Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, HM Nezar Djoeli, menyatakan gugatan atas proyek multiyears Rp 2,7 Triliun kepada Pemprov Sumut di PTUN Medan, bukan sentimen pribadi dirinya kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Nezar menjelaskan, apa yang hari ini dilakukannya melalui LBH PSI Sumut, yaitu menggugat kegiatan Multiyears tersebut, sesungguhnya merupakan semangat PSI Sumut untuk menjaga APBD Sumatera Utara agar tidak disalahgunakan dan mengawal Gubernur Edy Rahmayadi dapat mengakhiri periode kepemimpinannya dengan baik tanpa terjerat dengan masalah hukum.
“PSI Sumut sedang menjalankan peran kontrol sosial . Selain itu, PSI menginginkan di akhir jabatannya Gubernur Edy tidak bermasalah dengan hukum. Kita jangan sampai hattrick atau ketiga kali berturut-turut Gubsu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” cetusnya kepada wartawan melalui keterangan Pers, Selasa (14/6/2022).
Nezar juga mengakui bahwa secara pribadi sebelumnya dirinya bersama beberapa anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, pernah menjadi bagian dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
“Saya dan kawan-kawan bukan orang lain yang baru kenal dengan Pak Gubernur, bahkan kami pernah makan bersama di rumah dinas saat itu,” tuturnya.
Namun, saat ini Nezar mengakui bahwa optimalisasi fungsi TAPD yang diketuai oleh Pj Sekda Sumut Afifi Lubis tidak maksimal, sehingga proyek MYC 2 ini bermasalah.
Seharusnya sebagai tim eksekutif, TAPD sangat memahami semua regulasi yang mengatur untuk menggunakan APBD dalam program Multiyears ini. Jika TAPD berperan maksimal, menjelaskan lengkap aturan yang ada dan mekanisme yang benar, pasti Gubernur Edy Rahmayadi bisa memahami.
“Saya melihat, TAPD sendiri dalam memberikan penjelasan kepada Gubernur Edy tidak secara lengkap. Namun jika dijelaskan dengan baik pasti proyek tersebut tidak seperti apa yang tertuang di SK Gubernur tersebut,” tandasnya.
“Jadi ini bukan sentimen pribadi, namun jauh dari hal itu semua. Gugatan ini merupakan bentuk kepedulian anggota masyarakat Sumatera Utara yang menginginkan pembangunan berjalan dengan baik dan benar tanpa mengorbankan rakyat dan pejabat,” pungkasnya.
