Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada pertemuan ini, KPK dan PSI membahas soal pendanaan partai politik dan kaderisasi.
Pertemuan ini dihadiri Plh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, Koordinator Unit Politik Pencegahan KPK Alfi Rachman Waluyo. Sementara dari PSI dihadiri oleh politikus muda Tsamara Amany dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
“Ada beberapa isu sentral. Yang pasti tentang pendanaan parpol, kode etik, dan kaderisasi,” kata Plh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono di Kantor DPP PSI Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Terkait pendananan parpol, Giri menjelaskan, KPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menaikkan dana per suara. Sedangkan, terkait kode etik, Giri mengatakan, hal ini yang banyak dilanggar oleh para kader partai politik.
“Contohnya apabila tersangka atau terpidana korupsi mencalonkan lagi jadi kepala daerah secara hukum boleh, tapi secara moral bisa saja salah,” tutur dia.
Politikus muda PSI Tsamara Amany mengaku, partainya sangat terbuka atas masukan-masukan yang diberikan oleh KPK. Menurut dia, masukan dari KPK mengajarkan tentang politik yang sehat dan bersih.
“Justru kita diajarkan oleh KPK bagaimana mengelola partai politik yang sehat. Ini membantah semacam tuduhan bahwa KPK ini hanya bisa menindak, tapi tidak pernah melakukan pencegahan,” kata Tsamara.
