Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dalam Peraturan KPU (PKPU). Hal itu diungkapkan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.
Ia beralasan, aturan itu akan menjaga integritas calon. Di sisi lain, kualitas demokrasi Indonesia akan meningkat.
“Pemilu tidak boleh direduksi menjadi sekadar perkara seremoni berbiaya besar. Namun juga harus menghasilkan politisi berkualitas. Apalagi, korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa,” kata Toni, panggilan akrab Raja Juli Antoni, dalam siaran persnya, Selasa 17 April 2018.
Ia menilai janggal bila ada partai politik yang menolak rencana KPU. Sebelumnya, perwakilan sejumlah partai politik di DPR telah menyatakan menentang usulan KPU ini.
“Integritas dan komitmen mereka yang menolak rencana KPU ini terhadap pemberantasan korupsi patut kita pertanyakan,” lanjut Toni.
Toni menyitir catatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pada periode 2004-2017, KPK telah memproses perkara korupsi terhadap 144 anggota legislatif di semua tingkat pemerintahan. Latar belakang itu pula yang membuat PSI mendukung rencana KPU.
