Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengaku dapat memahami polemik publik mengenai pengangkatan Komjen Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Pertama, penempatan perwira Polri aktif sebagai Pj kepala daerah mengingatkan publik atas efek negatif dari Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. “Jadi wajar saja ada kekhawatiran di situ,” ujar Tsamara seperti dikutip dari keterangan pers resmi PSI, Rabu (20/6/2018).
Kedua, penunjukkan Iriawan juga dinilai tidak transparan sehingga menimbulkan curiga publik. Ketiga, Tsamara menilai, masih banyak birokrat yang memenuhi syarat diangkat sebagai Pj kepala daerah. Justru, ini adalah momentum Kementerian Dalam Negeri untuk mengapresiasi birokrat yang bekerja baik selama ini dengan mempercayakannya menjabat Pj kepala daerah.
“Pemprov Jabar dan Kemendagri tidak kekurangan birokrat kompeten untuk menduduki jabatan penjabat kepala daerah. Saya yakin banyak birokrat yang punya performa baik dan layak diberi kepercayaan,” ujar Tsamara. “Apalagi, birokrat tentunya lebih memahami administrasi pemerintahan daerah (apabila dibandingkan dengan perwira kepolisian),” lanjut dia.
Jangan sampai penunjukan Pj kepala daerah dari TNI/Polri membuat birokrat menjadi putus harapan karena merasa tidak dibutuhkan lagi untuk menjabat posisi yang mestinya diisi birokrat. “Prinsip meritokrasi harus dikedepankan. Jangan sampai nanti birokrat merasa, ‘ah sudah kerja bagus atau tidak bagus, toh tidak diapresiasi’. Kemendagri harus mengevaluasi kebijakan ini,” ujar Tsamara.
Oleh sebab itu, Tsamara berharap Kemendagri mendengar opini publik yang menolak pengangkatan Iriawan tersebut. Meski demikian, Tsamara tetap mempercayai profesionalisme Iriawan sebagai perwira di kepolisian. “Pak Iriawan tentu saja warga negara yang baik dan juga polisi yang profesional. Namun, beliau masih perwira aktif kepolisian, maka ada baiknya beliau tetap fokus pada tugasnya sebagai Sekretaris Utama Lemhanas yang tidak kalah pentingnya,” ujar dia.
Masa jabatan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jabar berakhir pada Rabu (13/6/2018). Kementerian Dalam Negeri awalnya menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur hingga dilantiknya Penjabat Gubernur. Mendagri Tjahjo Kumolo kemudian tetap melantik Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar, Senin pagi, meski sempat menuai polemik.
Ketika wacana Iriawan menjadi Penjabat Gubenur muncul pada Januari 2018, berbagai pihak mengkritik. Berbagai alasan disampaikan, salah satunya netralitas Kepolisian dalam Pilkada. Apalagi, calon wakil gubernur Jabar yang diusung PDI-P, yakni Anton Carlian, adalah pensiunan Polri
