PSI: Sikap AS soal Jerusalem Rusak Proses Perdamaian Palestina-Israel

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang memprotes keputusan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Tindakan AS tersebut dapat merusak proses perdamaian Palestina-Israel yang selama ini terus diupayakan,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/12/2017).

Seperti diyakini banyak pihak, lanjut Antoni, status Jerusalem adalah masalah yang menyangkut seluruh masyarakat internasional. Status Jerusalem selayaknya ditentukan oleh bangsa Israel dan Palestina dalam perundingan di bawah naungan PBB.

“Jerusalem adalah kota khusus, karena sakral bagi kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim. Menempatkan kota itu sebagai pangkal problembaru sungguh tidak bijaksana,” ucap Antoni.

Keputusan sepihak AS itu, lanjut Antoni, jelas menunjukkan tidak sensitifnya pihak AS dalam masalah Israel-Palestina. Setiap langkah seharusnya diambil dengan cermat dengan memperhitungkan semua aspek.

Antoni pun mendukung langkah Jokowi yang menggalang dukungan dari negara-negara Muslim, yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam.

Ia berharap OKI serta Dewan Keamanan PBB bisa segera bersidang untuk membahas persoalan krusial ini.

“PSI yakin kedewasaan politik diperlukan demi menjaga lilin perdamaian tetap menyala di sana. Komunikasi dan sikap saling respek, bukan keputusan sepihak, sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Indonesia, lanjut Jokowi, telah menggalang dukungan dari negara-negara Islam untuk menentang kebijakan Trump tersebut.

Hasil penggalangan dukungan itu, OKI akan menggelar sidang di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017. Presiden Jokowi bakal hadir dalam sidang tersebut.

Sumber

Recommended Posts