“Pertumbuhan 5,31% di tahun 2022 merupakan prestasi yang patut diapresiasi, mengingat di tahun sebelumnya (2021) kita baru bounce-back dengan pertumbuhan 3,7%, dan sebelumnya lagi di tahun 2020 masih terpuruk (minus) -2,07% akibat pandemi global,” ujar Andre Vincent Wenas, juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang ekonomi dalam keterangan resminya.
Pertumbuhan tiap kuartal di tahun 2022 menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS) stabil di kisaran 5,02% di kuartal pertama, lalu 5,46% di kuartal kedua, dan 5,73% di kuartal ketiga. Lalu ditutul dengan pertumbuhan 5,01% di kuartal terakhir tahun lalu.
“Karena itu kita optimis walau di tahun 2023 Indonesia bisa tumbuh di kisaran di atas 5% sampai 6%. Di tahun politik ini justru bakal terjadi trend konsumsi yang cukup kuat ke daerah. Hanya memang keamanan dan stabilitas sosial yang mesti dijaga bersama,” kata Andre lebih lanjut.
Selama 2022 trend pertumbuhan ekonomi bersumber dari Industri Pengolahan 1,01%, Transportasi dan Pergudangan 0,73%, dan Perdagangan 0,72%, lalu Infokom 0,48%, sedangkan lainnya sekitar 2,37%.
PSI mengharapkan agar apartus pemerintahan di setiap instansi lebih serius dalam mengelola anggaran. “Jangan sampai anggaran negara terbuang percuma. Seperti yang disinyalir MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dimana pemerintah sebetulnya telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan tak tepat sasaran,” Andre mengingatkan.
Beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit. Kenapa?
“Karena rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran aparatnya sibuk melakukan studi banding dan terlalu banyak melakukan rapat-rapat tentang program pengentasan kemiskinan di hotel-hotel. Ini khan ironis,” kritik jubir PSI lebih lanjut.
Hampir Rp 500 triliun anggaran negara untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan. Berbagai rapat tentang kemiskinan namun dampaknya kurang.
