Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merepons positif rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban acara Resepsi Satu Abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). Pada rekomendasi itu, tegas menolak pendirian negara khilafah.
“Sikap yang terang-benderang ini sangat menggembirakan. Tak ada lagi keraguan bahwa ide negara khilafah akan merusak harmoni sosial yang sudah terbangun,” kata Juru Bicara DPP PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Kamis 9 Februari 2023.
Pendukung negara khilafah, tambah Nanang, terjebak dalam romantisme masa lalu yang sebenarnya jauh dari kehidupan sosial yang ideal.
“Kita harus menyelesaikan masalah-masalah hari ini dengan perangkat dan cara berpikir kekinian. Lupakan hal-hal dari masa lalu yang sudah tidak relevan, kecuali kita memang tidak mau bergerak maju dan lebih suka terbuai dalam nostalgia,” ujar Nanang.
Negara Pancasila sudah final. Di sana keragaman diberi ruang. Tidak ada perlakuan berbeda di antara seluruh warga negara.
“Maka kami sangat sepakat dengan pandangan NU bahwa cara yang paling tepat untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia adalah terus bekerja untuk memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau nonmuslim, tanpa kecuali,” pungkas Nanang.
Rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I yang dibacakan Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus dan Yenny Wahid.
Pada intinya, rekomendasi tersebut menyatakan bahwa NU menolak negara khilafah karena dinilai bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (maqashid as syariat).
Negara khilafah juga dianggap berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik, bahkan konflik bernuansa kekerasan.