Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap hadapi verifikasi faktual yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengandalkan politik partisipasi.
Kesiapan tersebut disampaikan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017. “Kami siap menghadapi verifikasi faktual. Untuk pengadaan kantor pengurus di daerah, PSI menggunakan politik partisipasi,” katanya.
Mantan jurnalis yang kini menjadi bakal calon legislatif dari PSI itu menyampaikan, kantor-kantor PSI di daerah terutama di kecamatan, menggunakan rumah dari pengurus-pengurus PSI atau orangtua pengurus atau kerabat dari pengurus PSI.
“Contoh di Kabupaten Manggarai Barat yang saya datangi beberapa waktu lalu. Kantor DPD PSI adalah rumah dari ayah Sekretaris DPD Manggarai Barat,” jelasnya.
Hingga saat ini, KPU RI telah menetapkan 14 partai politik dari 27 partai mendaftar, yang dinilai telah melengkapi dokumen sehingga bisa menjalani tahap penelitian administrasi.
Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai politik tersebut. Melalui verifikasi faktual yang rencananya dilaksanakan Desember 2017 ini antara lain KPU akan memastikan data yang disampaikan partai terkait pengurus, anggota, kantor, hingga keterwakilan perempuan di DPP sesuai dengan fakta di lapangan.
