Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras partai politik yang tetap mengajukan mantan narapidana kasus Tipikor sebagai calon anggota legislatif 2024-2029.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo menyikapi temuan ICW yang menunjukan, setidaknya terdapat 15 nama mantan narapidana tipikor (napikor) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI, yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2023 lalu.
“Keterlaluan. Ini menghina akal sehat rakyat pemilih. Rakyat dianggap bodoh. Korupsi itu penghianatan urusan publik, kenapa mantan koruptor diberi kesempatan lagi? Apakah sudah tidak ada orang baik lagi yang bisa jadi pilihan?” tanya Bimmo gemas.
Tepat setahun yang lalu, PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat daftar hitam politikus-politikus yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan menampilkannya secara terbuka agar masyarakat tidak memilih partai yang tetap mencalonkannya.
“Ketika sudah ada Daftar Calon Sementara (DCS) seperti sekarang, kami minta Komisi Pemilihan Umum terbuka. Tahun 2019 ada 81 mantan napikor yang ikut pemilu legislatif di semua tingkatan. Dugaan saya, 15 orang ini baru temuan awal, baru tingkat DPR dan DPD RI” ujar Bimmo.
PSI memperkirakan jumlah mantan napikor yang ikut pemilu 2024 akan mengalami kenaikan. Dugaan ini tidak terlepas dari fenomena pembebasan koruptor tahun 2022 lalu.
“Kami meminta dengan hormat KPU dan KPK bersinergi memberikan edukasi anti korupsi kepada masyarakat, mengumumkan caleg mantan napikor supaya rakyat tidak memilih calon anggota legislatif yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi,” kata Bimmo.
Sedangkan untuk para parpol peserta pemilu, supaya bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif untuk demokrasi.
“Untuk parpol-parpol, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari berlomba dalam kebaikan. Jangan ajukan calon legislatif yang sudah mengkhianati rakyat. Alhamdulillah, semua caleg PSI bebas napi korupsi,” tutupnya.
