Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany bereaksi atas keputusan pemerintah menaikkan dana bantuan untuk partai politik. Menurut dia, kenaikan dana bantuan parpol yang mencapai hampir 10 kali lipat menjadi Rp 1.000 per suara itu harus diimbangi kinerja legislator di parlemen.
Tsamara menyatakan, parpol yang memiliki kader di DPR harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Artinya, para wakil rakyat juga harus lebih peka terhadap keinginan masyarakat. Faktanya, banyak sikap DPR yang justru berlawanan dengan keinginan rakyat.
Mahasiswi di Universitas Paramadina tersebut lantas mengkritik keberadaan Panitia Khusus Hak Angket Komisi PembeArantasan Korupsi (Pansus Angket KPK). Menurut dia, pansus bentukan DPR itu sama sekali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Partai politik di DPR dibiayai oleh masyarakat. Mereka wajib mendengarkan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia yang tidak ingin Pansus Angket KPK dilanjutkan,” ujarnya kemarin.
Menurut Tsamara, aspirasi masyarakat Indonesia itu bisa dilihat dari survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 14-20 Mei 2017 yang menunjukkan bahwa 64,4 persen responden sangat memercayai KPK. Sebaliknya, hanya 6,1 persen rakyat Indonesia yang percaya kepada DPR.
Meski begitu, Tsamara mengaku mendukung langkah pemerintah menaikkan dana bantuan untuk parpol menjadi Rp 1.000 per suara.
“Kami setuju dengan apa yang diusulkan oleh KPK bahwa kenaikan dana partai politik juga harus diimbangi oleh audit Karena ini kan menyangkut uang rakyat,” jelasnya. (ika/JPC/c20/fat/rie)
Sumber: Bandung Ekspres, 3 September 2017
