Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan gagasan iuran BPJS gratis untuk seluruh warga negara, tanpa kecuali.
“BPJS Kesehatan itu program yang sangat membantu masyarakat. Masalahnya selama ini warga masih harus membayar iuran untuk mendapat pelayanan BPJS. Konsekuensinya, banyak rakyat Indonesia yang terhalang untuk mengakses haknya mendapatkan layanan kesehatan karena kendala administratif. Seharusnya seseorang tidak perlu membayar untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, sesuai amanah konstitusi Pasal 28H,” kata Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Februari 2023.
Faktanya, tidak semua warga mampu membayar. Kalau ada yang menunggak, yang bersangkutan harus membayar dulu tunggakannya plus denda sebelum mendapat pelayanan BPJS. Sementara distribusi PBI tidak memuaskan prinsip keadilan. Banyak exclusion error dan inclusion error.
“PSI menawarkan perubahan: setiap warga negara harus mendapat layanan BPJS tanpa harus membayar,” kata Dedek yang akrab disapa Uki tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022, secara rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan masyarakat Indonesia selama satu bulan adalah Rp 34 ribu.
Artinya, dalam setahun, seluruh WNI mengeluarkan uang senilai Rp 110 triliun untuk biaya kesehatan.
“Jadi kalau BPJS digratiskan, negara harus punya Rp 110 triliun untuk membiayai pelayanan kesehatan rakyat Indonesia. Adakah uangnya? Ada. Tunggu beberapa waktu lagi, PSI akan menjelaskan secara lebih rinci,” ujar Uki.
Intinya, PSI mau menggeser sistem pendanaan BPJS dari berbasis iuran (contributory) menjadi berbasis pajak (tax financed).
“Jadi dana BPJS itu tidak datang dari iuran melainkan dari pajak transaksi, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM),” pungkas Uki.
