Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi melarang mudik. Ini sejalan dengan saran yang disampaikan PSI pada 2 April lalu.
“PSI sejak awal menegaskan, jika tak dilarang, mudik tahun ini akan menjadi ajang penyebaran virus Corona di desa-desa. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu, nyawa rakyat kita di desa-desa,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, Selasa 21 April 2020.
Sebelumnya, pada 28 Maret 2020, PSI mendesak Kementerian Perhubungan untuk membekukan sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain.
Jabodetabek adalah pusat penyebaran virus. Karena itu harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke desa-desa atau kota lain. Secara teknis, Kemenhub harus menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antar-kota, kapal laut, dan pesawat udara. Akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.
Nanang megingatkan, kawasan perdesaan harus steril dari wabah Covid-19 karena juga merupakan pusat produksi pangan.
“Jika Corona juga melanda penduduk desa, terancam ketahanan pangan kita. Satu masalah serius baru akan muncul,” ujar Nanang.
Harus diingat bahwa sarana dan prasarana kesehatan di daerah jauh tertinggal dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.
“Jika ada ledakan jumlah pasien Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan,” kata Nanang.
Nanang melanjutkan, sekarang tinggal koordinasi antar sektor dan penegakan hukumnya untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif.
“PSI berharap seluruh jajaran pemerintahan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Mohon minimalkan kesalahan, apalagi kesalahan elementer. Karena taruhannya tidak main-main, yaitu nyawa manusia,” ujar Nanang.
PSI juga setuju dengan usulan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu, yang ingin menggeser jadwal mudik ke masa ketika wabah sudah mereda.
“Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, hanya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul dengan keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut dalam rencana yang baik dan terukur,” kata kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.
