Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melawan gugatan di World Trade Organization yang dilayangkan oleh Uni Eropa (UE).
“PSI mendukung sepenuhnya ketegasan sikap pemerintah untuk tidak ada lagi ekspor nikel dan bentuk mentah. Gugatan di WTO adalah risiko yang harus dihadapi,” ujar Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro.
Indonesia adalah produsen Nikel terbesar di dunia dengan produksi tahunan mencapai 800 ribu ton, hampir sepertiga dari produksi nikel seluruh dunia. Indonesia juga salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dengan perkiraan cadangan mencapai 30-50% cadangan dunia.
“Upaya untuk mengelola nikel dari hulu ke hilir adalah hal yang kami dukung penuh. Rasanya sangat wajar sebagai negara yang memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar, Indonesia punya hak mengelola hasil tambang negaranya untuk produk yang punya nilai tambah lebih tinggi,” kata Kokok.
Kokok menambahkan nilai tambah dari produk nikel masa depan adalah baterai yang nantinya bisa diintegrasikan dengan industri otomotif dalam negeri.
“Pengelolaan tambang hingga hasil akhir di dalam negeri akan membuka banyak peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan memaksimalkan nilai tambah atas hasil tambang. Jelas ini hal yang patut didukung,” katanya.
Jika tidak dilakukan pembatasan dan penyetopan ekspor nikel dan feronikel, cadangan dalam negeri akan cepat susut. Sementara smelter dalam negeri membutuhkan keberlanjutan pasokan.
Namun demikian, Kokok menambahkan agar pemerintah menertibkan pemegang IUP Nikel agar rajin melaporkan kegiatan usaha. Mengutip Katadata, terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.
“Harus ada penertiban yang tegas di rantai produksi dan pengolahan nikel. Ini penting untuk keberlanjutan usaha.”
Kokok juga mengingatkan upaya hilirisasi hingga produk akhir hendaknya tetap memperhatikan hitungan ekonomi, tak cukup hanya semangat nasionalisme.
“Cadangan, produksi, nikel, harus dibarengi dengan efisiensi biaya, kualitas hasil produk, dampak terhadap ekonomi wilayah, dampak lingkungan dan tentu saja keberlanjutan,” ujar Kokok.
