat Banyumas.
“Saya mengecek ke beberapa rumah, belum ada yang menerima bantuan,” ungkap Anggit. Pemkab Banyumas memang memberikan bantuan 200 ribu rupiah per bulan untuk warga terdampak, tapi harus mendaftar daring melalui website Pemkab.
”Banyak warga yang tidak menggunakan internet tidak mengetahui informasi ini. Padahal mereka yang paling terdampak dan sudah berutang sana-sini karena tak memiliki penghasilan di tengah PPKM Darurat, “ pungkas Anggit. (*)
Sumber: https://radarbanyumas.co.id/vaksinasi-di-banyumas-sangat-lambat-psi-minta-jumlah-vaksin-ditambah/
