Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh, Kamaruddin SH mengatakan, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Hal itu perlu dilakukan, kata Kamaruddin, menyusul terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Otsus Aceh yang menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.
“Terungkapnya dugaan korupsi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus Aceh secara menyeluruh, dana otsus Aceh ini memang perlu dievaluasi,” kata Ketua DPW PSI Aceh, Kamaruddin SH kepada Serambinews.com, Minggu (8/7/2018).
Menurutnya, evaluasi mutlak diperlukan untuk menghindari kasus serupa terulang lagi di masa mendatang.
Dia mengatakan, yang paling mendesak sekarang adalah, Aceh perlu adanya master plan atau rencana induk pengelolaan dana otonomi khusus yang jelas peruntukannya.
“Bisa jadi semacam ‘GBHN’ bagi Aceh ke depan, sehingga siapa pun kepala daerah yang terpilih, harus menjalankannya sesuai aturan main yang diatur dalam rencana induk tersebut,” kata Kamaruddin menambahkan.(*)
