Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak stasiun televisi untuk lebih selektif dalam memproduksi dan menayangkan sinetron.
“Dalam pengamatan PSI, masih cukup banyak sinetron yang tak memperhatikan kualitas, menghina akal sehat dan membodohi penonton. Misalnya, mengeksploitasi perempuan dan anak. Stasiun TV tidak boleh lepas tangan, harus bertanggung jawab memperbaikinya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution, dalam keterangan tertulis, Selasa 29 Juni 2021.
Terakhir, pada Juni ini, sinetron Suara Hati Istri Zahra memancing banyak protes. Sinetron yang tayang di Indosiar itu dinilai tidak patut karena menaruh anak 15 tahun sebagai pemeran sosok istri.
Lebih jauh, sinetron ini dianggap mempromosikan pernikahan anak. Padahal pemerintah sedang giat mengkampanyekan tolak pernikahan anak yang terbukti banyak mengandung dampak negatif.
Situasi ini diperparah karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bekerja sebagai mana diharapkan. KPI belakangan malah lebih sibuk mengurusi hal-hal yang di luar wewenangnya, seperti ingin mengawasi YouTube dan Netflix.
“Tidak berfungsinya KPI ini yang memperkuat keyakinan PSI untuk segera mengevaluasi dan meminta pembubaran KPI.” kata Dara.
PSI meyakini, para pembuat sinetron tak boleh mengabaikan fungsi sosial-edukatif. Rating penting dikejar namun kualitas tidak boleh dinomorduakan.
“Karena itu kami meminta pihak stasiun swasta untuk lebih selektif dan bertanggung jawab. Kuncinya di mereka. Karena mereka yang menyetujui dan membiayai produksi,” lanjut mahasiswa S2 Oxford University ini.
Terakhir, selera penonton tidak bisa dijadikan pembenaran dalam produksi sinetron. Pembuat dan penyandang dana juga harus punya pedoman etis.
“Selera bukan sesuatu yang mutlak-mutlakan, melainkan juga bisa diarahkan. Tinggal soal kemauan baik dari semua stasiun TV,” kata pungkas Dara.
