Kendati masih sangat muda, baru berusia 27 tahun, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Mikhael Victor Sianipar bukan sekedar pemuda belia di panggung politik partai baru. Ia juga cerdas dan memiliki konsep.
Berdiri di podium saat membuka acara Patungan Rakyat Akbar di Ball Room Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Sabtu (3/3), ia memaparkan konsep partainya itu dalam memberantas korupsi. “Kita sedang membuat vaksin korupsi,” kata lulusan Universitas Harvard, Amerika Serikat, ini yang disahuti tepuk tangan pendukung PSI yang memenuhi ruangan itu.
Vaksin, dalam ilmu kesehatan, adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau “liar”.
Nah, ibarat penyakit, Mikhael menjelaskan vaksin korupsi itu adalah pola bagaimana mengobati penyakit korupsi. “Publik menjadi vaksin yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang sudah akut itu,” katanya. Publik yang selama ini dicekoki ekstasi korupsi hingga terlena dan akhirnya tertipu, diajak menyerang balik para koruptor dengan cara langsung memberi serum ke intinya yaitu membasmi virus-virus korupsi.
Keterlibatan publik membiayai politik, menyebabkan si politisi atau partai politik akan berutang kepada rakyat. Rakyat bersedia menjadi donatur disebabkan program yang dinilai bermanfaat untuk publik. Maka model pembayaran utang oleh si politisi adalah dengan cara benar-benar merealisasi programnya.
Artinya, kata Mikhael, si politisi yang terpilih menjadi anggota dewan -misalnya- tidak perlu membayar utang pada tauke yang membiayanya. “Jika tidak ada utang bernilai besar, maka si politisi tak perlu lagi korupsi. Ia hanya cukup merealisasi program yang bermanfaat untuk publik,” katanya. “Inilah yang saya sebut vaksin korupsi.”
Mengapa harus melibatkan rakyat untuk ikut mendonasi partai politik? “Sebab politik itu memang mahal, tak mungkin membiayainya jika tanpa dukungan publik,” kata Mikhael. “Bahkan untuk verifikasi partai sampai lolos menjadi kontestan pemilu ini pun kami mengeluarkan Rp1,3 miliar, dan itu hasil dari patungan rakyat. Itu hanya untuk DKI saja.”
Tentu yang dilakukan PSI ini bukan perkara mudah. “Namun bukan berarti tidak bisa. Hanya saja kita perlu berusaha lebih keras. Termasuk edukasi publik. Saya setiap hari jalan, menemui orang-orang menjelaskan dengan baik apa sebetulnya manfaat dari vaksin korupsi ini. Ternyata publik sangat menerimanya,” kata Rian Ernest, calon anggota DPR-RI dari PSI untuk dapil Jakarta Timur.
Rian hadir di acara ini sebagai salah seorang pembacara pada Patungan Rakyat Akbar. Bersama Rian ada Giring Ganesha, vokalis Nidji yang kini menjadi politisi dari PSI dan menjadi calon legislatif DPR-RI untuk dapil Bandung, Jawa Barat. “Kita ini berada pada zaman now, jadi mengikuti zaman yang antikorups, bahkan antikorupsi ini juga harus dimulai dari dunia pendidikan,” kata Giring.
Mantan jurnalis televisi, Isyana Bagus Oka, yang juga menjadi pembicara ini, menambahkan bahwa ketika menjadi anggota dewan maka si politisi harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bahkan jangan sampai absen saat membahas kepentingan rakyat di gedung dewan. “Sebab itu juga bagian dari korupsi,” kata caleg PSI dari dapil Tangerang Selatan ini.
Isyana menambahkan, PSI menyiapkan aplikasi untuk publik agar bisa mengontrol dan melaporkan anggota dewan dari PSI yang menyimpang dari filosofi berdirinya PSI yaitu antikorupsi dan antiintoleransi. “Penilaian kinerja anggota dewan dari PSI dilakukan langsung oleh publik, sebab rakyat adalah pemilik partai ini,” katanya.
