Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.
“Terobosan semacam ini yang dibutuhkan dunia pendidikan Indonesia. Kita tak punya waktu lagi untuk menunda perbaikan diri atau kita akan makin jauh tertinggal,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Kamis 12 Desember 2019.
Dedek melanjutkan, “UN tidak relevan karena kemampuan siswa dinilai hanya dengan tes selama beberapa jam itu. Kemampuan sesungguhnya dari masing-masing siswa tidak terbaca.”
UN yang selama ini menjadi ukuran kemajuan pendidikan belum berhasil mengangkat kualitas pendidikan. Terbukti, lanjut Dedek, Human Development Report (2019), menempatkan Indonesia di peringkat ke 6 di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina.
“PSI mendorong bentuk tes yang bukan menekankan soal hapalan, namun menitikberatkan pada kemampuan berpikir kritis dan mendorong kreativitas,” ujar Dedek.
Dedek memungkasi, metode tes semacam itu membutuhkan sistem pembelajaran yang mengajak para siswa aktif bertanya, berdiskusi, juga memfasilitasi belajar di luar kelas.
UN akan digantikan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. Cara pengganti ini tak berdasarkan mata pelajaran. Tes didasarkan pada kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.
