Hasil dari Pemilu 2019, kini PSI memiliki 72 anggota DPRD di seluruh Indonesia, sebanyak 13 orang di tingkat provinsi dan 59 orang di tingkat kabupaten atau kota.

Mereka telah menciptakan standar baru tentang bagaimana semestinya legislator daerah menunaikan tugas . Para anggota DPRD dari PSI mengawal proses legislasi agar menghasilkan perundang-undangan yang sehat, memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai sebagaimana mestinya, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara kritis.

Rakyat juga bisa langsung mengadu dan mengawasi anggota DPRD dari PSI melalui aplikasi khusus. Tak perlu jalur birokrasi yang panjang dan ruwet untuk berkomunikasi. Melalui aplikasi ini, DPP PSI juga mengevaluasi kinerja seluruh anggota DPRD tersebut.

Para pengurus dan kader di luar DPRD juga tak berdiam diri, apalagi di saat Pandemi Covid-19 ini. Mereka sejak awal terlibat, bergerak, dan turun ke rakyat. Tujuannya mencegah penyebaran virus dan mengurangi dampak buruk pandemi ke masyarakat. Misalnya, sejak akhir Mei 2021, digelar program #RiceBoxPSI, yaitu pemberian makanan siap saja untuk warga terdampak. Untuk penyediaannya, PSI memberdayakan UMKM warga sekitar. Program #RiceBoxPSI ini bisa terselenggara berkat kemuliaan hati para donatur.

Kelahiran PSI memang ingin memperbaiki banyak hal dalam perpolitikan Indonesia. Termasuk hubungan antara parpol dan anggotanya. PSI sejak awal didirikan diniatkan untuk menjadi “partai publik” di mana keputusan strategis parpol tidak hanya diputuskan secara elitis oleh pengurus inti namun pendapat dan pikiran simpatisan juga didengar dengan baik.

Partai politik yang baik mesti membuka diri untuk terus berinteraksi dan berkomunikasi dengan para anggota dan simpatisan. Kebijakan partai dibentuk dengan mekanisme bottom up, mendengar aspirasi dari bawah dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar pendirian partai. Dengan kata lain, parpol berfungsi untuk mengagregasi aspirasi rakyat dan mengartikulasikannya melalui kebijakan publik.

Pada sisi lain sebagai konsekuensi dari keinginan menjadikan PSI sebagai “partai publik,” pendanaan PSI juga seyogyanya ditanggung publik sehingga PSI tidak bergantung pada segelintir donatur besar saja. Dalam konteks inilah PSI meluncurkan program Kartu Sakti untuk memberikan ruang kepada semua lapisan masyarakat memiliki “saham PSI” dengan berdonasi secara rutin.