Jakarta, – Mendukung perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau pemerintah Provinsi DKI untuk meningkatkan disiplin warga dan memastikan dana bantuan sosial (bansos) sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Tanpa disiplin yang ketat, perpanjangan PSBB sulit mencapai hasil yang diharapkan.
“PSI mendukung perpanjangan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, disiplin warga harus ditingkatkan agar DKI segera bebas dari Covid-19. Masyarakat harus tahu, PSBB itu untuk apa. Esensinya apa. Masyarakat harus patuh. Jika tidak disiplin, Covid-19 tidak akan hilang. Diperlukan ketegasan juga dari aparat untuk warga yang melanggar,” kata anggota PSI DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroadmidjojo, Senin (4/5/2020).
PSI juga menyoroti meningkatnya jumlah warga DKI yang terdampak Covid-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan daya beli.
“Pemerintah harus memastikan bahwa mereka mendapatkan bansos,” ujar Wakil Ketua Komisi E ini. Komisi E DPRD DKI Jakarta membidangi masalah kesra.
Dikatakan, Komisi E akan mengadakan rapat dengan Dinas Sosial DKI Jakarta pada Rabu (6/5/2020), untuk membicarakan bansos.
“Kita akan bersama-sama memastikan bahwa bansos itu harus tepat sasaran. Jangan terjadi masalah di lapangan. Dalam kondisi seperti saat ini, semua merasa butuh bansos. Namun, tentu harus ada prioritas, harus ada kriteria siapa yang berhak,” ujar Ara, panggilan akrab Anggara.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan, 98,4 persen bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi masyarakat terdampak penerapan PSBB terdistribusi dengan baik.
“Kami bersyukur 98,4 persen (bansos) terdistribusi dengan baik, tetapi biasanya yang 98,4 persen tidak jadi berita,” kata Anies di Balai Kota Jakarta melalui siaran langsung di kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat malam.
Anies mengakui, penyaluran bantuan sosial tersebut tidaklah sempurna, masih ada kekurangan yang menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki oleh pihaknya.
Berdasarkan catatannya, total ada 1,6 persen bansos yang terdistribusi ke orang yang tidak berhak menerima. Namun, bantuan itu lalu dikembalikan, dengan catatan ada yang salah alamat, ada yang orang mampu dan ada yang sudah meninggal dunia.
“Semua itu akan jadi bahan untuk koreksi dalam pendistribusian berikutnya,” kata Anies.
Anies mengapresiasi keberhasilan aparat wilayah dibantu TNI dan Polri mendistribusikan 98,4 persen bansos dengan baik dalam waktu cukup singkat kepada keluarga yang tepat. Langkah tersebut tidaklah mudah.
Sedangkan, 1,6 persen bansos yang tidak terdistribusi dengan baik, menjadi bahan koreksi untuk penyaluran bansos berikutnya yang kemungkinan akan didistribusikan menjelang Idulfitri 1441 Hijriyah.
Pemprov DKI akan memberikan bingkisan bansos menjelang Idulfitri yang proses eksekusinya dilakukan seminggu atau 10 hari sebelum Lebaran.
“Bansos ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat lebih banyak dari yang pertama. Yang pertama kemarin kita sudah menjangkau 1,2 juta keluarga. Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik,” kata Anies.
