Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berinovasi untuk mengajak publik membiayai operasional partai. Melalui pembiayaan publik, partai dinilai akan lebih sehat dan mandiri. Sebab tidak akan ada satu atau segelintir penyandang dana utama yang akan mendikte partai.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mengatakan, melalui partisipasinya, maka publik bisa ikut menentukan arah kebijakan partai. “Budaya partisipatif dijalankan PSI sejak awal. Tak ada figur tunggal yang mengendalikan PSI. Kami tidak memperjuangkan kepentingan per orang atau golongan tapi bekerja untuk kepentingan publik,” kata Grace dalam acara Donasi Solidaritas di Tratorria Resto & Café, The Vee Building, Sabtu (24/2/2018).
Lebih lanjut Grace menjelaskan, di PSI para donatur partai ini nantinya akan mendapat Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Anti Intoleransi (Kartu SAKTI). Terdapat 6 jenis Kartu SAKTI dengan nilai mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 1 miliar per tahun. ”Akan tetapi pembeli Kartu SAKTI tidak otomatis menjadi anggota PSI,” jelasnya.
Grace menegaskan, berapa pun nilai rupiahnya, hak suara para penyumbang, sama-sama dihitung satu suara. Karenanya, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran adanya donatur yang mendominasi.
Dini S Purwono, Bacaleg PSI Dapil Jawa Tengah 1 menyambut baik program pembiayaan publik ini. Melalui Kartu SAKTI, kata dia, hidup PSI akan selalu tergantung pada rakyat dan bukan pada segelintir pemodal yang memiliki agenda tertentu.
”Setiap dana publik yang masuk akan diaudit oleh auditor independen serta dipertanggungjawabkan PSI secara profesional dan transparan. Ini mirip konsep pertanggungjawaban perusahaan Tbk,” kata perempuan lulusan Harvard Law School ini.
Dini berharap, lewat program Donasi Solidaritas ini publik dapat memberikan masukan-masukan dan terlibat di dalam pengambilan kebijakan oleh PSI. Sebab, kata dia, politik bukan hanya milik segelintir kelompok elite saja melainkan hak seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. (sm/cr4/ida/JPR)
