Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membayar dana operasional milik kader Dasawisma (Dawis) yang sudah lebih dari enam bulan tidak cair.
Kejadian telat bayar itu diketahui Eneng saat dirinya melakukan reses di dapilnya. Dimana beberapa kader pengganti di kelurahan Kota Bambu Utara, Kembangan Selatan, Jati Pulo, Kebon Jeruk mengeluhkan hal yang sama, bahwa dana operasional yang harusnya mereka terima sebesar Rp 500 ribu per bulan, belum turun juga.
Eneng merasa miris melihat fenomena tersebut, karena pada pertengahan Juli kemarin Gubernur Anies sempat mengumpulkan para kader Dawis untuk mengikuti acara di Jakarta International Stadium (JIS). Sehingga akan jadi preseden buruk apabila Anies tidak betul-betul beri perhatian khusus.
“Masa Pak Gubernur bisa mengumpulkan kader Dawis ke JIS, tapi bayar Dana Op nggak bisa. Ini harus segera dituntaskan. Preseden buruk kalau sampai Pemprov DKI menahan dana kader yang hampir 100% perempuan,” kata Eneng dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).
Eneng kemudian menelusuri apa yang menjadi kendala dari fenomena telat bayar tersebut. Akhirnya dia mengetahui bahwa birokrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan ini ternyata masih terlalu rumit dan kuno. Sehingga banyak kader-kader yang tidak tercatat namanya karena lambatnya proses merekap data.
“Mulai dari Lurah, Pusdatin hingga Dinas PPAPP. Proses update data pergantian kader per tahunnya hanya dilakukan 2x atau setiap semester. Padahal, sekarang zamannya sudah online, masih saja menerapkan gaya lawas. Toh, kalau dihitung per semester, ini sudah bulan Agustus dan dana para kader belum juga turun,” tegasnya.
Eneng yang merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini meminta Gubernur dan jajarannya segera menuntaskan dan menurunkan dana operasional bagi kader Dawis pengganti yang sudah lebih dari 6 bulan.
“Tidak elok kalau Pemprov DKI menunda melaksanakan kewajibannya membayar dana Op bagi para kader Dawis yang merupakan haknya,” katanya.
Diketahui, Kader Dawis akan diberikan dana operasional jika tercantum dalam Surat Tugas Lurah, melaksanakan tugas dan fungsi kader Dawis, melaporkan hasil kerja ke dalam sistem Carik Jakarta, teregistrasi dalam sistem Carik Jakarta.
Adapun, kader dasawisma merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk terlibat dalam pendataan, menggerakkan, dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota.
Sumber: https://populis.id/read30449/jadi-preseden-buruk-psi-desak-anies-bayarkan-dana-operasional-kader-dasawisma-yang-sudah-6-bulan-macet?page=2
