Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan Dedek Prayudi menilai bahwa anjuran Ketua Umum Parta Gerindra, Prabowo Subianto untuk menerima money politics tidak mendidik.
“Anjuran Pak Prabowo tidak ubahnya mengajarkan publik untuk menjadi oportunis tanpa memecahkan masalah sebenarnya. Itu adalah cara primitif yang sudah tak lagi diterapkan negara-negara maju,” ujar Dedek melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/6/2018).
Dedek yang akrab disapa Uki mengatakan bahwa permasalahan money politics tidak dapat disederhanakan semudah menerima pemberiannya tanpa memilih kandidatnya.
“Money politics sudah menjadi ekosistem jahat yang menjadi parasit di demokrasi kita. Hulu dari ekosistem ini ada pada parpol dan hilirnya ada pada pemilih,” jelas Uki.
Uki menilai bahwa kesadaran akan pentingnya membangun politik bersih dan pengawasannya oleh seluruh pihak adalah metode efektif dalam melawan money politics.
“Penegakan hukum dan membangun kesadaran hukum dan politik bersih yang melibatkan sinergi parpol, pemerintah dan masyarakat harus menjadi sentral perlawanan terhadap money politics,” kata Uki.
“Parpol harus secara tegas melarang dan mengawasi para calon yang mereka ajukan. Parpol juga harus hadir sebagai institusi pendidikan politik bagi publik. Adalah tugas parpol untuk menyadarkan bahaya money politics bagi demokrasi dan bagaimana cara menolaknya lalu melaporkannya, bukan menerimanya,” jelas Uki.
“Praktik politik mahar oleh parpol adalah sangat dekat hubungannya dengan money politics. Ya kalau parpolnya sudah menerapkan mahar pasti nggak bisa menjadi institusi pendidikan politik,” kata Uki.
Uki juga menjelaskan bagaimana publik berperan dalam memerangi money politics.
“Pemilih adalah hilir dari money politics. PSI sedang dan akan terus mengedukasi publik untuk tidak menerima uang dari kandidat politik, atau kalaupun menerima, itu hanya untuk menjadi bukti laporan kepada Panwaslu atau Kepolisian. Kalau perlu viralkan ke publik siapa yang memberi, ‘even’ kalau itu datang dari PSI sekalipun,” tutur Uki.
Lebih lanjut, Uki juga berpendapat bahwa pemerintah juga memiliki peran penting dalam memerangi money politics.
“Sementara itu pemerintah harus hadir menjadi wasit yang adil dan tegas,” imbuh Uki.
