Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 23-25 November 2017 di NTB, yang salah satu poin pentingnya tetap membela keberadaan KPK dan konsisten dalam jihad anti korupsi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany. “Kami mendukung penuh hasil rekomendasi Munas Alim Ulama NU khususnya terkait pembelaan terhadap KPK. Komitmen para Ulama yang menegaskan lagi dukungan terhadap KPK begitu penting pada momen seperti ini,” ujarnya.
PSI melihat komitmen mendukung KPK dan pemberantasan korupsi dalam setiap Munas Alim Ulama NU harus dicontoh oleh para elite politik. “Kita bisa melihat konsistensi Munas-munas NU yang selalu menunjukkan dukungan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi. Ini contoh yang baik, harus ditiru,” tambah politisi muda pendukung KPK itu.
Selain itu, menurut Tsamara, PSI juga mendukung rekomendasi Munas NU yang menekankan aspek pengawasan menjelang Pilkada 2018 serta upaya memperketat persyaratan calon kepala daerah untuk memastikan hanya mereka yang memiliki track record dan success story yang baik bisa maju dalam Pilkada.
“Ini sejalan dengan nilai PSI. Rekomendasi Munas NU yang mengedepankan prinsip anti korupsi dan meritokrasi merupakan edukasi politik yang baik, bukan hanya untuk warga nahdliyin, tapi untuk segenap elemen bangsa,” katanya.
Tsamara menambahkan PSI berharap ke depannya mekanisme pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat bisa menjadi syarat seseorang maju sebagai kepala daerah.
“Calon kepala daerah harus bisa membuktikan dari mana harta kekayaannya diperoleh. Dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan calon-calon kepala daerah yang bersih,” tutupnya.
